Aku Mengasihi Kalian Semua (Happy Valentine Day)

OCTHO- Hari ini tanggal 14 Februari 2010,
Valentine Day
coklat dan bunga
Sudah pasti bertaburan dimana-mana
warna pink menghiasi gerak-gerik
serta kado adalah perwujudannya.....

Kasih sayang di artikan dengan sebuah pemberiaan,
yah, memang bermakna dan seharusnya demikian
memaknai hidup,
memaknai diri
serta memaknai pikiran,
itulah tujuan akhir..........

Kasih sayang itu beragam,
mulai dari meresponi,
sampai pada mempraktekan,
hanya tekad dan kata hati yang bisa membedakan semua itu....

Harus kuakui,
bahwa masih banyak kesalahan yang telah aku perbuat,
sudah pasti itu bukan kasih sayang,
tapi itu sedang mendekatkan diri untuk menyangi kalian....

Hari ini kalau aku bisa bertemu dengan kalian,
aku ingin pegang tangan kalian,
menyalami bahkan mencium,
seraya mengatakan,
SELAMAT HARI KASIH SAYANG,

Namun semua itu tidak mungkin,
jarak dan waktu sudah pasti menjadi kendala,
lewat untaian kalimat yng di rangkum jadi puisi ini,
ingin menyatakan, bahwa kalian adalah orang2 hebat dalam diriku,
yang telah sedikit mengubah arah hidupku.....

AKU MENGASIHI KALIAN SEMUA,
HAPPY VALENTINE DAY

Nabire, 14 Februari 14;34 Wit

Baca Selengkapnya......

Tokoh Intelektual Pertanyakan Penggunaan Dana Hibah Kabupaten Intan Jaya

OCTHO- Pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) dapat tercipta di Kabupaten Intan Jaya, jika ada kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat Intan Jaya, dalam hal ini pentingnya transparansi dalam penggunaan dan hibah yang berjumlah 35 Milyar untuk Kabupaten Intan Jaya.

Dan karena itu, bupati Kabupaten Intan Jaya sebagai penanggung jawab pemerintahan harus memberikan keterangan pasti kepada masyarakat Intan Jaya terkait penggunaan dana ini. Kami tahu, memang pertanggung jawaban akan di berikan kepada pemda Paniai sebagai Kabupaten Induk, tetapi setidaknya kita masyarakat Intan Jaya perlu tahu, dengan dana sekian banyak itu pemda Intan Jaya gunakan untuk apa saja.

Hal ini ditegaskan salah satu Tokoh intelektual suku Moni yang namanya enggan di korankan saat di temui media ini di Desa Gerbang Sadu, Wadio senin (8/02) kemarin. Menurutnya, dana hibah memang harus di pakai habis dalam waktu yang begitu singkat, tetapi bukan berarti penggunaannya di pakai sesukanya saja.

Dana sekian banyak itu pemda gunakan untuk apa saja, kita tahu sendiri, dalam kurun waktu hampir 5 bulan, tidak banyak kegiataan yang pemda lakukan. Kalaupun ada kegiataan, itupun tidak sampai mengeluarkan dana yang besar.

“Selain itu, pengadaan barang-barang untuk pemda Intan Jaya juga tidak banyak, namun tutup buku akhir tahun telah di lakukan, berarti dana itu telah habis di pakai kha? Kalau habis di pakai, kira-kira pakai untuk apa saja, ini yang perlu di jelaskan kepada kita semua. Saya berbicara atas nama tokoh intelektual dari Kabupaten Intan Jaya, hal ini juga untuk kepentingan kita kedepan,”tegasnya.

Jika hal ini di tidak di indahkan oleh bupati Intan Jaya, maka kami akan menjembatani untuk mendatangkan team audit keuangan dari Provinsi Papua untuk turun melakukan pemeriksaan terkait penggunaan dana hibah yang sekian banyak ini. “kami mendukung penuh visi dan misi gubernur provinsi Papua, karena beliau ingin Papua bebas dari KKN” jelasnya mantap.


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Kenius Tabuni: Kapan Pemda Intan Jaya Melakukan Aktivitas Pemerintahan di Sugapa

OCTHO- Sejak penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya di lantik sampai saat ini aktivitas pemerintahan bukan di jalankan di Sugapa sebagai ibukota Kabupaten namun di laksanakan di Kabupaten Nabire. Saya selaku wakil rakyat yang duduk di dewan ingin bertanya kepada pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya, kapan akan pindah dan berkantor di Sugapa sebagai ibukota Kabupaten Intan Jaya.

Hal ini di kemukakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Paniai, Kenius Tabuni S.Th, SH ketika di temui media ini di Bandara Udara Nabire, Selasa (09/02) Kemarin. Menurutnya wilayah kerja pemda Intan Jaya bukan di Kabupaten Nabire, melainkan di Kabupaten Intan Jaya, oleh sebab itu harus pindah dan bekerja di Intan Jaya.



“Sejak di mekarkan hingga saat ini, tingkat pelayanan pemda Intan Jaya kepada masyarakat tidak pernah nampak, karena memang pemda berkantor di tempat orang lain, coba kalau berkantor di Intan Jaya, pelayanan kepada masyrakat pasti akan terlihat,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, kami selaku wakil rakyat yang duduk di dewan meminta kepada Penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya agar berkomitmen dengan janji yang pernah di kemukakan pada beberapa bulan lalu, bahwa aktivitas pemerintah akan di pindahkan ke Kabupaten Intan Jaya pada awal tahun 2010.

“ini sudah bulan kedua di Tahun 2010, kenapa pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya masih melakukan aktivitas pemerintahan di Kabupaten Nabire. Penjabat Bupati selaku kepala daerah harus menjelaskan soal ini, agar masyarakat yang menjadi objek daripada pembangunan bisa memahami persoalan ini” tegasnya.

Lebih lanjut menurut Kenius, bila hal ini tidak di tanggapi secara serius, maka tidak menutup kemungkinan Kabupaten Intan Jaya bisa masuk dalam daftar daerah Otonomi Baru yang di evaluasi oleh team depdagri, karena di anggap tidak mampu dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat tetapi menghabiskan keuangan negara.

“Pada bulan maret nanti team dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) akan turun ke beberapa Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, termasuk Kabupaten Intan Jaya untuk melakukan pemantauan langsung, jika betul-betul di anggap tidak mampu, ada kemungkinan kembali di gabung dengan Kabupaten Induk. Ini harus menjadi perhatian yang serius dari pemerintah daerah Intan Jaya” tandasnya.

“kita sebagai anak putra daerah harus jeli berpikir dan bertindak bijaksana untuk keberlangsungan pemerintah dan kehidupan masyarakat Intan Jaya, sebelum semuanya terlambat” tegas Kenius akhiri komentarnya. (pogau)

Sumber Foto; Dokumentasi Jubi


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Tokoh Masyarakat Moni Mempertanyakan Penggunaan Dana Hiba

OCTHO- Banyak kalangan mempertanyakan penggunaan dana hiba untuk Kabupaten Intan Jaya, karena sampai saat ini tidak banyak kegiatan yang di kerjakan untuk pembangunan, namun tutup buku di akhir tahun telah di lakukan beberapa bulan lalu. Efektifnya dana hiba sekitar 35 Milyar itu di gunakan hanya dalam waktu beberapa bulan saja.

“Kami bingung, dana hiba yang diberikan oleh pemda Pania sebagai Kabupaten induk dan pemda Provinsi Papua untuk Kabupaten Intan Jaya dikemanakan, karena tidak banyak kegiatan yang pemda kerjakan dalam beberapa bulan yang telah kita lewati ini,” tagas salah satu tokoh masyarakat yang namanya enggan di korankan.

Beberapa kegiatan penting yang pemda telah lakukan itupun tidak banyak, dugaan tidak banyak dana yang keluar. Dengan demikian, harus jelas, dana hiba yang sekian banyak itu pemda kemanakan? Kita harus bicara dan membangun dengan jujur dan benar.

“Tentunya untuk menjaga nama baik atau wibawa seorang pemimpin, bupati sebagai kepada daerah harus setidaknya menjelaskan kepada masyarakat, kira-kira dana hiba yang hampir 35 Milyar itu digunakan untuk apa saja. Memang benar, dana hiba adalah dana yang di pakai untuk pembangunan, dan penggunaannya menjadi kewenangan kepala daerah” tegasnya.

Atas nama masyarakat Kabupaten Intan Jaya, saya berbicara agar ada kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah daerah, agar pembangunan Kabupaten Intan Jaya bisa kita rasakan bersama. Karena kabupaten Intan Jaya yang maju dan berkembang adalah menjadi tugas kita bersama. Bupati harus memberikan penjelasan terkait hal ini.

“dalam waktu dekat, jika tidak ada penjelasan dari kepala daerah terkati penggunaan dana hiba, maka kami akan perintahkan team audit keuangan atau lembaga ICW dari provinsi turun ke Kabupaten Nabire untuk memeriksa semua penggunaan dana itu, agar ada kejelasan, ada indikasi korupsi ata tidak,” imbuhnya.

“Kita tunggu saja, jika tidak ada tindakan untuk membangun Kabupaten Intan Jaya yang bersih, kita yang akan bertindak untuk mengukap kebenaran”tegasnya mantap. (op)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Dialog Jakarta-Papua Sama Dengan Evaluasi Otsus

JUBI- Konflik di Papua telah ada sejak tahun 1963. Untuk menyelesaikannya harus melibatkan berbagai pihak.

“Otsus dan sejenisnya, hanyalah konflik yang dimunculkan oleh pemangku kepentingan di Papua,” kata Oktovianus Pogau, pekerja HAM di Papua, Kamis.

Menurutnya, dialog Jakarta-Papua tidak akan menyelesaikan konflik. Karena tidak akan menjawab kerinduan luhur orang asli Papua.

Dia berpendapat, akar konflik di Papua adalah persoalan integrasi yang tidak selesai. Jika persoalan ini tidak dibicarakan dengan pihak-pihak yang bertikai, percuma saja bicara pembangunan dan kedamaian di Papua. “Pihak internasional harus dilibatkan dalam dialog ini,” ujarnya.

Baginya, dialog Jakarta-Papua hanyalah rekonstruksi atau evaluasi Otsus, karena ujung-ujungnya akan mengarah ke sana juga. “Padahal kita perlu tahu, bahwa orang Papua telah menyatakan bahwa Otsus gagal, otomatis harus cari cara lain yang dapat menyelesaikan persoalan di Papua,” tukasnya.

Dia mengatakan tidak akan menolak dialog. Tetapi cara untuk menyelenggarakan dialog itu yang harus dipikirkan. “Selagi tidak melibatkan mereka yang sedang bertikai dan memiliki kepentingan di Papua, terutama pihak Internasional, percuma kita bicara damai dan pembangunan di tanah Papua,” tegasnya. (Ronald Manufandu)

Sumber: tabloid jubi

Baca Selengkapnya......

Dialog Nasional Tidak Jelas

OCTHO- Banyak orang berpendapat bahwa dialog nasional (baca; Jakarta-Papua) tidak jelas. Dan terkesan hanyalah “perundingan” yang memberi sebuah harapan tidak pasti untuk rakyat Papua. Dialog sendiri adalah taruhan “harga diri” antara penguasa (Jakarta) dan yang di jajah (Rakyat Papua), siapa yang mempunyai daya tawar yang kuat, sudah pasti dia yang akan menang. PBB harus di libatkan dalam dialog ini, kalau tidak, jangan harap dapat menyelesaikan konflik di Papua.

Beberapa waktu lalu dalam tulisan saya yang sebelumnya dengan judul “Quo Vadis Dialog Jakarta-Papua” telah menguraikan panjang lebar tentang arah dari dialog ini yang nantinya tidak jelas, penguraian tersebut di maksudkan agar mereka (fraksi, organ, lembaga, serta individu) yang selama ini begitu pro bahkan begitu tergiur dengan agenda dialog nasional ini dapat memberikan kepastian tentang kemana akhir dari dialog itu. Dimana menyatakan, orang Papua akan berada di posisi mana setelah dialog itu terselenggara.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui kajian yang di lakukan oleh Muridan Widjojo, dkk dalam Papua Road Map (PRM) boleh saja menyatakan bahwa dialog nasional adalah solusi akhir untuk rakyat Papua. Dan kata mereka, sudah pasti menyelesaikan berbagai persoalan di Papua (di rumuskan dalam empar persoalan pokok).

Empat permasalahan pokok, yaitu, pertama; marjinalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua, kedua; kegagalan pembangunan di Papua, ketiga; adanya kontradiksi pemahaman sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta dan yang keempat; pengalaman sejarah panjang kekerasaan politik di Papua.

Dr. Neles Tebay juga berpendat sama dengan LIPI, tapi yang berbeda hanya saja pater Tebay tidak menyinggung masalah yang paling urgent, apalagi soal integrasi Papua ke dalam NKRI melalui rekayasa PEPERA 69 yang mana telah di pastikan bahwa cacat hukum dan moral. LIPI mungkin sedikit berani untuk mengukap akar persoalan Papua dari pada pater Tebay. Keberanian dalam kajian LIPI sempat teruji dengan hadirnya salah satu buku yang menanggapi kritis ungkapan LIPI dengan judul “Integrasi Telah Selesai” dimana hasil rangkuman tulisan dari berbagai orang Papua yang selama ini begitu pro dengan Indonesia.

Penulis sempat ikut peluncuran buku ini di Gedung University Club (UC) UGM Jogja, lantai II. Yang hadir menjadi pembicara saat itu seperti Nick Messet, Djopari, serta M.Idrus dan hadir juga beberapa peniliti dari Walhi. Yang mereka bicarakan sama, dimana INDONESIA harga mati, bahkan ada diantara ketiga orang ini yang berpendapat, bahwa tidak perlu diadakan dialog Jakarta-Papua. Kesimpulan dari saya saat itu, mereka hanya bikin air tambah kabur alias ciptakan konflik di Papua dan terkesan menyalahkan orang Papua. Sudah jelas ada yang seting atau mengatur “kampanye” terselubung yang mereka lakukan untuk kepentingan mereka, dan kepentingan pihak yang sedang mereka juangkan.

Selain itu, West Papua National Coalition For Liberation (WPNCL) boleh menyatakan tekad mereka untuk mensukseskan agenda nasional, hal ini terungkap dengan beberapa kali hasil rapat maupun pertemuan besar yang diadakan oleh orang-orang kepercayaan di tubuh WPNCL sendiri, bahkan dalam pertemuan-pertemuan mereka sempat di hadiri oleh beberapa orang, salah satu diantaranya adalah Prof. Damien Kingsburry pimpinan Partai Buruh Negara Bagian Victoria, beliau juga sempat menjadi mediator dan negosiator antara Aceh dan Indonesia di Helsinki-Finlandia (pernyataan salah satu anggota Milis Komunitas Papua).

Keterlibatan WPNCL memang begitu jelas, dengan berbagai ungkapan maupun pernyaataan mereka di berbagai media masa di Papua maupun luar Papua, termasuk ungkapan yang di sampaikan oleh beberapa kaum intelektual yang selama ini menjadi “kaki tangan” mereka untuk mengkampayekan agenda ini. Coba lihat saja, di berbagai Milis, maupun berbagai tulisan selalu begitu pro dengan dialog nasional, padahal tidak jelas akhir dari dialog itu akan kemana rakyat Papua.

West Papua National Authority (WPNA) juga sama halnya dengan WPNCL, namun dalam beberapa pengamatan saya, WPNA lebih berpihak kepada terselenggaranya dialog nasional, yang mana melibat pihak internasional, dalam hal ini PBB. Dalam berbagai orasi politik, maupun pernyataan di media masa mereka menyampaikan hal itu. Memang daya tawar, atau kepastian ketika PBB di libatkan akan memberi dampak yang lebih besar, dan mungkin saja wajah orang Papua bisa terselamatkan.

Dalam beberapa waktu saya pernah memberitahukan kepada beberapa teman-teman yang begitu pro terhadap dialog Nasional tanpa melibatkan pihak ketiga (baca; PBB), apabila dialog nasional yang akan terselenggara itu jika saja mengorbankan rakyat Papua, alias dialog itu sendiri adalah Otsus era modern atau PEPERA versi II, apa jaminan kalian buat rakyat Papua yang memang menginginkan angin kebebasan? Karena ini telah menjual harga diri masyarakat kecil yang memang menginginkan sebuah kebebasan.

Saya tidak tahu, hati mereka memberikan jawaban apa, karena menurut saya dialog atau perundingan ini sendiri kita masih beraba-raba, alias sedang bermimpin agar kita bisa menang, padahal perlu kita tahu, kita tidak memiliki kekuatan yang besar untuk menang. Kalau memang demikian, bagaimana cara mempupuk kekuatan besar untuk memenangkan perundingan itu. Sampai sekarang persoalan itu yang belum pernah dipikirkan oleh mereka.

Kita perlu tahu, bahwa tujuan semula yang rakyat Papua inginkan adalah dialog harus terselenggara, namun yang harus di bicarakan adalah soal kebebasan (Papua Merdeka) bukan soal tetap ingin hidup dengan NKRI, seraya membiarkan mereka membalut luka batin rakyat Papua, yang memang terkesan hanya sesaat saja dan tentunya akan membuat orang Papua terluka dan menangis kembali. Itulah yang telah saya sampaikan, mereka yang memang begitu menggebu-gebu dukung dialog nasional, sangat berhutang budi pada rakyat jelata. Jika saja memang dialog terselenggara, dengan perjanjian untuk kehidupan babak baru dalam lingkup NKRI lagi. Ini kesimpulan saya, karena memang nantinya akan demikian.

Selain itu saya juga ingin singgung soal daya tawar, tentunya kita sudah paham berbagai kebohongan serta tipu muslihat yang selama ini di jalankan bahkan di praktekan oleh NKRI terhadap rakyat Papua di bumi cenderawasih. Sekuat apapun daya tawar kita orang Papua, sudah tentu kita tidak akan menang. Saya kira belajar dari pengalaman sangat-sangat penting, baik pengalaman PEPERA 69 maupun saat pertemuan team 100 dengan presiden B. J Habibie, walau saat itu daya tawar cukup sedikit kuat, namun tetap kita berada pada posisi yang tidak di untungkan, dan menjadi korban dari kepentingan mereka.

Mereka paham betul seluk beluk persoalan serta konflik di Papua. antek-antek (baca; intelejen) Indonesia telah paham betul bagaimana membuat Papua hancur berantakan, bahkan mereka juga paham bagaimana membuat Papua maju dan berkembang. Persoalannya saat ini, Indonesia tidak pernah menginginkan rakyat Papua maju, dan bukankan dialog itu juga bagian terpenting dari sebuah perubahan yang akan membuat orang Papua maju. Negara Indonesia adalah Negara besar dan negara yang tidak “bodoh”, mereka lebih “pintar” dari Amerika sekalipun untuk memanipulasi data, serta bicara kebohongan dimana saja mereka berada, selagi hal itu akan menyelamatkan kepentingan mereka. Dan kalau demikian, mereka akan penuh hati-hati dan pertimbangan ketika mau menyelenggarakan dialog nasional yang katanya solusi akhir untuk rakyat Papua.

Jika memang Jakarta begitu takut terhadap orang Papua, dimana ada yang beranggapan “perubahan” ini akan membangkitkan semangat mereka untuk berjuang membebaskan rakyat Papua untuk merdeka, apa kita harus masih percaya bahwa dialog adalah jalan yang memberikan angin segar bagi rakyat Papua. Jangan salah, rakyat Papua tidak pernah menginginkan sebuah “kedamaiaan atau perubahan” dalam NKRI, karena sama saja itu sebuah hal mustahil yang tidak mungkin tercapai. Kalau demikian, apa kita harus tetap dengan semangat tinggi untuk mendorong dialog nasional terselenggara?

Saya tidak menolak terselenggaranya dialog nasional, namun saya menolak dialog itu jika saja hanya memberi angin segar sesaat bagi orang Papua. Hal ini dapat saya simpulkan, karena terlalu banyak orang Papua yang mati dan berkorban untuk sebuah kebebasan, jika saja kesempatan ini di gunakana untuk tidak bicara soal kebebasan, sungguh tega hati kita, membiarkan atau melupakan segala perjuangan mereka.

Saya setuju sekali dialog nasional di adakan, jika ada pihak ketiga (PBB) dilibatkan dalam perundingan ini, jika tidak demikian, saya hanya takut, penggagas dialog serta “antek-anteknya” harus ada yang menjadi tumbal karena tetap menjadi kaki tangan penjajah untuk membunuh masyarakat kecil yang tidak berdosa. Saya hanya berharap, semoga dialog nasional itu terselenggara atas kerja sama dan partisipasi dari PBB dan dunia internasional, hal ini juga agar daya tawar orang Papua lebih kuat. Semoga.

Mungkin analisa saya tentang dialog nasional tidak begitu baik, atau bisa juga sangat-sangat buruk, karena kadang teman-teman yang begitu pro dengan dialog nasional selalu melakukan berbagai cara untuk mengedepankan tuntutan mereka agar dialog ini dapat di terima oleh siapa saja, termasuk pribadi saya yang kadang di maki habis-habisan jika berbicara banyakmemotong “kepentingan” mereka.

Saya tidak menolak dialog, namun saya hanya tidak mau melihat masyarakat saya menangis terus. Saya ingin melihat mereka tertawa, gembira bahkan menangis bahagia. Ini perjalanan panjang, berkelok, bahkan sukar, namun tekad dan komitmen akan menyatukan kita untuk sebuah perubahan. Semoga dialog nasional yang nantinya akan terselenggaran member angin segara bagi rakyat Papua. Maju terus, terus maju.

Refleksi dari hati nurani,
Sugapa, 22 Januari 2009, Pukul 10;30 wit

Sumber Tulisan:
http://www.suluhnusantara.com/mags/index.php?option=com_content&view=article&id=5482:muridjan-perlu-ada-dialog-jakarta-papua&catid=59:cricket&Itemid=358

http://muridan-papua.blogspot.com/2008/08/kampanye-papua-road-map.html

http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/dokumentasi/aceh/helsinki_ketiga050414-redirected

Sumber Foto: http://pogauokto.blogspot.com/2009/09/quo-vadis-dialog-jakarta-papua.html

Baca Selengkapnya......

Masyarakat Moni Menolak Kehadiran PT FI di Kabupaten Intan Jaya

OCTHO- PT Freeport Indonesia melalui PT Mineserveinternational akan segera melakukan eksplorasi tahap lanjutan di Kabupaten Intan Jaya. Hal ini sudah tentu menimbulkan kegelisaan di kalangan masyarakat moni, karena PT FI tidak pernah memperhatikan hak-hak adat masyarakat moni sejak pertama kali beroperasi.

Kami atas nama masyarakat dan tokoh Intelektual suku Moni asal Kabupaten Intan Jaya di Timika dengan tegas menolak kehadiran PT Freeport Indonesia melalui PT Mineserveinternational di Kabupaten Intan Jaya untuk mengadakan eksplorasi tahap lanjutan.

Karena sejak keberadaan mereka yang pertama kali di tahun 1994 banyak tuntutan masyarakat, serta hak-hak adat yang belum mereka penuhi, Ini membuat masyarakat setempat sangat kecewa. Dan kami tidak mau hal seperti ini terjadi lagi untuk kali yang berikutnya.

Hal ini di tegaskan perwakilan tokoh masyarakat dan Intelektual asal Kabupaten Intan Jaya Moses Belau melalui pernyataan pers yang mereka kirim ke media ini tadi malam.

Apabila memang bertekad ingin masuk ke Kabupaten Intan Jaya, tuntutan kami adalah PT Freeport Indonesia harus menyelesaikan 100% permintaan dan tuntutan masyarakat dan Intelektual asal Kabupaten Intan Jaya yang tidak pernah di penuhi sampai saat ini.

Lebih lanjut dalam surat pernyataan ini mereka mengatakan bahwa, hal-hal lain yang berkenaan dengan pembayaran hak ulayat akibat kerusakan tanah adat dan segala isinya serta pajak lapangan terbang Bilogai kepada pihak Gereja, akan di bicarakan sebelum melakukan aktivitas apapun di atas tanah hak ulayat masyarakat Moni.

Untuk mengakhiri pernyataannya, dalam pernyataan itu mereka mengatakan bahwa harapannya pernyataan sikap ini dapat di perhatikan oleh semua kompinen. ”kami sangat berharap surat pernyataan ini mendapat perhatian yang serius dari siapa saja, baik pemerintah daerah, masyarakat, serta pihak-pihak yang memilki kepentingan di Kabupaten Intan Jaya,”tegas mereka.

Surat pernyataan ini sendiri ditanda tangani oleh beberapa tokoh Intelektual dan tokoh masyarakat Kabupaten Intan Jaya, seperti Moses Belau, Andreas Maiseni, Yulius Selegani, Cosmas Sondegau, Januarius Maiseni, Pdt Yan Kobogauw, Paskalis Migau dan Pilemon Selegani.

Surat pernyataan ini di tujukan kepada Pemda Intan Jaya di Kabupaten Nabire, Pimpinan PT Mineserverinternational di Timika dengan tembusan Gubernur Provinsi Papua, MRP, DPRP, DPR Paniai, SKP Keuskupan Timika, Pastor Deken Moni Puncak Jaya, dan GKII di Bilogai.

Sumber Gambar:

Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......