Ibadah Natal, Seminar dan Perayaan Tahun Baru IPMANAPANDODE Berlangsung

“Mempersiapkan diri untuk membangun dalam kasih”
OCTHO - Ibadah natal, seminar dan perayaan tahun baru Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai (IPMANAPANDODE) se-Jawa dan Bali tahun 2010, telah berlangsung di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Parung, Bogor. Acara ini berlangsung sejak tanggal 29 Desember 2010 hingga 01 Januari 2011.

Menurut Ketua panitia, Serfasius Kotuki, yang juga mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), penyelenggaraan acara Ibadah natal maupun seminar ini bertujuan untuk membangun tali persaudaraan serta menumbuhkan semangat dan cinta kasih sesama pelajar dan mahasiswa asal Paniai, Nabire, Dogiyai dan Deiyai yang sedang menempuh pendidikan di pulau Jawa dan Bali.

Kotouki juga menambahkan, bahwa tema yang di ambil dalam Pekan IPMANAPANDODE tahun ini adalah “Mempersiapkan Diri Untuk Membangun Dalam Kasih”, tema ini merangkul semua kegiataan yang dilaksanakan dalam seluruh rangkaian acara tahun ini.

“Mempersiapkan diri berarti, kita membekali diri kita dengan apa yang telah kita pelajari, apa yang kita dapat, apa yang kita alami, dan apa yang kita lakukan dalam kebenaran kasih Kristus.

Tujuannya, agar setelah kita pulang ke daerah masing-masing, kita dapat mengabdikan diri untuk pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat luas, tidak untuk kepentingan pribadi kita,” katanya dalam sambutan tertulis.

Selain menyelenggarakan Ibadah natal, dan penyambutan tahun baru, acara yang tidak kala pentingnya adalah seminar umum. Ir. Kemas Abuhanif, Dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB) membawakan materi dengan thema “Taktik Pemasaran Komoditi”. Tujuan penyelenggaraan seminar ini bagaimana cara meningkatkan komoditi, maupun sampai pada cara pemasaran setiap bahan komoditi yang telah di hasilkan.

Hadir juga Ir. Mahalaya S Cagil, Direktur Centre International Potato (CIP), sebuah lembaga yang bergerakan di bidang pembudidayaan ubi jalar di dunia. Adapun thema yang di bawakan “Teknik Pembudidayaan Ubi Jalar di Papua”. Ia memaparkan bagaimana meningkatkan produktifitas Ubi jalar di Papua, dan bagaimana cara menggunakan varietas unggul untuk pengembangbiakan.

Dalam mengawali seminar, kedua pemateri berterima kasih kepada panitia penyelanggara yang telah memberikan kesempatan untuk membawakan materi mereka di depan mahasiswa asal Papua. “Kami mendapatkan kehormatan bisa berbicara di depan mahasiswa Papua saat ini,” kata mereka membuka acara.

Selain seminar, beberapa kegiataan yang berlangsung seperti pertandingan sepakbola antar kota studi (dimenangkan oleh kota study Jakarta), Bola Volly putri (dimenangkan oleh kota Studi Bandung), bola Volly Putra (dimenangkan oleh Kota Studi Malang) serta beberapa acara selingan, seperti Pentas Budaya, Pentas Band, serta seni. Tujuan utama dari penyelenggaraan kegiataan ini adalah untuk meningkatkan kebersamaan, kekompakan, dan kekeluargaan antar setiap pelajar dan mahasiswa se-Jawa dan Bali.

Pada penghujung acara, berlangsung evaluasi semua kegiataan yang telah dilangsungkan. Masing-masing kota studi mengirim perwakilan untuk menyampaikan masukan maupun pendapat mereka. Setelah itu berlangsung acara penentuan kota studi untuk natal tahun berikut. Dengan perdebatan yang cukup alot dan panjang, akhirnya kota Studi Jogjakarta diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan natal di tahun berikut.

Diakhiri dengan doa penutup, seluruh peserta dari setiap kota studi mengemas barang untuk kembali ke daerah masing-masing. Sayonara hingga Natal tahun 2011 di kota Gudeg, Jogjakarta. (OP)

Baca Selengkapnya......

Tidak Benar OPM Merampok Emas di Paniai

Juru Bicara TPN/OPM Wilayah Paniai, Salmon Magay membantah tudingan beberapa pihak yang mengatakan bahwa mereka merampok emas dan menyandera beberapa pendulang di Degewo, Paniai seperti pemberitaan beberapa media di Jakarta.

OCTHO- Tidak benar ada perampokan emas dan menyandera para pendulang di Paniai, kami datang meminta hak kami di areal pendulangan, karena sejak keberadaan para penambang, hak kami tidak pernah di bayarkan.

Hal ini di ungkapkan Salmon Magay, Juru Bicara Organisasi Papua Merdeka (OPM) wilayah Paniai, pimpinan Tadius Yogi ketika menghubungi media ini, Kamis (29/04) kemarin.

Menurut Magay, jika ada yang mengklaim TPN/OPM datang untuk merampok emas dan menyandera para pendulang di sana, itu sangat keliru dan tidak benar. “keliru jika kami di tuduh datang untuk merampok,” pungkasnya.

Lebih lanjut Magay juga menuturkan bahwa kehadiran anggota TPN/OPM di areal pendulangan atas permintaan para pengusaha. “kami di minta oleh para pengusaha untuk menjaga dan mengamankan keberadaan mereka, karena ada opini yang terbangun bahwa PT FI akan membuka cabang baru di Degeuw,” tegasnya.

Ketika di singgung nama-nama pengusaha yang meminta bantuan tersebut, Magay enggan menyebutkan, namun katanya mereka pernah layangkan surat resmi, yang intinya meminta OPM membeking keberadaan mereka. “saat itu para pengusaha takut, jika PT FI hadir disana, sudah tentu keberadaan mereka akan tersingkir, padahal disitu tempat mereka mencari nafkah” urainya menjelaskan.

Salmon juga menyayangkan pemberitaan beberapa media besar di Jakarta, seperti Harian Cetak Kompas yang mana tidak konfrimasi dengan mereka terkait kebenaran berita tersebut.

“seharusnya wartawan Kompas yang menulis berita perlu konfrimasi dengan kami terkait kebenaran berita tersebut, jangan tanyakan kepada sumber yang tidak tahu persoalan ini, apalagi jika sumber tersebut memiliki kepentingan tertentu,” tambahnya.

Beberapa media di Jakarta yang di tuding tidak professional dalam pemberitaan tersebut, adalah Kompas Cetak, Viva News dan Koran Tempo, Batavia.co.id serta Okezone.com. Sedangkan media di Papua, adalah Papua Pos. Media diatas memuat berita tersebut pada Rabu, (28/04) dan Kamis (29/04). Salah satunya harian Kompas cetak memuat berita tersebut sebagai berita utama. (op)

Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Masyarakat Enam Distrik Menunggu Janji KPUD Kabupaten Paniai

OCTHO- Kami atas nama masyarakat enam distrik (Biandoga, Sugapa, Homeo, Agisiga, Wandai dan Hitadipa) meminta dengan sangat-sangat hormat kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Paniai untuk berdiri independent dan jujur dalam penetapan wakil rakyat yang akan duduk di kursi Legislatif (red, DPRD) pada periode 2009-2014 nanti di Kabupaten Paniai.

Karena apa dan bagaimana jadinya Kabupaten Paniai di masa mendatang, ditentukan oleh wakil rakyat dalam hal ini mereka yang telah dipilih masyarakat pada pesta demokrasi 9 April 2009 lalu. Kami tidak ingin, Kabupaten Paniai tertinggal jauh dari Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Papua, dan sudah tentu ini akan merugikan masyarakat di Kabupaten Pania sendiri.

Hal ini di kemukakan Linus Bagau, Tokoh Intelektual masyarakat Moni, Nduga dan Dani yang ada di enam distrik, Wilayah Timur Kabupaten Paniai, ketika di temui blog site ini, di seputaran Pasar Sore Siriwini, Minggu (24/05.

Kami mengklaim KPUD Kabupaten Paniai tidak bekerja dengan jujur, karena beberapa pengamatan kami seputar Pemilihan Umum (Pemilu) 9 April lalu yang di nilai cacat hukum dan moral. Masih sangat banyak kecurangan yang terjadi, dan hal ini sekaligus merugikan masyarakat di enam distrik daerah wilayah timur Kabupaten Paniai. Dan yang membingungkan kami, tidak ada tindak lanjut dari pada beberapa kecurangan itu.

“sebenarnya mereka yang duduk di KPUD Kabupaten Paniai telah bekerja sedikit baik, namun beberapa kepentingan dari beberapa orang luar yang berambisi tinggi, kadang membuat mereka tergiur, sehingga janji-janji muluk untuk bekerja sungguh-sungguh kepada masyarakat di abaikain. Inikan aneh,” terang Linus.

Lebih lanjut Linus menambahkan, bahwa KPUD Kabupaten Paniai melalui ketua Pokja pada saat itu telah janji kepada masyarakat yang tergabung di enam distrik untuk mengakat sedikitnya delapan orang untuk duduk di legisltif pada periode 2009-2014 mendatang.

“saat Ketua Pokja Kabupaten Paniai, Wenslaus Songgonau hadir di Distrik Sugapa (sekarang Kabupaten Intan Jaya) saat acara peresmian Kabupaten ini, pernah berjanji banyak tentang keseriusannya untuk memperjuangkan masyarakat enam distrik di Wilayah Kabupaten Paniai”.

Ketua Pokja pada saat itu, janji-janji begitu banyak kepada masyarakat, bahwa dirinya dengan sungguh-sungguh akan memperjuangkan masyarakat setempat. Namun nampakanya tidak mengarah kesana, kami bingung, ini hanya mencari sensasi, atau mencari nama baik. Karena yang saat ini masyarakat tungguh, realisasi dari janji-janji yang pernah di paparkannya kepada masyakat”, urai linus.

Masyarkat enam distrik yang telah di sebutkan diatas sangat kecewa dengan semua ini, namun mereka masih menunggu, karena penetapan wakil rakyat yang duduk di legislatfi sendiri sedianya nanti tanggal 26 Mei 2009 baru di umumkan. Yang masyarakat harapkan saat ini tidak lain, yaitu realiasasi dari janji-janji yang pernah di paparkan.

Selain itu, Linus Sendiri sebagai generasi muda dari masyarakat enam distrik mengatakan, bahwa jangan sampai menimbulkan konflik yang berkepanjangan. “yang kami takutkan, ketika janji-janji itu tidak ditepati, jangan sampai mengundang konflik, yang berujung pada korban nyawa antara masyarak sendiri. Karena ini menyangkut masa depan, maka karena itu tidak ada tindakan lain, selain realisasi dari janji itu”, papar bagau.

Lebih lanjut, Bagau mengkupkan bahwa akibat dari persoalan ini maka masyarakat dan Kabupaten Paniai sendiri yang akan di rugikan. Seharusnya kita bercermin dari beberapa persoalan yang pernah terjadi, dan tidak membuatnya lagi, agar hal-hal yang tidak di inginkan bisa terjadi.

Sekarang yang jadi pertanyaan, ketika janji kepada masyarakat itu tidak di tepati, dan menimbulkan sebuah konfilk horizontal antara masyarat sendiri, siapa yang mau bertanggung jawab? ini sebuah pertanyaan yang sempat ditanyakan oleh masyarakat oleh masyarakat di enam distrik. Sudah tentu, dalam hal ini KPUD Kabupaten Paniai, terlebih khusus yang pergi bual-bual janji kepada masyarakat harus bertanggung jawab.

Pemahaman masyarakat awam yang hidup di kampung-kampung, dan beberap kaum intelek yang hidup di kota sangat berbeda, oleh karena itu hal ini perlu menjadi pertimbagan yang serius, karena kalau tidak, konfilk atau perang suku tentunya akan terjadi. Dan sudah tentu, hal ini tidak di inginkan oleh semua kita.

Sembagai mengakhir obrolannya, linus bagau menambahkan bahwa saat ini masyarakat hanya menungguh angin segar yang dapat merubah paradigma masyarakat awam, bahwa mereka tidak diabaikan dan ditinggalkan. Karena berbicara mengenai janji, berarti berbicara juga mengenai kepercayaan yang diberikan masyarakat, apabila hal ini tidak di indahkan, jangan harap masyarakat mempercayai KPUD Kabupaten Pania sebagai pengambil kebijakan.

“beranikah KPUD Kabupaten Paniai ambil langkah tegas untuk menindaklanjuti hal ini? Kita tunggu saja, apa langkah yang akan di ambil untuk meyakinkan masyarakat di enam distrik, bahwa mereka tidak di abaikan dan di lupakan” terang linus sembari mengakhir obrolan ini. (pogau)

Berita ini telah di muat di Harian Papua Post Nabire.

Sumber Gambar :http://www.kpu-jateng.go.id/PILKADA/logo%20KPU.png

Baca Selengkapnya......

Untuk Siapa Mahasiswa Papua Berpolitik?

Oleh : Oktovianus Pogau

SEBENARNYA saya sangat menyadari kemampuan dan keberadaan saya sebagai seorang pelajar. Dan saya rasa, tidak pantas saya menulis artikel seperti ini. Tapi ada satu pertanyaan: kalau bukan saya yang suarakan, siapa lagi?

Karena saat ini mahasiswa Papua sedikit “buta” dengan perkembangan Papua saat ini, bahkan ada segelintir mahasiswa yang sedang berusaha menghancurkan semua mimpi yang senantiasa didambakan dan dinantikan oleh semua orang Papua.

Rabu (29/10), DPR RI dan Mendagri telah menyetujui dimekarkannya tiga kabupaten baru di Papua dan Papua Barat. Yakni Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Deiyai dari Kabupaten Induk Paniai, serta Kabupaten Tambrauw dengan Kabupaten Induk Sorong.

Mekarnya tiga kabupaten baru ini tentunya akan menimbulkan teka-teki bagi publik di Papua. Karena apa? Beberapa kabupaten baru yang telah dimekarkan di Papua, tidak menunjukan perubahan yang signifikan, padahal kucuran dana Otsus telah tumpah ruah begitu saja. Fakta di lapangan menunjukan, bahwa pemekaran dan pemberian status Otonomi Khusus (Otsus) bukanlah jawaban semata wayang untuk mendongkrak segala sektor yang tertinggal di Papua.

Sudah barang tentu masyarakat Papua akan tegas menolak adanya pemekaran, karena pemekaran biasanya lebih menguntungkan kalangan birokrat pemerintah. Pemekaran hanya memperkaya “raja-raja kecil” dan kroni-kroninya. Ini bukan cerita fiksi belaka, tetapi ini kebenaran fakta. Selain itu, pemekaran hanya menambah luka batin warga masyarakat dengan pendropan militer sebanyak-banyaknya di Tanah Papua.

Dengan dilema pemekaran wilayah baru ini, bukan tidak mungkin akan menimbulkan pertanyaan yang beragam pula. Betulkah pemekaran ini murni dari hati nurani masyarakat? Betulkah pemekaran untuk lebih mensejahterakan rakyat? Betulkah rakyat akan bahagia hidup di daerah pemekaran? Setujukah mereka dengan pemekaran daerah baru?

Atau sebaliknya, jangan-jangan ide pemekaran ini hanya datang dari oknum pejabat serta kroni-kroninya yang tidak puas dengan memegang uang Otsus 1 Milyar, tidak puas dengan pangkat, golongan serta kedudukan bahkan tidak puas juga dengan Avaza yang hanya tinggal di garasi mobil, mungkin ingin memiliki lagi lima buah mobil Avanza.

Ini suatu fenomena yang telah terbukti di seantero Papua. Dimana egoisme para pejabat dan kroni-kroninya sangat tinggi. Tidak mau anak mereka pergi sekolah dengan motor Kawasaki, maunya menyekolahkan anak mereka dengan mengendarai mobil Avanza. Ini kan lucu, menggelikan. Mama-mama “dorang” di kampung berjalan berkilo-kilo untuk tetap memenuhi kebutuhan mereka, adik-adik “dorang” menangis terus menerus karena tidak ada gizi yang imbang dengan perkembangan pola pikir mereka. Dibalik semua itu pejabat hanya bersorak girang di atas segala penderitaan.

Dalam tulisan ini, saya tidak akan menyinggung keenakan mereka (pejabat Papua) karena sedikit lagi mereka tinggal masuk jurang neraka. Dan bukan berita baru lagi, kalau para pejabat berpolitisi dengan nama “pemekaran” untuk memperkaya diri mereka.

Saya mau soroti adalah, para mahasiswa Papua yang telah nyata ikut berpolitisi untuk mendukung berbagai perkembangan dan gejolak di Papua yang ujung-ujungnya akan menghancurkan Papua serta menenggelamkan mimpi-mimpi untuk mencapai Papua yang bebas dari segala ikatan. Salah satu diantaranya: mendukung pemekaran daerah baru di Tanah Papua.

Surat Kabar Harian Papuapos Nabire, edisi 5 November 2008 menulis keberadaan sejumlah oknum mahasiswa Papua asal Deiyai yang dituding ada dibalik pemekaran kabupaten baru itu. Oknum mahasiswa yang mendukung pemekaran Kabupaten Deiyai itu sebenarnya biasa bersuara atas nama kebenaran dan pembebasan bagi Papua.

Ungkapan kekecewaan itu seperti diungkapkan salah satu mahasiswa Papua dari Yogyakarta, Agus Mote. “Kenapa mahasiswa juga ikut terlibat dalam permainan politik. Saya melihat tindakan mereka itu hanya karena kepentingan segelintir orang di masa mendatang. Tapi jangan atas namakan mahasiswa Papua asal Deiyai, nanti apa tanggapan orang terhadapa kami.”

Terhadap kenyataan itu, Agus menilai mahasiswa asal Deiya bertopeng dua. “Dimana merekalah yang menghancurkan masyarakat di sana. Termasuk mereka telah menjual tanah adat mereka. Bahkan yang lebih mengherankan, kenapa mereka bisa tergoda oleh rayuan tim pemekaran?”

Istilahnya mereka (penghianat) adalah musuh dalam selimut. Dalam orasinya maupun diskusi publik selalu menolak pemekaran kabupaten baru di Papua, mereka juga selalu menyuarakan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, kemudian mereka juga selalu menuntut untuk diperiksa apabila ada pejabat Papua yang terlibat dalam korupsi uang Otsus, dan lain-lainnya.

Padahal tanpa mereka sadari, dengan pemekaran kabupaten baru akan menambah jumlah korban akibat pelanggaran HAM yang akan terus terjadi, serta meningkatnya Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Aneh bukan, kembali telah muntahnya. Memalukan sekali, cara seperti begini. Dengan jelas mereka telah menjadi “tiang garam” di tengah kebobrokan bangsa Papua.

Selain peristiwa penghianatan diatas, Marthen Tipagau, salah satu mahasiswa asal Sugapa yang dikabarkan sangat mendukung pemekaran daerah baru di Papua, usahanya sangat terbukti dengan dimekarkannya kabupaten dari daerah asalnya yaitu Kabupaten Intan Jaya.

Intah Jaya mekar antara tangisan dan dukacita warga disana. Dimana kaum intelektual acuh tak acuh terhadap kehidupan mereka. Padahal kaum intelektual punya andil yang sangat besar dalam perkembangan daerah di sana. Sehingga tidak heran perang adat menjadi suatu tradisi yang sering terjadi. Hingga saat ini, beberapa permasalahan dalam perang suku di daerah ini belum juga diselesaikan. Pada hal beberapa bulan lagi Surat Keputusan (SK) dari Mendagri akan turun atas nama Kabupaten Intan Jaya.

Puluhan warga Biandoga seperti yang diberitakan Papuapos Nabire, edisi 9 November 2008, meninggal dunia. Jenis penyakitnya belum diketahui. Ironisnya, tidak satupun mahasiswa asal suku Moni yang memberikan suara agar tim Dinas Kesehatan turun langsung ke lokasi wabah. Tidak hanya itu. Beberapa waktu lalu, PT Freeport yang beroperasi di Sugapa mem-PHK-kan puluhan karyawan pribumi. Mereka terpaksa menggangur lagi tanpa adanya harapan pasti untuk menghidupi keluarga dan sanak saudara mereka.

Beberapa pengamat menilai, Kabupaten Intan Jaya dimekarkan terlalu dini. Sebab sampai saat ini belum adanya persiapan maupun kesiapan dalam menyambut pemekaran itu. Banyak warga yang masih primitif dan tidak tahu menahu apa tujuan pemekaran dan manfaatnya untuk masyarakat Papua. Perang suku yang tidak kunjung selesai, salah satu alasan paten kenapa Intan Jaya belum bisa dimekarkan.

Di situs www.kabarindonesia.com, ditulis tentang ketidaksetujuan mahasiswa dan pelajar asal Sugapa, lantaran Marthen Tipagau berjalan dibawah kendali para pejabat. Yang hanya mengejar jabatan, kedudukan, maupun pangkat di kabupaten baru itu. Berikut kutipan komentarnya: “Saudara Marthen Tipagau jangan asal minta kabupaten baru untuk dimekarkan karena ambisi pegawai negeri, ambisi jabatan dan ambisi kedudukan. Selain itu, jangan juga memiliki keinginan tinggi, seperti; saya punya uang banyak boleh dan mobil segalanya dan jangan mengurus diri anda sendiri. Anda harus memikirkan masyarakat kelas bahwa yang selalu menjerit, karena saudara Marthen koi juga datang dari masyarakat kelas kecil seperti mereka. Koi ada bukan dari orang kaya atau orang Jawa dorang. Paham kan….] Dari Mahasiswa dan Pelajar suku Moni se Jawa-bali. By Weyabumala.

Masih banyak unek-unek yang dipaparkan karena ketidapuasan mereka terhadap beberapa mahasiswa asal Sugapa yang diduga berpolitik praktis untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka dibiayai oleh para pejabat Papua untuk bersuara atas nama mahasiswa Papua di DPR RI agar ada persetujuan dari DPR dan Mendagri. Sebuah skenario yang tersusun sangat rapi, tidak nampak kejahatan dan kemunafikan mereka.

Renungan Untuk Mahasiswa Papua

Kedua contoh diatas saya paparkan, agar ada penguatan bukti dalam judul tulisan ini. Dimana tidak semua mahasiswa Papua bersuara atas nama kebenaran dan untuk masyarakat Papua. Ternyata masih ada segelintir mahasiswa Papua yang bersuara karena keegoisan dan kepentingan perut mereka semata.

Masih ada mahasiswa Papua yang ragu dan bimbang, dengan pendidikan serta keahlihan yang mereka tekuni di pulau Jawa. Merek takut, ketika pulang ke Papua mereka tidak akan dipakai, kemudian akan nggangur, bahkan mereka juga akan menjadi pengemis antar lamaran dari kantor ke kantor tidak diterima.

Sebenarnya alasan beberapa mahasiswa Papua ikut berpolitis karena semua itu. Memikirkan, apa yang mereka makan dan minum di era Otsus yang dananya triliunan rupiah. Dimana mereka akan tinggal, bahkan dimana mereka duduk. Ambisi jabatan, kedudukan, serta uang menjadikan nomor satu dalam mendukung pemekaran beberapa kabupaten baru di Papua yang disinyalir telah dan sangat gagal di Papua.

Tidak salah mendukung adanya pemekaran, tapi jangan jadi serigala berbulu domba yang bisa menghianati semangat teman-teman seperjuangan anda di tanah perantauan. Di depan bicara begini, tapi dibelakang sudah lain lagi. Ini sikap memalukan yang tak pantas dilakukan oleh seorang mahasiswa calon intelektual.

Bagi mahasiswa Papua yang masih suka bermain politik praktis demi kepentingan perut: sebaiknya Anda tidak usah ikut berorasi, menyampaikan argumentasi Anda dimanapun dengan iming-iming kesejahteraan masyarakat Papua. Sebab sama saja Anda telah menjadi serigala di tengah-tengah domba. Saya bisa istilahkan hati Anda bercabang dua: antara mendukung kesejahteraan rakyat Papua dan mendukung kebobrokan masyarakat Papua oleh pemerintah Pusat.

Selain itu, mahasiswa Papua yang berpolitisi untuk kepentingan perut sendiri: sebaiknya tidak usah bersuara atas nama pembebasan (Merdeka) karena Anda telah menjadi batu penghalang di tengah mulusnya jalan kemerdekaan bangsa Papua. Anda menjadi musuh, yang telah nyata hancur-leburkan mimpi seluruh masyarakat Papua untuk menuju kemerdekaan dan pembebasan yang sesungguhnya.

Jangan kira, dengan adanya pemekaran jalan untuk menuju kemerdekaan semakin terbuka lebar. Sama sekali tidak. Dengan adanya pemekaran, mimpi-mimpi indah untuk kemerdekaan hanya tingga kenangan. Mahasiswa Papua yang berpolitisi cacat, hanya menjadi hama di tengah rerumputan yang siap bertumbuh dan berkembang. Anda menjadi batu karang, yang siap menghambat segalanya di Tanah Papua.

Tulisan ini tidak bermaksud menghakimi teman-teman mahasiswa sekalian. Tetapi hanya menjadi bahan renungan yang layak untuk dipertimbangkan. Perlu diperhatikan antara perbedaan bersuara untuk rakyat, dan bersuara untuk kepentingan perut sendiri.

Menjadi perenungan, agar tidak lagi menjual, membunuh dan membinasakan mahasiswa lainnya dan masyarakat Papua. Hanya karena iming-iming kepentingan perut dan sejenisnya. Tidak pantas kita berbicara kemerdekaan, kalau kita sendiri masih belum bisa membebaskan diri kita dari hal-hal kecil seperti ini. Tidak pantas kita bicara keadilan, kalau kita sendiri terjun dalam dunia ini untuk menunjukan ketidakadilan di bumi Papua. Tidak pantas kita bicara HAM kalau kita sendiri mendukung terjadinya pelanggara HAM di Papua. Bahkan tidak pantas kita bicara merdeka, kalau kita jadi penguasa yang masih dan ingin tetap menjajah.

Tidak beda jauh antara pejabat dan mahasiswa. Ketika kita menjadi mahasiswa kita akan menjadi kaum intelektual yang seolah-olah memperjuangkan nasib dan keadaan rakyat Papua melalui perkembangan yang terjadi di Papua. Tetapi ketika kita menjadi seorang pejabat, kita akan menjadi manusia bejat yang menelan semua sumpah zina yang pernah kita keluarkan saat bersuara maupun berargumen.

Pada intinya, pikirkan dulu ke jalan mana kita mau melangkah. Mau jadi pejabat dengan iming-iming pemberdayaan masyarakat Papua? Ataukah kita mau jadi mahasiswa yang benar-benar memperjuangkan nasib dan keadaan rakyat Papua, walaupun dalam keadaan yang serba kekurangan. Kekurangan tapi pasti lebih penting, dari pada kelebihan tapi tidak pasti. Kekurangan dengan menghasilkan sesuatu lebih penting, dari pada kelebihan tetapi sama sekali tidak menghasilkan apa-apa.

Semoga apa yang saya paparkan, menjadi kerinduan dan renungan panjang untuk semua kita yang selalu dan selalu bersuara untuk, dan atas nama seluruh rakyat dan masyarakat Papua yang sedang tertindas di tanah perjanjian yang dikaruniakan Tuhan kepada semua kita.

Salam perjuangan buat semua teman-teman. Berjuang dan mengabdilah untuk Papua. Papua membutuhkan kalian untuk mengisi kemerdekaan yang sedang kita rintis bersama saat ini. ***

Baca Selengkapnya......

Orang Sugapa Harus Diberdayakan

Pemekaran Kabupaten Intan Jaya nampaknya akan jadi kenyataan ketika, Mendagri mengeluarkan Surat Keputusan pemekaran daerah baru bersamaan dengan dua Kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Dogiya dan Kabupaten Temberau beberapa saat lalu di senayan Jakarta.

Menanggapai hal ini, beberapa pelajar dan Mahasiswa Moni dari sugapa menyatakan dengan jelas, dimana dengan mekarnya Kabupaten Intan Jaya orang moni harus diberikan kesempatan untuk memimpin, karena selama ini orang moni hanya jadi penonton di Kabupaten Induknya.

Lebih lanjut, salah satu Mahasiswa yang tidak mau namanya di korankan, menyatakan bahwa “selama ini orang Moni hanya jadi penonton, dimana tidak pernah di berikan jabatan maupun kedudukan untuk memimpin orang lain, mereka hanya melihat beberapa saudara mereka yang memimpin padahal mereka juga memilik kemampuan yang setara dengan yang lainnya” imbuhnya.

“Lihat saja, di Kabupaten Paniai mana ada orang moni yang memangku jabatan penting, kalaupun ada tidak lebih dari tiga pejabat“, terangnya. Inikan namanya diskriminasi, dimana orang Moni selalu di jadikan kedua daripada saudara-saudara yang lainnya. Pada dari segi kualitas dan kemampuan orang moni tidak jauh beda,”terangnya.

Karena itu, dengan mekarnya Kabupaten Intan Jaya, mari kita sama-sama membangun Sugapa, dengan memberikan jabatan dan kedudukan yang structural kepada orang moni agar mereka memiliki kesadaran dan komitment yang valid untuk membangun daerah mereka dari berbagai ketertinggalan yang kadang kala jadi senjata ampuh untuk mendiskriminasikan mereka,“ tegasnya.

Secara terpisah, salah satu pelajar Moni yang di hubungi, memberikan tanggapan yang sama. Dimana setuju kalau Kabupaten Intan Jaya harus di pimpin oleh orang Putra daerah dari sana (orang moni, red) dimana agar mereka juga menjadi tuan di atas tanahnya sendiri, sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus No 22 Tahun 2001.

“saya sangat optimis, ketika orang moni sendiri yang diberikan kewenangan untuk memimpin Kabupaten baru ini, maka semua kebutuhan dan keluhan yang selalu di panjatkan oleh orang Moni akan segera terjawab. Karena apa? Orang moni memahami dan mengerti betul persoalan yang sedang terjadi di lingkungannya. Dan sebagai pelajar tidak jamin sugapa akan terbangun, kalau saja jabatan penting seperti karateker dan jabatan lainnya di berikan kepada orang dari luar sugapa,” jelasnya. (pogau)

Baca Selengkapnya......

Pendidikan di Pedalaman Papua Memprihatinkan

Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan. Baik dalam jangka menengah atau pun dalam jangka panjang. Namun, masih banyak masyarakat miskin yang memiliki askes terbatas dalam memperoleh pendidikan yang bermutu, dan yang lebih memprihatinkan mereka sama sekali tidak mendapatkan pendidikan.

Hal ini juga dapat disebabkan antara lain karena mahalnya biaya pendidikan, tidak adanya perhatian dari Pemerintah Pusat atau pun Pemerintah Daerah terhadap saudara-saudara kita yang tinggal di daerah Pedalaman Papua. Khususnya Kabupaten Paniai.

Apakah hal ini disebabkan karena sulitnya sarana transportasi yang menghubungkan daerah Kabupaten dengan daerah di distrik-distrik yang ada di wilayah Kabupaten tersebut? Ataukah memang tidak ada guru-guru yang mau ditempatkan di wilayah pedalaman atau pun daerah terpencil untuk mau mengajarkan masyarakat miskin agar mengenal ilmu pendidikan?

Atau juga tidak adanya perhatian Pemerintah terhadap tambahan tunjangan pedalaman atau tambahan lainnya kepada guru-guru yang telah mengajar dan mengabdi di daerah terpencil?

"Bagaimana para guru-guru dapat melakukan pelayanan pendidikan di pedalaman kalau kebutuhan hidup sehari-hari sudah susah dan tidak terpenuhi akibat mahalnya kebutuhan hidup di pedalaman sehingga hal ini sangat berdampak terhadap segala akses".

Pernyataan tersebut dilontarkan Kenny Ikomou. Anggota DPRD Kabupaten Paniia yang membidangi pendidikan setelah melakukan kunjungan kerja di beberapa distrik diwilayah Paniai belum lama ini.

Dia menilai kemiskinan dan pengangguran di tengah masyarakat pedalaman di Paniai dan Nabire tidak pernah dipermasalahkan. Seolah-olah masyarakat telah mendapatkan pelayanan pendidikan yang memadai. Tapi, kini realitasnya sungguh terbalik.

Saat ini mereka tidak mendapatkan akses pendidikan. Berbahasa Indonesia pun tidak mengerti. Apalagi mengenal dan tahu membaca dan berhitung. Hal ini pun mengakibatkan mundurnya dunia pendidikan di kabupaten tersebut. Memang angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten ini tak kalah membuat miris orang-orang yang peduli.

Mana penyebab dan mana akibat? Ibarat lingkaran setan keterpurukan ekonomi dan pendidikan memang sebuah tantangan besar yang saling mempengaruhi. Buruknya perangkat keras pendidikan (ruang belajar dan sekolah, buku, pustaka, dan laboratorium yang kurang), diperparah lagi oleh buruknya kualitas perangkat lunak (kurikulum compang-camping dan gonta-ganti, manajemen pendidikan sekolah yang belum profesional) serta masih kurangnya jumlah dan kualitas guru.

Keterpurukan ini berlangsung di tengah-tengah mengalirnya dana yang sangat besar di kabupaten tersebut. Dengan demikian dana besar tidak menjamin peningkatan mutu pendidikan Karena peningkatan mutu pendidikan hanya merupakan jargon semata bagi pemda dan elit pemerintahan yang sibuk ber-KKN ria.

Karena itu, tutur masyarakat seharusnya tidak perlu berharap banyak pada aparatur pemerintah untuk setia menjadi pelayan mereka. Sudah terlalu banyak bukti bahwa jajaran birokrasi hanya menggunakan masalah rakyat untuk kepentingannya. Bukan untuk mengatasi masalah rakyat itu sendiri.

Dan rakyat tidak perlu khawatir bahwa mereka akan menderita tanpa perhatian pemerintah. Toh, selama ini mereka sudah hidup termasuk hidup menderita. Tanpa pelayanan yang berarti dari pemerintah.

Pemerintah memang telah mengganggarkan dana pendidikan sebanyak 20 persen dari APBN. Tapi, ketika dunia pendidikan telah memasuki era neoliberal pendidikan dana sebanyak itu menurut sebagian kalangan masih terasa kurang. Kita memang patut sadar bahwa masih banyak sektor-sektor publik lain yang harus diperhatikan oleh Pemerintah ketika membuat kebijakan-kebijakan liberalisasi.

Meskipun demikian diakuinya kebijakan yang dapat mendorong majunya dunia pendidikan harus diperioritaskan oleh pemerintah. Khususnya pada persoalan dana, akibatnya, timbullah pendidikan yang mahal dan komersialisasi pendidikan di Negara ini.

Siapa yang bertanggung jawab? Alih-alih membicarakan persoalan pendidikan yang mahal maka siapa pun akan menyalahkan pemerintah di negeri ini. Oleh sebab itu untuk membebaskan masyarakat dari belenggu mahalnya pendidikan saat ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam konteks ini masyarakat patut berbangga. Karena pemerintah daerah tidak membebankan uang pendaftaran masuk ke sekolah negeri.

Bisa Baca juga di http://suarapembaca.detik.com/read/2008/09/04/085743/1000002/471/pendidikan-di-pedalaman-papua-memprihatinkan

Glitter Text @ Glitterfy.com

Baca Selengkapnya......