Catatan Kritis Untuk Bupati Nabire (bagian pertama)

Kemana Larinya Dana Pendidikan Untuk Mahasiswa?

Oleh Oktovianus Pogau*

HAMPIR 12 tahun –sejak sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA)– saya tinggal di kota Nabire. Telah merasakan menjadi orang Nabire. Dan merasa memiliki kota ini. Sebagai kaum muda yang peduli pada kota ini, saya merasa terpanggil untuk menulis sebuah catatan. Catatan kritis (baca: masukan) untuk bupati, juga wakil bupati Nabire terpilih saat ini.

Catatan ini sebagai bentuk dukungan moril saya pada kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang telah dilantik sejak 4 Mei 2010 silam –berarti sudah 1 tahun 3 bulan. Pada bagian pertama dari catatan ini adalah terkait sektor pendidikan. Bagaimana kebijakan kongkrit bupati dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya perhatian terhadap mahasiswa-mahasiswi asal Nabire yang sedang mengenyam studi di berbagai kota –baik di Papua maupun luar Papua.

Tekad dan Komitmen Bupati

Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos, dalam wawancara eksklusif dengan Tabloid Mingguan Suara Perempuan Papua (TSPP) di Jayapura pernah mengatakan bahwa dirinya maju dan dilantik menjadi bupati Nabire bukan untuk mencari kekayaan, tetapi melayani masyarakat kota Nabire. Ia juga sekaligus mengajak semuah pihak –pemerintah dan masyarakat luas– untuk membuat kasih pada sesame melalui tugas masing-masing. (Baca Tabloid Mingguan Suara Perempuan Papua, Edisi XXI/4-11 Me 2011).

Juga dalam media yang sama katanya “Secara khusus kepada anak-anak muda di sekolah, di kampus, di jalanan, di terminal, di rumah, ketahuilah bahwa manusia dan bangsa-bangsa hanya dapat dibentuk selagi muda. Mereka tidak dapat diperbaiki lagi sesudah menjadi tua. Jadilah pelopor, bukan pengekor! Pemuda hendaknya tampil sebagai agen perubahan, minimal untuk pribadi Anda. Itu adalah tantangan Anda dan kita bersama untuk membangun kabupaten ini (Nabire) dan secara umum Papua.”

Dari kutipan pernyataan diatas, saya melihat paling tidak bupati ingin menyampaikan beberapa hal, pertama; saya (Isaias) menjadi bupati Nabire bukan untuk mencari harta kekayaan (secara tidak langsung berikan pernyataan tegas bahwa tidak akan melakukan tindakan korupsi), kedua; Papua, secara khusus Nabire dapat dibangun oleh orang-orang muda (baca: pemuda dan mahasiswa) yang memiliki SDM yang handal, ketiga; pemuda dan mahasiswa dimanapun berada harus belajar dengan sungguh-sungguh, agar kedepannya dapat berpartisipasi dalam membangun Nabire, keempat; dengan belajar sungguh-sungguh, pemuda dan mahasiswa tentu mampu menjawab tantangan untuk Papua, dan Nabire secara khusus dikemudian harinya.

Saya kira sebuah pernyataan yang sangat baik, dan patut diacungkan jempol. Paling tidak bupati Nabire sudah menunjukan kemauan besar –komitmen, tekad, serta kesungguhan– dalam membangun kota Nabire, khususnya meningkatkan kecerdasan atau memajukan kualitas SDM masyarakat kota Nabire, khususnya lagi bagi pemuda dan mahasiswa.

Dalam program pembangunan lima tahun ke depan Kabupaten Nabire, sektor pendidikan mendapat perhatian yang cukup. Pada berbagai media massa bupati Nabire menyatakan hal itu. Juga komitmen dirinya dalam peningkatan SDM masyarakat Nabire. Memang harus demikian, bahwa pendidikan perlu mendapat perhatian yang ekstra serius, karena ia tentu akan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, juga masyarakat kota Nabire.

Kontras Dengan Pernyataan

Tapi, bagaimana jika pernyataan bupati Douw di media, juga dalam berbagai pertemuan kontras dengan realitas di lapangan. Apakah seorang bupati telah berbohong? Humbar janji? Atau justru membangun opini publik agar ia dianggap peduli, dan juga memperhatikan sektor pendidikan? Kita akan lihat sama-sama apa yang kontras, dan sudah harus menjadi perhatian bupati secepat mungkin.

Saya akan menunjukan beberapa fakta yang tentu dapat mengantarkan kita untuk pertanyakan komitmen dan tekad bupati Nabire. khususnya dalam sector pendidikan, dan komitmen memajuka SDM masyarakat kota Nabire, khususnya lagi perhatian bupati untuk pemuda dan mahasiswa asal Nabire di berbagai kota studi.

Hampir semua bupati –baik definitiv maupun karateker– di wilayah Papua Tengah –Paniai, Dogiya, Deiya, dan Intan Jaya– telah menunjukan tekad dan komitmen mereka dalam meningkat kualitas SDM. Mereka juga secara serius memperhatikan, dan juga memenuhi kebutuhan mahasiswa-mahasiswi mereka diberbagai kota studi –termasuk di kota Jawa dan Bali. Kebijakan setiap kepala daerah tersebut benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan untuk daerah, juga untuk pemuda dan mahasiswa mereka.

Komitmen keempat kepala daerah (baca: bupati) di daerah-daerah diatas terbukti nyata ketika mereka mengirim team (baik dari pemerintah, juga legislatif) untuk mengunjungi seiap mahasiswa. Tujuan utama adalah memberikan dana akhir studi bagi mahasiswa semester akhir, mengurusi pemondokan (asrama mahasiswa atau kontrakan) serta memberikan dana pengembangan organisasi.

Salah satu contoh adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya. Bupati Maximus Zonggonau bersama ketua DPRD, Manfred Sondegau, juga anggota DPRD yang membidangi pendidikan, kepala bagian kesejahteraan sosial, beserta bendahara daerah telah mengunjungi mahasiswa mereka di hampir semua daerah, juga termasuk di Jawa dan Bali. Mereka berhasil mendata nama-nama seluruh mahasiswa. Dan sekembalinya dari pendataan, biaya pemondokan, juga biaya pendidikan kepada tiap mahasiswa telah dikirimkan melalui nomor rekening. Cara ini dianggap cukup berhasil, walaupun kabar yang saya dapat, hanya baru 30% yang terealisasikan.

Pemda Dogiya, Deiya dan Paniai juga melakukan cara yang sama. Telah mendatangi, melihat, serta langsung memenuhi kebutuhan tiap mahasiswa di setiap wilayah. Dengan kunjungan seperti itu, paling tidak mahasiswa telah merasakan benar-benar diperhatikan oleh Bupati, juga secara umum oleh pemda. Tanggun jawab pemerintah daerah memang benar-benar harus di wujud nyatakan dengan tindakan kongkrit. Sebab, pemuda dan mahasiswa merupakan tulang punggung kemajuan sebuah daerah, yang tentu harus mendapatkan perhatian dan pembinaan.

Bagaimana Dengan Nabire?

Nah, sekarang bagaimana dengan Kabupaten Nabire? Apakah bupati Nabire melakukan kebijakan yang sama dengan cara yang dilakukan beberapa bupati yang telah disebutkan diatas? Atau juga ikut berpartisipasi dalam mendukung peningkatan kualitas SDM untuk kaum pemuda dan mahasiswa asal Kabupaten Nabire di tiap wilayah Indonesia? Jawabannya, sampai saat ini tidak ada dana pendidikan yang sampai pada mahasiswa.

Pertanyaannya, kemana larinya dana pendidikan untuk mahasiswa? Kabarnya, hingga awal bulan Agustus ini perhatian dari bupati Isaias Douw selaku orang nomor satu di Nabire tak nampak. Hampir semua mahasiswa asal Nabire –baik yang berada di Papua juga di Jawa dan Bali– terus mempertanyakan dana pendidikan tersebut, khususnya alokasi untuk pendidikan mahasiswa. Juga menagih “sebuah janji” terkait komitmen dan tekad dalam meningkatkan SDM masyarakat kota Nabire yang telah digembar-gemborkan bupati Nabire saat ini.

Padahal, kalau mau diamati lebih lanjut, Kabupaten Nabire telah berdiri lama dibandingkan Intan Jaya, Dogiyai, dan juga Deiya. Tentu Nabire mendapat porsi anggaran yang lebih besar. Termasuk dana untuk peningkatan SDM di sektor pendidikan. Dan apalagi beberapa daerah tersebut belum ada bupati definitif seperti Nabire, kecuali Paniai. Mereka masih berada di bawah bupati karateker.

Ini tentu menjadi pertanyaan besar untuk bupati Nabire? Kenapa bisa demikian? Apakah memang dana pendidikan untuk mahasiswa Nabire tidak ada? Atau telah dialokasikan tetapi tidak sampai pada mahasiswa? Atau telah dialokasikan, tetapi disalurkan dengan bentuk dan cara yang berbeda? Saya sendiri tak mau menduga secara asal-asalan. Tetapi paling tidak bupati harus memberikan penjelasan, juga pernyataan terkait hal ini. Hanya seorang bupati yang bisa menjelaskan semuanya, apalagi saat ini bupati memiliki kewenangan (kekuasaan) tertinggi melebihi kewenangan kepala dinas pendidikan sekalipun.

Kondisi mahasiswa asal Nabire di berbagai kota studi –baik di Papua maupun Jawa dan Bali – saat ini seperti ayam yang kehilangan induk. Bingung kepada siapa harus berharap, juga kepada siapa harus bertanya. Bahkan yang lebih miris lagi, hampir semua mahasiswa asal Nabire menumpang tinggal di setiap kontrakan atau asrama dari pemda Paniai, Dogiyai, Deiya, atau Intan Jaya. Tentu ini sebuah fakta yang sangat menggenaskan.

Dana Pendidikan

Dari salah satu sumber terpercaya menyatakan bahwa jumlah dana pendidikan yang telah dianggarkan untuk Nabire di tahun 2011 adalah 6 milyar. Ini tentu tidak mengherankan, sebab misalkan Kabupaten Dogiyai saja, untuk tahun anggaran 2011 pemerintah daerah setempat telah anggarkan sebanyak 4 milyar (Papua Post Nabire, 06 April 2011). Tentu tidak mengherankan jika kabupaten yang telah memiliki bupati definitif seperti Nabire mendapat anggaran yang begitu besar.

Sikap seorang bupati yang pandai “membual” lewat berbagai pernyataan di media massa, tentu harus dipertanggung jawabkan. Jika tak punya niat baik, atau tidak serius dalam meningkatkan kualistas SDM, termasuk membantu pemuda dan mahasiswa di berbagai kota studi di Indonesia, maka tak harus berkomentar sembarang. Pernyataan yang tak benar di media massa tentu menjadi bumerang bagi bupati sendiri, juga untuk jenjang karirnya dikemudian hari.

Lebih baik diam dan bekerja, dan menunjukan fakta kerja di lapangan, dari pada memberikan berbagai pernyataan, tapi tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Ini tentu menunjukan siapa seorang bupati, dan sejauh mana integritas yang dimiliki. Memang benar, bahwa belum genap dua tahun memerintah, tapi perlu diingat juga, dua tahun bukan merupakan waktu yang singkat untuk memaksimalkan semua sektor, secara khusus sektor pendidikan.

Akhir kata, semua belum terlambat, artinya masih ada waktu untuk membuktikan bahwa Douw-Magai memang serius, dan benar-benar ingin membangun Kabupaten Nabire, khususnya dalam sektor pendidikan.

Caranya adalah penuhi tuntutan mahasiswa dengan memberikan biaya sesuai kebutuhan mereka –baik untuk mahasiswa di Papua juga di Jawa maupun Bali. Saya hanya takut, jika tidak dipenuhi, dampak buruknya akan dirasakan sendiri oleh bupati selaku orang nomor satu di Kabupaten Nabire. Semoga ada langkah bijak. Amakane. (BERSAMBUNG)

*Oktovianus Pogau adalah mahasiswa asal Kabupaten Nabire, saat ini studi di Jakarta.

Baca Selengkapnya......

Julian, Nasibmu Sungguh Malang (1)

Kisah nyata seorang anak Papua yang rela menggadaikan cinta, kasih sayang, dan pelukan hangat seorang Ibu dengan pendidikan. Sekarang jejak langkah, bahkan pusara sang ibu dan ayah yang ia cintai tak pernah di temui. Ia seperti hidup sendiri. Hidup tanpa siapa-siapa. Tangisan selalu menemani perjalanan hidupnya. Sungguh malang nasib anak ini.

OCTHO- BELASAN tahun silam lahir seorang bayi kecil. Ia di beri nama Julian oleh kedua orang tuanya. Bayi kecil ini sangat lucu. Ia sedikit imut dan ganteng. Kedua bola matanya bening. Hidungnya sedikit mancung. Bibirnya agak tebal. Ia lahir melengkapi kebahagiaan orang tuanya saat itu.

Julian lahir di sebuah kampung kecil. Terletak di daerah pegunungan Papua. Nama kampung itu adalah Mbamogo. Tepatnya kampung ini terletak di Kabupaten Intan Jaya. Sebuah daerah operasi baru yang di mekarkan dua tahun lalu oleh pemerintah.

Ayah Julian adalah seorang kepala suku. Seorang kepala suku di wajibkan untuk menikah lebih dari seorang istri. Ayah Julian menikahi sembilan orang istri, termasuk ibu Julian. Mereka hidup bahagia. Ayah Julian sangat berwibawa dalam mengendalikan kehidupan rumah tangga.

Julian memilki dua orang saudara perempuaan dan dua orang saudara laki-laki. Julian sendiri adalah anak bungsu. Kedua saudara perempuaan Julian telah berkeluarga. Sedangkan seorang saudara laki-laki yang kedua telah berpulang ke rumah bapak. Dan saudara laki-laki yang seorang lagi menjadi pekerja upahan di daerah Timika, Papua.

Kehidupan di kampung Mbamogo saat itu sangat menyenangkan. Ada dua gunung yang menjulang tinggi. Terdapat dua aliran sungai. Mengalir dengan derasnya. Air di sungai ini cukup jernih. Sungai dan Gunung adalah tempat bermain bagi Julian dan anak-anak di kampung itu.

Sungai di kampung Julian tidak sama dengan sungai di perkotaan yang telah tercemar limbah pabrik atau perusahaan. Mereka merawat sungai itu sebagai tempat kehidupan dan bermain. Gunung juga demikian. Ia di rawat dan di lestarikan semampunya.

Apa saja yang di inginkan Julian pasti terwujud. Mungkin bisa di maklumi karena ayah Julian adalah seorang kepala suku yang mempunyai segalanya. Julian sangat di sayangi oleh siapa saja, lebih-lebih oleh ayahnya sendiri.

Sejak kecil ia pandai berbicara menurut beberapa orang. Analisa katanya sangat tajam. Padahal saat itu ia belum memasuki jenjang pendidikan kanak-kanak.
Pada suatu waktu, Julian, Ibu, dan kedua saudara perempuaannya pergi memanen hasil di kebun. Kebun mereka tidak jauh dari rumah. Julian dengan sigapnya pernah berkomentar.

“Ibu, kasihaan yah, anak-anak yatim piatu yang telah kehilangan orang tua sejak kecil, bagaimana dengan kehidupan mereka nanti di hari esok.”

Sontak Ibu dan kedua sauara perempuaanya kaget. Mereka heran karena Julian kecil bisa berpikir sesuatu yang tak banyak orang pikirkan. Julian kecil telah memiliki semangat kemanusiaan yang tinggi.

Tutur katanya lebih mengarah kepada kepeduliaan kepada orang-orang yang tidak di kenalinya. Ia menunjukan semangat untuk mencintai dan peduli kepada orang lain yang tidak mampu. Ia mungkin kelak akan menjadi relawan kemanusiaan.

Julian kecil tumbuh menjadi anak yang cerdas, pintar dan manja. Ia di manja oleh siapa saja. Baik oleh ibunya, saudara-saudaranya, bahkan oleh masyarakat sekitar tempat ia tinggal. Julian seperti menjadi obat. Ia juga seperti menjadi “malaikat kecil” bagi setiap orang yang bersamanya. Ia tumbuh dengan penuh semangat dan bahagia.

Julian berumur empat tahun. Ia memilkii pergaulaan yang sangat luas. Ia bergaul dengan siapa saja. Ia tak memandang orang. Ia juga tak memandang latar belakang keluarga, status, bahkan agama sekalipun.

Tiba saatnya Julian berusaha memahami dunia sekitarnya. Namun tidak lengkap, jika Julian tak berusaha untuk mendapatkan pendidikan agar mengenal dunia yang belum pernah di kenalnya. Dunia globalisasi. Harapan itu ia pendam dalam hati. Tak ada seseoranpun yang tahu tentang harapan itu.

==============================================================================

HARAPAN Julian untuk menempuh pendidikan nampaknya akan terwujud. Sebuah yayasan membuka taman kanak-kanak di tempat Julian tinggal. Jaraknya sekitar 20KM dari tempat Julian. Jika berjalan kaki ke ketempat tersebut bisa mencapai delapan jam perjalanan.

Kebetulan kakak Julian yang saat itu sedang menjadi pembina asrama di yayasan dan sekolah tersebut. Ia mendaftarkan Julian untuk menjadi murid baru. Keinginan itu sebentar lagi akan terwujud. Keinginan untuk mengetahui perkembangan dunia yang nyata dan realistis.

Namun rasanya berat, ketika harus meninggalkan segalanya di kampung halaman. Mulai dari kemewaan hidup, alam yang indah sebagai anugerah pencipta, sahabat-sahabat, dan yang terakhir keluarga Julian sendiri.

Tekad yang kuat akhirnya menjadikan semua itu nyata. Julian pergi. Pergi meninggalkan semua kenangan indah di kampung halaman. Pergi meninggalkan cinta, kasih sayang, dan pelukan hangat semua orang yang ia cinta. Ia juga rela tidak mendapatkan kasih sayang, pelukan dan ciuman dari sang ibu.

Kepergiaanya Julian sepertinya membuat kampung Mbamogo muram. Ia pergi tanpa pamit secara resmi. Kesenangaan untuk mendapatkan pendidikan telah memaksanya untuk melupakaan semua kenangan indah di kampung halamannya.

Julian kecil pergi diantar langsung oleh ayah dan Ibunya. Julian sangat bahagia. Ia bahagia karena sebentar lagi mengenal dunia yang baru. Dunia yang belum pernah ia ketahui. Ia bahagia karena sebentar lagi mengenal dunia pendidikan. Dunia yang sebentar lagi akan mengubah segala pola pikirnya.

Julian tinggal di Asrama sambil menempuh pendidikan. Taman kanak-kanak Cenderawasih nama sekolahnya. Banyak suka duka yang ia alami. Ia di kenalkan pada dunia yang baru. Dunia yang tidak dia duga sebelumnya. Apakah ia tetap bertahan?….BERSAMBUNG

Baca Selengkapnya......

Antara Kuliah dan Menyanyi

OCTHO- Pada hari Kamis, 5 Agustus, pukul 21.00 kami bertemu. Seperti orang Papua lainnya, lelaki ini kulitnya hitam. Rambutnya keriting dan di potong agak rapi. Hidungnya cukup mancung. Malam itu Ia mengenakan kaos oblong warna kuning terang. Penampilannya jelas tak begitu rapi.

Dia adalah Mugu Zonggonau. Saya pertama kali mengenalnya lewat beberapa tembang lagu yang pernah dia nyanyikannya. Ia lahir di Kabupaten Paniai, Bibida. Umurnya lebih tua lima tahun dari saya. Ia menghabiskan masa kecil di beberapa tempat; Paniai, Nabire, Timika dan Manado.

“Saya selalu pindah-pindah tempat tinggal, bosan juga” pungkasnya.

Berbekal ijasah sekolah menengah atas dari SMA Lokon Internasional, Manado, Mugu datang ke Surabaya untuk menempuh pendidikan tinggi. Katanya tinggal di Jawa agak berat, karena harus menyesuaikan diri dengan kehidupan di kota besar.

“Saya datang ke Surabaya dengan biaya dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Amugme dan Kamoro (LPMAK) di Timika,” tuturnya.

LPMAK adalah sebuah lembaga sosial yang di bentuk oleh PT Freeport Indonesia pada tahun 1996. Lembaga ini di bentuk untuk memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar areal operasi PT FI. PT FI beri dana 1% untuk di kelolah oleh LPMAK. Kehadiran lembaga ini telah turut berperan penting dalam kemajuaan pendidikan di Timika. Banyak anak-anak Papua yang telah dibiayai oleh lembaga ini untuk menempuh pendidikan di luar Papua.

Selain kuliah, ada hal yang luar biasa dari Mugu, Ia sering tampil untuk menyanyi di beberapa tempat. Bahkan dia sudah menciptakan beberapa lagu.

“Sudah ada beberapa lagu yang telah direkam menjadi sebuah kaset.”

Album perdana Mugu di keluarkan pada bulan November tahun 2009 lalu, judulnya; The Exchonicles. Ada beberapa lagu yang dinyanyikan sendiri, sedangkan beberapa lagi dibantu oleh seorang sahabat. Ia juga mengaku kaset rekaman itu telah dipasarkan untuk umum.

Lelaki suara emas asal Kabupaten Intan Jaya juga mengukapkan bahwa sangat berat membagi waktu antara rekaman dan kuliah. Malahan katanya ia sering dimarahi dosen karena nilai kampus semakin buruk.

“Saya kadang lebih utamakan menyanyi dari pada aktivitas kuliah di kampus. Ini yang parah,” jelasnya.

Dia juga mengatakan bahwa selama ini yang menjadi kendala adalah terbentur masalah dana. Jika kami memilki dana, sudah pasti akan rekaman lagi, dan sekaligus perbanyak beberapa kaset rekaman.

“Saya berharap ada yang bisa membantu kami dalam hal keuangan, biar bakat saya bisa di asah lagi sekaligus bisa tetap menghibur banyak orang,” imbuhnya.

Selain menyanyi, Mugu juga punya bakat bermain musik. Menyanyi dan music adalah dua sisi kehidupan yang tak bisa di pisahkan. Ia mengatakan akan tetap menaikit tangga kehidupan. Ngomong-ngomong mana yang lebih penting, menyanyi atau kuliah yah?

Baca Selengkapnya......

Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Harus Sesuai Hasil Pleno

OCTHO- Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya harus sesuai dengan hasil pleno KPUD Paniai pada tanggal 2 Februari tahun 2010 lalu, jangan karena kepentingan segelintir orang, KPUD Paniai tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Hal ini di sampaikan Frans Maiseni, salah satu tokoh pemuda dari suku Moni kepada media ini melalui pernyataan persnya, Rabu, (07/07) kemarin.
Frans menyatakan bahwa, sesuai hasil pleno KPUD Paniai yang pertama, telah menetapkan 20 orang anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya termasuk dirinya, dan untuk pelantikan mendatang di minta semua pihak yang berwenang merujuk kepada hasil pleno itu.

“Untuk menghindari konflik horizontal antara masyarakat, KPUD Paniai di minta bijak dalam memutuskan sebuah persoalan, jika tidak, dampaknya sangat berbahaya,” tegasnya menjelaskan.

KPUD Paniai sebagai lembaga penyelenggara memang mempunyai kewenangan, tetapi bukan berarti asal-asal menentukan saja tanpa memperhatikan hukum yang ada imbuhnya.
“Jika KPUD Paniai tidak bijak dalam menentukan sikapnya, nanti kita lihat apa yang akan terjadi,” tegasnya.

Sekedar di ketahui, sampai saat ini KPUD Kabupaten Intan Jaya belum di lantik karena berbagai persoalan internal, padahal jika merujuk kepada RUU No.54 tentang pembentukan Kabupaten Intan Jaya, pasal 6 ayat ke-5, bahwa 6 bulan setelah pelantikan penjabat Bupati dewan sudah harus terbentuk. (op)

Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Ketidaksiapan Dalam Membangun Kabupaten Intan Jaya (4)

OCTHO- Melanjutkan beberapa tulisan sebelumnya tentang ketidaksiapan pejabat dalam membangun Kabupaten Intan Jaya, penulis kembali memberikan saran dan kontribusi pemikiran kepada para pejabat sekalian. Ini bentuk dukungan penulis.

Bagian tulisan ini saya akan lebih fokus membahas kemampuan (capability), kesiapaan dan kemampuan pribadi seorang pejabat dalam mengarahkan dan memimpin Kabupaten Intan Jaya. Sekali lagi penulis tidak bermaksud mendikte “kelemahan” para pejabat sekalian, namun hanya berupa masukan yang bersifat membangun agar insaf dan membangun kemampuan diri pribadi untuk pembangunan Kabupaten Intan Jaya yang lebih baik.

Memang benar, bahwa Kabupaten Intan Jaya hanya bisa di bangun jika ada komitmen yang kuat antara masyarakat dan Pemerintah Daerah, tetapi kita tidak boleh lupa juga, bahwa kemampuan seorang pimpinan (kepala-kepala dinas) sangat menentukan perubahan di Kabupaten Intan Jaya.

Kemampuan seorang pejabat daerah sangat menentukan maju dan mundurnya sebuah organisasi, wadah dan kantor yang di pimpinnya. Dan karena itu, pejabat-pejabat daerah di Intan Jaya juga harus memunyai kemampuan dalam memimpin dan mengarahkan sebuah kantor yang di pimpinnya. Selain kantor, tidak boleh lupa juga, bahwa memimpin diri sendiri adalah hal terpenting yang harus di mulai.

Jika seorang pejabat daerah tidak memilki kemampuan, maka yang paling sering nampak terjadi dengan mudahnya diarahkan untuk mengambil hak orang lain (korupsi). Banyak pejabat beranggapan bahwa jika mendapat posisi yang baik di sturuktur pemerintahan atau birokrasi, maka sudah pasti korupsi adalah sebuah budaya yang akan terus menerus di kedepankan.

Ada saat-saat tertentu di mana peluang untuk korupsi tercipta. Peluang itu datang berkaitan dengan ketidakmampuan atau ketidaksiapan seorang pejabat dalam memimpin diri sendiri dan memimpin organisasi yang di pimpinnya. Banyak spekulasi yang berkembang, khususnya di lingkngan pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya, bahwa jika seorang pejabat daerah di tunjuk menjadi seorang pimpinan, maka sudah pasti akan dengan mudah meraup uang untuk menjawab kepentingannya, padahal tidak boleh berpikir demikian.

Di tambah lagi dengan jika setiap staf kantor di buat bungkam, ini pemandangan umum yang sering terjadi di seluruh lapisan birokrasi pemerintahan, dan semoga di Kabupaten Intan Jaya tidak demikian. Budaya korupsi kadang di anggap lumrah oleh segelintir pejabat. Hal ini memang berlangsung karena mereka di berikan peluang oleh negara untuk melakukannya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Jakarta sedang melakukan perjalanan panjang ke beberapa Kabupaten di daerah pegunungan tengah, kemungkinan Kabupaten Intan Jaya juga akan di kunjungi dalam beberapa waktu ke depan. Kehadiran BPK sudah tentu memeriksa seluruh keuangan negara yang di pakai oleh pemerintah daerah. Pertanggung jawaban penggunaan dana itu harus jelas.

Jika di dapati ada kejanggalan dalam penggunaan dana, sudah pasti seorang pejabat harus bertanggung jawab dan berhadapan dengan hukum negara Indonesia. Hukum adalah panglima, jika seseorang berhadapan dengan hukum, sudah tentu perlakukann harus sama, walaupun kadang ada pejabat yang berani membayar apara penegak hukum untuk membungkam penegak hukum agar kasusnya tidak di lanjutkan.

Banyak pejabat di Papua yang harus berhadapan dengan aparat penegak hukum dan berujung di terali besi, semua karena salah dan dosa mereka mengambil uang yang bukan milik mereka. Ini memang perbuatan yang sangat keji dan hina. Misalnya, Bupati Kabupaten Yapen Waropen, Daud Soleman Betai, beliau di duga mengambil uang negara sebanyak 45 Milyar rupiah. Dan saat ini masih di tahan di LP Cipinang, Jakarta.

Selain itu, Bupati Jayawijaya, David Hubi juga harus berhadapan dengan hukum ketika mengambil uang yang bukan haknya. Semua ini terjadi karena tidak dewasanya seorang pejabat daerah. Selain itu, tidak punya kemampuan untuk mengatur dan mengarahkan dirinya sendiri. Seharusnya hal-hal begini tidak boleh terjadi. Hal ini juga sudah pasti “membenarkan”korupsi yang katanya menjadi budaya pejabat di tanah Papua.

Menyingung soal pribadi para pejabat di Kabupaten Intan Jaya, buntut dari pada ketidakmampuan dan ketidaksiapaan berlanjut kepada menjadi korbannya masyarakat di Intan Jaya. Kantor-kantor pemerintah yang walau telah di bangun dengan mengeluarkan dana yang besar, namun masih tertutup rapat, sebuah bukti ketidakmampuan seorang pejabat dalam mengatur kantor yang di pimpinnya.

Perumahan pejabat telah ada, namun tidak di temu para pejabat, hanya beberapa staf kantor, yang mereka juga pada bingung mau bekerja apa, ini lagi-lagi bukti ketidakmampuan seorang pejabat atau pimpinan, yang berbuntut pada pekerjaan di kantor yang tidak bisa di kerjakan dengan baik. Kita tidak bisa salahkan suhu, cuaca dan kondisi yang ada di Kabupaten Intan Jaya, para pejabat di pilih untuk mengubah segala ketertinggalan itu.

Memang sangat nampak perbedaan antara Intan Jaya dan beberapa kota di Papua, khususnya yang aksesnya telah mudah, bahwa harga bahan makanan sangat mahal, dan perbedaan itu sangat nampak. Memang menjadi sebuah kesulitan besar ketika harus hidup di daerah yang bahan makanan, dan kebutuhan pokoknya mahal begitu, ini memang patut di sadari.

Setahu penulis, selain dinas Keuangan, semua dinas telah di suruh pindah ke Sugapa sesuai dengan instruksi Pejabat Bupati, hanya saja yang membingungkan kenapa masih banyak dinas-dinas yang tidak berjalan optimal di Kabupaten Intan Jaya, dan malahan kepala-kepala dinasnya sering melakukan perjalanan ke luar Intan Jaya dan ke luar Papua tanpa alasan yang jelas.

Banyak spekulasi yang berkembang, bahwa banyak kepala dinas telah dan sedang mempersiapkan diri secara baik-baik untuk maju pada pemilihan bupati pada tahun berikut. Sudah pasti anggaran untuk operasional kantor, staf bahkan alokasi untuk memberdayakan masayarakat juga di gunakan untuk urusan Pilkada pada tahun 2011 mendatang. Ini tidak boleh terjadi. Saya tidak memfonis bahkan menuduh, namun opini yang berkembang di masyarakat akar rumput demikian.

Pejabat Bupati sebagai penanggung jawab poltik dan kepala daerah di Kabupaten Intan Jaya harus mengambil tindakan yang tegas, jangan sampai karena kepentingan segelintir pejabat mengorbankan seorang Bupati, masyarakat dan para pejabat yang lainnya. Bupati harus memperhitungkan dampak-dampak yang dapat di timbulkan jika praktek ini masih tetap di lakukan oleh seorang pejabat daerah. Ketika BPK maupun KPK melakukan audit keuangan di seluruh SKPD, yang akan di salahkan bukan para kepala dinas, melainkan seorang bupati yang akan di salahkan.

Saya hanya memberikan pendapat, jika seorang Bupati sebagai kepala daerah dan penanggung jawab politik tidak mengambil tindakan tegas, jangan salah jika kedepannya Intan Jaya dan seorang pejabat Bupati yang sedang merintis jalan siap menanggung malu, sudah tentu hal ini tidak kita inginkan bersama.

Beberapa tulisan termasuk tulisan ini hanya ingin menyampaikan amanat yang ingin di sampaikan oleh masyarakat Intan Jaya. Mereka tidak tahu sekelumit persoalaan yang terjadi di birokrasi pemerintahaan. Mereka juga tidak paham dengan jelas penggunaan anggaran oleh pejabat Intan Jaya, baik yang tujuaanya di pakai untuk kepentingan mereka, maupun kepentingan pemerintah daerah sendiri.

Saya bersuara mewakili mereka, agar pejabat dapat menggunakan kesempatan dan waktu yang ada untuk tetap menjawab kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan utama di mekarkannya Kabupaten Intan Jaya, bukan justru memakai kesempatan dalam kesempitan untuk memperkaya diri seorang pejabat. Saya menulis tidak mempunyai kepentingan apapun, selain kepentingan untuk membawah Kabupaten Intan Jaya agar lebih baik lagi.

Sekali lagi penulis ingin menyampaikaan, tulisan ini bentuk kritik membangun, agar sama-sama memikirkan cara dan jalan terbaik untuk membangun Kabupaten Intan Jaya kedepannya. Jika ada yang tidak berkenan dalam tulisan ini, mohon di maafkan, tetapi saya akan masih tetap menulis, agar kita bisa sama-sama saling kontrol dalam menjalankan amanat masyarakat Intan Jaya. Masing-masing kita mempunyai fungsi kerja yang berbeda, tidak perlu ada yang saling komplain dengan kerja-kerja itu, kecuali saling mengingatkan untuk sebuah kemajuan bersama. Amakane!!

Sumber: koran harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Ketidaksiapan Dalam Membangun Kabupaten Intan Jaya (3)

OCTHO- MELANJUTKAN beberapa tulisan sebelumnya tentang ketidaksiapan pejabat dalam membangun Kabupaten Intan Jaya, penulis kembali menulis. Penulis baru saja turun dari Kabupaten Intan Jaya, hampir seminggu lamanya di Intan Jaya. Banyak persoalan yang penulis sempat saksikan dengan mata kepala, semua itu sebuah kenyataan yang tidak perlu kita elak kebenarannya.

Hari pertama tiba di Intan Jaya, sempat menyaksikan kepolosan dan keluguaan masyarakat Intan Jaya, banyak dari antara mereka yang telah mengetahui bahwa Intan Jaya telah menjadi sebuah Kabupaten, namun tidak banyak yang mengetahui dimana para pejabatnya tinggal dan berkantor. Bukan karena kantor belum di bangun dan bukan karena pula perumahan pejabat belum di bangun juga, keduanya sudah di bangun dengan mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

Beberapa kantor telah di bangun, seperti kantor Dinas kesehatan yang di bangun persis di samping puskesmas yang telah di sulap menjadi rumah sakit. Kantor PU, Bapeda, dan beberapa kantor yang di bangun di samping bandara udara, dan masih banyak lagi kantor-kantor pemerintahan yang telah di bangun. Namun benar, aktivitas kantor sangat sepi. Kaca-kaca jendela bila di lihat dari kejauhaan tampak berdebu, menandakan tak ada orang yang pernah berkantor dan membersihkan.

Dari hari selasa hingga hari sabtu aktivitas kantor kesehatan betul-betul tidak berfungsi. Padahal pelayanan kesehatan kepada masyarakat Intan Jaya adalah hal paling urgent yang perlu di lakukan. Ketika di tanya, masyarakat sekitar mengatakan bahwa tidak ada orang yang berkantor, jika ada yang sakit hanya puskesmas terdekat yang selalu melayani, itupun tak di temukan obat-obat yang betul-betul menjangkau kebutuhan mereka.

Pejabat Intan Jaya di dinas kesehatan perlu berpikir keras persoalan ini. Jangan suka lebih lama tinggal di Kabupaten Nabire, sumpah serapan beberapa waktu telah di keluarkan saat pelantikan, dimana betul-betul bersedia untuk mengabdi pada negara, yakni; pada Kabupaten Intan Jaya sudah harus di wujud nyatakan.

Masyarakat Intan Jaya mengatakan dengan jelas kepada penulis ketika berbincang-bincang, bahwa pejabat-pejabat hanya akan datang ketika seorang penjabat Bupati datang ke Intan Jaya dan yang berikut ketika akan ada acara-acara yang melibatkan masyarakat umum. Selain dari kedua agenda ini tidak akan ada pejabat yang betah tinggal di Intan Jaya, jika ada hanya bisa di hitung dengan jari.

Contoh, beberapa hari lalu saat ada acara ulang tahun Kabupaten Intan Jaya yang berlangsung di sugapa, hampir semua pejabat melakukan perjalanan ke Kabupaten Intan Jaya untuk mengikuti kegiataan ini, namun setelah kegiataan berakhir tidak banyak yang bisa kita temukan lagi, semua telah pulang ke Kabupaten Nabire, memang mendapat sorotan tajam dari masyarakat, tapi tentu mereka tak akan jera dengan sorotan orang kecil seperti masyarakat Intan Jaya. Saya juga berpikir, mungkin dengan tulisan ini bisa lebih mengigatkan para pejabat lagi.

Seharusnya para pejabat insaf dengan perbuataan yang memang betul-betul tidak terpuji, dimana meninggalkan tempat tugas begitu lama dengan alasan yang tidak masuk di akal. Penulis bukan mau mendikte para pejabat sekalian, tapi hanya memberikan saran dan masukan yang bersifat kekeluargaan dalam berumah tangga di Kabupaten Intan Jaya.

Dan yang lebih di sayangkan, justru banyak anak asli Kabupaten Intan Jaya yang telah menjadi pejabat yang tidak betah tinggal di intan jaya. Ini menjadi pertanyaan, ada apa? Seharusnya anak-anak asli Kabupaten Intan Jaya yang memberikan contoh kepada para pejabat lain untuk bekerja dan mengabdi secara sungguh-sungguh di Kabupaten Intan Jaya, jika mendapati pejabat bukan asli Intan Jaya yang keluar terus menerus mungkin bisa di tolerir, tapi jika yang melakukan anak asli Intan Jaya sendiri bagaimana bisa di terima?

Ini harus menjadi perhatian semua kita. Membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam membangun Kabupaten Intan Jaya dalam beberapa waktu mendatang sangat-lah penting dan yang menjalankan fungsi tugas ini adalah anak-anak asli Intan Jaya yang telah menjadi pejabat. Semoga ada yang bisa sadar dengan pekerjaan mulia ini.

Kemudian berbicara soal tempat tinggal. Rumah para pejabat telah di bangun dengan menghabiskan dana kurang lebih sekitar 3 Milyar, ini penuturan seorang staf pemerintah di Sugapa, hampir 10 rumah telah ada, sedikit lebih modern, dan penulis kira pantas di desain sedemikiaan rupa untuk kepentingan para pejabat agar betah tinggal di Kabupaten Intan Jaya.

Namun sungguh naïf, hampir seminggu lamanya penulis di Intan Jaya, rumah-rumah tersebut tidak di huni oleh para pejabat, ketika di tanya mereka semua tidak berada di tempat, hanya beberapa saja (para staf, bukan kepala dinas) yang masih ada. Para staf-pun mengaku tidak tahu dimana keberadaan para kepala dinas mereka.

Memang masih menjadi pertanyaan, dimana para pejabat tinggal, jika di luar Kabupaten Intan Jaya, apa sih yang di lakukan? Bukankah tempat mengabdi, kantor dan rumah untuk bekerja telah di bangun di Intan Jaya? Bukankah masyarakat di Intan Jaya ingin melihat seorang pejabat yang melakukan komunikasi dengan mereka untuk tujuaan membangun?

Penulis juga sempat melihat kantor Bupati Intan Jaya yang telah di bangun dengan megahnya. Namun penuturan beberapa masyarakat Intan Jaya, bahwa kantor tersebut awalnya kantor Camat, hanya di rehab menjadi baik, dan di gunakan sebagai kantor Bupati. Menjadi pertanyaan, dengan tujuaan apa tidak di bangun yang baru. Apakah tidak ada dana? Menghemat waktu? Atau tidak ada dana untuk membangun? Kalau pertanyaan ketiga merupakan hal aneh, karena terlalu banyak dana yang di alokasikan untuk Kabupaten Intan Jaya.

Tidak cukup membangun kantor, sama sekali tidak cukup. Dalam kantor tersebut di perlukan alat-alat kerja dan alat tulis apa saja yang ada untuk menunjang aktvitas kerja para pejabat itu. Supaya para pejabat tidak hanya tinggal berpangku tangan, datang, duduk, diam, dengar dan duit.

Salah satu contohnya penulis temui di kantor Bupati Intan Jaya, tidak cukup bangunan yang sedemikiaan megah, sangatlah tidak cukup. Saat penulis masuk, sama sekali tak di temukan alat kerja yang dapat menunjang para pejabat bekerja. Memang sedikit miris menyaksikannya, dimana beberapa pejabat hanya berdiri sambil berpangku tangan, menyaksikan aktvitas masyarakat di luar kantor (kebetulan di depan adalah pasar umum masyarakat Intan Jaya).

Jika berbicara mengenai kemampuan dan kesiapaan dalam bekerja dan mengabdi untuk Kabupaten Intan Jaya, tapi aktivitas setiap saat hanya datang ke kantor dan pulang ke rumah tanpa ada sesuatu yang di kerjakan, otomatis apa sih yang bisa kita banggakan? Seorang staf kantor mengaku kepada penulis, bahwa hampir beberapa bulan dia tinggal di Kabupaten Intan Jaya, kegiataannya hanya pergi ke kantor tanpa mengerjakan apa-apa, dan pulang ke rumah, pengakuaanya bahwa memang tidak ada yang perlu di untuk kerjakan.

Jika keadaannya begini, dan ada yang mengatakan bahwa telah berbuat banyak untuk kemajuan Intan Jaya, sangatlah salah. Ini mungkin menjadi pekerjaan rumah, bukan yang di kantor bupati saja, tapi di kantor-kantor lain, bahwa alat-alat tulis kantor paling penting dari segala kepentingan. Walau seorang kepala dinas atau pimpinan tidak berada di tempat, setidaknya seorang staf dapat mengambil alih kerja untuk melayani masyarakat dan menunjang pekerjaan kantor yang ada.

Selama berada di Intan Jaya juga beberapa masyarakat, intelektual dan mahasiswa mengatakan kepada penulis, bahwa kebutuhan mendasar yang paling urgent untuk di bangun di Intan Jaya adalah adanya pembangkit listrik (PLN) dan jaringan komunikasi untuk keperluaan komunikasi. Ini memang tugas berat, tidak mudah, sangat-sangat berat.

Menurut penulis, seharusnya Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan menjadikan agenda pembangunan PLN dan Jalur Komunikasi sebagai agenda utama. Alokasi dana di fokuskan kepada kedua pekerjaan besar ini. saya kira jika kedua instansi terkait memilki komitmen, kemauaan dan kesiapaan, sudah berarti akan memikirkan hal ini, tidak, jika kedua hanya beranggapan bahwa itu sebuah hal yang sulit.

Saya sangat yakin, jika jalur komunikasi telah terbuka lebar, listrik telah masuk di Intan Jaya, wajah Kabupaten Intan Jaya akan berubah drastis. Masyarakat akan menyatukan tekad, pemahaman dan persepsi untuk menerima sebuah perubahan, selain para pejabat akan betah tinggal di Kabupaten Intan Jaya, dan seluruh aktivitas kantor dapat berlangsung dengan baik.

Ketidaksiapaan para pejabat Intan Jaya bersumber dari ketidakmampun mengaktualisasikan potensi diri yang ada. Potensi dan kemampuan itu lebih di gunakan untuk “berbohong” dari pada membangun masyarakat. Tulisan yang lebih fokus kepada kemampuan, kapasitas dan integritas seorang pejabat (pimpinan) dalam mempimpin Kabupaten Intan Jaya akan di bahas pada tulisan selanjutnya.

Sekali lagi penulis ingin menyampaikaan, tulisan ini bentuk kritik membangun, agar sama-sama memikirkan cara dan jalan terbaik untuk membangun Kabupaten Intan Jaya kedepannya. Jika ada yang tidak berkenan dalam tulisan ini, mohon di maafkan, tetapi saya akan masih tetap menulis, agar kita bisa sama-sama saling control dalam menjalankan amanat masyarakat Intan Jaya. Masing-masing kita mempunyai fungsi kerja yang berbeda, tidak perlu ada yang saling komplain dengan kerja-kerja itu, kecuali saling mengingatkan untuk sebuah kemajuan bersama. Amakane!!

Sumber: koran harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Banyak Pejabat Yang Tidak Berkantor Di Sugapa

OCTHO- Banyak pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya yang tidak berkantor di Sugapa tetapi lebih sering tinggal di Kabupaten Nabire, bahkan lebih sering melakukan perjalanan ke luar Intan Jaya tanpa alasan yang jelas.

Hal ini di tuturkan salah satu masyarakat Intan Jaya, Yakob Sondegau kepada media ini belum lama ini di Sugapa, Intan Jaya. “Kami bingung, mereka berkantor dimana, karena tampaknya masih banyak kantor sementara yang telah di bangun oleh pemerintah namun tidak di gunakan layaknya sebagai kantor,” jelasnya.

Menurut Yakob, seharusnya para pejabat bisa berkantor di Intan Jaya setiap waktu, agar pelayanan kongkrit yang betul-betul menyentuh kehidupan masyarakat di Intan Jaya dapat di perhatikan segera, terangnya menjelaskan.

“Kalau pejabat semua berkantor di Intan Jaya dan memberikan pelayanan yang baik, sudah tentu manfaatnya akan di rasakan masyarakat Intan Jaya,” urainya.

Lebih lanjut menurutnya, bahwa masih banyak pejabat yang tidak betah tinggal di Intan Jaya, mereka lebih sering melakukan perjalanan ke luar daerah Intan Jaya, bahkan tinggal lama di Kabupaten Nabire. “Banyak pejabat termasuk putra daerah sendiri yang tidak betah tinggal di Intan Jaya, padahal seluruh kantor telah pindah ke Intan Jaya, kecuali kantor keuangan,” terangnya menambahkan.

Dirinya sangat berharap agar aktifitas kantor-kantor yang tidak berjalan di Sugapa dapat di fungsikan kembali, agar kehadiran Kabupaten Intan Jaya dapat betul-betul bermanfaat buat masyarakat Intan Jaya.

Sumber: koran harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Dana Otsus 4 Milyar Untuk Kabupaten Intan Jaya Tidak Jelas

OCTHO – Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk tahun anggaran 2009 bagi Kabupaten Intan Jaya sebanyak 12 Milyar, namun yang telah di gunakan hanya sekitar 8 Milyar, sisanya tidak jelas, di gunakan untuk apa saja. Pemerintah Daerah harus menjelaskan persoalan ini.

Hal ini di sampaikan Thomas Sondegau, S.T salah satu anggota DPRP Provinsi Papua, Daerah Pemilihan V, kepada media ini saat melakukan kunjungan kerjanya beberapa hari lalu.

Menurut Thomas, pemerintah daerah Intan Jaya harus menjelaskan dana 4 Milyar yang menjadi sisa dari 12 Milyar itu di gunakan untuk apa saja, karena sampai saat ini pertanggung jawaban tidak jelas, dan ada indikasi korupsi oleh beberapa oknum pejabat.

“Jika ada indikasi korupsi atau tidak mampu menjelaskan penggunaan dana itu secara bertanggung jawab, sudah tentu kami dari lembaga DPR di Provinsi akan menyurati BPK agar melakukan audit,” urainya.

Lebih lanjut Thomas mengatakan bahwa kehadiran Kabupaten Intan Jaya untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di 6 Distrik, bukan mensejahterakan para pejabat yang memang sudah hidup keenakan. “Masyarakat harus di berdayakan dengan dana-dana itu, jangan pejabat yang sejahtera terus,” tegasnya.

Thomas juga mengancam, jika pemerintah tidak memberikan penjelasan soal penggunaan dana ini, sudah tentu DPR yang akan ambil alih. “Kami akan serius sikapi persoalan ini sampai tuntas, di antaranya melibatkan beberapa lembaga hukum” urainya mengakhiri.

Baca Selengkapnya......

Ketidaksiapan Dalam Membangun Kabupaten Intan Jaya (2)

OCTHO- Melanjutkan tulisan Sabtu, (29/05) lalu tentang ketidaksiapan pejabat dalam membangun Kabupaten Intan Jaya. Memang benar, bahwa untuk membangun Kabupaten Intan Jaya di butuhkan peran kerja dan semua pihak, di antaranya, pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada, termasuk agama maupun adat, tapi yang paling berperang penting adalah pemerintah daerah sendiri sebagai pemegang kebijakan tertinggi.

Buntut ketidakpuasaan masyarakat pada kinerja pemerintah dan seorang pejabat sudah tentu akan menghambat pembangunan, selain itu dapat merepotkan pemerintah sendiri. Bisa kita ambil contoh, DPRD Kabupaten Intan Jaya yang belum di lantik hingga saat ini telah menimbulkan pro dan kontra antara masyarakat dan pemerintah sendiri, walaupun itu tugas KPUD sebagai lembaga penyelenggara.

Lampiasan amarah ketidakpuasaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dan KPUD telah berbuntut pada perusakan kantor Bupati Intan Jaya pada beberapa waktu lalu, hal ini memang merupakan sebuah tantangan yang harus kita terima ketika tidak ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan KPUD Paniai.

Ketika dewan Kabupaten Intan Jaya belum di lantik masyarakat tidak pernah memandang itu sebagai salah KPUD Paniai, tetapi mereka beranggapan bahwa pemerintah-lah yang salah. Dan terkait hal ini masing-masing kita memiliki pemahaman atau paradigm yang berbeda, tapi seringkali justru paradigma masyarakat-lah yang sering di jadikan acuan dalam memberikan sebuah peniliaan, dan hal itu nyata.

Ego pribadi dan ego lembaga kadang sering mengorbankan rakyat jelata yang tak tahu apa-apa. Perusakan kantor Bupati Intan Jaya oleh masyarakat Intan Jaya merupakan buntut kekecewaan masyarkaat terhadap segelintir orang yang tidak patuh, taat dan berpedoman pada aturan. Jika semua dengan lapang dada, membukan diri, berbicara dari hati ke hati, serta menerima sebuah kenyataan, mana mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan dapat terjadi.

Pemerintah daerah Intan Jaya dan pejabatnya perlu bercermin diri dari peristiwa ini. Ini sudah jelas-jelas merupakan bukti ketidakmampuan dan ketidaksiapaan kita dalam menjalankan amanat masyarakat Intan Jaya untuk sebuah perubahan. Tidak ada yang perlu di sesali, semua telah terjadi, dan saatnya untuk memperjuangkan harapan itu agar dapat membuahkan hasil. Ini sebuah pekerjaan rumah yang masyarakat Intan Jaya telah berikan kepada pemerintah dan KPUD!

Tetapi dalam tulisan ini saya tidak ingin bahas tentang kinerja KPUD, namun saya hanya ingin lebih fokus kepada pemerintah daerah dan para pejabatnya dalam kinerja mereka membangun Kabupaten Intan Jaya.

Jika sebuah daerah ingin maju dan berkembang, maka ada orang-orang atau lembaga-lembaga yang perlu melakukan fungis kontrol terhadap keseriusaan dan kinerja pejabat-pejabat daerah, bukan pemerintah daerah. Semua daerah sudah tentu akan taat pada aturan yang telah di tetapkan, tetapi tidak semua pejabat-pejabat yang taat pada aturan itu. Disini lebih fokus kepada person orang atau pribadi orang itu (pejabat). Disini antara mau taat pada hati nurani dan mau taat pada keinginan pribadi.

Seorang pejabat yang tidak siap untuk memimpin sudah tentu akan merusak citra sebuah daerah. Ketidakmampuan akan melahirkan sebuah bentuk pelanggaran, yang justru mengorbankan rakyat, daerah bahkan bisa jadi korbankan keuangan darah itu. Sudah banyak contoh, karena ketikdakmampuan, maka harus berhadapan dengan hukum, ujung-ujungnya terali besi.

Selain ketidakmampuan, ada lagi yang lebih parah, memilki kemampuan, tetapi di gunakan untuk berdusat. Pejabat model ini lebih pandai bersandiwara, karena telah mengetahui segala trik-trik, jalan bahkan sampai jalur-jalur untuk “menyolong”. Ini parah sangat parah!

Awalnya korupsi bukanlah budaya orang Papua, namun, menggenaskan, sebuah kata yang pantas di ucapkan, bahwa korupsi saat ini telah menjadi budaya yang sangat lumrah di lakukan oleh seluruh pejabat di Papua. semoga tidak di Kabupaten Intan Jaya, jika ada, sudah pasti harus di usut tuntas.

Langkah awal korupsi “dicap” sebagai budaya orang Papua ketika bergulirnya dana Otsus yang sangat besar. Dana Otsus itu memang sangat besar, masih menjadi perdebatan, Jakarta memberikan dana yang besar untuk orang Papua agar Papua bisa di bangun, atau justru menciptakan orang Papua yang rusak moral dan etikanya.

Dari tahun ke tahun dana Otsus meningkat sangat signifikan semisal 2,4 trilyun (tahun 2004), 4,8 trilyun (tahun 2006), 5,3 trilyun (tahun 2007), 5,5 trilyun (tahun 2008), 5,3 trilyun (tahun 2009) dan untuk ABPD Propinsi Papua tahun 2010 membutuhkan 5,2 trilyun. Dana itu diperuntukan untuk pembiayaan berbagai sektor yang rawan dan begitu tertinggal dari daerah lainnya di Indonesia, seperti; sektor Pendidikan, sektor kesehatan, sektor perekonomian, sektor kebudayaan dan masih banya lagi. Tetapi, masih saja terjadi in-efisiensi yang berpeluang untuk dikorupsi.

Saya lebih sering berkesimpulan bahwa Otsus yang hadir sejak 9 tahun lalu di bumi Papua membuat orang Papua semakin “tidak tau diri”. Mengapa, karena hanya orang tidak tau diri saja yang bisa mengambil hak orang lain, bisa mencuri hak orang lain, bahkan menipu orang lain untuk mengambil hak mereka. Semua pejabat di Papua melakukannya, jika tidak melakukannya, kadang di sebut tidak jantan.

Banyak cara kita menilai apakah pejabat-pejabat di Intan Jaya melakukannya atau tidak. Mudah, sangat gampang jika kita ingin membuktikan hal itu. Tidak perlu memanggil Badan Pemeriksa Keuagaan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Coruption Watch (ICW) atau Papua Watch Coruption (PCW) karenah toh banyak ketimpangan yang mereka buat dalam menjalanakan amanat yang telah di tetapkan UU, salah satunya penundaan pelantikan DPRD Intan Jaya hingga saat. Dan perlu kita tahu, bahwa fungsi kerja dewan sangat besar, yakni memberikan pertimbangan, masukan, serta melakukan audit terhadap segala penggunaan dana. Dana kalau begitu, saat ini apakah ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap dana-dana yang di gunakan oleh pemerintah dan pejabat di Intan Jaya? Saya kira tak ada, pertanggung jawabannya-pun masih kabur, akan di laporkan kemana?

Tetapi ingat, saya tidak mengatakan bahwa pejabat di Intan Jaya melakukan korupsi. Saya hanya ingin mengatakan bahwa tanda-tanda bahwa korupsi itu telah ada dengan berbagai kasus, peristiwa, dan kejadiaan yang yang saya kira tidak perlu di jelaskan.

Banyak penggunaan dana yang tidak transparan. Banyak pelelangan proyek maupun tender yang tidak di lakukan sesuai prosedur. Kemudian, dalam sebuah system pemerintahan tidak pernah ada seorang pejabat (kepala dinas) yang mencari pengusaha (mitra kerja) tetapi pengusaha-lah yang mencari pemerintah, tetapi saat ini banyak pejabat Intan Jaya yang mencari pengusaha, bingung, untuk kompromi, kerja sama untuk membual atau justru kerja sama untuk membangun daerah Intan Jaya.

Jika saya menuliskan satu persatu ketimpangan itu, maka terlalu banyak, dan tidaklah muingkin saya menuliskan. Saya hanya ingin mengatakan, berbalik-lah, sudah cukup pandangan tentang ketidakmampuan itu di alamatkan kepada para pejabat sekalian. Saya tidak menjadi hakim, dan saya juga tidak ingin menuduh-nuduh, saya hanya di tugaskan membantu masyarakat kecil yang selama ini menjadi korban dari ketidaktahuaan mereka, menjadi korban dari ketidakmampuan mereka.

Tulisan ini bentuk kritik membangun sekaligus bentuk penyadaraan, agar insaf dan kembali ke jalan yang benar, sebelum semuanya terlambat dan di sesali. Dalam negara hukum, tidak ada seorangpun pejabat atau manusia yang kebal terhadap hukum. Tetapi akan lebih baik, jika pejabat atau seseorang menjadikan hukum sebagai pangliman.

Selain itu, tulisan ini juga bentuk kritik membangun, agar sama-sama memikirkan cara dan jalan terbaik untuk membangun Kabupaten Intan Jaya kedepannya. Jika ada yang tidak berkenan dalam tulisan ini, mohon di maafkan, tetapi saya akan masih tetap menulis, agar kita bisa sama-sama saling control dalam menjalankan amanat masyarakat Intan Jaya. Masing-masing kita mempunyai fungsi kerja yang berbeda, tidak perlu ada yang saling complain dengan kerja-kerja itu, kecuali saling mengingatkan untuk sebuah kemajuan bersama. Amakane!!

Sumber: koran harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Ketidaksiapan Pejabat Membangun Kabupaten Intan Jaya (1)

OCTHO- Saat ini masyarakat Intan Jaya terlihat hidup terlantar, sudah tentu “sengaja” di biarkan terlantar agar tidak menikmati manfaat dari pemekaran. Pejabat yang nyata-nyata terlihat begitu menikmati manfaat dari pemekaran, yakni dengan kehadiran begitu banyak uang pemekaran, termasuk uang Otsus.

Bisa di simpulkan para pejabat tidak siap membangun Kabupaten Intan Jaya, karena di buat lupa dengan kehadiran banyaknya uang Otsus itu. Masyarakat yang menjadi objek dari pada pembangunan semakin di biarkan terlantar. Ini sungguh Ironis, ternyata pemekaran membawah dampak yang sangat buruk bagi masyarakat Intan Jaya!

Semua orang telah mengatahui bahwa Intan Jaya adalah sebuah daerah (gabungan beberapa distrik) yang telah di mekarkan menjadi sebuah Kabupaten. Posisinya sudah sama dengan beberapa Kabupaten di tanah Papua, termasuk Kabupaten Induk, yakni Kabupaten Paniai sendiri. Intan Jaya telah di percaya punya kemampuan untuk mengurus, mengarahkan serta mengatur dirinya sendiri, termasuk mengurus masyarakatnya.

Intan Jaya telah memiliki seorang kepala daerah atau kepala pemerintahaan yang di sebut dengan Bupati (baca; penjabat bupati). Seorang kepala daerah di damping oleh Asisten I dan Asisten II, yang keduanya menjadi perpanjangan tangan seorang Bupati, di tambah lagi dengan Sekda sebagai penanggung jawab segala administrasi di daerah tersebut.

Selain unsur pimpinan tertinggi di atas, ada juga yang membantu mereka dalam menjalankan roda pemerintahaan, yakni kepala-kepala dinas (Eselon II), Kabag-kabag (Eselon III), dan Kabid (Eselon III). Fungsi dari setiap kepala dinas, kabag dan Kabid sendiri menangani segala bidang pekerjaan yang berkaitan dengan kedinasan yang di bebankan oleh pemerintah melalui UU No 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.

Contoh, kepala dinas kesehatan, bertugas memperhatikan segala urusan yang berkaitan dengan kesehatan di Kabupaten Intan Jaya, kepala dinas pendidikan juga demikian, dan dinas-dinas terkait lainnya sama halnya.

Setiap pimpinan di atas memilki setiap staf yang sudah tentu di harapkan dapat bekerja sama dengan baik, agar manfaat dari pada kehadiran mereka di rasakan oleh masyarakat setempat. setiap pejabat yang telah di pilih dan memilih di harapkan dapat membawah sebuah perubahan bagi masyarakat Intan Jaya. Kenyataan saat ini tidak demikian, pejabat saat ini lebih mengabdi kepada “uang” dari pada masyarakat intan jaya.

Mungkin perlu contoh, seorang pejabat tidak akan berangkat ke Intan Jaya dari Kabupaten Nabire jika tidak ada uang SPPD. Aneh bukan, padahal Kabupaten Nabire bukanlah ibukota Kabupaten Intan Jaya. Dan memang kenyataan ini yang sering terjadi. Banyak pejabat lebih senang bahkan sangat senang tinggal di Nabire dari pada ke Kabupaten Intan Jaya yang katanya tak ada lampu penerang. Ini sungguh ironis!

Saat ini para pejabat di Kabupaten Intan Jaya sedang menikmati apa yang di namakan dengan “manfaat pemekaran”. Karena memang benar, bahwa pemekaran sudah tentu menghadirkan banyak uang. Padahal manfaat pemekaran itu harus di rasakan oleh masyarakat. Dan sebenarnya uang itu adalah uang pembangunan. Tidak ada seseorang-pun yang bisa membantah pernyataan ini, karena kenyataan memang demikian.

Pemekaran hadir di Kabupaten Intan Jaya dengan dua alasan, pertama; mempersempit rentang kendali, artinya agar masyarakat terjangkau oleh pembangunan. Kedua; memberdayakan mereka, agar menjadi tuan di atas tanah kelahiran mereka sendiri sesuai amanat UU Otsus. Nyatanya apa benar, tidak! Masyarakat sungguh-sungguh tidak pernah di berdayakan.

Pemekaran bukanlah sebuah solusi, jika yang menikmati uang-uang pembangunanan dan manfaat pemakaran adalah pejabat-pejabat local yang ada di Kabupaten Intan Jaya. Dan pemekaran juga bukanlah sebuah solusi, jika pejabat Intan Jaya lebih senang mengabdi kepada masyarkat yang bukan dari tempat asalnya.

Kita belum siap menerima pemekaran, jika pejabat Intan Jaya lebih sering berfoya-foya di atas penderitaan rakyat. Dan jangan marah juga, jika ada yang mengatakan bahwa pejabat Intan Jaya belum dewasa dalam menerima kehadiran pemekaran.

Para pejabat Intan Jaya yang terpilih dan memilih adalah figur yang di harapkan dapat membawah perubahan, perubahan bagi masyrakat Intan Jaya yang memang telah lama ingin menikmati sebuah pembangunan. Kiranya kehadiran para pejabat Intan Jaya tidak mengorbankan rakyat kecil yang ada di Intan Jaya.

Beberapa perkantoran telah di bangun Kabupaten Intan Jaya, namun sering juga tak banyak yang menghuninya (datang bekerja). Alasannya mulai beragam ketika di tanya, sedang urusan dinas keluar, sedang pertemuan luar kota, dan segala macamnya. Jika di amati, semua itu lebih menguntungkan pejabat bersangkutan.

Pejabat terpilih yang ingin mengabdi kepada masyarakat harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, bukan justru memperhatikan kepentingan pribadi semata. Seorang pejabat bisa hadir karena adanya masyarkat. Pemekaran juga bisa hadir karena adanya tuntutan masyrakat. Pemekaran tidak pernah hadirk karena tuntutan pejabat, kalaupun ada, hanya beberapa saja.

Masyarakat sering kali di korbankan oleh para pejabat untuk mencapai apa yang di namakan dengan pemekaran. Lihat saja, mana ada sebuah daerah yang bisa di mekarkan jika tidak ada tuntutan murni dari masyarakat setempat. Disini masyarakat perlu kritis, terutama masyrakat Intan Jaya sendiri. Jangan sampai kehadiran sebuah pemekaran justru mengorbankan masyarakat yang memang dari awal menginginkan sebuah perubahan.

Tulisan ini bentuk kritik membangun bagi para pejabat Intan Jaya yang telah lalai dengan tugas utama, yakni; mengabdi untuk masyarakat intan jaya, bukan untuk uang. Saya akan tetap menulis, biar pejabat Intan Jaya insaf dengan perbuataan tak terpuji yang mereka lakukan selama ini. Amakane!

Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Pendaftaran Tes Calon Praja IPDN Untuk Kabupaten Intan Jaya Telah Dibuka

OCTHO- Pendaftaran tes calon praja IPDN untuk Kabupaten Intan Jaya telah di buka, oleh sebab itu untuk anak-anak Intan Jaya yang ingin melanjutkan pendidikan di IPDN bisa mendaftarkan diri sesuai dengan persyaratan yang di ajukan oleh panitia penerimaan. Hal ini di sampaikan oleh Alpius Nambagani, S.IP Kasubdin Mutasi dan Formasi pada Badan Kepegawaian Kabupaten Intan Jaya, kepada media ini, Selasa (20/04) kemarin.

Menurut Alpius, tempat pendaftaran calon praja IPDN sendiri berlangsung di Sugapa, Ibukota Kabupaten Intan Jaya. “Kami telah membuka pendaftaran di Sugapa, bukan di Kabupaten Nabire, oleh sebab itu yang ingin mendaftarkan diri segera naik ke Intan Jaya dan daftarkan diri segera,” tukas Alpius yang telah mendapat kepercayaan dari Kabid Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan penerimaan pendaftaran tes kali ini.


Lebih lanjut menurutnya, bahwa seluruh persyaratan di ajukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan secara serempak di 33 Provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Sedangkan waktu pendaftaran sendiri berlangsung sejak tanggal 19 April hingga 23 April 2010 mendatang. “Kami patuh dan taat kepada apa yang di inginkan oleh pusat, jadi yang di nyatakan lolos jika betul-betul sesuai dengan persyaratan yang telah ada,” jelasnya.

Adapun persyaratannya; lulusan (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) tahun kelulusan 2008, 2009, 2010, dengan nilai minimal rata-rata ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) 7,00 yang di buktikan dengan photocopy ijazah/STTB yang di sahkan oleh kepala sekolah. Khusus pendaftar yang masih duduk di kelas XII pada tahun 2010 harus di sertai surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih duduk di kelas XII oleh kepala sekolah. Sedangkan lulusan paket C usia maksimal 21 Tahun, dan nilai juga minimal 7,00.

Kedua; tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita. Ketiga; surat keterangan catatan kepolisian dan kepolisian tingkat Kabupaten/kota setempat. keempat; surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah atau puskesmas setempat. kelima; surat pernyataan belum pernah menikah/kawin, hamil/melahirkan yang di ketahui oleh orang tua/wali dan disahkan oleh kepala desa/lurah setempat.

Keenam; surat pernyataan tidak sanggup menikah/kawin selama mengikuti pendidikan yang di nyatakan secara tertulis di atas kertas bermaterai 6.000,00 yang di ketahui oleh orang tua/wali. Ketujuh; surat pernyataa bersedia mengembalikan seluruh biaya selama pendidikan yang di telah di keluarkan pemerintah di karenakan mengundurkan diri, di berhentikan dengan hormat maupun dengan tidak hormat dan atau melanggar peraturan pendidikan yang di nyatakan secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 yang di ketahui oleh orang tua wali.

Kedelapan; surat pernyataan bersedia mengikuti proses pendidikan di kampus IPDN Pusat atau daerah yang di nyatakan secara tertulis diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 dan kesembilan; pasphoto berwarna menghadap kedepan dan tidak memakai kacamata, ukuran 3 X 4 cm sebanyak lima lembar.

Alpius juga menambahkan, untuk tahapan selanjutnya akan di umumkan oleh panitia penerimaan. “Setelah tahap pendaftaran dan pengumpulan persyaratan selesai, masih ada tahap selanjutnya, yang sudah tentu akan di umukan oleh panitia penerimaan,” urainya.

Harapannya, dalam tes Capra IPDN yang baru pertama kali di selenggarakan ini dapat berlangsung dengan baik. “Kemudian, patut kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang telah mengakomodir kebutuhan kita, walau kita merupakan daerah operasi baru yang umurnya belum genap setahun,” katanya. (oktovianus pogau)

Baca Selengkapnya......

Agus Tapani: Perlu Kesadaran Membangun Kabupaten Intan Jaya

OCTHO- Untuk membangun Kabupaten Intan Jaya yang lebih baik, perlu adanya kesadaran dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat serta lembaga-lembaga mitra pemerintahan yang ada. Karena hal ini juga sudah tentu berkaitan erat dengan komitmen dalam membangun Intan Jaya yang lebih baik. Hal ini di tegaskan Tokoh Intelektual suku Moni, Agus Tapani, S.IP saat menghubungi media ini, Selasa (20/04) kemarin.

Menurut Agus, masyarakat Intan Jaya yang tersebar di enam distrik telah lama membutuhkan perubahan, hal ini terlihat dari antusias mereka, ibarat seorang anak yang menanti ayah yang sedang berburu di hutan. “Setiap pejabat SKPD yang telah terpilih seharusnya tidak mengabaikan harapan dan kebutuhan mereka, ini perlu mendapat perhatian yang serius,” pungkasnya.

Bupati Intan Jaya, Maximus Zonggonau, S.Sos dalam sambutannya saat mengadakan kunjungan ke beberapa daerah di Intan Jaya telah menyatakan bahwa kesungguhannya dalam membangun Kabupaten Intan Jaya yang lebih, hal ini di buktikan dengan kantor perwakilan Intan Jaya di Nabire yang telah di tutup.

“Bupati telah mengatakan beberapa waktu lalu, bahwa kantor perwakilan di Nabire telah di tutup, kemudian dia juga menghimbau agar setiap SKPD yang ada di Nabire harus pindah berkantor di Sugapa, kecuali kantor keuangan dan BKD. Bupati juga telah menyerahkan setiap perangkat dan asset setiap instansi di Kabupaten Intan Jaya,” tambah Agus.

Yang menjadi kendala saat ini adalah dimana kantor DPRD dan Kantor KPU belum di bangun di Intan Jaya. “Beberapa waktu lalu masyarakat Distrik Sugapa, khususnya marga sani dan Sondegau di damping Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya, Yusuf Sani, telah menyerahkan sebidang tanah kepada pemerintah untuk membangun kantor KPU dan DPRD, sekarang tinggal bagaimana keseriusan pemerintah untuk mengakomodir hal itu,” jelas Agus.

Masyarakat Intan Jaya juga berharap sangat besar kepada pemerintah, dimana bisa melaksanakan fungsi pelayanan serta menjalankan roda pemerintah demi mencapai visi dan misi Intan Jaya di era Otonomi Khusus ini. “Pemerintah harus jadi actor yang dapat membawah perubahan bagi masyarakat di Intan Jaya. Selain itu kesadaran dari setiap individu adalah hal yang paling penting,” tegas Alumnus Universitas Indonesia Timur, Makassar ini.

Sekedar di ketahui, kantor perwakilan Kabupaten Intan Jaya yang terletak di Siriwini, telah di tutup, dan seluruh aktivitas kantor telah di pindahkan ke Kabupaten Intan Jaya. Hal Ini sesuai dengan janji Bupati dalam beberapa kali pertemuan dengan masyarakat Intan Jaya saat melakukan aksi agar kantor perwakilan di tutup dan berkantor di Intan Jaya (op)

Baca Selengkapnya......

Puluhan Wisatawan Yang Akan ke Puncak Cartensz di Tahan Masyarakat

OCTHO- Lagi-lagi PT Freeport Indonesia kembali berulah, dimana mendatangkan puluhan wisatawan asal manca Negara melalui biro perjalanan dari Jakarta, hal ini terlihat dari kedatangan mereka yang sedang di tahan oleh penduduk asli dan masyarakat adat pemiliki hak ulayat Cartensz Pyramid di lapangan Moses Kilangan, saat mereka tiba dengan pesawat Merpati Nusantara dari Jakarta, Kamis (15/04)tadi.

Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Intan Jaya, Januarius Maisini yang kebetulan sedang berada di Timika berkomentar kepada media ini, bahwa kedatangan mereka tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah di bentuk.

“Kami telah menetapkan jalur kedatangan wisatawan, dimana melalui Kabupaten Intan Jaya, Sugapa, namun lagi-lagi PT FI memediasi kedatangan mereka dengan melalui areal pertambangan, ini tidak benar,” ujarnya.

Maisini juga menambahkan, PT FI telah melarang siapapun untuk berpergian ke Cartensz melalui jalur pertambangan, namun kami bingung, beberapa hari belakangan ini kenapa PT FI memfasilitasi mereka lewat jalur ini. Ada kepentingan apa?

“Biro perjalanan local telah ada, kenapa PT FI dan biro perjalanan dari Jakarta tidak memberikan kepercayaan kepada mereka. Ini sudah melanggar hak-hak mereka. Ini juga perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah provinsi,” imbuhnya.

Hingga saat ini beberapa pendaki yang akan berangkat ke Puncak Cartensz tidak di ijinkan berangkat oleh masyarakat. “Kami melarang dengan tegas kepergiaan mereka, karena kedatangan mereka tidak berkordinasi dengan kami pemerintah daerah, dan pihak swasta yang telah mendapat kepercayaan untuk mengelolah biro perjalanan,” akhiri Maisini.

Sekedar di ketahui, kedatangan para turis gelap yang melalui biro perjalanan dari Jakarta di perkirakan 200-300 orang setiap tahunnya. Sudah tentu ini merugikan pemerintah di Papua, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.(op)

Baca Selengkapnya......

Wisata Cartenz (Mbai Gele) dan Kesiapaan Pemerintah Mengelolahnya

OCTHO- Puncak Cartenz Pyramid yang tingginya 4.884 M merupakan salah satu dari tujuh puncak tertinggi di dunia yang di selimuti salju abadi. Memang cukup aneh, di daerah tropis terdapat salju, di tambah keindahan alam yang sungguh mempersona. Ini karunia Tuhan untuk masyarakat di Papua.

Nama Cartensz diambil dari penemunya yaitu seorang pelaut asal Belanda, John Carstensz yang menyaksikan adanya puncak gunung yang tertutup oleh Es di negara ekuator. Tidak ada yang percaya dengan peenyataan nya tersebut. John Carstensz adalah orang eropa pertama yang menyaksikan puncak Cartesz dengan mata kepalanya sendiri.

Keindahan Puncak Cartenz ditambah panorama alamnya telah menarik 200-300 orang wisatawan berdatangan tiap tahunnya, mereka umumnya berasal dari Amerika, Eropa dan Australia. Selain itu, dari dalam negeri juga banyak yang wisatawan yang telah datang. Tujuan kedatangan mereka ke puncak cartenz beragam, ada yang hanya ingin sekedar melepas lelah, ada juga yang melakukan penilitian dan ada pula yang untuk kepentingan publikasi di media tempat mereka bekerja.

Keindahan cartenz memang telah menyedot perhatian dunia Internasional. Namun yang di sayangkan, hingga saat ini kehadiran para wisatawan itu tidak pernah memberi keuntungan bagi masyarakat adat yang ada di sekitar puncak cartenz. Ini yang menjadi persoalan, sebenarnya Pemerintah Provinsi harus membentuk sebuah biro perjalanan atau lembaga wisata resmi yang memilki ijin resmi juga untuk kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah sendiri.

Dalam beberapa komentar di media massa terkait puncak caretenz dan peluang wisata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Drs. Frans Rumbiak mengatakan bahwa daerah ini akan di kelolah untuk memberikan income atau pemasukan bagi pemerintah, baik provinsi maupun daerah, namun di sayangkan, hingga saat ini rencana tersebut belum terealisasi. Memang menjadi pertanyaan, mengapa bisa demikian, padahal beberapa kontraktor yang telah bersedia melaksanakan proyek pembangunan itu.

Beliau juga pernah mengatakan, bahwa akan ada pembangunan rumah singgah sejenis hotel yang di namakan Home Stay, agar memenuhi kebutuhan para wisatatawan. Hal ini juga belum terealisasi. Hal yang paling penting juga, adalah pemerintah harus melibatkan masyarakat, tokoh intelektual, tokoh adat serta pemerintah daerah. Karena keberlangsungan rencana pembangunan akan betul-betul tercapai jika dukungan, komitmen semua pihak yang ada di sekitar areal cartenz.

Salah satu daerah yang telah menyatakan niatnya untuk membangun dan menjadikan Cartenz sebagai tempat objek wisata adalah Kabupaten Intan Jaya. Kabupaten Intan Jaya memang memilki areal yang paling besar di daerah Cartenz, kemudian jangkuan untuk sampai pada puncak cartenz lebih muda melalui Kabupaten Intan Jaya. Selain itu, penghuni areal cartenz adalah masyarakat Moni, yang sudah tentu merupkan wilayah Intan Jaya.

Kabid Pariwisata Kabupaten Intan Jaya, Januarius Maiseni, dalam beberapa komentar di media massa pernah menyatakan tekad dan kesungguhan mereka untuk membangun pariwisata di sekitar cartenz. “pemerintah daerah Intan Jaya telah menyatakan tekad untuk membangun wisata di areal cartenz. Sudah tentu ini akan tercapai bila ada kerja sama dari masyarakat, pemerintah provinsi dan kami sendiri,” seperti di kutip Papua Pos Nabire beberapa waktu lalu.

Membangun wisata di cartenz memang bukan merupakan hal mudah, karena sudah tentu pandangan masyarakat di sekitar yang mengatakan bahwa areal ini adalah tempat yang paling sacral atau keramat yang sudah tentu tidak bisa di ganggu oleh siapapun. Untuk membuka keterisolaisoan sekaligus kesakralan itu, sudah tentu masyarakat adat yang berada di sekitar cartenz perlu di libatkan.

Dalam suratnya, masyarakat adat yang tergabung dalam Komunitas Mbai Gele Kabupaten Intan Jaya, telah menyatakan tekad dan keseriusannya untuk mengijinkan pemerintah baik daerah maupun provinsi mengelolah tempat wisata tersebut, asalkan ada sebuah kesepakatan, yakni menggelar doa adat. Sudah tentu tuntutan seperti ini harus di respon positif oleh pemerintah, baik provinsi maupun daerah. Karena ini itikad baik dari masyarakat, yang mana menginginkan kemajuan dan pembangunanan.

Untuk menggelar doa ada ini sendiri, sudah tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Pemerintah di harapkan dapat memenuhi keinginan ini. Karena ini sudah tentu untuk kemajuan dan kepentingan bersama, baik pemerintah dan masyarakat. Ketua Komunitas Mbai Gele, Andreas Maiseni, S.Pd dalam suratnya kepada pemerintah provinsi Papua maupun pemerintah daerah Intan Jaya pernah menyatakan, bahwa dana untuk keperluan ini harus di tanggung penuh oleh pemerintah. Memang hal yang benar, pemerintah harus memfasilitasi terselenggaranya doa adat ini.

Selain menggelar doa adat di sekitar areal cartenz, ada hal paling penting yang harus di sepakati, yakni; perjanjian atau kesepakatan dari pemerintah, dimana bersedia melibatkan masyarakat sekitar untuk mengelolah areal cartenz ini. UU Otsus memberikan jaminan itu, dimana melakukan pemberdayaan bagi masyarakat adat yang memilki tanah adat. Saya kira, ini tugas pemerintah yang harus di wujud nyatakan, jika memang pengelolahan cartenz ini akan berjalan lancar.

Untuk masalah pembangunan daerah sekitar setelah kehadiran wisata cartenz, merupakan hal utama yang telah di pikirkan oleh pemerintah daerah. Apalagi telah di ketahui bersama, masyarakat sekitar sangat tertinggal dari kemajuan. Pendidikan mereka sangat terpuruk, di tambah eknomi yang hanya bergantung pada pertaninan dan berburu. Ini sudah tentu harus menjadi perhatian bersama. Selain itu, kehadiran wisata cartenz juga sudah tentu harus menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat.

Sekedar di ketahui, nama sebenarnya Cartenz adalah Mbai Gele, dan kadang masyarakat sekitar menyebutnya Tua yang artinya; batu terlarang yang tidak boleh di sentuh oleh siapapun. Sudah tentu, tempat ini telah di anggap tempat yang begitu sacral atau keramat oleh para nenek moyang, terutama marga maisini, kum, joani, duwitau, sondegau dan wandagau yang memiliki hak adat areal cartenz ini.

Sekiranya itikad baik dari masyarakat adat untuk menggelar doa adat adalah jalan masuk bagi pemerintah provinsi dan daerah untuk mengelolah wisata cartenz yang lebih baik kedepannya. Kehadiran wisata cartenz sudah tentu akan memberikan keuntungan bagi banyak pihak, baik wisatawan, pemerintah, serta masyarakat setempat. (Penulis adalah Jurnalis lepas, saat ini tinggal di Kabupaten Nabire)


Sumber Gambar: http://archive.kaskus.us/thread/1379223/0/top-50-keajaiban-alam-indonesia
Sumber penulisan:

http://en.wikipedia.org/wiki/Puncak_Jaya
http://pascalzone.blogspot.com/2009/04/gunung-cartenz-jayawijaya.html
http://www.adventureindonesia.com/carstensz-welcome.htm
http://www.papuaposnabire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=105:persiapan-jelang-fds-pemkab-gelar-workshop&catid=37:sentani-news&Itemid=58
http://portal.sabhawana.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=261

Baca Selengkapnya......

Kehadiran Wisata Cartenz Akan Memberikan Dampak Positif

OCTHO- Kabupaten Intan Jaya memiliki potensi wisata yang begitu besar dan barang tentu akan memberikan dampak positif, terutama bagi kelangsungan hidup masyarakat setempat. Dengan demikian, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik Masyarakat, pemerintah daerah serta pihak pengelolah jika nantinya sektor pariwisata ini berjalan dengan baik di Kabupaten Intan Jaya.

Hal ini di kemukakan oleh Kabid Pariwisata Kabupaten Intan Jaya, Januarius Maisini, Amd, SE Par, ketika di temui media ini Minggu (04/4) kemarin di kediamannya KPR Siriwini, Nabire. Menurut Maisini, kehadiran wisata Cartenz merupakan keinginan lama masyarakat Intan Jaya, karena objek wisata ini telah lama di lancongi oleh para turis dari manca Negara, namun manfaatnya kadang tidak di rasakan oleh masyarakat.

Keberadaan puncak Cartenz sendiri telah lama di ketahui oleh para peneliti asal Manca Negara, penemuaannya hampir bersamaan dengan ekplorasi PT FI tahap awal dulu. Kehadiran para wisatawan dan turis di Cartenz juga selama ini berlangsung secara tertutup dan gelap, keuntungannya hanya di rasakan oleh pemerintah pusat. Hal ini tidak boleh terjadi lagi.

“Dalam waktu dekat kami akan menggelar doa adat pelepasan wilayah adat sekaligus peletakan batu rumah nginap (Home Stay) di sekitar areal puncak Cartenz. Kegiataan ini di maksudkan agar prosesi perjalanan wisata, serta usaha yang akan di kembangkan dapat berjalan dengan baik. Ini permintaan masyarakat setempat, kami hanya memfasilitasi sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik” tegasnya.

Lebih lanjut menurut Maisini, hingga saat ini perhatian pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi memang nampak nyata, karena beberapa respon positif soal kehadiran wisata Cartenz ini telah mendapat tanggapan. “mengelolah pariwisata di Kabupaten Intan Jaya perlu dukungan yang serius, terutama dari pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya sendiri. Kami juga berharap, bapak Bupati dan Sekda bisa memberikan tanggapan positif soal kehadiran wisata Cartenz ini agar bisa segera kita kelolah” jelasnya.

Sementara itu, harapannya untuk anak-anak asli Intan Jaya yang selama ini membantu para wisatawan di areal Cartenz, agar memperhatikan etika, adat dan tata cara wisata yang baik, agar ketertarikan para wisatawan datang berkunjung ke Kabupaten Intan Jaya tidak sampai disitu saja. “kita harus memberikan perlindungan yang lebih kepada para wisatawan, agar mereka merasa di hargai, sehingga peran kerja mereka dapat turut memberikan manfaat buat masyarakat” tambahnya.

Kemudian terkait tapal batas wilayah keberadaan puncak cartenz, Maisini menjelaskan bahwa hingga saat ini ada beberapa Kabupaten yang berbatasan langsung, namun Kabupaten Intan Jaya yang memiliki wilayah atau lingkungan terbesar dari beberapa daerah itu. “jika para turis atau pelancong berpergian ke Cartenz, lebih mudah, aman dan nyaman lewat Intan Jaya, selain itu masyarakat sekitar areal Cartenz pada umumnya warga Intan Jaya juga,” jelas Maisini akhiri komentarnya. (oktovianus pogau)

Baca Selengkapnya......

Tokoh Intelektual dan DAD Intan Jaya Menolak Kehadiran BMP

OCTHO- Kehadiran UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua seharusnya sudah bisa memberikan angin segar bagi rakyat Papua, namun kenyataan tidak demikian, dimana tuntutan memisahkan diri semakin kuat, hal ini karena pemerintah pusat tidak pernah menghargai Otsus sebagai roh pembangunan, hal ini di tegaskan Tokoh Intelektual suku Moni, Agus Tapani, S.IP saat menghubungi media ini, Rabu (24/03) kemarin.

Menurut Agus, tuntutan memisahkan diri semakin berkembang di kalangan masyarakat akar rumput, karena pemerintah pusat sendiri kadang “mengkebiri” UU yang telah mereka buat sendiri. Contohnya pembentukan MRP sebagai lembaga cultural orang asli Papua, namun kadang fungsi dan peran dari pada lembaga ini tidak pernah di hargai. “UU No 54 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Kultural orang asli Papua hanya-lah pepesan kosong, karena lembaga ini sama sekali tidak pernah di hargai” tutur Agus

“Lahirnya Intruksi Presiden (Inpres) No. 77 Tahun 2007 tentang dilarang mengedarkan atau memakai simbol-simbol orang asli Papua, seperti bendera bintang kejora, menyanyikan lagu hai tanahku Papua dan pembentukan partai politik local ini justru bertentangan dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus, baik secara legitimasi maupun yuridis. Ini yang harus menjadi perhatian dari pemerintah pusat” jelas Agus.

Selain itu Agus juga menyinggung sekaligus menolak kehadiran ormas Barisan Merah Putih (BMP) di Papua, terutama di beberapa wilayah pegunungan tengah, yang menurutnya akan menimbulkan konflik horizontal sesama masyarakat. “Ny Megawati Kogoya yang nota bene sebagai kordinator BMP wilayah pegunungan tengah harus menyadari, bahwa BMP adalah wadah illegal, karena dasar payung tidak jelas (tidak ada),” terangnya.

Lebih lanjut Alumnus Universitas Indonesia Timur (UIT) Makasar ini mengatakan, jika kehadiran BMP di sponsori oleh pemerintah pusat, mengapa tidak mengeluarkan sebuah undang-undang sebagai jaminan hukum. Kalau ada, sudah tentu keberadaanya bisa di terima. “Saya mengharapkan kepada seluruh rakyat Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah 7 (Meepogo) terdiri dari Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiya, dan Kabupaten Intan Jaya menolak kehadiran BMP, dan jangan percaya dengan isu penambahan kursi DPRD sebanyak 5 kursi karena tidak ada jaminan hukum, seperti Perdasi maupun Perdasus,” ungkap Agus.

Mengakhiri komentarnya, Aguni menegaskan, jangan karena kepentingan segelintiri orang di pusat sana , sehingga mengorbankan rakyat Papua. “Kepentingan Jayapura dan dan Jakarta jangan bawah-bawah sampai ke daerah, sudah cukup rakyat Papua menderita, terutama masyarakat di Intan Jaya sendiri, kami menolak kehadiran BMP di Intan Jaya,” tegas Agus mantap.

Sementara itu Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai yang juga sekaligus Intan Jaya, Jhon NR Gobay, memberikan komentar senada, dimana menolak kehadiran BMP di Kabupaten Intan Jaya, yang menurutnya akan mengganggu segala aktivitas pembangunan yang sedang berjalan.

“Intan Jaya adalah DOB yang medannya hanya dapat di jangkau dengan transportasi udara, berbeda dengan daerah lain yang bisa gunakan transportasi darat, oleh karena itu biarkan Pemda fokus melaksanakan pembangunan, jangan ada ormas yang datang mengatasnamakan diri membangun Intan Jaya,” pungkasnya.

Lebih lanjut Jhon menjelaskan, bahwa BMP tidak lain, hanya sekumpulan orang-orang yang kecewa karena kalah pada pemilih umum 2009 lalu, seperti ketuanya Ramses Ohe, dan ada beberapa orang lagi. “Mereka itu bukan murni membangun masyarakat Papua, tetapi bekerja untuk kepentingan mereka, oleh sebab itu jangan kita percaya dan terima kehadiran mereka di tanah Papua,” pungkas Jhon.

Sembari mengakhiri komentarnya, Jhon mengatakan bahwa BMP seharusnya tidak mengklaim diri sebagai ormas yang akan membawah kedamaian serta perubahan di tanah Papua, khususnya di Intan Jaya. “Kami tidak percaya mereka akan bawah kedamaian dan perubahan, jika yang berkumpul di dalam semua orang-orang yang sakit hati , berikan kepercayaan kepada pemerintah provinsi, seperti Gubernur, MRP, dan DPRP untuk bekerja, jangan ambil tugas kerja orang lain” akhiri Jhon. (oktovianus pogau)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Panitia MUA Intelektual dan Mahasiswa Moni Se-Indonesia Terbentuk

OCTHO- Hasil rapat umum yang berlangsung di Kampung Gerbang Sadu, Wadio, Sabtu (20/03) lalu berhasil membentuk panitia kecil untuk mensukseskan penyelenggaraan Musyawarah Umum Anggota (MUA) Intelektual dan Mahasiswa Moni Se-Indonesia yang akan berlangsung pada tanggal 12-16 Juni 2010 mendatang di Kabupaten Nabire.

Hasil kesepakatan bersama, mengangkat serta menentukan Marthen Tipagau sebagai Ketua Panitia Umum, Wakil Ketua: Musa Kobogau, Sekretaris; Ice Zonggonau, dan Bendahara: John Weya dan Anamaria Belau. Sedangkan Seksi-seksi yang terbentuk adalah, Seksi Usaha Dana; Perina Sani, S.Ap, Seksi Acara: Sofia Zonggonau, S.Kep, Seksi Perlengkapan: Oktovianus Kobogau, S.Sos, Seksi Kesekretariatan: Thomas Zonggonau, S.IP, Seksi Konsumsi: Regina Belau, SS, Seksi Dokumentasi dan Publikasi: Oktovianus Pogau, Seksi Dekorasi: Malon Miagoni, S.Pd, Seksi Keamanan: Kyilion Somou, SH, Seksi P3Kl: Yoseph Tipagau, S.Kep dan Stering Comite: Obed Nego Bagau, S.Th. Sementara anggota-anggota seksi di tentukan oleh masing-masing kordinator seksi yang telah terbentuk.

Salah satu inisiator sekaligus ketua Panitia, Marthen Tipagau, S.Sos saat di hubungi media ini mengatakan bahwa, pembentukan panitia MUA ini bertujuan untuk mensukseskan kegiatan musyawarah umum yang akan berlangsung pada bulan Juni mendatang. “Kami telah menginginkan salah satu wadah yang dapat mempersatukan seluruh kaum intelektual dan mahasiswa asal Kabupaten Intan Jaya, kami kira ini saatnya merencanakan itu,” jelasnya.

Lebih lanjut menurut Marthen, keinginan untuk membentuk sebuah wadah yang dapat mempersatukan intelektual dan mahasiswa asal Kabupaten Intan Jaya telah terpikirkan lama sejak tahun 2008 lalu, sebelum terbentuknya Kabupaten Intan Jaya. “kami tidak memilki kepentingan sama sekali dalam rencana pembentukan wadah ini, kami hanya ingin agar intelektual dan mahasiswa asal Kabupaten Intan Jaya bisa maju dan berkembang sama seperti saudara-saudara lain di luar Kabupaten Intan Jaya,” pungkasnya.

Selain itu, tujuan utama kami membentuk wadah ini, agar dapat menyatukan persepsi dari daerah-daerah (Biandoga, Dugindoga, Weandoga, Kemandoga termasuk Dumadama), sektor Agama, Marga dan Suku yang ada di Kabupaten Intan Jaya. “tujuan kami sebenarnya hanya mendukung program pembangunan yang pemerintah buat, dengan menyatukan segala perbedaan yang ada,” imbuhnya.

“Sebenarnya ide untuk membentuk sebuah wadah bagi kaum intelektual dan mahasiswa Moni sendiri di gagaskan pertama kali oleh beberapa anak asli Intan Jaya, seperti; Marthen Tipagau, Joshua Sani, Yeri Bagau, Ice Zonggonau, Malon Miagoni, Alpius Bagau, Daniel Zonggonau dan Yakob Nagapa. Kami saat itu begitu peduli dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat Moni di Intan Jaya” tegasnya.

Sementara itu, Yeri Bagau mengukapkan hal yang sama, dimana tujuan dan keinginan untuk membentuk sebuah wadah ini berlatar belakang dari berbagai peristiwa yang terjadi di Kabupaten Paniai (saat itu Intan Jaya belum terbentuk) dimana membuat orang Moni hanya menjadi penonton pembangunan, seperti jatah beasiswa bagi Mahasiswa Moni yang tidak pernah di berikan, penerimaan CPNS yang selalu tidak merata serta pengiriman jatah sekolah di beberapa perguruan tinggi negeri, salah satunya STPDN/IPDN yang sama sekali tidak pernah melibatkan anak-anak asli Intan Jaya, padahal banyak yang memilki kemampuan.

Selain itu juga menurut Yeri, beberapa contoh kasus keterpurukan yang di alami oleh Suku Amugme dan Kamoro di areal PT Freeport Indonesia, dimana hak-hak masyarakat setempat selalu di abaikan, ini juga mendasari lahirnya sebuah wadah bagi Kaum Intelektual dan Mahaiswa asal Intan Jaya “hak-hak masyarakat harus di perhatikan, kasus yang terjadi di Timika jangan sampai terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Kami juga mempunyai tugas untuk membicarakan sekaligus menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat,” urainya.

Marthen dan Yeri mengharapkan, untuk menyelenggarakan acara ini, perlu perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya, karena acara ini terselenggara dan berlangsung untuk mengangkat harkat dan derajat masyarakat Intan Jaya dan Kabupaten Intan Jaya sendiri. “Kami harap pemda bisa meresponi positif kegiatan yang akan kami selenggarakan nanti,” jelas keduanya mantap. (op)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Kasus Pemukulan, Bupati Intan Jaya Diminta Sikapi Serius

Sekda : Harus Bangun Kordinasi Kerja Yang Baik

OCTHO- Kami memohon kepada bapak Bupati agar bisa memperhatikan kasus pemukulan yang di lakukan oknum kepala dinas perhubungan kepada bawahannya, karena ini sudah sangat merusakan citra pejabat dan Kabupaten Intan Jaya, jika tidak disikapi serius, dampak kedepan bagi Intan Jaya tentu tidak baik, hal ini di ungkapkan oleh Januarius Maiseni, salah satu dari dua korban pemukulan kepala dinas perhubungan kepada media ini, Minggu (21/03) kemarin.

Menurut Januarius, perbuatan yang di lakukan oleh oknum kepala dinas sudah lewat batas, karena tidak memperhatikan etika layaknya seorang pejabat lagi. “kami rasa perbuatan yang di lakukan oleh kepala dinas perhubungan, sekaligus atasan kami ini sudah lewat batas. Kami ingin masalah ini di selesaikan, agar kita bisa lebih fokus ke pembangunan, bukan memikirkan permasalah lagi,” pungkasnya.

Lebih lanjut menurut Kepala Bidang Pariwisata ini, bahwa perbuatan yang di lakukan oleh oknum kepala dinas perhubungan selama ini memang tidak baik, dimana tidak pernah membagi peran kerja, tidak pernah membangun kordinasi, serta tidak pernah memperhatikan kesejahteraan anak buahnya sendiri. Kalau cara kerja seorang pejabat seperti ini, mana ada bawahannya yang betah bekerja sama-sama dengan dia.

“Karena perbuatan yang di lakukan oleh seorang atasan ini sudah tidak wajar lagi, maka kami hanya meminta kepada bapak Bupati dan Sekda supaya bisa memanggil pejabat terkait, memberikan pemahaman, agar kerja-kerja yang di dinas bisa di selesaikan dengan baik. Karena kami takut, jika tidak di selesaikan masalah ini bisa di bawah sampai ke masyarakat,” urai Maisini.

Maisini juga menambahkan, bahwa mereka mempunyai beberapa permohonan dan tuntutan kepada bapak Bupati dan Sekda yang harus segera di jawab. “kami memunyai tuntutan, jika kepala dinas perhubungan tetap bersikeras untuk tidak membangun kordinasi kerja yang baik dengan kami, maka kami dari bidang pariwisata, bidang komunikasi dan bidang informatika minta pindah kantor dengan dinas perhubungan, dan untuk tanggung jawab kami di berikan kepada sekertariat Pemda Intan Jaya,” tegasnya mantap.

Sementara itu Sekda Kabupaten Intan Jaya, Drs. David Setiawan saat di hubungi media ini via telepon selulernya, Minggu (21/03) kemarin membenarkan adanya kejadian pemukulan yang di lakukan oleh oknum kepala Dinas Perhubungan kepada bawahannya.

“Memang benar, ada pemukulan yang di lakukan, tetapi ini hanya persoalan internal antara atasan dan bawahan, jadi selesaikan saja secara kedinasan. Sangat penting membangun kordinasi serta peran kerja yang baik antara seorang atasan dan bawahan,” harapnya.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa dalam waktu dekat mereka akan memanggil penjabat terkait untuk meminta keterangan. “Bupati dan saya pasti akan memanggil oknum terkait untuk membicarakan persoalan ini, sekaligus di cari jalan keluarnya bersama,” tegasnya mantap.

Sekedar di ketahui, kejadian pemukulan yang di lakukan oleh oknum kepala dinas berlangsung, Kamis (18/03) lalu di kediamannya Bumi Wonorejo. Dua orang bawahannya yang menjadi korban pemukulan adalah JM dan MM, yang keduanya notabenen pejabat eselon III. Kejadian ini berlangsung saat keduanya meminta petunjuk dan kordinasi kerja antara atasan dan bawahan yang tidak pernah terbangun. (op)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......