Tantangan dan Harapan di Tahun 2011

OCTHO- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Awal Tahun di Jakarta Convention Center, Senin,(10/01) mengukapkan bahwa ada 10 tantangan Indonesia yang harus dikerjakan di tahun 2011.

10 tantangan tersebut seperti; pertama, melakukan langkah-langkah guna mengantisipasi kenaikan harga pangan dan energi dunia. Kedua, bersama DPR, pemerintah diminta mengelola APBN agar tepat sasaran. Keempat, iklim investasi harus dipastikan sehat. Kelima, penyimpangan dan korupsi di daerah terus dikikis.
Keenam, praktik usaha pertambangan dan kehutanan yang ilegal dan merusak lingkungan ditertibkan. Ketujuh, politik uang harus dicegah. Kedelapan, program-program prorakyat dan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik. Kesembilan, perlindungan terhadap TKI ditingkatkan dan yang terakhir, kesiapan dan kesiagaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menangani bencana alam.

Sebelumnya, SBY juga telah memaparkan 10 capaian (keberhasilan) Indonesia di tahun 2010 kemarin. Pencapaian tersebut tentu berkat kerja keras, dan usaha semua pihak, termasuk masyarakat Indonesia sendiri.

Sekarang saatnya menatap kedepan (tahun 2011). Melakukan langkah-langkah kongkrit dan bijak untuk berusaha mencapai target-target yang telah kita tetapakan sendiri di tahun 2011 ini. Ada beberapa hal mendasar yang harus diperhatikan, agar dapat mencapai apa yang menjadi “pekerjaan rumah” bagi Negara ini.

Pertama, buat perencanaan yang baik dan matang. Misalkan, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia harus membuat perencanaan yang jelas, dalam beberapa minggu atau beberapa bulan sejak awal tahun ini, siapa dalang dibalik kepergiaan Gayus H Tambunan, mafia pajak ke Bali, maupun ke beberapa Negara luar, seperti Singapura, Kuala Lumpur dan Makau (Hongkong) sudah bisa diungkapkan kepada publik.


Kedua; Harus ada target yang jelas. Misalkan, pemerintah harus berkomitmen serta menargetkan, “prestasi” korupsi Indonesia di tahun 2011 akan berkurang, bahkan jika boleh tak ada lagi yang melakukan korupsi. Jika melihat hasil survei yang dirilis Political & Economic Risk Consultancy atau PERC pada tahun 2010 kemarin, telah menempatkan Indonesia sebagai Negara korup pertama di Asia Tenggara, dan kelima di dunia. Ini tentu “prestasi” yang sangat buruk.

Ketiga; harus ada komitmen dan tekad dari semua pihak. Pemerintah (daerah maupun pusat), DPR, serta Presiden harus berkomitmen, dan bertekad penuh membangun Indonesia dengan hati, bukan dengan mulut, komentar, serta opini-opini tak berdasar di media massa.

Misalkan, seorang pimpinan, baik Presiden, Gubernur, dan Bupati, bahkan Camat sekalipun, harus memanggil setiap bawaaan yang tidak melakukan fungsi kerja atau menyeleweng dari apa yang seharusnya ia kerjakan. Kalau ada Bupati yang korupsi, Gubernur harus berani menegur, bila perlu memberhentikannya. Dan juga, jika ada aparat militer (TNI/POLRI) yang bertindak sewenang-wenangnya, atau melakukan pelanggaran HAM, harus diusut tuntas, bahkan bila perlu memecat pelakunya.

Keempat; Melakukan evaluasi dan kontrol. Setiap target, perencanaan, bahkan program yang telah dibuat di awal tahun ini, kedepannya tetap dilakukan control atau evaluasi, agar tingkat keberhasilan, maupun kegagalannya dapat diukur. Ini juga akan memotivasi siapapun untuk bekerja lebih baik, dan lebih sungguh-sungguh lagi.

Ketika sedikit dari banyak “rambu-rambu” untuk membangun Indonesia diatas di perhatikan, alhasi, harapannya, akan ada sedikit perubahaan, yang tentu manfaatnya dirasakan oleh seantoro rakyat Indonesia dan untuk kepentingan Negara.

Baca Selengkapnya......

SBY-Boediono Harus Atasi Konflik Papua

OCTHO- SALAH satu tugas pokok Presiden dan Wakil Presiden Indonesia adalah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Biasanya, ancaman dari dalam negara sendiri lebih punya dampak besar, ketimbang ancaman dari negara luar. Dan kadang kala, ancaman dari negara luar justru semakin nampak, ketika negara membiarkan sebuah konflik tumbuh dalam suatu wilayah negara sendiri, tanpa di carikan bentuk penyelesaianya.

Papua merupakan salah satu wilayah yang memberikan ancaman serius bagi keutuhaan negara Indonesia sejak wilayah ini berintegrasi di tahun 1969 melalui proses penentuan pendapat rakyat.

Ia juga selalua mempengaruhi beberapa negara luar untuk menekan pemerintah Indonesia ketika konflik yang terjadi di daerahnya tidak pernah di selesaikan secara bijaksana.

Lihat saja, Amerika Serikat, Australia, Vanuatu dan beberapa negara di kawasan Asia Pasifik akan lantang bersuara ketika terjadi berbagai konflik di Papua, terutama masalah pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang terus-menerus terjadi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boedino punya tugas utama untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Konflik ini harus di selesaikan secara adil, damai dan bermartabat seperti yang di lakukan di Aceh.

UU Otsus Papua

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) telah diberlakukan selama sembilan tahun lamanya. Namun, manfaat langsung dari kehadiran Otsus tidak dirasakan oleh sebagian besar rakyat Papua. Bahkan ada juga yang menyimpulkan Otsus telah gagal.

Kecewa dengan implementasi Otsus, sudah tiga kali sejak di berlakukan Otsus rakyat Papua long march puluhan kilometer dari Abepura menuju kantor DPR Papua di Jayapura. Mereka mengembalikan UU ini kepada wakil rakyat di DPR Papua. Mereka juga meminta segera di teruskan kepada pemerintah pusat di Jakarta. (The Jakarta Post, 07/08/2010)

Tentunya, dana Otsus yang tiap tahunnya meningkat secara signifikan, semisal 2,4 trilyun (tahun 2004), 4,8 trilyun (tahun 2006), 5,3 trilyun (tahun 2007), 5,5 trilyun (tahun 2008), 5,3 trilyun (tahun 2009), 5,2 trilyun (tahun 2010) dan untuk ABPD Propinsi Papua tahun 201I membutuhkan 5,8 trilyun, juga tak bisa memberikan jaminan bahwa konflik di Papua akan berakhir.

Bahkan, sebagian kalangan beranggapan UU Otsus justru menimbulkan masalah baru di tanah Papua. Masalahnya, bagaimana ia menciptkan birokrasi pemerintah yang kian korup. Ini tentu akan menimbulkan konflik horizontal antara sesama orang Papua sendiri.

Karena itu, UU Otsus Papua tidak bisa dianggap sebagai solusi akhir untuk menyelesaikan konflik di tanah Papua.

Kunjungan SBY

Kunjungan SBY dan beberapa Menteri ke Jayapura, Papua beberapa hari lalu tentu tak bisa menghentikan konflik yang terjadi. Malahan, setelah kunjungan tersebut menambah beberapa catatan konflik baru.

Beberapa insiden yang terjadi terjadi setelah kunjugan SBY, seperti; penembakan yang terjadi di Kampung Nafri, Jayapura, dimana menewaskan satu orang warga sipil dan empat orang luka parah.

Beberapa hari berikutnya, sekelompok orang yang di duga sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengibarkan bendera bintang Kejora sebagai simbol bendera bangsa Papua, di Puncak Jaya, Papua.

Kemudian ada lagi aksi demo rakyat Papua melalui Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Dewan Adat Papua (DAP); intinya mereka meminta pemerintah Indonesia membuka ruang dialog untuk membicarakan masalah Papua secara adil, damai dan bermartabat.

Sekecil apapun kemungkinan lepasnya Papua dari NKRI tentu tak bisa di anggap remeh. Lepasnya Timor Leste di tahun 1999 melalui proses referendum merupakan pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia, terutama Presiden SBY sebagai kepala negara saat ini.

Ia harus lebih bijaksana dalam mengatasi konflik yang terjadi di Papua. Jika tidak, tentu akan berdampak pada keutuhan NKRI yang selalu di cita-citakan.

Dialog

Sepulang dari Papua, presiden SBY bersama beberapa menteri langsung membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua. Tujuan tidak jauh berbeda dengan Instruksi Presiden No. 7 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan di tanah Papua yang di keluarkan tiga tahun lalu.

Tapi, apakah pembentukan lembaga ini akan turut membantu menyelesaikan konflik di tanah Papua? Penulis sangat pesimis. Malahan bisa menambah konflik baru di birokrasi pemerintahaan.

Misalkan, Inpres No. 7 tahun 2007 tidak berjalan maksimal karena tumpang tindih dengan sebuah perundangan sebelumnya, yakni; UU No.21 tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Dan bukankah pembentukan lembaga ini juga bertentangan lagi dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua yang telah di undang-undangkan lebih dulu?

Konflik di Papua hanya dapat di selesaikan jika SBY-Boediono membuka diri untuk menyelenggarakan dialog yang bermartabat antara pemerintah dengan rakyat Papua.

Apapun model dialog itu, yang penting SBY-Boediono sebagai kepala dan wakil kepala negara harus mendorong agar proses ini bisa terlaksana. Jika tidak, konflik Papua merupakan bom waktu bagi keutuhaan negara Indonesia, yang kapan saja bisa meletus.

Akar dari pada konflik di Papua harus dipangkas lebih dulu, sebelum memangkas konflik-konflik lain yang berkaitan dengan implementasi UU Otsus Papua serta percepatan pembangunan di wilayah paling timur Indonesia ini.


*Oktovianus Pogau adalah freelance journalist, tinggal di Jakarta

Naskah ini dalam bahasa Inggris telah di muat di koran The Jakarta Globe
Sumber gambar google.

Baca Selengkapnya......

Ibadah Natal, Seminar dan Perayaan Tahun Baru IPMANAPANDODE Berlangsung

“Mempersiapkan diri untuk membangun dalam kasih”
OCTHO - Ibadah natal, seminar dan perayaan tahun baru Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai (IPMANAPANDODE) se-Jawa dan Bali tahun 2010, telah berlangsung di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Parung, Bogor. Acara ini berlangsung sejak tanggal 29 Desember 2010 hingga 01 Januari 2011.

Menurut Ketua panitia, Serfasius Kotuki, yang juga mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), penyelenggaraan acara Ibadah natal maupun seminar ini bertujuan untuk membangun tali persaudaraan serta menumbuhkan semangat dan cinta kasih sesama pelajar dan mahasiswa asal Paniai, Nabire, Dogiyai dan Deiyai yang sedang menempuh pendidikan di pulau Jawa dan Bali.

Kotouki juga menambahkan, bahwa tema yang di ambil dalam Pekan IPMANAPANDODE tahun ini adalah “Mempersiapkan Diri Untuk Membangun Dalam Kasih”, tema ini merangkul semua kegiataan yang dilaksanakan dalam seluruh rangkaian acara tahun ini.

“Mempersiapkan diri berarti, kita membekali diri kita dengan apa yang telah kita pelajari, apa yang kita dapat, apa yang kita alami, dan apa yang kita lakukan dalam kebenaran kasih Kristus.

Tujuannya, agar setelah kita pulang ke daerah masing-masing, kita dapat mengabdikan diri untuk pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat luas, tidak untuk kepentingan pribadi kita,” katanya dalam sambutan tertulis.

Selain menyelenggarakan Ibadah natal, dan penyambutan tahun baru, acara yang tidak kala pentingnya adalah seminar umum. Ir. Kemas Abuhanif, Dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB) membawakan materi dengan thema “Taktik Pemasaran Komoditi”. Tujuan penyelenggaraan seminar ini bagaimana cara meningkatkan komoditi, maupun sampai pada cara pemasaran setiap bahan komoditi yang telah di hasilkan.

Hadir juga Ir. Mahalaya S Cagil, Direktur Centre International Potato (CIP), sebuah lembaga yang bergerakan di bidang pembudidayaan ubi jalar di dunia. Adapun thema yang di bawakan “Teknik Pembudidayaan Ubi Jalar di Papua”. Ia memaparkan bagaimana meningkatkan produktifitas Ubi jalar di Papua, dan bagaimana cara menggunakan varietas unggul untuk pengembangbiakan.

Dalam mengawali seminar, kedua pemateri berterima kasih kepada panitia penyelanggara yang telah memberikan kesempatan untuk membawakan materi mereka di depan mahasiswa asal Papua. “Kami mendapatkan kehormatan bisa berbicara di depan mahasiswa Papua saat ini,” kata mereka membuka acara.

Selain seminar, beberapa kegiataan yang berlangsung seperti pertandingan sepakbola antar kota studi (dimenangkan oleh kota study Jakarta), Bola Volly putri (dimenangkan oleh kota Studi Bandung), bola Volly Putra (dimenangkan oleh Kota Studi Malang) serta beberapa acara selingan, seperti Pentas Budaya, Pentas Band, serta seni. Tujuan utama dari penyelenggaraan kegiataan ini adalah untuk meningkatkan kebersamaan, kekompakan, dan kekeluargaan antar setiap pelajar dan mahasiswa se-Jawa dan Bali.

Pada penghujung acara, berlangsung evaluasi semua kegiataan yang telah dilangsungkan. Masing-masing kota studi mengirim perwakilan untuk menyampaikan masukan maupun pendapat mereka. Setelah itu berlangsung acara penentuan kota studi untuk natal tahun berikut. Dengan perdebatan yang cukup alot dan panjang, akhirnya kota Studi Jogjakarta diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan natal di tahun berikut.

Diakhiri dengan doa penutup, seluruh peserta dari setiap kota studi mengemas barang untuk kembali ke daerah masing-masing. Sayonara hingga Natal tahun 2011 di kota Gudeg, Jogjakarta. (OP)

Baca Selengkapnya......

Andai Saya Jadi Obama

OCTHO- Saya mencintai Indonesia, seperti mencintai negara saya Amerika Serikat (AS). Indonesia adalah bagian dari diri saya, tentunya kampung halaman saya juga.

Karena kampung halaman, bukan berarti saya mengunjungi Indonesia dengan semaunya. Saat ini saya adalah presiden, sekaligus orang nomor satu di negara Adidaya. Saya perjuangkan kepentingan hampir 300-an juta masyarakat AS.

Banyak orang pasti bertanya, mengapa saya tidak berlama-lama di negara Indonesia? Wajar jika ada yang bertanya seperti itu.

Saya tahu, banyak materi, tenaga, bahkan pikiran pemerintah Indonesia telah di korbankan untuk menyambut kedatangan saya.

Menurut sebuah berita di Koran Tempo, bahwa hampir 10 ribu aparat militer Indonesia telah di kerahkan jauh-jauh hari untuk mengamankan kedatangan saya. Kemudian, beberapa ruas jalan utama di Jakarta di tutup agar tak menggangu ketika saya melintas. Ini penghormatan yang sangat luar biasa.

Robert Gibbs, Juru bicara Gedung Putih, telah memberikan keterangan resmi, karena alasan erupsi gunung merapi yang di khawatirkan berdampak buruk pada penerbangan pesawat milik kepresidenan, Air Force One, sehingga saya buru-buru tinggalkan Indonesia.

Sebenarnya ada alasan yang sulit di kemukakan. Ini pula yang yang seharusnya di ketahui masyarakat Indonesia, mengapa saya tidak berlama-lama disini.

Tidak Penting

AS beranggapan Indonesia tidak penting. Buktinya, saya diberi waktu hanya 18 jam di negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia ini. Mungkin ini kunjungan saya yang paling singkat setelah di lantik menjadi Presiden ke-44 AS sejak tahun 2008 lalu.

Saking tidak pentingnya, kunjungan saya ke taman Makam Pahlawan, Kalibata, yang telah di jadwalkan oleh Gedung Putih juga di batalkan. Sudah singkat, dipersingkat lagi.

Memang, ukuran menilai penting dan tidaknya Indonesia, bukan karena lamanya waktu saya berkunjung, tetapi kesepaktan, dan pembicaraan penting apa yang saya lakukan dengan para petinggi di Indonesia, untuk kepentingan kita bersama.

Saya kira masyarakat Indonesia perlu ketahui, kemitraan kompherensif yang seharunya menjadi agenda utama pembicaraan saya di Indonesia juga tak terlaksana dengan baik. Yang ada hanya bagaimana saya disambut dengan makanan ala Indonesia, seperti; nasi goreng, bakso, sate, dan makanan lainnya.

Saya tahu, Indonesia punya pengaruh yang cukup besar di kawasan Asia Tenggara. Apalagi, di tahun 2011 mendatang, Indonesia di percayakan menjadi tuan rumah, sekaligus ketua penyelenggara KTT ASEAN. Namun, hal itu tentu tidak bisa meyakinkan masyarakat AS, bahwa Indonesia adalah negara yang penting untuk di kunjungi.

Kepentingan AS

Kepentingan kami di masa kini adalah mencari “sahabat” yang bisa membantu mengatasi krisis keuangan global yang terjadi pada musim gugur tahun 2008 lalu. Indonesia tentu tak bisa membantu apa-apa dalam mengatasi krisis ini. Bahkan, saya kuatir Indonesia hanya akan jadi beban bagi negara kami.

Kenapa saya mengunjungi China pertama kali untuk negara-negara di kawasan Asia, padahal saya tak ada hubungan apa-apa, termasuk hubungan sejarah seperti dengan Indonesia? Yah, karena hanya China yang bisa membantu perbaiki krisis keuangan global yang terjadi di negara kami.

Saat Dollar anjlok, malahan Yuan tetap stabil. Perusahaan-perusahaan kami hampir saja bangkrut besar. Namun perusahaan China tetap kokoh. Malahan ekspor mereka ke beberapa negara, termasuk di negara kami adalah yang paling besar. Tentu saya sebagai kepala negara sangat kuatir, dimana China mendominasi ekonomi di dunia.

Karena itupula saya kunjungi China. Mengajak mereka bekerja sama. Meminta mereka untuk menaikan Yuan, agar Dollar bisa stabil. Saya tahu, hanya mereka yang bisa membantu kami.

Setelah China, India merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia. Kami membutuhkan pasar. Dan India adalah tempatnya. India sukar diajak bicara. Namun dengan pembicaraan yang cukup alot dan lama, sehingga kami bisa diterima baik. Kami membicarakan kepentingan ekonomi yang tentu menguntungkan kedua belah pihak.

Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang paling banyak, dan berada pada urutan keempat setelah negara kami. Namun, negara Indonesia berbeda dengan China dan India. Negara Indonesia sangat taat pada kami. Indonesia juga sangat mudah di ajak bicara. Ini salah satu alasan utama, kenapa kami tak perlu berlama-lama dan bicara panjang lebar dengan pemerintah Indonesia.

Menyoal Pidato


Banyak masyarakat Indonesia tercengang ketika mendengar saya berpidato di Universitas Indonesia, Depok. Saya berbicara tentang demokrasi, Hak Azasi Manusia (HAM), dan Agama di Indonesia.

Saya tahu, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di Indonesia masih sering terjadi. Kasus Trisakti dan Semanggi yang terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang belum juga di tuntaskan. Siapa dalang pembunuh Munir, aktivis HAM senior di Indonesia juga belum terungkap .

Dua hari sebelum saya datang, media masa di Indonesia maupun dunia internasional heboh dengan penyiksaan dua warga sipil yang di duga sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Puncak Jaya, Papua. Menko Polhukam, Djoko Suyanto, sempat memberikan kebenaran, bahwa anak buahnya melakukan penyiksaan terhadap warga sipil. Hingga saat ini, siapa oknum anggota TNI yang melakukan penyiksaan terhadap kedua warga sipil tersebut juga belum di adili.

Menyoal agama. Indonesia dengan hampir 85% penduduk mayoritas muslim masih sering berlaku tidak adil pada warga agama minoritas. Sejak tahun 1996 hingga tahun 2010, ratusan gereja telah di rusak dan dibakar, banyak warga gereja yang di bunuh. Pelakunya hingga kini belum tertangkap.

Saya juga tahu, bagaimana Indonesia dalam melangsungkan pemilihan umum. Masih banyak pejabat yang melakukan praktek money laundering dan money politic. Negara saya masih yang paling baik dalam hal demokrasi. Indonesia perlu belajar banyak dari kami. Dan juga, banyak peristiwa di negara ini menunjukan bahwa hukum di Indonesia bisa dibeli dengan uang.

Saya cukup menyesal, membawakan pidato ini, seakan-akan Indonesia adalah negara yang tak ada cacat maupun nodanya. Saya yakin, banyak pemuka agama, tokoh politik, bahkan presiden Indonesia sekalipun tersenyum lebar mendengar saya berpidato. Ini mungkin pidato saya yang paling berkesan menurut mereka.

Ada yang harus kalian tahu, bahwa pidato saya sebenarnya adalah sebuah teguran bagi para pemimpin di negeri ini. Juga untuk para pemuka Agama, dan terlebih khusus bagi masyarakat seantoro Indonesia. Bahwa, masih banyak ketimpangan yang perlu di benahi dari negeri ini.

Intinya, pemerintah Indonesia jangan dibuat lupa diri dengan ucapan manis, seorang Obama. Masih banyak persoalaan di negeri ini yang harus di tuntaskan. Segeralah selesaikan, sebelum semuanya terlambat.


*Oktovianus Pogau adalah aktivis Aliansi Mahasiswa Papua, tinggal di Jakarta.

Baca Selengkapnya......

Pentingkah Indonesia di Mata AS?

OCTHO- Kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Hussein Obama telah usai, namun pemerintah dan mayarakat Indonesia tentu berharap ini bukan kali terakhir ia mengunjungi Indonesia. Saat berpidato di kampus Universitas Indonesia, Depok, ia menyatakan bahwa Indonesia adalah bagian dari dirinya.

Wajar jika Obama mengatakan demikian. Ia pernah tinggal di Indonesia selama empat tahun. Saat itu ia ke Indonesia bersama Ibunya, Ann Dunham dan Ayah tirinya, Lolo Soetoro, yang juga orang Indonesia. Ayah tirinya di paksa meninggalkan kuliah di Hawaii, dan diwajibmiliterkan ke Papua Niugini (Papua) oleh pemerintah Indonesia.


Terlepas dari masa kecil Obama di Indonesia, kita juga perlu memikirkan banyak sisi perihal kedatangan orang nomor satu di negara Paman Sam ini. Siapa dia saat ini? Ada kepentingan apa di Indonesia? Dan tujuaan apa ia datang?

Obama tempo dulu, berbeda sekali dengan Obama sekarang. Ia dulu hanya seorang anak “ingusan” yang mungkin tak ada pengaruhnya. Bahkan, bisa jadi sama sekali tak di perhitungkan karena hanya seorang imigran biasa.

Tetapi sekarang berbeda. Ia adalah Presiden ke-44 di negara Adikuasa macam AS. Ia memimpin Negara yang punya power sangat besar untuk mengatur dunia. Ia juga orang nomor satu di negara berpenduduk terbanyak ketiga.

Dengan demikian, tentulah maksud kedatangan ia ke Indonesia tidak seperti yang di pikirkan banyak masyarakat Indonesia. Ia sebenarnya tidak “pulang kampung,” walaupun ia mengatakan bahwa Indonesia adalah kampung halamannya.

Jika Indonesia termasuk kampung halamannya, kenapa ia tidak mengunjungi SD Negeri 01 Menteng? Kenapa ia tidak bersilaturahmi dengan teman-teman masa kecilnya? Atau kenapa ia tidak menemui keluarga ayah tirinya yang telah lama di Indonesia?

Nah, karena itu perlu kita pahami , bahwa Ia datang ke Indonesia atas nama Negara AS dan memperjuangkan kepentingan nasional AS juga. Bukan kepentingan pribadi.

Bayangkan saja, Obama hanya 18 jam di Indonesia. Berbeda dengan kunjungannya ke India, New Delhi, yang memakan waktu hampir tiga hari. Bahkan ketika di New Delhi, ia mengunjungi beberapa tempat bersejarah, termasuk Monumen Makam Humayun yang menurut beberapa sumber telah mengilhami penciptaan bangunan Taj Mahal.

Mungkin saking tidak pentingnnya Indonesia di mata pemerintah AS, mengunjungi taman makam Pahlawan di Kalibata, yang telah menjadi agenda awal Gedung Putih juga di batalkan. Kunjungan sudah singkat, malah di persingkat lagi.

Kalau begitu, seberapa pentingkah Indonesia di pemerintah AS dan Obama? Jelas tidak penting. Kenapa? Ada tiga hal menurut hemat saya.

Pertama; Karena posisi Indonesia saat ini hanya sebagai “konsumen kebijakaan” AS dan dunia, bukan pembuat kebijakaan. Indonesia belum punya daya tawar yang kuat di tingkat dunia internasional. Singkat kata, Indonesia di anggap sebagai pengikut setia yang akan taat pada semua kepentingan AS sampai kapanpun.

Kedua; Indonesia tak dapat membantu AS dalam pemulihan laju pertumbuhan ekonomi mereka setelah keguncangan krisis perbankan tiga tahun lalu. Karena kebutuhaan AS masa kini adalah melakukan perbaikaan ekonomi agar masih mendapat tempat dan menjadi yang paling kuat di dunia.

Ketiga; Posisi Indonesia saat ini hanya sebagai penonton, bukan pemain dalam percaturan global. Seorang penonton tak bisa mengatur pertandingan, mengarahkan pertandingan, apalagi sampai ikut membuat kebijakaan, pemainlah yang punya kewenangan luas.

Di negara-negara Asia, AS beranggapaan hanya China yang bisa menjawab kebutuhaan mereka. Makanya jangan heran, jika China adalah negara pertama di Asia yang di kunjungi Obama setelah terpilih. Indonesia adalah negara ketiga yang di kunjungi, itupun setelah beberapa kali membatalkan kunjungannya.

Jika punya daya tawar yang kuat dalam percaturan global, tentu AS dan seorang Obama akan berpikir ulang jika hanya mengunjungi Indonesia dalam belasan jam. Pasti tiga hari, atau bahkan bisa jadi empat hari.

Apa yang harus di lakukan agar Indonesia di anggap penting oleh AS? Caranya simpel saja. Membangun kekuataan ekonomi negara secara internal dengan matang. Membangun kerja sama dengan negara-negara sosialis yang tidak berpikir untuk kepentingan semata. Dan membangun kekuataan ekonomi yang berbasis kerakyataan. Ini menjadi langkah awal untuk menjadi pemain utama di percaturan global.

Memang berapa lama ia mengunjungi Indonesia bukan ukuran menilai Indonesia penting atau tidak, tetapi paling tidak Obama dan pemerintah AS sadar bahwa banyak hal yang telah di lakukan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk menyambut kedatangannya yang hanya 18 jam.

Menyimak pidato Obama di Kampus Universitas Indonesia, tentu bisa di simpulkan bahwa kedatangan dia ke Indonesia hanya ingin memulihkan citra masyarakat AS di mata umat muslim, bahwa AS tidak berniat perang melawan muslim. Lebih tepatnya, politik simbolik yang di lakukan Obama ke Indonesia.

Kira-kira langkah apa yang akan di lakukan SBY-Boediono agar Indonesia dianggap penting oleh AS jika melakukan kunjungan di lain waktu? Kita tunggu saja.


*Oktovianus Pogau adalah aktivis Aliansi Mahasiswa Papua, tinggal di Jakarta.

Baca Selengkapnya......

Obama, Indonesia dan Papua

DALAM buku yang berjudul “The Audicity of Hope - Thoughts On Reclaiming The American Dream” yang ditulis langsung oleh Barack Obama telah sedikit menggambarkan bagaimana semasa ia dan keluarganya tinggal di Indonesia.

Dalam buku tersebut, Obama juga menuliskan pandangannya tentang politik di Indonesia. Ia juga bercerita bagaimana punya hobi berenang di sungai dan menunggang kerbau di sawah dengan anak-anak pribumi Indonesia. Obama memerlukan kurang lebih 10 halaman di dalam buku tersebut untuk mengisahkan kenangan dan pandangannya tentang Indonesia.

Kunjungan ke Indonesia

Sudah dua kali Obama membatalkan kunjugannya ke Indonesia. Pertama, kunjungan kenegaraan yang dijadwalkan 22 hingga 24 Maret 2010 di batalkan karena ia sedang fokus memperjuangkan Undang-undang Jaminan Kesehatan dengan Kongres AS.

Kedua, Gedung Putih membatalkan lagi rencana kunjungan Obama karena ia sedang sibuk dan memberikan perhatian penuh dalam menyelesaikan krisis bocornya sumur minyak milik British Petroleum (BP) di Teluk Meksiko.

Dan untuk kali yang ketiga orang nomor satu di negara Paman Sam ini direncanakan akan mengunjungi Indonesia. Inipun jika tidak ada halangan. Banyak hal yang akan di bicarakan, termasuk kerja sama Militer Amerika Serikat dengan pasukan militer Indonesia (Kopassus). Kerja sama ini pernah di putuskan pada tahun 1998, karena Kopassus di duga melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur, namun kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Robert Gates pada 22 Juli 2010 ke Indonesia membuat kerja sama ini kembali terjalin.

Obama secara pasti di jadwalkan akan mengunjungi Indonesia selama dua hari satu malam, yakni; pada tanggal 9 hingga 10 November 2010 mendatang. Selain bertemu dengan Presiden SBY di Istana Negara, Ia juga di rencanakan akan mengunjungi Mesjid Istiqlal, memberikan ceramah kepada umat muslim di Indonesia. (Media Indonesia, 29/10/2010).

Belajar dari Obama

Jika melihat dua perihal tertundanya kedatangan Obama di Indonesia hanya karena ia lebih memilih menyelesaikan permasalahaan di dalam negeri. Memprioritaskan agenda negara untuk kepentingan rakyatnya. Kemudian mengunjungi mereka yang terkena musibah, dan memberikan perhatian penuh hingga semua pulih kembali.

Selain itu, Obama juga sadar, ia menjadi orang nomor satu di negara besar macam Amerika Serikat karena ia di pilih langsung oleh rakyat, bukan melalui money politik, money laundering dan lain sebagainya yang sudah merupakan hal lumrah di negara “demokrasi” macam Indonesia.

Yang menjadi pertanyaan, adakah pemimpin di negeri ini yang dapat mengikuti keteladanan dan sikap Obama? Seorang pemimpin negara yang begitu peduli dan bertanggung jawab pada rakyatnya.

Wasior Hingga Mentawai

Pada hari Senin, 04 Oktober 2010 Kabupaten Wasior, Papua Barat hancur luluh-lantakan akibat banjir Bandang. Ratusan korban melayang. Rumah-rumah warga rusak total. Sekolah-sekolah juga hancur berantakan. Enam hari kemudian Presiden Yudhoyono yang di jadwalkan akan mengunjungi daerah ini secara mendadak membatalkan kunjungannya.

Tiga hari setelah pembatalan kunjungan, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2010, Presiden SBY melakukan kunjungannya ke Wasior, Papua Barat. Tetapi yang anehnya, ia hanya mengunjungi tempat tersebut dan berbicara di depan korban banjir bandang selama tiga jam. Tidak lebih dari itu. Waktu seperti ini sangatlah tidak cukup.

Lain halnya dengan kunjungan Wakil Presiden Indonesia, Boediono di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau mengunjungi tempat tersebut dan berbicara dengan para pengungsi letusan Gunung Merapi hanya lima menit, setelah itu melanjutkan perjalanannya. Padahal ia telah di tunggu oleh para pengungsi sejak pagi hari.

Dan ada yang lebih aneh lagi. Anggota badan kehormatan DPR RI secara beramai-ramai akan melakukan studi banding ke beberapa tempat di luar negeri. Semua menggunakan fasilitas dan uang rakyat. Bukankah lebih mulia para anggota dewan yang terhormat mengunjungi para korban bencana Tsuname di Mentawai? Mereka sedang berduka karena semua harta benda, termasuk sanak-saudara mereka yang telah hilang di bawah amukan badai Tsuname.

Timbul pertanyaan, apakah ini model pemimpin maupun wakil rakyat yang peduli pada rakyat? Seorang pemimpin yang ideal adalah mereka yang peduli pada rakyatnya ketika membutuhkan uluran tangan.

Maka tidak salah, jika kita berharap kunjungan Presiden Barack Obama di Indonesia ini akan memberikan pelajaran penting bagi para petinggi negara ini, termasuk kepada wakil rakyat, agar dapat memperhatikan hak azasi maupun kebutuhaan warga negaranya secara menyeluruh.

Obama dan Papua

Semasa Obama kecil hidup di Indonesia (sejak tahun 1967 hingga 1971) Papua sedang “bergejolak.” Status Papua saat itu tidak jelas, antara berdiri sendiri, dan bergabung ke dalam negara Indonesia. Beberapa operasi di langsungkan, termasuk Operasi Militer. Tujuannya agar Papua dapat di rebut dari penjajahaan Belanda.

Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Obama kecil sama sekali tidak menyinggung soal Papua dan masyarakatnya dalam buku yang ia tulis? Menulis tentang Provinsi yang terletak di wilayah paling timur negara Indonesia, tempat dimana PT Freeport McMoran Copper &Gold Inc, perusahaan Multi-internasional milik Amerika Serikat sedang beroperasi saat ini.

Atau ia justru tidak tahu ada daerah yang di diami ras Melanesia, ras yang kurang lebih serumpun dengan dia. Mungkin bisa jadi juga ia terlalu kecil untuk berpikir pada sesama, apalagi berpikir tentang Papua yang saat itu sangat jauh, dan tak terkontrol oleh media masa.

Nah, dalam kunjungan Obama ke negara Indonesia kali ini, akankah ia turut membicarakan masalah krisis kemanusian yang terjadi di tanah Papua?

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq berharap Presiden Amerika Serikat Barrack Obama tidak membahas persoalan Papua, dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Indonesia. Ia juga meminta agar pemerintah Amerika Serikat menghargai pemerintah Indonesia, karena menurutnya, bahwa persolaan Papua adalah persoalaan dalam negeri dan akan di selesaikan juga dari dalam negeri. (Media Indonesia, 29/10/2010)

Beberapa lembaga HAM di dunia internasional seperti Human Rights Watch (HRW), Asia Human Rights Commission (AHRC) dan Amensty International juga sering menyeruhkan kepada dunia internasional untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang sering di lakukan oleh Militer Indonesia di Papua. Ini pula yang mungkin akan menjadi perhatiaan presiden Barack Obama, jika ia akan datang ke Indonesia dan berbicara soal Papua dengan pemerintah Indonesia.

Beberapa minggu lalu publik di Indonesia dan dunia di kagetkan dengan video penyiksaan yang beredar di situs Youtube dengan judul: "Indonesia Military Ill-Treat and Torture Indigenous Papuans.” Video ini menunjukan bagaimana Militer Indonesia menyiksa dua warga sipil yang di duga sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto dalam jumpa pers seusai rapat terbatas di kantor Presiden 22 Oktober 2010 lalu membernarkan bahwa ada penyiksaan dua warga sipil tersebut, dan mengatakan bahwa pelakunya adalah anggota Militer Indonesia. (Media Indonesia, 22/10/2010)

Manfaat Kunjungan

Kunjungan presiden negara super power kali ini semoga dapat memberikan manfaat penting. Bagaimana hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat yang telah terbangun lama bisa lebih di tingkatkan lagi.

Selain itu, ada harapan yang terpenting, adalah bagaimana membicarakan krisis kemanusiaan yang selama ini terjadi di seluruh Indonesia, terlebih khusus Maluku dan Papua. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat harus bersepakat dan membicarakan dengan jelas dalam pertemuaan ini, bahwa tidak akan melakukan tindakan maupun perbuataan yang melanggar hak-hak warga masyarakat untuk hidup damai dan tenteram di Negara mereka sendiri.

Dalam pertemua ini, baik Obama maupun SBY perlu sadar, bahwa masih banyak aparat Militer yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakatnya sering bertindak di luar tindakan manusiawi. Artinya, harus diakui, masih banyak warga Negara Indonesia yang merasa tidak damai hidup di Negara mereka sendiri.

Selama hak-hak mereka masih di langgar, selama itu pula perdamaiaan tidak akan pernah terwujud. Dan selama itu pula konflik di Indonesia akan terus-menerus terjadi. Setelah pertemuaan penting ini, semoga ada hasil menggembirakan yang di capai bagi penegakan HAM di seantoro Indonesia, khususnya Papua. Wellcome Obama!!

*Oktovianus Pogau adalah seorang Jurnalis dan pemerhati HAM, tinggal di Jakarta

Tulisan ini sempat di muat koran Jurnal Nasional

Baca Selengkapnya......

Amerika Serikat Bertanggung Jawab Terhadap Konflik di Tanah Papua

ALIANSI MAHASISWA PAPUA (AMP)

SIARAN PERS

(JAKARTA, SENIN 08 November 2010) - Menyambut kedatangan Presiden Amerika Serikat, Barack Hussein Obama di Jakarta, ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) akan melakukan aksi demo secara damai dan mulai long march dari kantor Walhi, Jln. Tegal Parang Utara, No. 14 hingga kantor PT Freeport Indonesia, Plaza 89, Kuningan Jakarta, (09/11) mendatang.

Menurut ketua umum Aliansi Mahasiswa Papua, Rinto Kogoya, bahwa tujuan demo ini adalah meminta Amerika Serikat, dalam hal ini Presiden Barack Hussein Obama bertanggung jawab terhadap segala permasalahaan yang terjadi di tanah Papua, terutama masalah status Politik Bangsa Papua yang tidak jelas hingga kini.

“Amerika Serikat memiliki kepentingan sehingga menganeksasi Papua secara paksa ke dalam wilayah teritorial Indonesia melalui pelaksanaan PEPERA yang cacat hukum dan moral di tahun 1969. Sebagian besar rakyat Papua menolak hasil PEPERA tersebut,” katanya.

Sementara itu, Viktor Kogoya dari Aliansi Mahasiswa Papua mengatakan bahwa Amerika Serikat juga bertanggung Jawab terhadap kerusakaan lingkungan dan hutan yang terjadi di tanah Papua, karena menurutnya banyak perusahaan raksasa dari Amerika Serikat yang menanamkan investasinya di tanah Papua tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang bagi masyarakat setempat.

“Bukti paling nyata adalah operasi tambang PT Freeport McMoran Copper & Gold Inc yang telah merusak lingkungan dan hutan milik suku Amugme dan Kamoro di Timika, Papua. Saat ini mereka merasa terancam hidup di tanah kelahiraan mereka sendiri.

Kami tidak ingin karena kepentingan ekonomi Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia, justru rakyat Papua yang di korbankan. Ini tentu akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara pemerintah dan masyarakat Papua,” jelas Viktor.

Sementara itu, Oktovianus Pogau juru bicara Aliansi Mahasiswa Papua meminta Amerika Serikat bertanggung Jawab terhadap segala bentuk pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang terjadi di tanah Papua, karena telah menjalin hubungan kerja sama yang baik, bahkan turut melatih aparat Militer Indonesia (Kopassus).

“Bukti pelanggaran HAM yang di lakukan aparat Militer Indonesia dapat di lihat melalui dua buah video penyiksaan yang beredar di Internet beberapa waktu lalu. AMP minta AS segera menghentikan kerja sama Militer dengan pemerintah Indonesia, karena banyak rakyat Papua yang di siksa secara tidak manusiawi oleh aparat Militer Indonesia,” jelas Oktovianus.

Dua buah video penyiksaan ini di publikasikan oleh Asian Human Rights Commission (AHRC) yang berdomisil di Bangkok melalui situs Youtube. Beberapa hari kemudian, setelah pertemuaan dengan Presiden Yudhoyono di Istana Negara, Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto di depan wartawan membenarkan adanya anggota Militer yang menjadi pelaku penyiksaan dua orang warga sipil yang di duga sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Oktovianus juga mengatakan bahwa UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (red: termasuk Papua Barat) telah gagal total, karena itu pemerintah Amerika Serikat di minta segera menghentikan bantuaan dana Otsus untuk Papua melalui pemerintah Indonesia.

“Pendonor dana Otsus paling besar untuk Papua adalah Amerika Serikat, karena itu kami minta Amerika Serikat segera hentikan bantuan dana tersebut, karena jelas-jelas Otsus telah gagal total di tanah Papua,” tambahnya.

Rakyat Papua telah tiga kali mengembalikan UU Otsus Papua kepada pemerintah pusat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Jayapura, namun nyatanya hingga saat ini Otsus masih berlaku di tanah Papua. “Ini menjadi pertanyaan, sebenarnya siapa yang menikmati dana Otsus itu? Jika rakyat Papua menikmati dana Otsus itu, kenapa mereka masih menjadi warga masyarakat yang paling miskin di Indonesia.

Rakyat Papua merasa Otsus bukanlah solusi, namun Otsus menjadi kutuk yang membuat orang Papua semakin terancam,” tegas Oktovianus.

Ia juga mengharapkan bahwa kedatangan Obama pada tanggal 9 hingga 10 November nanti bukan saja membina hubungan kerja sama yang baik dengan pemerintah Indonesia, namun Obama lebih serius memperhatikan konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi di tanah Papua, seraya mengambil tindakan kongkrit tuntuk mengatasinya.

“Kami berharap Barrack Obama bisa melakukan kunjugan ke tanah Papua selain mengunjungi Jakarta, agar Ia bisa mengetahui pasti terkait persoalaan yang sedang di hadapi masyarakat disana,” tambah Oktovianus.

Mengakhiri komentarnya, Oktovianus mengatakan bahwa tuntutan rakyat Papua saat ini hanya satu, yakni; minta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan referendum seperti yang pernah di lakukan di Timor Leste pada tahun 1999 silam.

“Biarkan kami menentukan nasib kami sendiri, apakah tetap ingin ikut dengan Negara ini, atau justru ingin membentuk Negara sendiri,” paparnya singkat.(***)

Baca Selengkapnya......