Ketidaksiapan Dalam Membangun Kabupaten Intan Jaya (4)

OCTHO- Melanjutkan beberapa tulisan sebelumnya tentang ketidaksiapan pejabat dalam membangun Kabupaten Intan Jaya, penulis kembali memberikan saran dan kontribusi pemikiran kepada para pejabat sekalian. Ini bentuk dukungan penulis.

Bagian tulisan ini saya akan lebih fokus membahas kemampuan (capability), kesiapaan dan kemampuan pribadi seorang pejabat dalam mengarahkan dan memimpin Kabupaten Intan Jaya. Sekali lagi penulis tidak bermaksud mendikte “kelemahan” para pejabat sekalian, namun hanya berupa masukan yang bersifat membangun agar insaf dan membangun kemampuan diri pribadi untuk pembangunan Kabupaten Intan Jaya yang lebih baik.

Memang benar, bahwa Kabupaten Intan Jaya hanya bisa di bangun jika ada komitmen yang kuat antara masyarakat dan Pemerintah Daerah, tetapi kita tidak boleh lupa juga, bahwa kemampuan seorang pimpinan (kepala-kepala dinas) sangat menentukan perubahan di Kabupaten Intan Jaya.

Kemampuan seorang pejabat daerah sangat menentukan maju dan mundurnya sebuah organisasi, wadah dan kantor yang di pimpinnya. Dan karena itu, pejabat-pejabat daerah di Intan Jaya juga harus memunyai kemampuan dalam memimpin dan mengarahkan sebuah kantor yang di pimpinnya. Selain kantor, tidak boleh lupa juga, bahwa memimpin diri sendiri adalah hal terpenting yang harus di mulai.

Jika seorang pejabat daerah tidak memilki kemampuan, maka yang paling sering nampak terjadi dengan mudahnya diarahkan untuk mengambil hak orang lain (korupsi). Banyak pejabat beranggapan bahwa jika mendapat posisi yang baik di sturuktur pemerintahan atau birokrasi, maka sudah pasti korupsi adalah sebuah budaya yang akan terus menerus di kedepankan.

Ada saat-saat tertentu di mana peluang untuk korupsi tercipta. Peluang itu datang berkaitan dengan ketidakmampuan atau ketidaksiapan seorang pejabat dalam memimpin diri sendiri dan memimpin organisasi yang di pimpinnya. Banyak spekulasi yang berkembang, khususnya di lingkngan pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya, bahwa jika seorang pejabat daerah di tunjuk menjadi seorang pimpinan, maka sudah pasti akan dengan mudah meraup uang untuk menjawab kepentingannya, padahal tidak boleh berpikir demikian.

Di tambah lagi dengan jika setiap staf kantor di buat bungkam, ini pemandangan umum yang sering terjadi di seluruh lapisan birokrasi pemerintahan, dan semoga di Kabupaten Intan Jaya tidak demikian. Budaya korupsi kadang di anggap lumrah oleh segelintir pejabat. Hal ini memang berlangsung karena mereka di berikan peluang oleh negara untuk melakukannya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Jakarta sedang melakukan perjalanan panjang ke beberapa Kabupaten di daerah pegunungan tengah, kemungkinan Kabupaten Intan Jaya juga akan di kunjungi dalam beberapa waktu ke depan. Kehadiran BPK sudah tentu memeriksa seluruh keuangan negara yang di pakai oleh pemerintah daerah. Pertanggung jawaban penggunaan dana itu harus jelas.

Jika di dapati ada kejanggalan dalam penggunaan dana, sudah pasti seorang pejabat harus bertanggung jawab dan berhadapan dengan hukum negara Indonesia. Hukum adalah panglima, jika seseorang berhadapan dengan hukum, sudah tentu perlakukann harus sama, walaupun kadang ada pejabat yang berani membayar apara penegak hukum untuk membungkam penegak hukum agar kasusnya tidak di lanjutkan.

Banyak pejabat di Papua yang harus berhadapan dengan aparat penegak hukum dan berujung di terali besi, semua karena salah dan dosa mereka mengambil uang yang bukan milik mereka. Ini memang perbuatan yang sangat keji dan hina. Misalnya, Bupati Kabupaten Yapen Waropen, Daud Soleman Betai, beliau di duga mengambil uang negara sebanyak 45 Milyar rupiah. Dan saat ini masih di tahan di LP Cipinang, Jakarta.

Selain itu, Bupati Jayawijaya, David Hubi juga harus berhadapan dengan hukum ketika mengambil uang yang bukan haknya. Semua ini terjadi karena tidak dewasanya seorang pejabat daerah. Selain itu, tidak punya kemampuan untuk mengatur dan mengarahkan dirinya sendiri. Seharusnya hal-hal begini tidak boleh terjadi. Hal ini juga sudah pasti “membenarkan”korupsi yang katanya menjadi budaya pejabat di tanah Papua.

Menyingung soal pribadi para pejabat di Kabupaten Intan Jaya, buntut dari pada ketidakmampuan dan ketidaksiapaan berlanjut kepada menjadi korbannya masyarakat di Intan Jaya. Kantor-kantor pemerintah yang walau telah di bangun dengan mengeluarkan dana yang besar, namun masih tertutup rapat, sebuah bukti ketidakmampuan seorang pejabat dalam mengatur kantor yang di pimpinnya.

Perumahan pejabat telah ada, namun tidak di temu para pejabat, hanya beberapa staf kantor, yang mereka juga pada bingung mau bekerja apa, ini lagi-lagi bukti ketidakmampuan seorang pejabat atau pimpinan, yang berbuntut pada pekerjaan di kantor yang tidak bisa di kerjakan dengan baik. Kita tidak bisa salahkan suhu, cuaca dan kondisi yang ada di Kabupaten Intan Jaya, para pejabat di pilih untuk mengubah segala ketertinggalan itu.

Memang sangat nampak perbedaan antara Intan Jaya dan beberapa kota di Papua, khususnya yang aksesnya telah mudah, bahwa harga bahan makanan sangat mahal, dan perbedaan itu sangat nampak. Memang menjadi sebuah kesulitan besar ketika harus hidup di daerah yang bahan makanan, dan kebutuhan pokoknya mahal begitu, ini memang patut di sadari.

Setahu penulis, selain dinas Keuangan, semua dinas telah di suruh pindah ke Sugapa sesuai dengan instruksi Pejabat Bupati, hanya saja yang membingungkan kenapa masih banyak dinas-dinas yang tidak berjalan optimal di Kabupaten Intan Jaya, dan malahan kepala-kepala dinasnya sering melakukan perjalanan ke luar Intan Jaya dan ke luar Papua tanpa alasan yang jelas.

Banyak spekulasi yang berkembang, bahwa banyak kepala dinas telah dan sedang mempersiapkan diri secara baik-baik untuk maju pada pemilihan bupati pada tahun berikut. Sudah pasti anggaran untuk operasional kantor, staf bahkan alokasi untuk memberdayakan masayarakat juga di gunakan untuk urusan Pilkada pada tahun 2011 mendatang. Ini tidak boleh terjadi. Saya tidak memfonis bahkan menuduh, namun opini yang berkembang di masyarakat akar rumput demikian.

Pejabat Bupati sebagai penanggung jawab poltik dan kepala daerah di Kabupaten Intan Jaya harus mengambil tindakan yang tegas, jangan sampai karena kepentingan segelintir pejabat mengorbankan seorang Bupati, masyarakat dan para pejabat yang lainnya. Bupati harus memperhitungkan dampak-dampak yang dapat di timbulkan jika praktek ini masih tetap di lakukan oleh seorang pejabat daerah. Ketika BPK maupun KPK melakukan audit keuangan di seluruh SKPD, yang akan di salahkan bukan para kepala dinas, melainkan seorang bupati yang akan di salahkan.

Saya hanya memberikan pendapat, jika seorang Bupati sebagai kepala daerah dan penanggung jawab politik tidak mengambil tindakan tegas, jangan salah jika kedepannya Intan Jaya dan seorang pejabat Bupati yang sedang merintis jalan siap menanggung malu, sudah tentu hal ini tidak kita inginkan bersama.

Beberapa tulisan termasuk tulisan ini hanya ingin menyampaikan amanat yang ingin di sampaikan oleh masyarakat Intan Jaya. Mereka tidak tahu sekelumit persoalaan yang terjadi di birokrasi pemerintahaan. Mereka juga tidak paham dengan jelas penggunaan anggaran oleh pejabat Intan Jaya, baik yang tujuaanya di pakai untuk kepentingan mereka, maupun kepentingan pemerintah daerah sendiri.

Saya bersuara mewakili mereka, agar pejabat dapat menggunakan kesempatan dan waktu yang ada untuk tetap menjawab kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan utama di mekarkannya Kabupaten Intan Jaya, bukan justru memakai kesempatan dalam kesempitan untuk memperkaya diri seorang pejabat. Saya menulis tidak mempunyai kepentingan apapun, selain kepentingan untuk membawah Kabupaten Intan Jaya agar lebih baik lagi.

Sekali lagi penulis ingin menyampaikaan, tulisan ini bentuk kritik membangun, agar sama-sama memikirkan cara dan jalan terbaik untuk membangun Kabupaten Intan Jaya kedepannya. Jika ada yang tidak berkenan dalam tulisan ini, mohon di maafkan, tetapi saya akan masih tetap menulis, agar kita bisa sama-sama saling kontrol dalam menjalankan amanat masyarakat Intan Jaya. Masing-masing kita mempunyai fungsi kerja yang berbeda, tidak perlu ada yang saling komplain dengan kerja-kerja itu, kecuali saling mengingatkan untuk sebuah kemajuan bersama. Amakane!!

Sumber: koran harian Papua Post Nabire

Artikel Yang Berhubungan

Widget by Hoctro | Delivery by Ingin Membuat Related Post Seperti Ini? | Support by Belajar Seo Blogspot