OCTHO- Konflik Aceh di selesaikan melalui perundingan (perjanjian Helsinki). Konflik di Papua juga perlu mendapat perhatiaan yang serius. Model penyelesaiaan apa yang akan di pakai pemerintah Indonesia?
“Semua pejabat pemerintahaan, termasuk seorang Gubernur adalah mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), bagaimana mau menyampaikan aksi protes jika UU Otsus telah gagal?”
Ini ungkapan seorang sahabat yang berasal dari Aceh ketika saya tanya mengenai implementasi UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh dan tanggapan pemerintah daerah setempat. Ia tampaknya kesal dengan implementasi Otsus Aceh, namun tak bisa berbuat banyak.
UU Otsus Aceh
Ia juga mengatakan bahwa implementasi UU Otsus Aceh hingga saat ini sangat buruk. Banyak kesepakataan yang di langgar oleh pemerintah Indonesia. Bahkan menurutnya lagi, dana Otsus yang jumlahnya sekian banyak lebih di pakai untuk pembiayaan pejabat pemerintahaan, bukan masyarakat lokal.
Awalnya, mereka berharap perjanjian Helsinki yang di buat tidak hanya menguntungkan pihak anggota GAM saja, tetapi seluruh lapisan masyarakat bisa keluar dari ketertinggalan. Jika manfaatnya hanya di rasakan oleh eks GAM, apalah arti UU Otsus bagi masyarakat Aceh.
Otsus untuk Aceh sejatinya di berikan untuk mengatasi berbagai persoalaan di Aceh, termasuk meredam isu kemerdekaan Aceh yang muncul dari waktu ke waktu. Selain Aceh, Papua juga mendapat perlakuaan yang khusus dari pemerintah Indonesia dengan di berikannya UU Otsus.
Walau banyak orang mengatakan UU Otsus Aceh gagal, toh, permasalahaan ini tidak pernah di soroti. Perhatian media massa, baik dalam negeri maupun luar negeri lebih tertuju bagiamana membenah diri setelah Aceh terkena tsuname dan berlangsungnya kesepakataan Helsinki tersebut. Sekarang Aceh benar-benar aman, tidak ada letupan-letupan konflik yang menuju disintergrasi yang perlu di ributkan
Otsus Papua
Papua juga mendapat perlakuaan yang khusus dari pemerintah Indonesia. Tapi masih banyak mayarakat Papua bingung, dimana kekhususan itu. Karena kita bisa lihat sendiri, masih banyak kebijakaan dan keputusan yang di laksanakan secara sepihak oleh pemerintah pusat.
Tanggal 28 Juli kemarin, masyarakat Papua dengan tegas mengembalikan UU Otsus, dan hanya satu tuntutan mereka, yakni; referendum segera bagi rakyat Papua. Memang tuntutan yang cukup aneh menurut pemerintah Indonesia, dimana terlalu dini jika meminta referendum.
Masyarakat Papua telah sepakat, dimana menyatakan UU Otsus Papua telah gagal total. Sudah hampir tiga kali massa rakyat Papua mendatangi kantor DPR Papua untuk mengembalikan UU Otsus. Ini sudah parah. Pemerintah harus berbenah diri sebelum dampaknya meluas.
Desakan Kongres Amerika dan pemerintah Vanuatu juga makin nampak setelah mengetahui UU Otsus gagal di Papua. Dunia internasional sudah tidak percaya kepada keseriusaan pemerintah Indonesia.
Referendum
Pemerintah Indonesia harus jeli memerhatikan tuntutan rakyat Papua, referendum bukan berarti mereka meminta merdeka. Karena toh, dalam kesempatan itu akan ada pilihaan. Memilih merdeka (pisah dengan Indonesia) atau memilih tetap ikut negara Indonesia.
Sudah pasti PBB akan di libatkan dalam prosesi ini. Mengulang peristiwa yang pernah terjadi Timor Leste. Memilih merdeka atau ikut dengan Negara Indonesia adalah hak setiap orang, khususnya masyarakat asli Papua sendiri.
Referendum juga merupakaan solusi yang diambil jika pemerintah Indonesia tidak cakap atau mampu dalam mengatasi persoalaan di Papua. Dalam beberapa waktu, PBB sudah pasti akan turun untuk mengadakan pilihaan referendum. Mekanisme internasional mengaturnya dengan sangat jelas, khusus bagi daerah-daerah konflik di dunia.
Pada tanggal 02 September kemarin, aksi masa rakyat Papua dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) juga menyatakan bahwa UU Otsus Papua telah gagal total. Mereka juga menolak tegas dialog Jakarta-Papua. Dan ujung-ujungnya meminta mengadakan referendum bagi rakyat Papua.
Nah, sekarang niat baik pemerintah Indonesia saja yang sedang di nantikan. Apakah bersedia menggelar referendum bagi rakyat Papua dengan melibatkan PBB, atau justru menyelesaikan masalah di Papua dengan model penyelesaiaan yang lain.
Perundingan
Jika tidak memilih referendum, pilihaan berikutnya adalah apakah menggelar dialog atau perundingan. Kita perlu memahami, bahwa dialog dan perundingan sangat berbeda. Berbeda dari tujuaan, maksud serta niatnya.
Konflik di Aceh di selesaikan dengan perundingan, bukan berarti permasalahaan Papua juga harus di rundingkan. Konflik Aceh berbeda dengan konflik di Papua. Latar belakang tuntutan untuk menggelar referendum juga sangat berbeda dengan Aceh.
Rakyat Papua minta referendum bukan karena alasan ketidakadilaan, kesejahteraan, dan lain-lain, melainkan karena memang rakyat Papua merasa sudah pernah merdeka sejak tahun 1963 silam. Sejak saat itu Papua Raad memfasilitasi kemerdekaan untuk rakyat Papua.
JIka mengaitkan dengan konteks perundingan Aceh, tentu tak relevan untuk Papua. Jika berbicara berunding, berarti akan ada win-win solution. Jika merujuk pada keinginan rakyat Papua, win-win solution tentu tidak efektif karena rakyat Papua saat ini menjadi pihak yang korban, bukan pihak yang mengorbankan.
Menyelesaikaan masalah Papua dengan perundingan tentu tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Sebab tidak ada yang perlu di rundingkan. Jika berunding, berarti untung dan rugi dari perundingan juga akan di pikirkan. Dan sudah pasti sukar untuk terwujud, dalam kesempatan tersebut konflik Papua akan terus meluas.
Menggelar Dialog
Yang rakyat Papua butuh saat ini, adalah pemerintah Indonesia membuka diri, termasuk menggelar dialog internasional yang bersifat memberikan pilihaan bagi rakyat Papua. Entah mereka memilih ikut Negara Indonesia atau memilih menentukan nasib sendiri adalah hak setiap orang.
Dan yang paling penting juga bagaimana tindakan atau niat baik pemerintah Indonesia untuk memberdayakan rakyat Papua. Implementasi UU Otsus perlu di perhatikan secara serius. Jakarta dan SBY harus berkomitmen terhadap itikad baiknya untuk menyelesaikan masalah di tanah Papua.
Minimal pemerintah Indonesia mengakui rakyat Papua sebagai warga Negara Indonesia yang sah, dan bersikap adil terhadap mereka. Mungkin ini akan sedikit menyelematkan wajah Indonesia di mata Negara asing. Kita masih menantikan, apa tindakan dan tekad pemerintahaan SBY-Beodiono. Pilihaan, menggelar dialog atau biarkan masalah Papua tetap terkatung-katung.
Sunday, September 19, 2010
Perundingan Untuk Aceh, Bagaimana Papua?
Thursday, September 09, 2010
Apa Solusi Untuk Papua?
“Anda mungkin berusia 38 tahun, seperti saya saat ini, dan pada suatu hari, suatu peluang yang luar biasa besar menghampiri Anda, yang meminta Anda untuk mengambil sikap, memperjuangkan prinsip-prinsip, isu-isu, dan penyebab yang penting. Dan Anda menolak melakukannya karena takut, karena Anda ingin hidup lebih lama, karena Anda takut kehilangan pekerjaan, atau karena Anda takut dikritik, takut kehilangan popularitas, atau bahkan Anda takut ditikam oleh seseorang, bahkan sampai takut rumah Anda dibom, sehingga Anda memutuskan untuk tidak mau mengambil sikap untuk memperjuangkannya. Hmm.. Anda mungkin bisa berlanjut terus dan hidup hingga berusia 90 tahun, namun sesungguhnya Anda sudah mati di usia 38. Dan nafas yang tersisa sejak Anda usia 38 sebenarnya hanyalah seperti pemberitahuan yang tertunda tentang kematian awal dari jiwa Anda. (Kutipan Pidato singkat, Dr. Marthin Luther King, Jr)
RAKYAT Papua telah ditawar dengan berbagai “paket kebijakan” yang katanya merupakan solusi. Semua solusi itu, setelah dikaji ternyata tidak akan menjawab keinginan luhur bangsa Papua. Paket solusi yang ditawarkan kepada rakyat Papua hanyalah pepesan kosong. Malahan bukan cerita basi lagi, kalau banyak orang Papua beranggapan bahwa pemberian beberapa paket solusi itu hanyalah sebuah penjajah di era modern. Ini yang patut jadi pertanyaan, kira-kira solusi apa lagi yang patut kita kedepankan untuk menjawab keinginan luhur bangsa Papua. Perang sudah pasti akan jadi solusi?
Prolog
Konflik yang berlangsung di Tanah Papua seperti datangnya arus gelombang laut, yang tidak tahu-menahu kapan waktu istrahatnya. Konflik yang satu baru saja terjadi dan belum juga diselesaikan, muncul lagi konflik baru yang tidak jelas siapa dalangnya. Dan karena itu, tentunya konflik lama yang telah terjadi dilupakan begitu saja, padahal sudah menjadi sebuah keharusan untuk menuntaskan kasus tersebut sampai selesai.
Orang Papua yang tidak tahu menahu dalam memainkan sebuah konflik, terkadang dituding sebagai oknumnya. Yang akhir-akhirnya proses persidangan yang panjang dan alot adalah wajah hukum Indonesia dalam penyelesaiannya. Orang Papua, pemilik tanah adat Papua dibuat betul-betul tidak berdaya. Kaki tangannya diikat, bahkan mata pun ditutup tanpa alasan yang jelas. Orang Papua dibuat lumpuh, tuli bahkan mati rasa terhadap segala ancaman penjajah.
Banyak pengamat “buta” sering menyimpulkan bahwa dalang utama konflik di Papua adalah Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berkeliaran di hutan-hutan Papua. Bagi pengamat “gombal” yang kadang menyimpulkannya, beranggapan bahwa TPN dan OPM dibentuk untuk menimbulkan konflik, padahal tidak demikian. Keberadaan TPN dan OPM sendiri sebagai jembatan pereda konflik yang terjadi dan meresahkan masyarakat Papua.
Ada yang menimbulkan kecurigaan, karena sistematisnya konflik yang terjadi, sepertinya telah diseting oleh kelompok terdidik yang telah lama paham akan sebuah permainan. Dan dalam pengamatannya, jejak-jejak dari pada sebuah konflik yang diciptakan kadang tak jelas, sudah bisa dibaca, ada yang bermain untuk mengelabui semua itu.
Konflik yang sedang terjadi di Papua jika dibiarkan tumbuh subur begitu saja, bukan tidak mungkin rakyat Papua dan ras-nya akan musnah diatas tanah sendiri. Dan sudah tentu, ini bukan bagian dari pada sebuah kehidupan yang katanya membangun masyarakat Papua, tetapi bagian dari penjajahan. Yang sedang menjajah, tidak pernah memberi ruang gerak untuk sebuah kebebasan kepada yang dijajah, dan yang sedang dijajah pun tidak pernah menginginkan dijajah terus.
Hal ini sudah tentu menimbulkan konflik yang berkepanjangan, dan bukan tidak mungkin ujung pangkalnya pun tidak akan pernah ditemukan. Dan sudah tentu, rakyat Papua sebagai pihak yang berada pada posisi yang lemah dan tak berdaya, hanya jadi korban amukan penjajah yang lebih kuat.
Harus ada solusi yang bisa menjawab semua keresahan. Harus ada solusi yang memberikan sebuah jawaban untuk membebaskan rakyat Papua dari semua aspek. Dan solusi itu sendir harus disepakati, harus disetujui bahkan harus diiyakan oleh kedua pihak yang sedang bertikai. Kedua pihak, dan terutama pihak yang sedang dijajah harus mendapat “angin segar” dari solusi tersebut. Omong kosong kalau solusi yang ditawarkan hanya ingin mengelabui semua kejahatan, hanya ingin merubah imej dari seorang pencuri sebagai seorang alim.
Untuk menyelesaikan konflik di Papua yang berkepanjangan harus ada solusi, dan kita perlu acungkan jempol, karena banyak paket, gagasan, bahkan ide telah diberikan oleh pemerintah pusat, dan beberapa lembaga kajian yang perlu terhadap persoalan di Papua. Secara tidak langsung, bisa kita simpulkan bahwa memang mereka peduli dengan persoalan Papua.
Yang pertama dari sederatan paket itu adalah solusi Otsus dengan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus). Kedua, solusi percepatan pembangunan dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2004, solusi pemekaran daerah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, bahkan sampai pada solusi dialog (dibuat oleh berbagai lembaga kajian, serta intelektual Papua sendiri). Ini mungkin paket yang ditawarkan dengan dalih akan memberi sebuah kebebasan kepada raykat Papua. Tapi, apa benar demikian?
Dalam pembahasan kali ini saya akan sedikit melihat tentang solusi Otsus dan solusi dialog yang katanya akan menjadi akhir dari segala konflik yang terjadi di Papua. Saya tidak akan membahas solusi pemekaran, solusi percepatan pembangunan serta solusi yang lainnya karena memang betul telah dinilai gagal.
Otsus, Solusi Untuk Papua?
Mantan Presiden Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri saat menerima Gubernur Papua, (Alm) J.P. Salossa dan rombongan Panitia Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua di Istana Negara kala itu menyatakan bahwa Otsus adalah solusi terakhir untuk menyelesaikan konflik di Papua yang katanya tidak ada solusi lain selain Otsus.
Presiden RI saat ini, DR. Susilo Bambang Yudhoyono juga mendengungkan pernyataan yang sama. Bahwa Otsus adalah jalan terakhir yang harus dipikirkan bersama untuk memberikan kesejahteraan dan pembangunan bagi rakyat Papua.
“Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Di dalam rumah tangga selalu ada masalah, tapi pasti ada solusinya. Ada sejumlah isu yang harus kita letakan secara tepat dan menyelesaikan dengan bijak dalam semangat kepentingan bersama, dan Otonomi Khusus sebagai pilihan kita untuk mengelolah Papua dengan lebih baik,” kata Presiden SBY sebelum pertemuan di Istana Negara bersama 29 Tokoh Adat dan DPRP Papua kala itu.
Patut diberikan apresiasi, karena keberanian kedua petinggi negara ini menyatakan demikian. Namun mengecewakan, kata yang tepat ketika mengamati jalannya implementasi Otsus selama hampir 8 tahun di Papua. Bukan rahasia umum bahwa Otsus malah memperbudak, bahkan membunuh orang asli Papua sendiri. Namun, saya tidak akan panjang lebar membahas soal ini.
Yang sangat disayangkan, kenapa bisa pemerintah Indonesia , bahkan mungkin saja Presidennya tidak paham terhadap akar persoalan Papua yang sebenarnya. Saya tidak tahu apa mereka paham, atau mereka sengaja tidak memahami, atau sudah paham juga tetapi sengaja dibuat tidak paham. Semua itu hanya bisa dijawab oleh mereka.
Sebenarnya akar persoalan yang mendasari semua gejolak, bahkan konflik di Papua tidak dipahami baik oleh semua mereka kala itu. Omong kosong, kalau rakyat menginginkan Otsus kala itu. Bagi rakyat, kehadiran Otsus sama saja dengan menghadirkan serigala yang telah ditawan ratusan tahun.
Yang diinginkan rakyat Papua adalah melihat Papua bebas. Dalam arti kedaulatan yang telah dianeksasi oleh Indonesia , Amerika dikembalikan untuk menjadi bagian hidup yang terpenting dari rakyat Papua. Melihat Papua merdeka adalah harapan terbesar rakyat Papua.
Presidium Dewan Papua (PDP) yang mendapat mandat dari rakyat Papua saat itu mata hatinya dibutakan dengan pembicaraan uang Otsus yang nantinya akan bertebaran milyaran bahkan triliunan rupiah sana-sini. PDP dibuat kalang kabut dengan dalih kehadiran Otsus akan merubah wajah Papua, sampai saat ini saya sendiri masih bingung, apa yang membuat PDP begitu antusias menerima kehadiran Otsus?.
Dalam sebuah kesempatan, pernah bercerita panjang lebar dengan beberapa orang tua mengenai tanah dan nasib bangsa Papua. Ada satu ungkapan, sekaligus pertanyaan yang saat itu sangat menggugah hati saya. Saya sempat berpikir bahwa siapa yang sebenarnya salah disini. Tapi mungkin hanya mereka pelaku yang bisa menjawabnya.
“Kami sudah kasih hati (kepercayaan, mandat, tangisan, air mata, bahkan harapan) kami untuk PDP perjuangkan, karena kami ingin sebuah kebebasan. Tapi kami bingung, apa yang mereka hasilkan dari semua usaha itu? Realisasi dari janji-janji mereka yang kami butuhkan saat ini. Terima kasih kalau memang demikian, dimana mereka melacuri kepercayaan kami.”
Ini suara hati seorang bapak di sebuah pedalaman yang menyadarkan saya. Mereka menilai PDP telah gagal membawa, memperjuangkan, dan gagal menghidupi mereka dengan kepercayaannya. Yang mereka tahu, PDP pernah berjanji kepada tanah, rakyat, dan nenek moyang orang Papua bahwa mereka akan memperjuangkan semua aspirasi rakyat Papua dengan sungguh-sungguh tanpa diboncengi kepentingan tertentu.
Mungkin PDP dan komponennya yang selama ini sedikit membual kepada tanah dan rakyat Papua perlu berbenah diri, seraya minta maaf atas semua salah, dosa, dan kegagalan menjawab harapan dan kerinduan hati mereka. Saya tidak nyatakan kinerja PDP tidak becus, tapi saya ingin menasehati agar berbenah diri dan tunjukan kerja yang sesungguhnya. Ada satu yang menarik dari penggalan kata Pdt. Anes Kafiar, bahwa “siapa yang bermain mata dengan tanah ini (Papua), akan dikedipkan juga oleh tanah ini”.
Mungkin sebuah nubuatan singkat, yang praktek lapangannya memang telah nyata dan betul-betul terbukti. Wafatnya Pemimpin Besar Bangsa Papua, Theys Hiyo Eluay, kata beberapa pemangku adat karena persolaan demikian, dimana menerima Otsus yang menjadi musuh utama rakyat dan tanah Papua. Tapi entahlah, semua telah berlalu. Tidak perlu untuk diributkan, seraya berbenah diri untuk kearah perubahan yang lebih baik lagi.
Banyak yang berpikir, terutama Kapitalis dan antek-anteknya, bahwa menyelesaikan masalah Papua, berarti juga mengakhiri kejayaan mereka di Tanah Papua. Mana mungkin mereka sepaham dan konsisten untuk membangun Papua. Jargon demi pembangunan yang mereka dengungkan setiap saat melalui Otsus, tidak lebih dari pada penjajahan terselubung..
Paparan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang Papua yang nampaknya akan serius membangun Papua, ternyata hanya sebuah pepesan kosong. Icon kapitalisme dan antek-anteknya hanya berbangga diri, ketika media massa dan Presiden membuka mulut.. Bagi mereka, ini sudah tentu menjamin proyek yang telah mereka jalankan di Tanah Papua.
Seperti menyanyikan lagu lama lagi, kalau saja Otsus masih dipertahankan keberadaannya sebagai sebuah paket yang akan memberikan sebuah kesejahteraan kepada rakyat Papua. Dalam beberapa media massa baik Nasional maupun Internasional santer dipublikasikan bahwa Otsus telah gagal, Otsus telah mati, bahkan Otsus tidak pernah memberi solusi paten kepada rakyat Papua seperti yang didengungkan selama ini.
Jadi, kita harus sepakat, Otsus bukan solusi untuk Papua. Otsus bukan menjawab kerinduan rakyat Papua. Dewan Adat Papua (DAP) sudah pernah berusaha untuk mengembalikan paket Otsus itu ke Jakarta karena memang dinilai bahwa Otsus tidak untuk rakyat Papua. Tapi sungguh aneh, Jakarta dengan cara liciknya tetap memaksakan rakyat Papua untuk tetap menerima Otsus.
Bagi orang Papua, Otsus telah gagal, karena Otsus itu memang bukan sebuah solusi penyelesaian konflik.
Dialog, Solusi Untuk Papua?
Setelah berbagai pengamat, entah dari Jakarta maupun orang asli Papua sendiri mengamati jalannya Otsus dengan segala ketidakpuasannya, maka ada paket baru lagi yang mereka tawarkan yaitu paket dialog. Bagi mereka, sudah mungkin dan pasti, dialog akan menyelesaikan masalah di Papua. Bahkan bagi mereka, mungkin dialog akan menyelesaikan segala persoalan yang dialami rakyat Papua.
Sebenarnya tidak ada yang salah dari gagasan dialog itu. Namun banyak ketimpangan yang bisa ditemukan, beberapa diantaranya model dialog yang tidak jelas, tujuan akhir yang tidak jelas, dan pemahaman dialog yang sempit. Agak bingung, apa yang membuat semua itu terbengkalai, ketidaktahuan, kesengajaan, kecemburuan, atau... mungkin hanya mereka yang bisa menjawabnya.
Kalau sudah begini, mungkin wacana dialog yang ramai dibicarakan hanya sebuah dengungan semangat, selain itu sedikit membalut luka batin orang Papua. Karena telah terlanjut membuat hati, bahkan pikiran orang Papua sakit ulah kapitalis yang dengan gila-gilaan menghabisi orang Papua.
Kita masih ingat, paket Dialog pertama kali ditawarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui DR. Muridan Widjojo dkk yang dituangkan dalam ‘Papua Road Map’ atau yang disingkat dengan PRM. Perlu diacungkan jempol, sudah berani mengangkat “solusi” untuk menyelesaikan masalah Papua. Tapi apa benar itu sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah di Tanah Papua?
Kehadiran PRM sudah sedikit mengakat wacana, bahkan menyuarakan orang Papua ditengah situasi dan konflik yang berkembang. Kecurigaan dan ketikdapercayaan kepada salah satu paket yang ditawarkan tetap ada. Dan sudah tentu sukar untuk diterima juga, tapi patut diacungkan jempol, sudah berani menerobos hal itu, Walaupun kehadirannya sendiri diragukan banyak orang.
Setelah agenda solusi konflik untuk Papua, dialog yang dikeluarkan LIPI dengan esainya ‘Papua Road Map’ beredar luas, banyak orang Papua mempertanyakan tujuan utama gagasan tersebut. PRM bahkan diklaim oleh masyarakat Papua sebagai Otsus era berikutnya. Bagi orang Papua, PRM juga tidak beda jauh dengan Otsus. PRM juga akan membawa orang Papua tertindas dan terbengkalai, apabila memang terbukti dilaksanakan.
Setelah LIPI dan Muridan mengeluarkan PRM, disusul dengan munculnya gagasan dari DR. Neles Kebadabi Tebay, Pr berjudul “Dialog Jakarta-Papua, Sebuah Perspektif Orang Papua”. Buku ini tidak jauh berbeda dengan kajian LIPI, karena inti utamanya bagaimana mengedepankan dialog untuk sebuah penyelesaian masalah Papua. Dalam bukunya Pater Neles, sedikit agak ragu untuk menyatakan bahwa orang Papua bukan ingin dialog dengan posisi tetap berada dalam bingkai NKRI, tetapi dialog untuk sebuah kebebasan (merdeka). Ini yang tidak terlalu dibahas lebih jauh dalam buku tersebut.
Kita sebagai orang Papua tetap harus berbangga dengan hasil analisis Pater Neles yang sangat luar biasa. Dimana telah membangkitkan semangat orang Papua untuk melihat masa depan yang lebih cerah, adil, makmur, dan aman sentosa, walau prospeknya mungkin sukar mencapai hal itu dengan berbagai gagasannya.
Satu hal yang perlu dipahami bahwa orang Papua tidak pernah menginginkan lagi untuk ikut dengan negara ini (NKRI). Karena itu, apapun paketnya yang ditawarkan kepada rakyat Papua, bukan sebuah solusi. Bukan pula sebuah angin segar. Orang Papua akan senang, bangga, bahkan bersuka cita, kala kedaulatan diakui, dan Papua berdiri sendiri sebagai sebuah negara merdeka.
Saya sangat ragukan paket dialog yang ditawarkan Muridan dan LIPI. Apa benar memberi solusi untuk rakyat Papua? Atau itu solusi yang berkedok pembunuhan, kejahatan, bahkan pemusnahan. Dampak kedepan dari paket gombal yang telah ditawarkan perlu dipikirkan. Memang paket dialog perlu dan sedang diusakan dengan mengedepankan kerja sama yang baik.
Jadi, stop pembunuhan, pembantaian, bahkan setiap pemusnahan berkedok dialog. Dalam sebuah kesempatan, saya pernah mengatakan kepada Pak Muridan, bahwa “Saat dialog yang Anda maksudkan sedang diusahakan untuk digapai, dan saat itulah tindakan penjajahan, penyiksaan, pembunuhan, bahkan sampai pemushana etnis Melanesia sedang dilakukan. Mungkin Anda berdosa, menggunakan sebuah strategi untuk memusnahkan manusia Papua”. Tidak tahu persis, dia tanggapi apa dengan komentar saya itu.
Orang Papua tidak ingin berlama-lama untuk melihat Papua Baru, Papua yang pemerintahannya dikepalai anak-anak bangsa Papua. Stop menipu rakyat Papua, kalau memang dialog hanya jadi topeng untuk membuka lebar sayap penjajahan di bumi Papua.
“Anak, mungkin besok atau lusa saya sudah meninggal dan akan menjadi tanah kembali. Ketika itu saya akan bertanya pada Tuhan, kapan rakyat dan bangsa Papua bebas akan kau bebaskan”, komentar seorang Bapak di Numbay beberapa waktu lalu. Kata yang sungguh mengiris jantung hati. Entahlah, mungkin harus demikian.
Akar persolana utama di Papua terletak pada kedaulatan bangsa Papua yang diambil paksa oleh Indonesia, melalui PEPERA 1969 dan beberapa instrument gombal yang melecehkan harga diri orang Papua. Yang saat ini jadi soal di Papua, kapan dan bersediakah mengembalikan kedaulatan di Papua?. Kalau bicara merdeka, bukan sekarang lagi, karena rakyat dan bangsa Papua sudah pernah merdeka tahun 1961 lalu..
Mungkin rakyat dan bangsa Papua akan sepakat, jika dialog yang ditawarkan mengarah kepada pengembalian kedaulatan yang telah dianeksasinya. Kalau dialog untuk tetap ikut dengan Jakarta , mungkin hanya orang awam yang sepakat dengan segala keputusan itu. Dan orang Papua bukan tipe itu. Sudah sangat banyak penipuan dengan berkedok pembangunan, jadi tidak mungkin rakyat Papua tergiur lagi dengan semua itu.
Dialog untuk ikut Indonesia , No! Dailog untuk pengembalian kedaulatan, Yes! !!
Perang, Solusi Untuk Papua
Perang mungkin sudah dan akan menjadi sebuah solusi untuk rakyat Papua, walaupun kenyataannya tidak semua siap dengan konsep ini. Saya yakin, banyak orang akan sangat menentang hal ini. Banyak orang bertanya, apa benar perang bisa menyelesaikan persoalan di Papua. Memikirkan keluarga, nasib, masa depan, bahkan kehidupan menjadi pertimbangan berat untuk meng-iya-kan gagasan perang sebagai sebuah solusi penyelesaian Papua.
Banyak orang menginginkan jalan damai. Banyak orang menginginkan jalan dialog. Banyak orang bahkan menginginkan jalan pengakuan. Tetapi mungkin hanya negara bodoh serta tidak mempunyai harga dirilah yang mau melaksanakan itu. Negara Indonesia merebut kemerdekaan dari penjajah dengan taruhan bahkan pengorbanan segala-galanya. Nyawa juga bahkan mereka pertaruhkan.
Tidak dengan dialog, tidak dengan pengakuan sepihak, kalaupun pengakuan yang di berikan Belanda kepada Indonesia setelah proses (perang) yang sangat panjang.
Banyak orang Papua bicara merdeka, tapi takut untuk mati. Banyak orang Papua bicara merdeka, tetapi takut untuk masuk penjara. Banyak orang Papua bicara merdeka, tapi banyak juga yang takut membicarakan hal ini. Bahkan banyak orang Papua bicara merdeka, tetapi merasa tabuh mengkampanyekannya.
Untuk tuan-tuan Tahanan Politik (Tapol), untuk tuan-tuan Narapidana Politik (Napol) rakyat Papua akui dan angkat topi untuk kesungguhan dan keberanian kalian memperjuangkan sebuah kebebasan. Dimana bui yang sangat menjijikan menjadi tempat peristrahatan kalian yang sangat lama. Tetapi rakyat Papua juga tidak mengatakan bahwa itu sebuah ukuran menilai keseriusan kalian, karena kadang prospeknya banyak sering bermain muka dua.
Untuk tuan-tuan intelektual, tuan-tuan mahasiswa, semesta rakyat Papua juga akui kesungguhan kalian dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan bangsa Papua. Rakyat Papua juga angkat topi yang sama, tapi rakyat Papua tidak mengatakan itu ukuran menilai keseriusan kalian untuk Papua. Karena masih banyak dan masih sering intelektual Papua yang jual sesamanya untuk kepentingan sesaat.
Dalam uraian ini, saya tidak akan bahas panjang lebar tentang strategi perang, mungkin kita semua sudah paham secara umum apa itu perang? Apa itu kekerasan? Dan apa yang dibutuhkan jika perang dibutuhkan untuk menyelesaikan itu? Berapa “kayu bakar” yang kita butuhkan? Serta keperluan lainnya. Mungkin untuk membahas hal ini, bisa kita bicara di diskusi pribadi-pribadi.
Kesalahan terbesar orang Papua adalah terlalu bermimpi besar untuk menantikan bantuan negara luar. Jangan bermimpi besar untuk Amerika Serikat datang memberi sebuah kemerdekaan kepada rakyat Papua. Mustahil! Bahkan sangat sukar, karena Amerika memiliki kepentingan besar di Papua. Amerika, negara yang sangat menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), tapi atas nama HAM, Amerika menjajah, memenjarakan, bahkan membunuh manusia di bangsa lain. Keberadaan PT Freeport Indonesia mungkin salah satu buktinya.
Kita juga jangan berharap besar terhadap negara Inggris akan mendesak Indonesia untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Papua. Inggris pun sama memiliki kepentingannya di Tanah Papua. Beberapa perusahaan Multi-Internasional yang sedang beroperasi di Papua mungkin jadi penghambatnya. BP Bintuni merupakan perusahaan penghasil gas dan tambang terbesar, yang juga telah menghidupi Indonesia dan Inggris itu sendiri.
Saya juga boleh katakan jangan terlalu berharap kepada negara Vanuatu dan beberapa negara di kawasan Asia Pacifik lainnya yang kemerdekaan bangsanya baru kemarin pagi. Ingat suara mereka tidak terlalu berdampak, suara mereka tidak terlalu berpengaruh di PBB sana , walaupun memang betul mereka punya hak berbicara pada saat sidang seperti demikian.
Secara pribadi, saya juga ragu dengan keseriusan negara Australia untuk membantu bangsa dan rakyat Papua. Suaka politik yang setiap saat menumpuk di negara tetangga ini jangan dijadikan ukuran untuk mereka akan membantu kita. Kalau ada yang menggunakan ukuran itu, mungkin terlalu kerdil pikirannya. Kita bisa lihat peran Australia kepada Timor Leste, hanya membantu ketika memang kepentingannya sangat mendesak dan harus dipenuhi.. Australia sendiri memilki beberapa perusahan tambang di Timor Leste saat ini.
Suku Aborigin, penduduk Australia apakah mendapatkan tempat yang layak dari negara Australia ? Yang penting kita tidak berharap Papua dijadikan seperti suku Aborigin berikut, bahkan juga bukan tidak mungkin akan diperlakukan lebih jahat lagi apabila mereka telah berhasil membantu Papua dengan sebuah iming sesaat di Papua. Semoga tidak!
Yang bisa membuat Papua Bebas, Papua Merdeka, Papua diakui kedaulatannya hanya semesta rakyat Papua. Orang Papua yang harus bersatu, harus diberikan pemahaman, bahkan harus dijelaskan bahwa Papua Merdeka adalah karena mereka. Tidak ada negara jajahannya yang memberikan pengakuan kedaulatan tanpa menumpahkan darah.
Perang akan meruntuhkan segala keraguan bahwa Papua akan menjadi negara bebas. Perang sudah pasti akan membuka mata dunia. Perang sudah pasti menjadi sorotan PBB. Dan perang juga sudah pasti membumi-hanguskan segalanya di Papua untuk sesaat. Hanya si cebol yang selalu mengharapkan jatuhnya bulan, hanya orang bodoh saja yang mau memberikan Papua tanpa pertumpuhan darah, kata ini yang negara Indonesia ingin berikan apabila jalan dialog terus menerus didengungkan.
Ingat perkataan Ali Mustopa, bahwa jika orang Papua ingin merdeka, minta saja ke Amerika supaya bikin negara sendiri di bulan, dan jika Papua juga ingin merdeka, buat pulau tersendiri. Mereka ( Indonesia ) mengingingkan tanahnya orang Papua, mereka menginginkan segala kekayaan orang Papua, dan atas nama itupula, kapitalisme menjajakan kakinya di bumi Papua dengan segala kepentinganya.
Mantan Presiden Indonesia , Ibu Megawati Soekarno Putri juga pernah mengatakan bahwa “bukan Negara Indonesia lagi jika Papua telah bebas”. Itu berarti, bagaimanapun caranya Papua tidak akan pernah mau dipisahkan dari Indonesia , terutama melalui cara-cara lombo (lemah). Orang Papua harus mengambil tindakan, mengedepankan kekerasan menjadi jalan keluarnya.. Kalau tidak bertindak, tunggu ayam tumbuh gigi baru orang Papua akan bebas dan merdeka!
Perang merupakan solusi paten, walau banyak yang jadi korban dalam insiden ini.. Perang sudah akan menjadi solusi, walau generasi sekarang mungkin saja tidak akan menikmati kemerdekaan itu. Perang sudah akan jadi solusi, walau Papua akan menjadi tanah darah, untuk keadaan sesaat. Karena perlu diingat, saat kita sedang menanti proses dialog, dan saat itu pula kita sedang dihabisi. Kita sedang disumbat, kita sedang dikancing segala gerak-geriknya.
Dengan demikian, tepat yang dikatakan masyarakat Papua bahawa ‘Papua Road Map’ adalah strategi jitu untuk menjalankan aksi itu, aksi pemusnahan etnis Melanesia . PRM adalah pemenuhan kebutuhan sesaat pejabat Indonesia dan pejabat Papua yang wajahanya telah sangat-sangat kusam di dunia Internasional.
Perang sudah pasti akan jadi solusi untuk kebebasan rakyat dan bangsa Papua, tidak ada solusi lain. Guna apa Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dibentuk, kalau kinerja mereka tidak diharapkan?
Sudah menyatakan diri ingin pisah dari NKRI, berarti sudah menyatakan diri bahwa siap untuk mengorbankan segalanya untuk Tanah Papua. TPN/OPM dibentuk untuk mengembalikan kedaulatan bangsa Papua, dan perang adalah satu-satunya jalan untuk itu.
Kalau masih ada TPN dan OPM yang meragukan solusi perang untuk menyelesaikan masalah Papua, saya meragukan kesungguhannya. Patut kita tanyakan, dia dipiara oleh siapa? Atau jangan-jangan selama ini dia jadi “suanggi” untuk bangsa dan rakyat Papua. TPN dan OPM tidak usah ribut-ribut bahas soal dialog. Untuk urusan dialog, ada yang akan menempuh kesana, kalau memang konsep dialog tercapai.
Epilog
Otsus dan dialog bukan solusi untuk kebebasan rakyat Papua. Otsus dan dialog hanya menjadi hama perusak untuk menghancurkan orang Papua. Otsus dan dialog hanyalah perangkat yang menjerat, bahkan memusnahkan orang Papua dari tanah airnya.
Otsus dan dialog adalah aturan yang memanjakan Militer untuk tetap berkeliaran di Papua. Otsus dan dialog adalah strategi jitu BIN untuk memusnahkan orang Papua. Kehadiran Otsus seperti keluarnya serigala yang telah ditawan ratusan, bahkan ribuan tahun untuk menerkam rakyat Papua.
Otsus membuat mental, moral, bahkan hati nurani orang Papua rusak total. Otus menjadikan orang Papua tidak berdaya. Otus membuat orang Papua menjadi pencuri yang tidak tahu menahu, bahwa pencuri adalah dosa besar. Otsus bukan membawa solusi, tetapi malah menambah persoalan di Papua.
Dialog juga demikian, hanyalah penjajahan terselubung. Dan saat proses dialog itu sedang mau digapai, dan saat itu pula pembunuhan, penyiksaan, yang mengarahkan kepada pemusnahan akan diberlangsungkan. Dialog hanyalah penjajahan sesaat, dialog sudah pasti bukan sebuah solusi akhir. Yang anehnya, tawaran dialog melalui kajian LIPI datangnya dari LIPI, kita jangan mudah percaya dengan lembaga-lembaga bentukan pemerintah Indonesoia yang kadang diramalkan seperti malaikat.
Perang sudah pasti akan jadi solusi. Perang sudah pasti akan jadi solusi. Walaupun banyak yang harus direlakan, bahkan banyak orang yang harus dikorbankan. Perang menjawab keraguan, bahwa Papua akan merdeka. Perang menjawab solusi, bahwa Papua akan bebas!
Tidak ada negara manapun di dunia yang mendapatkan kedaulatan dengan bersantai-santai. Dengan melipat tangan. Dengan mengemis. Tetapi kedaulatan didapatkan dengan taruhan harga diri, taruhan nyawa.
Harga diri dipertaruhkan demi tanah air. Harga diri harus dipertaruhkan demi generasinya. Harga diri harus dipertaruhkan demi masa depan bangsa dan rumpunnya. Menderita sesaat untuk kebebasan yang selamanya sangat mulia.
Tidak ada pengorbanan yang tidak membuahkan hasil. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Tidak ada pengorbanan yang menjerumuskan manusia secara asal-asalan. Tetapi semua dilakukan dengan tujuan mulia, kebebasan selamanya. Merdeka selamanya.
Papua akan bebas. Papua akan merdeka. Papua akan terlepas. Papua akan berdaulat. Semua butuh pengorbanan. Semua butuh kesiapan. Semua butuh tekad. Semua butuh kesatuan. Semua butuh kerja sama. Semua butuh perang. Tidak perang, tidak akan menyelesaikan semua itu. Perlu diingat, tidak ada penjajah yang memberikan daerah jajahannya kepada pemiliknya dengan melalui proses dialog maupun proses yang tidak menumpahkan darah.
Harus kita katakana: “Demi tanah air Papua, saya siap mati. Demi tanah air Papua, saya siap berkorban. Demi tanah air Papua, saya siap melawan. Demi tanah air Papua, saya siap perang.”
Mata hati harus mengatakan tekad demikian. Mata hati harus mengarahkan kepada tujuan hidup. Mati hati harus sepaham dengan tujuan dan kerinduan bangsa dan leluhur Papua.
Papua akan bebas, Papua akan merdeka. Satukan tekad, tujuan, atur barisan, serta siap mengambil langkah itu. Langkah yang akan membebaskan. Langkah yang akan memerdekakan. Langkah yang akan menyatukan tekad dan tujuan semesta rakyat Papua untuk bebas berdaulat.
Mengakhiri tulisan ini, saya hendak mengutip pidato bersejarah Sheikh Mujibur Rahman pada tanggal 7 Maret 1971 di Lapangan Suhrawardy Udyan Bangladesh . “Perlawanan kita untuk kebebasan kita. Perlawanan kita untuk kemerdekaan kita. Perang kita untuk kemerdekaan kita. Perang kita untuk kebebasan kita.” ****
Monday, August 30, 2010
Mumi dan Nilai Budaya Masyarakat Wamena
OCTHO- PAPUA bukan kaya akan sumber daya alamnya saja, namun dari segi warisan dan keunikan budaya juga tanah ini cukup kaya. Salah satunya adalah keberadaan mumi di tanah Papua. Nilai budaya dari mumi juga cukup penting untuk di perhatikan.
Jika berbicara tentang sejarah keberadaan mumi, orang pasti mengira hanya terdapat di Mesir, yakni; mumi para Firaun. Ternyata mumi tidak hanya terdapat di Mesir, namun ada juga di Indonesia bagian timur, tepatnya di Provinsi Papua.
Menurut sebuah penelitian yang dilakukan pada akhir tahun 1980-an sampai awal tahun 1990-an, terdapat tujuh mumi di Kabupaten Wamena, Provinsi Papua. Ketujuh mumi tersebut berada di beberapa Distrik yang tersebar di Kabupaten Wamena.
Mumi
Menurut Wikipedia Indonesia mumi adalah sebuah mayat yang diawetkan, dikarenakan perlindungan dari dekomposisi oleh cara alami atau buatan, sehingga bentuk awalnya tetap terjaga. Ini dapat dicapai dengan menaruh tubuh tersebut di tempat yang sangat kering atau sangat dingin, atau ketiadaan oksigen, atau penggunaan bahan kimiawi.
Tujuannya tidak begitu pasti, namun dipercayai sebagai sebuah simbol penghargaan masyarakat setempat terhadap seseorang yang dinilai telah berjasa dan memberikan kontribusi penting.
Biasanya mumi dikeringkan atau diawetkan menggunakan bahan kimia atau bahan pengawet khusus. Cara ini terjadi pada mumi para Firauan di Mesir, namun berbeda dengan mumi di Wamena. Ia terlebih dahulu diawetkan menggunakan ramuan tradisional sejenis daun, dan di keringkan di genting honai (red; rumah tradisional) dengan cara diasapi.
Di perkirakan mumi bisa bertahan dalam jangka waktu yang begitu lama, yakni; ratusan hingga ribuaan tahun. Keberadaan mumi juga di yakini sebagai simbol kepercayaan masyarakat sekitar pada leluhur, alam dan nenek moyang mereka.
Mumi Wamena
Suku yang mendiami Wamena adalah suku Dani. Mereka terkenal karena kebiasaan mereka yang suka berperang. Mereka di yakini sebagai suku terbesar di Papua. Pada umumnya mereka tinggal di daerah pegunungan dan lemba-lembah Papua. Keberadaan mumi hanya ditemukan daerah mereka.
Tujuh mumi yang terdapat Kabupaten Wamena, tepatnya di Kecamatan Kurulu, utara Kota Wamena sebanyak sebanyak 3 mumi; Kecamatan Assologaima, barat Kota Wamena sebanyak 3 mumi, serta satu mumi di Kecamatan Kurima. Semua berjumlah enam mumi.
Mumi yang terletak di Kecamatan Kurima adalah satu-satunya mumi perempuan. Ia tidak pernah di perlihatkan kepada masyarakat luas maupun kepada para wisatawan. Masyarakat sekitar meyakini jika ia perlihatkan secara bebas, akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup mereka.
Ada dua mumi yang di dapat di perlihatkan secara umum, namun tentunya harus membayar dengan harga 20.000 rupiah hingga 30.000. Mumi tersebut adalah; mumi Werupak Elosak di Desa Aikima, dan Wimontok Mabel di Desa Yiwika, keduanya berada di Distrik Kurulu.
Ratusan hingga ribuan wisatawan berdatangan tiap tahunnya ke tempat ini. Selain dari dalam negeri, banyak juga yang datang dari luar negeri. Jika tidak menyaksikan upacara perang suku, mengunjung keberadaan mumi sudah tentu menjadi pilihan utama mereka.
Upacara adat biasanya berlangsung pada bulan Agustus, yakni; menjelang penyambutan hari kemerdekaan republic Indonesia. Biasanya acara seperti ini di lakukan atas inisiatif pemerintah daerah setempat. Banyak pendapatan asli daerah di hasilkan dari kedatangan para wisatawan ini.
Ketokohan Mumi
Mumi dikalangan masyarakat Dani tidak hanya menjadi sebuah simbol atau pajangan, namun lebih dari pada itu ia adalah sebuah tokoh besar yang patut di kenang sepanjang masa. Mereka meyakni mumi akan berada di tengah-tengah masyarakat, bahkan bersama-sama dengan mereka jika suatu waktu ada perang suku.
Tidak semua mayat atau jasad yang diperbolehkan menjadi atau dijadikan mumi. Hanya yang mempunyai jasa besar terhadap suku seperti kepala suku atau panglima perang yang secara adat diizinkan menjadi mumi.
Misalnya, Mumi Wimontok Mabel. Ia adalah seorang kepala suku besar. Wimontok mempunyai arti perang terus. Karena semasa hidupnya ia kepala suku perang yang ahli strategi. Wimontok meninggal akibat usia tua dan memberi wasiat kepada keluarganya agar jasadnya diawetkan.
Hal itu di turuti oleh keluarganya. Ia diawetkan hingga sekarang. Umurnya bisa di pastikan sudah hampir 384 tahun. Jasadnya selalu di rawat. Setiap lima tahun sekali diadakan upacara oleh masyarakat setempat.
Mumi Werupak Elosak juga demikian. Saat ini ia berumur 232 tahun. Pakaian tradisional yang ia kenakan, seperti koteka, masih utuh. Ia adalah panglima perang dan meninggal akibat luka tusukan sege (tombak).
Lukanya pun masih terlihat jelas hingga kini. Jasad Werupak dijadikan mumi, selain untuk menghormati jasa semasa hidupnya, juga karena Werupak sendiri yang meminta. Ia ingin supaya mayatnya diawetkan.
Hanya seorang tokoh penting yang jasadnya bisa di keringkan menjadi sebuah mumi, selain dari itu tidak. Kebiasaan masyarakat Wamena, jika seseorang telah meninggal, ia pasti akan di bakar, tujuannya agar jejaknya tidak di temukan lagi.
NIlai Adat
Masyarakat Wamena pada umumnya sangat menghargai nilai-nilai adat dan budaya. Sejak turun temurun mereka telah diajarkan bagaimana menghargai dan menghormati seorang tokoh (red; kepala suku). Mereka beraggapan arah hidup mereka hanya dapat diarahkan oleh seorang tokoh tersebut.
Bukti mereka menghargai nilai adat dan budaya juga terlihat dari kepatuhaan mereka untuk mengeringkan jasad dari seseorang yang telah meninggal. Padahal belum tentu semua orang sepakat dengan usulan tersebut.
Musibah atau bencana dapat menimpah mereka jika tidak taat dan patuh terhadap seorang tokoh. Kebiasaan perang suku juga masih sering terjadi dan Wamena. Keberadaan mumi juga di pandang sebagai berkah besar bagi masyarakat setempat. Inilah keunikan budaya di negara Indonesia.
Harapannya keberadaan mumi di Wamena masih terus dipelihara. Sekiranya perhatian pemerintah juga masih tetap di harapkan. Semoga keunikan dan warisan budaya lain yang belum di angkat dari bumi cenderawasih masih tetap di perhatikan lagi.
*Oktovianus Pogau adalah Jurnalis Lepas di Papua
Wednesday, August 18, 2010
Julian, Nasibmu Sungguh Malang (1)
Kisah nyata seorang anak Papua yang rela menggadaikan cinta, kasih sayang, dan pelukan hangat seorang Ibu dengan pendidikan. Sekarang jejak langkah, bahkan pusara sang ibu dan ayah yang ia cintai tak pernah di temui. Ia seperti hidup sendiri. Hidup tanpa siapa-siapa. Tangisan selalu menemani perjalanan hidupnya. Sungguh malang nasib anak ini.
OCTHO- BELASAN tahun silam lahir seorang bayi kecil. Ia di beri nama Julian oleh kedua orang tuanya. Bayi kecil ini sangat lucu. Ia sedikit imut dan ganteng. Kedua bola matanya bening. Hidungnya sedikit mancung. Bibirnya agak tebal. Ia lahir melengkapi kebahagiaan orang tuanya saat itu.
Julian lahir di sebuah kampung kecil. Terletak di daerah pegunungan Papua. Nama kampung itu adalah Mbamogo. Tepatnya kampung ini terletak di Kabupaten Intan Jaya. Sebuah daerah operasi baru yang di mekarkan dua tahun lalu oleh pemerintah.
Ayah Julian adalah seorang kepala suku. Seorang kepala suku di wajibkan untuk menikah lebih dari seorang istri. Ayah Julian menikahi sembilan orang istri, termasuk ibu Julian. Mereka hidup bahagia. Ayah Julian sangat berwibawa dalam mengendalikan kehidupan rumah tangga.
Julian memilki dua orang saudara perempuaan dan dua orang saudara laki-laki. Julian sendiri adalah anak bungsu. Kedua saudara perempuaan Julian telah berkeluarga. Sedangkan seorang saudara laki-laki yang kedua telah berpulang ke rumah bapak. Dan saudara laki-laki yang seorang lagi menjadi pekerja upahan di daerah Timika, Papua.
Kehidupan di kampung Mbamogo saat itu sangat menyenangkan. Ada dua gunung yang menjulang tinggi. Terdapat dua aliran sungai. Mengalir dengan derasnya. Air di sungai ini cukup jernih. Sungai dan Gunung adalah tempat bermain bagi Julian dan anak-anak di kampung itu.
Sungai di kampung Julian tidak sama dengan sungai di perkotaan yang telah tercemar limbah pabrik atau perusahaan. Mereka merawat sungai itu sebagai tempat kehidupan dan bermain. Gunung juga demikian. Ia di rawat dan di lestarikan semampunya.
Apa saja yang di inginkan Julian pasti terwujud. Mungkin bisa di maklumi karena ayah Julian adalah seorang kepala suku yang mempunyai segalanya. Julian sangat di sayangi oleh siapa saja, lebih-lebih oleh ayahnya sendiri.
Sejak kecil ia pandai berbicara menurut beberapa orang. Analisa katanya sangat tajam. Padahal saat itu ia belum memasuki jenjang pendidikan kanak-kanak.
Pada suatu waktu, Julian, Ibu, dan kedua saudara perempuaannya pergi memanen hasil di kebun. Kebun mereka tidak jauh dari rumah. Julian dengan sigapnya pernah berkomentar.
“Ibu, kasihaan yah, anak-anak yatim piatu yang telah kehilangan orang tua sejak kecil, bagaimana dengan kehidupan mereka nanti di hari esok.”
Sontak Ibu dan kedua sauara perempuaanya kaget. Mereka heran karena Julian kecil bisa berpikir sesuatu yang tak banyak orang pikirkan. Julian kecil telah memiliki semangat kemanusiaan yang tinggi.
Tutur katanya lebih mengarah kepada kepeduliaan kepada orang-orang yang tidak di kenalinya. Ia menunjukan semangat untuk mencintai dan peduli kepada orang lain yang tidak mampu. Ia mungkin kelak akan menjadi relawan kemanusiaan.
Julian kecil tumbuh menjadi anak yang cerdas, pintar dan manja. Ia di manja oleh siapa saja. Baik oleh ibunya, saudara-saudaranya, bahkan oleh masyarakat sekitar tempat ia tinggal. Julian seperti menjadi obat. Ia juga seperti menjadi “malaikat kecil” bagi setiap orang yang bersamanya. Ia tumbuh dengan penuh semangat dan bahagia.
Julian berumur empat tahun. Ia memilkii pergaulaan yang sangat luas. Ia bergaul dengan siapa saja. Ia tak memandang orang. Ia juga tak memandang latar belakang keluarga, status, bahkan agama sekalipun.
Tiba saatnya Julian berusaha memahami dunia sekitarnya. Namun tidak lengkap, jika Julian tak berusaha untuk mendapatkan pendidikan agar mengenal dunia yang belum pernah di kenalnya. Dunia globalisasi. Harapan itu ia pendam dalam hati. Tak ada seseoranpun yang tahu tentang harapan itu.
==============================================================================
HARAPAN Julian untuk menempuh pendidikan nampaknya akan terwujud. Sebuah yayasan membuka taman kanak-kanak di tempat Julian tinggal. Jaraknya sekitar 20KM dari tempat Julian. Jika berjalan kaki ke ketempat tersebut bisa mencapai delapan jam perjalanan.
Kebetulan kakak Julian yang saat itu sedang menjadi pembina asrama di yayasan dan sekolah tersebut. Ia mendaftarkan Julian untuk menjadi murid baru. Keinginan itu sebentar lagi akan terwujud. Keinginan untuk mengetahui perkembangan dunia yang nyata dan realistis.
Namun rasanya berat, ketika harus meninggalkan segalanya di kampung halaman. Mulai dari kemewaan hidup, alam yang indah sebagai anugerah pencipta, sahabat-sahabat, dan yang terakhir keluarga Julian sendiri.
Tekad yang kuat akhirnya menjadikan semua itu nyata. Julian pergi. Pergi meninggalkan semua kenangan indah di kampung halaman. Pergi meninggalkan cinta, kasih sayang, dan pelukan hangat semua orang yang ia cinta. Ia juga rela tidak mendapatkan kasih sayang, pelukan dan ciuman dari sang ibu.
Kepergiaanya Julian sepertinya membuat kampung Mbamogo muram. Ia pergi tanpa pamit secara resmi. Kesenangaan untuk mendapatkan pendidikan telah memaksanya untuk melupakaan semua kenangan indah di kampung halamannya.
Julian kecil pergi diantar langsung oleh ayah dan Ibunya. Julian sangat bahagia. Ia bahagia karena sebentar lagi mengenal dunia yang baru. Dunia yang belum pernah ia ketahui. Ia bahagia karena sebentar lagi mengenal dunia pendidikan. Dunia yang sebentar lagi akan mengubah segala pola pikirnya.
Julian tinggal di Asrama sambil menempuh pendidikan. Taman kanak-kanak Cenderawasih nama sekolahnya. Banyak suka duka yang ia alami. Ia di kenalkan pada dunia yang baru. Dunia yang tidak dia duga sebelumnya. Apakah ia tetap bertahan?….BERSAMBUNG
Tuesday, August 17, 2010
65 Tahun Indonesia Merdeka, Bagaimana Dengan Papua?
OCTHO- Hari ini rakyat Indonesia merayakaan kemerdekaan mereka. Sebenarnya Indonesia belum bisa di sebut negara merdeka. Masih banyak rakyatnya yang merasa di jajah, terutama rakyat Papua. Saya menulis ini sebagai kado ulang tahun untuk republik yang masih menjajah rakyatnya.
Arti kemerdekaan sesungguhnya adalah setiap warga negara merasa di berlakukan adil oleh negara. Yang menjadi soal saat ini, negara sengaja tidak berlaku adil pada semua warga negaranya, terutama kaum minoritas. Negara memperlakukan mereka sebagai kelas nomor dua, bukan kelas yang sama-sama harus di hargai.
Mereka kadang menjadi korban ketikadilaan. Konflik terus menerus di ciptakan untuk mereka. Perlakuaan semena-mena aparat tetap di tunjukaan. Ketidakadilaan tetap di pelihara. Aparat penegak hukum dan kaum mayoritas bekerja sama untuk berlaku tidak adil pada kaum minoritas. Apa jadinya negeri ini sepuluh hingga dua puluh tahun mendatang?
Indonesia di Jajah
Hampir tiga setengah abad lamanya Negara Indonesia di jajah. Ia di jajah oleh beberapa negara besar yang ada di Eropa. Negara-negara yang pernah menjajah Indonesia, seperti; Inggris, Portugis, Spayol, Jepang dan Belanda yang paling lama.
Pemerintah Inggris mulai menguasai Indonesia sejak tahun 1811 pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles (TSR) sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Ketika TSR berkuasa sejak 17 September 1811, ia telah menempuh beberapa langkah yang dipertimbangkan, baik di bidang ekonomi, social, dan budaya.
Penyerahan kembali wilayah Indonesia yang dikuasai Inggris dilaksanakan pada tahun 1816 dalam suatu penandatanganan perjanjian. Pemerintah Inggris diwakili oleh John Fendall, sedangkan pihak dari Belanda diwakili oleh Van Der Cappelen. Sejak tahun 1816, berakhirlah kekuasaan Inggris di Indonesia. Kembali belandai menjajah Indonesia. Mereka paling lama, tahun 1602 sampai tahun 1942.
Kemudian Jepang, masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Yang namanya penjajah jelas akan tidak berlaku adil pada yang di jajah. Hal itu juga yang di rasakan oleh rakyat Indonesia pada masa penjajahaan. Mereka sering di perlakukan tidak adil, wanitanya di perkosa, bahkan banyak dari antara mereka yang di bunuh.
Di banding beberapa negara besar di Asia, Indonesia adalah salah satu negara yang di jajah paling lama. Coba bayangkan, di jajah hampir tiga setegah abad lamanya.
Kado Amerika Serikat
Indonesia meraih kemerdekaan berkat pertolongan negara adidaya, yakni; Amerika Serikat. Setelah sebelas hari Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan delapana hari di Nagasaki, kemerdekaan negara Indonesia akhirnya terwujud.
Artinya, Indonesia tidak berjuang secara susah payah untuk mendapatkan kemerdekaan, tetapi kemerdekaan negara Indonesia adalah kado berharga dan tak ternilai harganya yang di berikan secara tidak langsung oleh negara Amerika Serikat.
Senjata nuklir "Little Boy" dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, diikuti dengan pada tanggal 9 Agustus 1945, dijatuhkan bom nuklir "Fat Man" di atas Nagasaki. Kedua tanggal tersebut adalah satu-satunya serangan nuklir yang pernah terjadi di dunia. John Hersey dalam laporan tentang Hiroshima memparkan tentang semua peristiwa kelam itu.
Saat itu mata dunia tertuju kepada tragedi bersejarah di Jepang. Amerika Serikat di klaim sebagai negara yang jahat dan biadab. Mereka memusnahkan semua yang ada di Hirosima. Mata negara penjajah di dunia juga sedang tertuju kepada Hiroshima. Bahkan beberapa negara yang sedang menjajah justru melepaskan daerah jajahaan mereka untuk merdeka. Indonesia adalah salah satu contoh negara jajahaan Jepang yang mendapatkan kemerdekaan.
Pada tanggal 17 Agustus 1945 negara Indonesia memproklamirkan kemerdekaan mereka dari Jepang. Sebelumnya Jepan telah menandatangi surat menyerah. Dunia internasional mengakui kemerdekaan itu. Seantoro rakyat Indonesia, kecuali Papua juga turut bangga dengan kemerdekaan itu.
Mengisi Kemerdekaan
Babak perjuangan untuk meraih kemerdekaan telah di lewati, sekarang bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Pergumulan paling berat adalah mengisi sebuah kemerdekaan yang telah di perohleh Negara Indonesia.
Soekarno sebagai sang proklamtor menjadi presiden. Hatta menjadi wakil. Mereka memimpin dengan cukup bijak. Walau beberapa isu penting tentang kedekataan Soekarno dengan agen intelejen Amerika sering nampak. Banyak peristiwa penting yang di lewati. Selama 20 Tahun Soekarno memimpin.
Tahun 1966 kekuasaan Soekarno tumbang. Surat perintah sebelas maret di gunakan oleh Soeharto untuk memimpin Indonesia. Partai Komunis saat itu di tudung sebagai separatis yang akan mengganggu keamanan negara. Mayor Jenderal Soeharto menjadi otak untuk penumpasaan itu. Keberhasilaannya membawanya menjadi orang nomor satu.
Selama 32 Tahun memimpin dengan Otoriter akhirnya Soeharto tumbang. Mahasiswa bersama rakyat Indonesia mengakhiri kediktatoran Soeharto. Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto.
Habibi memimpin hanya dua bulan tujuh hari . Setelah itu pemilu ulang di lakukan, Abdurhaman Wahid terpilih. Gus Dur tak bertahan lama. MPR mendesak Gus Dur untuk mundur. Megawati mengantikannya. Pemilu berikutnya juga di langsungkan, SBY akhirnya terpilh, hingga yang berikut lagi tetap terpilih.
Hampir enam orang yang telah memimpin negeri ini. lima di antaranya pria, dan seorang wanita. Tidak semua memperhatikan persoaalan yang terjadi di Papua dengan cermat dan bijak, hanya Gus Dur seorang diri yang di anggap sedikit peka dan peduli terhad persoalan di Papua.
Papua
Saat negara Indonesia di proklamirkan, Papua tidak turut di dalamnya. Sabang sampai Amon saat itu menjadi wilayah negara Indonesia. Sumpah palapa, sumpah pemuda dan beberapa sumpah pemuda Indonesia yang lain tidak pernah ada keterwakilan Papua. Ini menandakan bahwa Papua bukanlah bagiaan dari negara Indonesia.
Tahun 1961 Papua pernah memproklamirkan diri sebagai negara merdeka. Saat itu mereka di bantu oleh negara belanda dengan sebutan Papua Raad. Dengan lagu hai tanahku Papua, lambang burung mambruk, bendera bintang kejora serta bentuk pemerintah sendiri. Tri komando rakyat, salah satunya berbunyi bubarkan negara boneka buataan Belanda, Indonesia juga pernah mayakni bahwa Papua adalah sebuah negara.
Tahun 1969 atas usulan Elswot Bungker, akhirnya penentuaan pendapat rakyat di berlangsungkan. Saat itu usulaanya satu orang Papua memberikan satu suaranya, bukan beberapa orang Papua mewakili seluruh rakyat Papua, tetapi pemerintah Indonesia berlaku tidak adil, mereka menunjuk 1025 orang Papua untuk memberikan suara mereka mewakili 800.000 orang Papua.
UNTEA, badan khusus PBB yang di tugaskan untuk memantau perkembangan di Papua juga tak bisa berbuat apa-apa. Pemerintah Indonesia menekan semua gerak-gerik mereka. Ruang demokrasi di tutup rapat. Mereka tidak menghargai hak setiap orang untuk berpendapat, termasuk utusan PBB sendiri.
Hasil pepera akhirnya memutuskan bahwa rakyat Papua ikut dengan negara Indonesia. Mereka yang memberikan suaranya mewakili rakyat Papua adalah orang-orang pilihan pemerintah Indonesia. Mereka di ancam akan di bunuh jika tak mendukung Papua. Mereka memilih di bawah tekanan.
Penjajahaan di Papua
Setelah Papua integrasi ke dalam negara Indonesia secara sepihak banyak problem yang terjadi. Misalnya, militer mencurigai masih banyak orang Papua menghendaki kemerdekaannya sendiri. Mereka di kejar, di interogasi bahkan banyak dari antara mereka yang dibunuh.
Pelanggaran HAM oleh aparat militer sering terjadi di Papua. Semua berlangsung atas nama kepentingan negara. Orang Papua di anggap tidak penting untuk hidup. Pemerintah lebih mementingkan kekayaan alam orang Papua dari pada manusiaanya. PT Freeport Indonesia menjadi lahan yang paling menguntungkan bagi pemerintah Indonesia.
Pertumbuhaan penduduk Papua tak nampak. Program keluarga berencana yang di canangkan oleh pemerintah pusast, hal itu hanyalah akal-akalan untuk menekan penduduk asli Papua. Transmigrasi terus diberlangsungkan di Papua. Orang Papua sungguh tidak berdaya. Orang Papua memang betul-betul di buat tidak berdaya.
UU Otsus hanyalah bentuk penjajahaan baru. Pemerintah Indonesia menaruh kecurigaan yang besar terhadap rakyat Papua, dampaknya Otsus tidak di implementasikan secara baik dan konsekuen. Uang Otsus hanya di nikmati oleh pejabat Papua dan pemerintah Jakarta.
Peraturan daerah khusus yang di buat oleh pemerintah daerah untuk menjaga hak-hak adat masyarakat lokal juga selalu di curigai. Pemerintah selalu beralasan untuk tidak menyetujui Perdasi maupun Perdasus seperti itu. Rakyat Papua di anggap manusia yang tidak berguna dan tidak perlu di didik.
Rakyat kecil yang seharusnya menikmati dana Otsus tetap terpinggirkan. Betul-betul di buat tidak berdaya. Pemekaraan malah menimbulkan penyakit baru. Banyak uang Otsus di alokasikan untuk membuka daerah pemekaran. akhirnya lebih banyak uang Otsus di nikmati oleh birokrasi pemerintah dan aparat negara.
Rakyat Papua masih tetap di jajah. Di jajah oleh sistem yang tidak memihak. Sepertinya keadilaan tidak pernah ada untuk rakyat Papua. Penjajahaan itu membuat orang Papua sebagai kaum lemah yang sungguh tak berdaya.
Menuntut Merdeka
Maka pantaslah jika rakyat Papua menuntut hak mereka untuk memisahkan diri, arti lain menuntut merdeka. Semua rakyat Papua, termasuk pejabat-pejabat birkorasi pemerintah sudah muak dengan pemerintah pusat yang tidak pernah menghargai rakyat Papua sebagai manusia beradab.
Pemerintah Indonesia merdeka, berarti rakyat Papua juga harus merdeka. Semua orang, termasuk rakyat Papua juga berhak menentukan nasib sendiri. Tidak ada seseorang-pun yang bisa menghalangi hak setiap orang. Negara di dunia manapun mengakui hak-hak itu.
Pemerintah Indonesia perlu membuka diri dan merefleksikan kembali kegagalan mereka dalam membangun Papua. Menyadari bahwa tidak siap memipin sebuah daerah yang di sebut Papua. Ini juga sudah menunjukan kedwasaan mereka sebagai negara demokrasi. Dunia sedang menanti sikap pemerintah Indonesia.
Hari ini negara Indonesia senang karena telah merdeka. Tetapi bagaimana dengan rakyat Papua yang saat ini sedang murung bahkan sedang menangis karena belum merdeka. Semoga pemerintah Indonesia sadar akan ketidakmampuaan itu. Hanya satu kebutuhaan, rakyat Papua butuh kemerdekaan. Selamat ulang tahun. Selamat bersenang-senang untuk rakyat Indonesia.
*Penulis adalah Aktivis HAM, tinggal di Jakarta
Sumber Gambar; Desaign Pribadi
Monday, August 16, 2010
Cerita Dengan Wanita Papua
OCTHO- Pertama kali kami pernah bertemu di Bogor. Tepatnya tanggal 24 Juni 2010, kira-kira pukul 02.30. Pertemuaan itu sepintas. Tanpa basa-basi maupun obrolan panjang.
Saat itu ia datang bersama beberapa temannya dari Jakarta. Tujuaan mereka dan saya sama, yakni; untuk menghadiri acara yang di buat teman-teman Mahasiswa dari Nabire dan Paniai.
Malam itu ia menggenakan sweeter putih. Celana panjang blue jeans. Ia agak malu-malu. Namun ia terlihat agak cekatan. Ia cukup ramah pada siapa saja. Termasuk kepada saya.
Nama wanita itu adalah Lisa. Umurnya 22 tahun. Hidungnya mancung. Parasnya cukup elok. Rambutnya yang keriting tak begitu panjang. Ia tak biarkan rambutnya terurai begitu saja. Ia sengaja mengikat rambutnya agar tampak rapi.
Siapapun yang memandangnya pasti tergoda. Ia salah satu anggrek hitam dari Papua yang nan cantik. Ia mengaku berasal dari daerah pegunungan Papua, tepatnya di Wamena.
Ia dan saya saling kenal lewat jejaring sosial (facebook). Setelah pertemuaan pertama, saya berusaha membangun komunikasi dengan ia. Tak sia-sia, ia rela mengirimkan nomor HaPe lewat FB. Sejak itu kami sering berkomunikasi.
Saya mengajaknya untuk bertemu. Saya ingin bertukar pikiran sekaligus bisa mengenal ia lebih dekat. Ia sepakat. Kamipun merencanakan pertemuaan di Mall Cilandak, daerah Jakarta Selatan.
Pukul 16.00 saya telah tiba. Nampaknya ia belum datang. Sembari menunggu, saya menghabiskan waktu di Toko Buku Gramedia yang terletak di lantai satu bagian depan.
Gramedia di Mall Cilandak agak unik dan berbeda. Perbedaan dengan Gramedia lain karena pertama; terletak di lantai paling bawah. Kedua; buku-buku yang di jual tak begitu bermutu. Ketiga; kebanyakan menjual buku-buku keagamaan.
Saya membeli dua buah novel. Harganya relative sangat murah. Mungkin karena novel lama, atau mungkin juga karena novel tak bermutu. Novel pertama seharga Rp.12.500 dan novel kedua harganya Rp.10.000. Kedua novel yang saya beli bertema tentang bagaimana terjadinya beberapa pembunuhaan sadis di sekitar manusia.
Saya sebenarnya tak begitu suka membaca novel. Namun pelajaran Jurnalisme Sastrawai yang saya dapatkan di Yayasan Pantau dua minggu lalu paling tidak menganjurkan saya untuk membaca novel-novel. Alasannya sederhana, karena kita bisa mendapatkan kosa kata baru dalam dunia penulisaan naratif.
Serasa lama menunggu, saya bergegas ke tempat makan ala orang Amerika, yakni; Kentucky Fried Chicken (KFC) di lantai dua. Tempat makan ini tampak sepi sekali, maklum, belum waktu berbuka puasa. Hanya ada beberapa anak kecil yang di temani orang tuanya sedang bermain-main bola kecil.
Saya telah beritahu lisa agar ia datang ke tempat makan. Tak menunggu lama lagi. Sekitar lima menit ia telah datang.
“Hallo Okto,” katanya menyapa saya dari belakang.
Ia tampak lebih cantik. Hidung mancung. Bibirnya tipis dan seksi. Sepertinya ia pernah memakai lipstick. Ia menggenakan kaos putih. Rambutnya yang keriting di sisir rapi dan diikat. Ia memegang tas kecil, warnanya ungu muda. Ia wanita Papua yang cantik menurutku.
Kami saling bersalamaan. Saya mempersilakannya duduk. Saya mengajak dia makan, namun ia menolak secara halus, sepertinya telalu cepat untuk makan malam, memang benar, waktu saat itu menunjukan pukul 17.20. Ia dan saya sepakat untuk tak makan. Saya mengusulkan untuk cari minuman yang bisa menemani obrolan kita.
Di samping KFC ada tempat minum. Kebanyakan menjual minuman dingin. Ia telah memesan dua gelas es kelapa. Karena letaknya di jalan, dan banyak orang yang lalu lalang, saya mengusulkan agar berpindah tempat. Ia sepakat. Kami menuju ke tempat yang lebih santai serta tak begitu ramai.
Tepat di Pintu masuk utama, lantai II, belok kiri tedapat coffe break. Kami sedang menuju kesana. Ia dan saya sama-sama menyukai tempat ini. Saya menemani ia memesan dua gelas coffe dingin.
Ada tiga pelayan disitu. Seoarng pria dan dua orang wanita. Baju mereka berseragam dan warnanya kuning Tampaknya mereka begitu ramah, mungkin sudah di anjurkan untuk bersikap demikian.
Kami bergegas mencari tempat duduk. Meja dan kursi di dalam ruangan ini sangat romantis. Hampir semua meja berwarna pink. Kursinya juga demikian. Ia dan saya juga duduk di kursi yang warna pink, mejanya juga berwarna pink. Hanya ada satu kursi di samping kami yang berwarna orange.
Kami memulai cerita. Saling menyapa. Saling mengenal. Mengenal lebih jauh. Ia mulai bercerita. Saya juga bercerita. Ia begitu dewasa untuk diajak ngobrol. Tak banyak wanita Papua yang seperti dia.
Sorotan matanya begitu tajam. Tutur katanya di susun sedemikiaan rapi. Senyumnya juga memesona. Gerak-geriknya sesuai dengan arah tutur katanya. Ia dewasa dalam menghadapi pria seperti aku. Saya mendengarkan dengan penuh seksama.
Ia bercerita tentang keluarganya. Ayahnya telah pensiun dari kerja. Ibunya juga demikiaan. Ia anak ke dua dari empat bersaudara. Kakaknya yang pertama telah berkeluarga. Kedua adiknya tinggal bersama kedua orang tua mereka di Timika, Papua.
Walaupun ia orang Wamena bukan berarti ia paham bahasa Wamena. Ia mengaku sejak lahir hingga besar di kota Jayapura.
“Saya pernah ke Wamena sekali waktu saat masih duduk di kelas III SMA, tapi tidak tahu bahasa daerah,” katanya.
Ia juga bercerita banyak hal tentang karier cintanya. Mulai dari bercinta dengan pria yang “sama marganya” sampai pria yang berbeda asal dan daerah. Ia mengaku sejak SMA tak pernah pacaran.
“Ayah saya sangat keras. Waktu SMA tak boleh pacaran dan memang di larang,” kata dia.
Ia juga bercerita tentang pendidikan. Mulai dari tempat ia sekolah, sampai pada tempat kuliahnya saat ini. Ia mengaku awalnya tak menyangka bisa kuliah, karena kondisi ekonomi orang tuanya. Namun karena berkat TUHAN-nya ia dapat melanjutkan ke perguruaan tinggi.
“Paling cepat bulan Oktober 2010 dan paling lambar bulan Januari tahun 2011 akan selesai kuliah,” katanya.
Ia mengatakan setelah selesai kuliah pingin melanjutkan lagi, tetapi jika tidak ia akan kembali ke Papua dan mengabdi untuk saudara-saudara di sana.
Ia bercerita dengan sangat sopan. Semua pertanyaan saya di jawab. Ia pandai bercerita dan bertutur. Ia orang yang tepat untuk di ajak bicara.
Ia bercerita banyak hal tentang dia, saya juga demikiaan. Kami saling mengenal. Ia mengenal saya, saya juga mengenal dia. Pertemuaan yang tak mungkin bisa terulang kembali.Saya harap ini bukan akhir dari pertemuaan kita tetapi awal.
TIdak terasa sudah dua jam lebih kami bercerita. Minuman dingin di meja pink sudah mulai habis juga. Tampknya Mall Cilandak semakin ramai. Banyak orang mulai berdatangan karena akan berbuka puasa.
Dari raut wajahnya terlihat bawah ia senang. Ia senang karena bisa bercerita dengan orang baru yang tak di kenalnya awal. Saya juga demikiaan. Senang bisa bercerita dengan dia. Bercerita dengan orang baru yang belum pernah saya kenal.
Jarum jam menunjukan pukul 19.30. Kami harus berpisah. Kami menumpang taxi express. Menuju ke tempat tinggalnya, setelah itu saya melanjutkan perjalanan saya ke tempat saya tinggal. Ia berpamitan dan turun dari taxi.
Senang punya teman bicara yang begitu sopan, ramah, periang dan santun. Ternyata sikap, sifat dan pembawaan seseorang dapat membangkitkan semangat. Semgat untuk hidup. Semangat untuk berjuang. Dan semangat untuk memulai perjalanan cinta yang baru.
Sunday, August 15, 2010
MIFEE dan Ancaman Bagi Masyarakat Adat
OCTHO- Untuk mendukung program food estate, pemerintah pusat telah membuat sejumlah payung hukum yang dianggap penting, tujuaanya tidak lain, menarik investor swasta termasuk asing ke dalam negeri agar dapat menangani masalah krisis ketahanan pangan.
Salah satu payung hukum yang dibuat adalah Instruksi Presiden No 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 termasuk di dalamnya mengatur Investasi Pangan Skala Luas (Food Estate). Memasuki Tahun 2010 kemarin, Kementerian Pertanian merancang peraturan pemerintah (PP) tentang food estate atau pertanian tanaman pangan dengan skala sangat luas. Sebelumnya, persoalan ini sudah dimasukkan dalam Perpres No 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup Dan Terbuka.
Program Food Estate sendiri merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas. Secara sederhana konsep Food Estate layaknya perkampungan industri pangan.
Saat ini diperkirakan ada 7,13 juta hektar lahan yang dianggap terlantar di Indonesia. Kabupaten Merauke, Provinsi Papua merupakan salah satu daerah yang dipandang layak untuk diberlakukakan program food estate dengan lahan seluas 1,6 Juta ha.
Merauke Target Program Food Estate
Kabupaten Merauke, Provinsi Papua adalah target utama pemerintah untuk mengembangkan food estate. Program Merauke Integrate Food Energy Estate (MIFFE) sendiri secara resmi telah dicanangkan oleh Bupati Merauke, Jhon Gluba Gebze pada perayaan HUT kota Merauke ke 108 tanggal 12 Februari 2010 lalu.
Merauke memiliki cadangan lahan pertanian mencapai 2,49 juta ha, terdiri dari lahan basah sekitar 1,937 juta ha dan lahan kering 554,5 ribu ha. Bahkan lahan yang ada hampir semua datar, sehingga cocok untuk usaha pertanian skala luas. Sedangkan lahar sekitar 1,63 juta ha yang potensi untuk pengembangan food estate. Dari luasan itu, ada sekitar 585.000 ha lahan areal penggunaan lain (APL) yang sudah mendapat persetujuan Kementerian Kehutanan.
Beberapa distrik di Merauke merupakan kawasan sentral produksi. Untuk tanaman padi berada di Merauke, Semangga, Kurik, Tanah Miring, Okaba dan Kimaam. Komoditi kedele berada di Jagebob, Malind, Muting, Elikobel, Okaba dan Kimaam. Sedangkan jagung di distrik Semangga, Jagebob, Muting, Elokobel, Okaba, dan Kimaam.
MIFEE dan Konglomerat
Kabarnya, untuk mendukung program Merauke Food Estate akan ada 36 investor yang menanamkan modalnya di Merauke. Sekitar 28 di antaranya adalah investor asal dalam negeri dan sisanya adalah investor asing. Menurut Serikat Keadilan dan Perdamaiaan (SKP) Merauke, beberapa perusahan besar telah mulai beroperasi sejak bulan Mei lalu.
Misalkan, perusahan milik Prabowo Subianto, PT Kertas Nusantara yang memperoleh lahan investasi paling besar yakni; 154.943 ha Hutan Tanaman Industri (HTI). Perusahan ini hadir dengan surat rekomendasi 522.1/2700 tanggal 23-10-2008. Secara khusus perusahaan ini bergerak dibidang pembuataan kertas dan bubur kertas, kantor pusatnya berada di Menara Bidakara, Jakarta Pusat.
Daerah operasi mereka meliputi beberapa distrik, seperti Ngguti, Okaba dan Tubang. Kehadiran PT Kertas Nusantara sendiri sudah tentu akan membuka hutan yang cukup besar, dikhawatirkan akan terjadi konfiik antara masyarakat adat setempat dengan pihak perusahan.
Selain itu, Medco Group perusahan milik Arifin Panigoro melalui anak usaha PT Medco Papua Industri Lestari telah menanamkan investasinya juga di Merauke. Kehadiran mereka dengan surat rekomendasi No.522.2/415 Tanggal 18-02-2010, beroperasi di Distrik Kaptel dan Ngguti. Lahan yang akan dibuka untuk energi biomassa (industri produksi energi) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebesar 169.000 ha.
Medco Group dan Arifin Panigoro hadir dengan tiga misi utama yakni; memperluas eksplorasi, meningkatkan produktifitas lapangan yang sudah ada, serta, memperketat balancing portfolio. Medco Group sudah tentu akan beroperasi dalam waktu yang cukup lama di Merauke.
Tidak ketinggalan, Keluarga Wiliam Soeryadjaya yang juga pernah menjadi orang nomor dua terkaya di Indonesia menanamkan investasinya di Merauke. PT Agro Lestari dengan anak perusahan PT Papua Agro Lestari sendiri bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahan ini mendapat lahan operasi seluas 39,8 ha, dengan surat keputusan. No 08 tanggal 16 Januari tahun 2007. Wilayah operasi mereka meliputi sebagian besar Distrik Ulilin.
Selain ketiga konglomerat kelas kakap diatas, masih ada beberapa orang lagi yang menanamkan investasinya di Merauke berskala besar, sebut saja Tommy Winata pemilik Kelompok usaha Artha Graha Network melalui anak usahanya PT Sumber Alam Sutera (SAS), kemudian Aburizal Bakrie dari kelompok Bakrie Group dan beberapa lagi.
Kehadiran beberapa perusahaan yang dimiliki konglomerat asal Indonesia semoga dapat membawah wajah baru perekonomian Indonesia, khususnya Papua. Jangan seperti penanganan lumpur Lapindo yang tidak selesai dan menimbulkan masalah hingga saat ini.
Tanggapan LSM dan Gereja
Menurut Septer J. Manufandu, Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua bahwa “Program Merauke Integrated Food dan Energy Estate (MIFEE) yang membuka lahan 1,6 juta hektar merupakan ancaman baru kerusakan hutan dan terjadi marjinalisasi hak-hak masyarakat adat Marind” tegasnya.
Sementara Lindung Pangkali dari Foker LSM Pokja REED mengatakan bahwa “perlu ada Perdasus pengolahan hutan yang berbasis masyarakat adat. Jika ada instrument hukum maka akan lebih mudah mengawasi pelaksanaan MIFEE di kemudian hari,” katanya.
Direktur Serikat Keadilan dan Perdamaiaan (SKP) Merauke, Pastor Decky Ogi MSC dalam kesempatan saat mempersentasekan hasil penilitiaanya pernah menyatakan bahwa dampak dari pada kehadiran MIFEE sudah tentu akan merugiakan masyarakat adat setempat.
Sementara itu, Diana Gebze dari Solidaritas Masyarakat Papua Tolak MIFEE (SORPATOM) mengatakan bahwa “Kami tolak kehadiran MIFEE di Merauke, karena ini akan menggusur hak-hak adat masyarakat Marind dan hanya untuk kepentingan imprealisme,” pungkasnya dalam siaran pers mereka beberapa waktu lalu di Jayapura, Papua.
Berharap Pada MIFEE
Kehadiran program MIFEE di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua sudah tentu merupakan program pemerintah pusat dan tidak bisa ditolak kehadirannya. Tujuan utamanya cukup baik, yakni; mengatasi krisis ketahanan pangan yang akan terjadi di Indonesia, terlebih khusus di tanah Papua.
Namun yang sangat disayangkan, jangan sampai kehadiran MIFE menggusur hak-hak adat, hutan dan budaya masyarakat setempat. Banyak pengalaman pahit yang telah membuat masyarakat adat di Papua trauma.
Semoga Presiden Yudhoyono masih ingat pada pidatonya di Kopenhagen akhir tahun 2009 lalu. Saat itu ia mengajak pemimpin dunia untuk menginjeksi logika ekonomi baru (new economic logic) dalam konsep pembangunan ekonomi. Konsep new economic logic versi Presiden Yudhoyono itu adalah mempertahankan tegakan hutan jauh lebih menguntungkan daripada menebang.
Pemerintah perlu serius memperhatikan hak-hak masyarakat adat Marind. Pemerintah jangan membuat peraturan yang berpihak kepada pemodal, sembari mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengatur hak-hak hidup, hutan dan adat harus dibuat. Ini mengantisipasi keberlangsungan hidup masyarakat adat Marind di Merauke, Papua kedepannya.
Masyarakat adat sedang menanti keseriusan pemerintah. Kita sama-sama akan melihat, apakah kehadiran MIFEE menjadi ancaman atau berkah bagi masyarakat adat Marind di Merauke, Papua.
Gambar TABLOID JUBI
*Penulis adalah Aktivis HAM di Papua.