Pembangunan Lapter Terhambat, Perlu Perhatian Serius Dari Pemerintah Daerah

OCTHO- Pembangunan lapangan terbang di Kabupaten Intan Jaya, Distrik Wandai telah berhenti total, padalah belum sepenuhnya selesai dikerjakan. Yang bisa mendarat, hanya pesawat kecil jenis cesna. Padahal kita tahu sendiri bahwa lapangan terbang telah menjadi jemabatan penghubung antara masyarakat di kampung dan di daerah perkotaan. Oleh sebab itu, ini harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya.

Hal ini dikemukakan oleh Salo Holombau, S.Sos, Kepala Distrik Wandai, ketika ditemui media ini di seputaran karang mulia, Jumat, (27/11) kemarin.


Menurut salo, masyarakat di distrik Wandai, yang tersebar di 9 kampung telah lama berharap, dimana pembangunan lapangan terbang ini bisa diselesaikan secara cepat. Agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setempat sendiri, namun sepertinya tidak pernah tergenapi, karena belum selesai sampai saat ini. Mungkin yang menjadi kendala adalah soal dana pembangunan lapangan terbang yang tidak jelas.

“awalnya dana pembangunan lapangan terbang ini bersumber dari dana swadaya masyarakat yang setiap tahunnya diturunkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Paniai pada saat itu. Namun seiring perkembangan waktu, maka berahli kepada dana PNPM Mandiri Respek, yang pengolahannya langsung dari kepala kampung. Sehingga penyusunan maupun penggunaan dana tidak di control oleh kepala distrik, hal ini yang menyulitkan hingga lapangan terbang ini belum di selesaikan” terangnya.

Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa setelah dana PNPM Mandiri Respek masuk di distrik wandai, tidak banyak kepalal kampung yang berpikir untuk memperbaiki lapangan terbang dengan dana yang ada. Hal ini sudah tentu memberatkan kepala distrik setempat, karena di pandang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan kebijakan dan perlunya perhatian yang serius dari pemerintah daerah Kabupapaten Intan Jaya untuk membangun lapangan terbang yang besar di Distrik Wandai, agar bisa di darati oleh pesawat yang besar jenis twin otter.

Lebih lanjut salo mengatakan bahwa beberapa waktu lalu, ketika ada pertemuan dengan masyarakat, membicakan kelanjutan pembangunan lapangan terbang yang telah dibangun, masyarakat mengusulkan agar di bangun lapangan terbang yang baru dan lebih besar lagi. hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Lokasi yang akan menjadi tempat lapangan terbang sudah ada, tinggal bagaimana kebijakan yang baik dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan tersebut” pungkasnya.

“saya sebagai kepala distrik, mewakili masyarakat di 9 kampung mengharapkan perhatinan yang serius dari pemerintah daerah, agar pembangunan lapangan terbang yang memang menjadi kebutuhan masyarakat ini dapat di jawab dan diselesaikan dengan baik. Karena kehadiran lapangan terbang di Distrik Wandai telah menjadi harapan terbesar dari masyarkat yang tersebar di beberapa kampung ini sejak lama,” pungkas beliau akhiri komentarnya.

Baca Selengkapnya......

Seleksi CPNS Kabupaten Intan Jaya Diberlangsungkan di Dua Tempat

Otis Warwe : Semua Dapat Terselenggara Atas Kerja Sama Yang Baik
OCTHO- Akan menjadi sejarah penting bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Intan Jaya yang tersebar di enam distrik, dimana untuk pertama kalinya dapat melangsungkan seleksi penerimaan CPNS, walaupun kabupaten ini baru berusia tiga bulan. Dan ini merupakan sebuah prestasi yang patut kita banggakan.

Hal ini di ungkapkan Otis Warwe, Kepala Bidang Mutasi dan Formasi pada Badan Kepegawaian Kabupaten Intan Jaya, yang sekaligus menjadi Kordinator umum pada penerimaan PNS tahun ini, ketika ditemui media ini Selasa, (24/11) di Kampus Uswim Nabire, disela-sela pengawasan pada seleksi penerimaan CPNS Tahun anggaran 2009.

Menurut Otis, Kabupaten Intan Jaya merupakan salah satu daerah sedang mengejar ketertinggalan karena memang baru di mekarkan beberapa bulan lalu, oleh sebab itu, kita sama-sama harus saling bahu-membahu untuk membawah perubahan bagi daerah ini. Perubahan itu, salah satunya kita wujudkan dengan penerimaan PNS yang transpran. Hal ini juga untuk masa depan masyarakat Intan Jaya yang lebih baik lagi.

“pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya akan betul-betul menegakan aturan, serta displin yang tinggi, dimana berjalan sesuai aturan. CPNS yang terpilih sudah pasti ditentukan oleh kemampuan yang dia miliki. Oleh karena itu, jangan ada masyarakat Kabupaten Intan Jaya yang curiga, atau bimbang dengan tes seleksi penerimaan CPNS yang baru kami langsungkan. Hal ini juga merupakan amanat tertinggi dari Gubnerur Provinsi Papua yang di bacakan oleh bapak penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya” terangnya.

Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa penerimaan CPNS kali ini dapat berjalan baik karena kerja sama yang cukup baik dari semua panitia. “walau ada kekurangan yang perlu kita benahi, kerja sama yang baik dan solid dari panitia penerimaan yang telah terbentuk, sehingga semua ini dapat terselenggara dan sukses,” pungkasnya.

Sementara itu, seleksi penerimaan CPNS untuk Kabupaten Intan Jaya di berlangsungkan di dua tempat, pertama yang di berlangsungkan di Kabupaten Nabire dan yang berikut di Kabupaten Intan Jaya, tepatnya di distrik Sugapa. Setelah melaksanakan tes seleksi, hasil tes dari Sugapa telah tiba di Nabire. Diantar langsung oleh panitia penerimaan yang bertugas di Sugapa.

Menurut salah satu panitia penerimaan yang bertugas di Sugapa, bahwa tes penerimaan di Sugapa telah berjalan dengan baik. “walau ada mengalami sedikit kendala, namun tes penerimaan CPNS di Sugapa dapat berlangsung dengan baik. Hasil tes tersebut telah kami bawah turun ke Nabire dengan menggunakan pesawat AMA yang kami carter,” pungkasnya.

Baik di sugapa maupun di Nabire, berkas-berkas soal seleksi CPNS yang telah di pakai, langsung di bakar dan dimusnahkan, proses ini disaksikan oleh panitia dan petugas keamanan. “setelah seleksi ini berlangsung, kami perlu membakar soal-soal itu agar menjaga transparan dan objektifnya penerimaan CPNS, terang Otis sembari mengakhiri komentarnya.

Baca Selengkapnya......

Penerimaan PNS Harus Utamakan Warga Intan Jaya

OCTHO- Kabupaten Intan Jaya lahir dari kerinduan, tangisan, serta harapan masyarakat enam distrik. Mereka berharap, kehadiran Kabupaten Intan Jaya dapat membawah sebuah perubahan bagi keberlangsungan hidup mereka. Selain itu, lahirnya Kabupaten Intan Jaya bisa membuat mereka menikmati sebuah pembangunan yang lebih baik lagi.

Dan karena itu, tangisan, kerinduan, serta harapan masyarakat enam distrik ini perlu dijawab oleh pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya, agar tidak menimbulkan masalah, maupun polemic yang panjang. Salah satu caranya adalah pemerintah daerah harus akomodir putra daerah Intan Jaya dalam penerimaan PNS tahun ini secara arif dan bijaksana.

Hal ini dikemukakan oleh Septinus Tipagau, S.Ip, salah satu tokoh intelektual dari Kabupaten Intan Jaya, saat ditemui media ini di kediamaannya KPR Wadio, Selasa, (24/11) kemarin.

“Untuk formasi tahun 2009 ini, saya minta dengan hormat kepada bapak bupati, bapak sekda, dan kepala BKD untuk betul-betul memperhatikan anak-anak asli dari enam distrik. Karena kabupaten ini lahir dari keberadaan mereka beberapa waktu lalu yang begitu buruk” terangnya.

Lebih lanjut menurut Septinus, bahwa banyak anak-anak Intan Jaya yang memilki SDM tidak kalah baik dengan saudara-saudara yang datang dari luar Kabupaten Intan Jaya, oleh karena itu, mereka yang memiliki kemampuan baik itu harus betul-betul di akomodir oleh pemda Intan Jaya. Banyak yang telah bergelar sarjana, mereka semua ada dan telah ikut mendaftarkan diri, tinggal saat ini bagaimana kebijakan pemerintah daerah untuk mengakomodir mereka. Ini kesempatan untuk mereka, dimana menjadi tuan di atas tanahnya sendiri sesuai dengan amanat UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Selain itu, menurut mahasiswa Pascasarjana Universitas Gajah Mada (UGM) Jogja ini, bahwa tidak ada istilah bahwa yang memilki kemampuan saja yang diterima. Bukan berarti mengatakan bahwa SDM tidak penting, karena untuk soal kerja, mereka akan menyesuaikan diri dengan yang sudah berpengalaman. Ini khusus yang tamatan SMA/SMK. Untuk jenjang pendidikan ini, saya kira harus di berikan kepada masyarakat moni yang telah terdaftar begitu banyak.

“saya juga himbau, agar pemerintah daerah maupun panitia penerimaan lebih transparan, agar tidak ada kecurigaan antara kita. Hal ini juga menghindari omongan orang tentang titipan kepentingan. Karena hal seperti ini bukan saja baru terjadi, namun sudah banyak pengalaman yang terjadi di beberapa Kabupaten yang telah mendahului Kabupaten Intan Jaya, tinggal bagaimana pemerintah daerah secara bijak mengaturnya,” imbuhnya.

Lanjut septinus, apabila pemerintah betul-betul memperhatikan harapan masyarakat Intan Jaya, sudah berarti pemerintah dan masyarakat sedang menjalin hubungan untuk membangun Kabupaten Intan Jaya yang lebih baik dan bermartabat. Arah kebijakan yang pemerintah ambil, itupula yang akan menentukan arah kebijkan, serta arah tujuan dari masyarakat.

Sembari mengakhir komentarnya, pemuda yang pernah menjabat segabagai ketua mahasiswa Paniai periode tahun 2003-2006 ini mengatakan bahwa, transparan, serta harus mengakomodir warga intan Jaya sangat penting, karena ada merekalah kabupaten Intan Jaya bisa hadir. “untuk tenaga-tenaga teknis yang memang butuh keseriusan dalam bekerja, apabila ada orang moni yang tidak mampu, saya juga setujua kalau di berikan kepada orang lain yang lebih mampu, agar mereka dapat bekerja lebih untuk tujuan pembangunan Kabupaten Intan Jaya yang lebih baik lagi,” pungkas tipagau sembari mengakhir komentarnya.

Baca Selengkapnya......

Bupati Kabupaten Intan Jaya Membuka tes Seleksi Penerimaan CPNS

Gubernur Papua: Keberhasilan Ditentukan Oleh Kemampuan Diri Sendiri

NABIRE- Bersainglah secara sehat dan cerdas, perhatikanlah bahwa peluang untuk berhasil ditentukan oleh diri sendiri, dari kemampuan sendiri, dan dari kesiapan yang matang, serta dari kejujuran saudara. Jangan kita berharap pada kemampuan serta bantuan orang lain.

Hal ini diungkapkan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya, Maxsimus Zonggonau, Selasa (24/11) di halaman Kampus Uswim Nabire saat akan membuka kegiatan seleksi penerimaan CPNS tahun anggaran 2009 untuk Kabupaten Intan Jaya.

Menurutnya, penerimaan CPNS tahun ini tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya, diantaranya dilakukan secara nasional, dengan tata cara nasional juga, meliputi materi soal dengan system biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK), yang kesemuaanya dikerjakan dan pemeriksaan hasil melalui mekanisme komputer. Sudah jelas, hal ini di tempuh agar dapat dijaring secara objektif dan transparan tenaga-tenaga yang dibutuhkan, sekaligus memperkecil ruang gerak bagi siapa saja yang menghalalkan cara KKN.

Saya ingin mengatakan, apabila ada oknum-oknum tertentu yang berjanji akan meloloskan saudara, jangan sekali-kali percaya. “apabila ada oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, dimana berjanji akan meloloskan saudara jangan percaya, saya harap apabila kedapatan agar segera dilaporkan pada pihak kepolisian, karena hal ini sangat tidak mungkin terjadi,” terangnya.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa peganglah prinsip siap menang dan siap kalah, bangunlah keberhasilan atas landasan yang bersih, kepercayaan diri dan harga diri, sebab bangsa ini tidak membutuhkan orang-orang yang hanya mempunyai kemampuan akademis, tetapi lebih dari pada itu di butuhkan orang-orang yang memilki akhlak mulia.

“Selain itu untuk seluruh pengelolah penerimaan Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk dalam kepanitian, saya menghimbau dan mengingatkan agar tidak menfasilitasi berbagai kepentingan atau berusaha mencari kesempatan mendapatkan keuntungan sesaat yang akhirnya berdampak pada pekerjaan saudara,’tegasnya.

Marilah kita secara bersama-sama memberikan kesempatan kepada seluruh peserta seleksi pada saat ini, berjuang secara sportif dan menunjukan kemampuannya tanpa merasa kalah atau menang sebelum berperang.

“Akhirnya saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh kepantian yang telah bekerja secara maksimal dengan motivasi yang jujur, dan kepada saudara-saudara peserta seleksi akademis, saya ucapkan selamat bekerja, teliti dan simaklah setiap pertanyaan dengan baik,” pungkas Gubernur Provinsi Papua yang di bacakan oleh penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya, sembari mengakhiri sambutannya.

Setelah membaca kata sambutan, di lanjutkan dengan membuka soal yang memang telah disegel saat di datangkan dari Jayapura. Secara resmi Penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya membuka segel soal, yang disaksikan oleh para panitia, peserta serta petugas keamanan. Hal ini menandai bahwa tes seleksi penerimaan CPNS untuk Kabupaten Intan Jaya akan segera di mulai.

Baca Selengkapnya......

Pentingnya Kehadiran LMA di Kabupaten Intan Jaya

OCTHO- Kehadiran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di Kabupaten Intan Jaya sangat penting. Karena apa jadinya Kabupaten Intan Jaya kedepan tergantung dari lembaga ini, dimana lembaga yang mewakili masyarakat, lembaga yang menyuarakan hak-hak dasar masyarakat setempat serta lembaga yang menjadi jembatan antara pemerintah daerah Intan Jaya dan masyarakat adat setempat.

Dimana-mana masyarakat adat, terlebih khusus di Papua sudah tidak memandang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat sebagai wakil mereka yang memperjuangkan hak-hak mereka di eksekutif. Tetapi rakyat kecil saat ini, lebih memandang Lembaga Masyarakat Adat (LMA) sebagai wakil mereka yang akan betul-betul memperjuangkan hak-hak mereka di eksekutif.

Ini memang sebuah fakta. Bagi masyarakat adat, wakil mereka di dewan lebih banyak mengurus kepentingan pribadi semata, dari pada betul-betul memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Bahkan ada juga dewan yang kompromi dengan mereka yang di eksekutif untuk mengabaikan hak-hak dasar masyarakat setempat. Padahal seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, karena mereka yang sedang duduk enak di dewan, bisa ada karena suara masyarakat.

Hal ini sudah tentu membuat tingkat kepercayaan masyarakat pada dewan menurun drastis. Ini seharusnya menjadi catatan penting bagi siapa saja yang akan duduk di dewan nanti, dalam hal ini Kabupaten Intan Jaya sendiri pada tahun 2010 mendatang. Memperhatikan kepentingan masyarakat kecil paling penting, dari pada memperhatikan kepentingan pribadi, bahkan kepentingan kelompok tertentu, dan ini sebuah keharusan yang tidak bisa di tawar lagi.

Mengapa saya dengan lantang katakan bahwa di Kabupaten Intan Jaya perlu sekali dibentuk LMA? Bukankah ada beberapa lembaga yang telah hadir mendahului LMA disana, seperti ada Dewan Adat Papua (DAP) dan beberapa mitra lembaga lainnya yang memang tujuan didirikannya untuk memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat setempat.

Hingga saat ini kinerja Dewan Adat Papua (DAP) Pusat tidak begitu memuaskan. Tugas utama mereka dalam menyuarakan masyarakat adat tidak begitu optimal. Padahal kita tahu sendiri, sangat banyak masyarakat Papua yang membutuhkan kinerja dan peran kerja mereka. Ini menjadi catatan penting, bahwa DAP tidak boleh lalai dengan tugas utama mereka.

Saat ini DAP telah di pandang sebagai sebuah lembaga yang lebih banyak berbicara pada panggung orang lain. Contohnya lebih sering berbicara pada panggung politik, dari pada membicarakan hak-hak dasar, hak ulayat masyarakat Papua. Padahal perlu di ketahui, tidak banyak masyarakat Papua yang menginginkan DAP berjalan di rel ini (politik). Ini harus menjadi perhatian serius, jangan sampai tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat menurun hanya karena kesalahan segelintir orang dalam menjalankan amanat agung masyarakat adat.

Akibat kerja DAP yang tidak optimal, sehingga bisa saksikan sendiri, dimana Foker LSM Papua kadang mengantikan peran kerja. Dimana Foker LSM Papua bekerja mengumpulkan berbagai tokoh adat di setiap daerah, tokoh masyarakat, serta pemilik hak ulayat tanah untuk membicarakan kesejahteraan hidup mereka. Seharusnya DAP bekerja begini, dan di bentuk memang untuk hal-hal itu..

Tetapi untuk saat ini, kinerja DAP di daerah, dalam hal DAP Paniai yang menjadi Kabupaten Induk perlu mendapat apresiasi, ketika sedang memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat Paniai dan Intan Jaya di tempat pendulangan yang selama ini di abaikan. Untuk saat ini, kinerja DAP Paniai memang betul-betul hebat, karena telah membuahkan hasil dimana banyak pengusaha yang urungkan niat mereka untuk menguras kekayaan masyarakat setempat, karena telah menyadari bahwa kehadirannya tidak pernah menjawab kerinduan terbesar masyarakat setempat..

Sudah jelas, apa yang mendasari sehingga di Kabupaten Intan Jaya tidak begitu membutuhkan kinerja DAP yang kerja dan kinerjanya telah di ragukan masyarakat. Dan karena itupula, saya mengusulkan untuk secepatnya membentuk LMA yang nantinya betul-betul bekerja untuk memperhatikan segala tangisan, kerinduan, serta harapan masyarakat Kabupaten Intan Jaya.

LMA nantinya akan menjadi mitra pemerintah daerah yang betul-betul berurusan dengan hak-hak dasar masyarakat setempat. Dalam tulisan sebelumnya yang di muat di Koran ini pada, Rabu (11/11) telah saya singgung tentang hal ini. Dimana bisa saja menghambat sebuah pembangunan di daerah pemekaran, apabila tidak ada miskomunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat pemilik hak ulayat. Dan ini peran kerja LMA yang menjadi perwakilan masyarakat sangat-sangat di butuhkan. LMA menjadi jembatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat.

Mustahil pembangunan di Kabupaten Intan Jaya akan berjalan baik, apabila pemerintah daerah mengabaikan peran kerja dari LMA. Pemerintah betul-betul harus memperhatikan hal ini, karena ini sangat urgent di bandingkan dengan kebutuhan lain. Ketika LMA bekerja dengan baik, menyampaikan apa yang menjadi kerinduan masyarakat secara transparan kepada pemerintah, dan ada tanggapan yang baik dari pemerintah, sudah tentu ini menjadi jalan yang baik untuk pembangunan di Kabupaten Intan Jaya.

Saat ini seluruh masyarakat Intan Jaya yang tersebar di Enam distrik menantikan sebuah perubahan, dalam arti mereka bisa di berdayakan lagi dan bisa hidup lebih sejahtera lagi. dan memang saat ini terlihat antusias dan tekad para pejabat begitu besar, hal ini bisa kita simpulkan dari kerja mereka dalam beberapa waktu yang telah membuahkan hasil, diantaranya kehadiran beberapa konsultan pembangunan dari Jakarta yang melihat langsung lokasi serta tempat yang akan di jadikan tempat pembangunan di Kabupaten Intan Jaya. Ini memang kerja yang sangat luar biasa, dan perlu di berikan apresiasi kepada pejabat terkait yang telah mengurus hal ini. Tetapi mungkin semua itu akan hambar, apabila pemerintah daerah betul-betul tidak melibatkan LMA sebagai perwakilan rakyat.

Dan oknum yang berada pada LMA sendiri harus bertekad betul untuk memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat, agar ada perubahan hidup yang lebih baik menuju kesejahteraan. Dan ini menjadi sebuah tugas mulia yang harus di embani. Dan bagi yang sedang mengabdi untuk masyarakat, harus betul-betul berjuang untuk kesejahteraan masyarakat.

Mungkin ini menjadi tugas penting dari siapa saja peduli terhadap Kabupaten Intan Jaya, dimana bergerak untuk membentuk LMA yang memang nantinya akan berfungsi untuk mendukung pembangunan dan program pemerintah yang akan masuk di Intan Jaya. Ketika LMA secepatnya telah di bentuk, bukan tidak mungkin pembangunan Kabupaten Intan Jaya juga akan berjalan dengan baik.

Yang terpenting dari semuanya, dimana pemerintah daerah harus betul-betul sadar bahwa kinerja LMA sangat di perlukan. Karena LMA pula yang akan mendukung dengan menjadi jembatan antara masyarakat adat, pemilik hak ulayat yang menjadi objek pembangunan itu sendiri. Kita mungkin tinggal tunggu, kapan LMA di Kabupaten Intan Jaya akan betul-betul terbentuk, dan ketika terbentuk itu, masyarakat telah menyatakan tekadnya untuk sama-sama dengan pemerintah membangun Kabupaten Intan Jaya yang lebih baik lagi.

Akhir kata, selamat bekerja untuk para pejabat yang sedang begitu antusias dan bertekad untuk membangun Kabupaten Intan Jaya. Dan selamat juga untuk masyarakat Intan Jaya yang tersebar di enam distrik yang sedang menantikan pembangunan. Mungkin “terang” hanya akan terwujud apabila ada kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat yang menjadi objek dari pada sebuah pembangunan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Baca Selengkapnya......

TUHAN VS KEKAYAAN PAPUA

OCTHO- Kebesaran Tuhan memang betul-betul nyata, hal ini terbukti dengan di ciptakannya tanah Papua yang begitu kaya raya. Antonio d'Abrau pelaut asal Portugis saat pertama kali menginjakan kakinya di bumi cenderawasih, mengatakan bahwa Papua adalah Pulau emas (Isla del Oro atau Island of Gold).

Pernyataan Antonio d’Abrau patut dibenarkan. Lihat saja, melimpahnya emas dan tembaga di Timika. Dengan kelimpahan kekayaan itu terbukti PT Freeport Indonesia hadir sejak tahun 1967, dua tahun sebelum PEPERA diberlangsungkan. PT Freeport Indonesia sendiri telah di sinyalir masuk hancur leburkan mimpi rakyat Papua, terutama pemilik hak ulayat, yang mana keberadaan mereka di sekitar lokasi tambang terbesar ketiga di dunia ini sangat-sangat menggenaskan.

Selain emas dan tembaga, ada juga minyak dan gas di Papua. Hal ini terlihat dengan kehadiran British Petroleum (BPT), perusahan multi-Internasional asal Inggris yang telah lama beroperasi di Bintuni. BPT sendiri saat ini hadir sebagai cadangan gas terbesar ke dua di dunia. BPT memperlakukan masyarakat setempat dengan tidak manusiawi juga. Hak-hak dasar masyarakat untuk menikmati segala kekayaan yang Tuhan karuniakan diabaikan begitu saja.

Perlakuan kedua perusahan Multi-Internasional ini merupakan puncak gunung es dari kehadiran berbagai perusahan berskala kecil maupun besar yang telah dan akan menanamkan investasinya di Papua. Saat mereka berlomba-lomba menanamkan investasi di Papua, saat itu pula rakyat Papua berpikir akan ada perubahan hidup, dalam arti kesejahteraan hidup akan di perhatikan.

Tetapi fakta menunjukan, bahwa hal itu sangat mustahil tercapai. Ada istilah, “seperti si cebol mengharapkan jatuhnya bulan”, dengan arti harapan orang Papua begitu besar untuk hidup sejahtera, padahal ikon kapitalisme dan imprealisme tetap menjajakan kakinya di bumi Papua untuk memenuhi kepentingan mereka semata, tanpa peduli dengan kebutuhan dasar masyarakat Papua. Kehadiran beberapa perusahan di Papua, selain PT Freeport Indonesia dan Britsh Petrolium bukan cerita baru lagi, kalau telah menghadirkan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang masuk kategori berat. Dan memang ini terbukti begitu nyata.

Masih teringat ketika Amungme melakukan pemberontakan karena frustasi pada tahun 1977 dan meledakkan jalur pipa, pasukan keamanan melakukan penyerangan balik. Kebun-kebun dan rumah-rumah dihancurkan, beberapa orang Amungme dibantai dan dibunuh, peristiwa ini terjadi di tahun 1977 di sekitar lokasi pertambangan Freeport. Indonesia dan Militernya mengumumkan bahwa 900 orang jumlah yang meninggal. Namun data tidak resmi menunjukkan korban sebenarnya dua kali lipat. Sungguh jahat dan bengis Militer dan bangsa Indonesia, kepentingan melahirkan bentuk pelanggaran HAM berat di Papua.

Masih banyak persoalan yang lahir dan akan terus terjadi di Papua karena berbagai pihak menginginkan tanah Papua dan kekayaannya. Masih banyak pihak juga yang menginginkan emas, minyak, permata, tembaga dan gas di Papua. Mereka berlomba-lomba datang untuk mengambil semua itu. Dan saat itu pula, perlakuan tidak semena-mena yang mereka buat, dengan aparat Militer yang telah mereka boncengi. Dalam arah pikiran mereka, bisa ditebak, bahwa mereka bukan butuh manusia Papua (orang Papua) namun mereka butuh tanah Papua yang kaya raya itu.

Kalau sudah begini, kapan tanah Papua akan di sebut sebagai zona damai? Bukankah konflik muncul hanya karena kepentingan dari berbagai oknum? Dan bukankah konflik itu muncul, hanya karena salah Tuhan menciptakan tanah Papua yang begitu kaya raya?

Salahkan para investor serta perusahan-perusahan asing, karena kehadiran mereka yang telah timbulkan konfik di Papua? Salahkan masyarakat Papua, karena tidak menjaga betul anugerah pemberian Tuhan? Atau Salahkan Militer, karena berlagak sok pahlawan, hanya karena demi lembaran rupiah darah? Atau justru Salahkan Tuhan, karena menciptakan tanah Papua yang begitu kaya raya? Nampaknya pertanyaan-pertanyaan di atas kita patut jawab bersama-sama sembari mencari, siapa yang memang betul-betul bersalah atas tanah Papua, sehingga nasib orang Papua begitu menggenaskan sampai saat ini. Selamat berdiskusi.

Sumber Gambar: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyBErpHImGNSGyNIULf7L_jYZ4xCXSfOgXpCGXPlQp3wXhNR15793kLQxR5UqicgxZGbI1pqywyCLQBYbssc8QkJBiTTtvqeLC2CEcV5SD247mtIRn1wEoopmQtKf_TmusYrITNcMl1T4/s400/peta_tangguh_project.jpg

Baca Selengkapnya......

SAkit sehhh......

OCTHO- Dua dokter sudah saya datangi,
Dengan keluhan yang sama pula
Obat yang mereka berikan berlainan pula,

Dokter pertama mengatakan,
“kau hanya sakit malaria biasa” setelah itu
Dianjur untuk saya minum obat yang telah di berikan,
Sepulangnya, saya bertanya-tanya,
Apa benar saya hanya sakit biasa

Hari demi hari ku lalui,
Tempat tidur yng kumal sudah tentu menemaniku
Hampir seminggu sudahg saya minum obat,
Dan seminggu itu pula harapan untuk sembuh belum tampak

Setelah obat betul-betul abis
Saya datangi pula dokter yang berikutnya,
Sama jawabnya, tapi kali ini ada dua penyakit katanya
“kau sakit malaria tropika sekaligus tersiana” sama anjuran,
Agar saya minum obat

Sebelum dokter mempersilakan saya pulang,
Dengan berani saya menawarkan untuk di suntik,
“dok, saya ingin di suntuk, bisa kha??
Dengan senang hati dokter menjawab,
“ohh, tentu bisa”
Dua jarum suntik, dengan cairan yang berbeda pula telah mendarat di tubuhku

Gembira, karena telah di suntik,
Dimana keadaan badanku lebih enak daripada sebelumnya,
Agak bimbang, “apa obat yang telah di berikan ini bisa menyembuhkanku”
Ini jadi pergulatan dalam batinku

Ternyata benar, obat yang telah di berikan oleh dokter kedua ini tidak mujur pula
Hampir tiga minggu, tidak ada perubahan sama sekali,
Malahan dadaku, semakin sakit,
Nyeri pada lambung-pun semakin meningkat,
Dan yang lebih aneh lagi,
Batuk berdahak yang tidak pernah saya rasakan datang lagi,

Jujur, batuk berdahak itu hampir saja mengeluarkan seluruh isi perut,
Telah kupesan dimana-mana obat untuk batuk berdahak,
Namun tak ada yang kunjung menghantarkan obat ini,
Pagi ini obat dari dokter kedua telah abis,
Sedang mikir, kemana lagi aku akan melangkah,

Nabire, 31 Oktober 2009, 08;40 wit

Baca Selengkapnya......

?????

OCTHO- Hanya terbaring
Bertanya kepada pencipta
Sudah cukupkah kerja saya
Sudah cukupkha pengabdian saya,
Kau tau sendiri
Belum banyak yng saya buat
Belum banyak perubahan yang saya lakukan

Moment-moment terpenting telah terlewatkan
Moment untuk merubah
Moment untuk belajar

Sa tidak sanggup,
Dan sa juga tidak mampu
Dan kalau ini jalanku

Kenapa kau tidak berterus dari awal
Bahwa usiaku akan segini aja
Aku bingung


Lihat,
Mereka di luar sana masih membuhkan saya
Mereka butuh suara saya
Mereka butuh ucapana saya

Tapi ini semua tak mungkin ku lakukan,
Aku hanya manusia biasa
Yang terkapar tak berdaya
Melarat di atas ketidakmampuanku,
Terpasung di atas kelemahanku,

TUHAN sehhh, ko saja yang andalan….

29 Oktober 2009, 12.00 wit

Sumber Foto: http://meyori30.files.wordpress.com/2009/04/harapan.jpg

Baca Selengkapnya......

UU Papua Harus di Bentuk, Penangkapan Aktivis Papua Bukan Solusi

OCTHO- Sebagai orang asli Papua yang lahir dan dibesarkan di tanah Papua, hati ini begitu miris setiap kali membaca ataupun mendegar berita-berita terkait dengan penangkapan aktivis, mahasiswa Papua serta masyarakat jelata sendiri oleh aparat penegak hukum dengan semena-menanya.

Padahal mereka yang ditangkap sedang memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat Papua yang selama ini diabaikan. Dengan arti mereka sedang memperjuangkan sebuah kebenaran yang sedang berusaha di tutup-tutupi oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian daerah Papua sendiri. Mereka berjuang untuk orang banyak, dimana menyampaikan, menyatakan, serta meneriakan bahwa ini yang benar, dan ini yang salah. Itu tugas mulia yang mereka kerjakan pada siang hari dibawah terik matahari. Dan pada malam hari dalam pancaran bulan.


Salah satu contohnya seperti penangkapan Viktor F. Yeimo, Sekjen Komite Nasional Papua Barat (KNPB) oleh aparat kepolisian beberepa waktu lalu, di Sentani, Jayapura. Dalam penangkapan ini terkesan bias, dalam arti tidak jelas apa yang menjadi dasar hukum untuk dia di tangkap.

Viktor F. Yeimo sendiri selama keberadaannya sering memimpin teman-temannya untuk menyampaikan (demo) tuntutannya untuk penegakan hak-hak, dan supermasi hukum di tanah Papua terhadap aparat kepolisian yang selama ini bertindak semena-mena. Selain itu, dia juga sering menggerakan teman-temannya untuk menuntut sebuah kebenaran (sejarah) yang selama ini terkesan di sembuyikan oleh Negara Indonesia terhadap masyarakat Papua.

Dan yang lebih miris lagi, setelah di tangkap mereka juga acap kali di jatuhi hukuman tanpa diakomodir oleh badan hukum yang jelas. Contohnya, pak Philip Karma, Yusak Pakage, Bucthar Tabuni, dan masih banyak lagi. Disini aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik kadang kala menyusun BAP yang tidak jelas bahkan tidak benar. Sangat jelas, terjadi konspirasi yang skenarionya telah di susun dengan sangat-sangat rapi, dan terkesan berjalan sesuai dengan aturan, padahal tidak.

Semua berjalan sesuai dengan kehendak aparat penegak hukum, agar semakin banyak intelektual Papua yang selama ini berjuang untuk sebuah kebenaran di masukan ke bui secara mudah. Dan ketika itupula, mereka (aparat) berharap tidak banyak orang Papua yang berteriak lagi untuk mencari sebuah kebenaran yang memang selama ini sengaja di sembuyikan. Sebuah scenario yang nampaknya memalukan, hukum hanya menjadi pajangan, memuaskan keinginan aparat penegak hukum adalah hal utama.

Betapa tidak, di bagian barat dari negara yang sama, yang namanya bendera, lambang daerah, bahkan lagu “kebangsaan” diluar dari bendera, lambang daerah dan lagu kebangsaan resmi bangsa ini dapat diakomodir. Jikalau di barat boleh, mengapa tidak di Papua? Ini yang menjadi pertanyaan serius yang harus di jawab bangsa dan Negera ini.

Konstitusi yang tentu saja masih berlaku di negeri ini menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Ini berarti menyatakan bahwa warna kulit, agama, jenis rambut, pangkat dan kedudukan, status social, dan sebagainya, bukan merupakan penghalang bagi seseorang atau sekelompok orang apalagi sebuah suku bangsa untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum.

Tetapi kadang kala konstitusi hukum yang di berlakukan di negeri ini tidak pernah di perhatikan keberadaannya. Bahkan banyak juga yang sering kali melanggar hukum konstitusi yang telah mereka buat sendiri. Yang sekaligus dengan hal ini, menimbulkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum di negeri ini.

Penanganan secara represif terhadap berbagai gejolak yang timbul Papua sudah bukan saatnya lagi. Karena hal ini justru akan membuat kondisi yang semakin tidak kondusif bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Diperlukan sebuah pendekatan yang tidak bisa dikatakan baru lagi terhadap gejolak-gejolak yang timbul di Papua (baca: persuasive). Sebab bagaimanapun juga, suatu saat pelanggaran terhadap HAM yang seringkali terjadi dan seakan-akan diabaikan di daerah ini justru akan menjadi boomerang bagi keutuhuan NKRI sendiri.

DR. Indah Harlina, SH, MH dalam kata pengantarnya sebagai penyunting dalam buku Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menyebutkan bahwa keberadaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan sebuah resultante dari sejarah panjang perjuangan dan pergolakan politik di bumi Nanggroe Aceh Darussalam. Tidakkah hal yang sebut saja “sama” (baca: UU Tentang Papua bukan sekedar Otsus) saat ini juga dibutuhkan bagi solusi terhadap berbagai konflik kekerasan yang terus berkepanjangan di Papua.

Mengapa keberadaan UU Tentang Papua itu penting? Ada beberapa alasan yang mendasari penulis untuk mengemukakan pendapat ini:

Pertama: Jikalau melihat tingkat “pencapaian” yang berhasil dilakukan oleh Tuan Benny Wenda, Dkk sehingga pada bulan Oktober Tahun 2008 yang lalu kita semua dikagetkan dengan berita tentang peluncuran International Parlementarian for West Papua (IPWP) dilakukan di House of Commons, 15 Oktober 2008, di London dan pada bulan April 2009 lalu kita juga dikagetkan dengan pelucuran International Lawyer for West Papua di South Amerika, 3-5 April lalu, seharusnya sudah menjadi warning tersendiri bagi Pemerintah Indonesia untuk lebih serius terhadap masalah Papua.

Menyelesaikan sebuah persoalan di Papua jangan setengah-setengaha, apalagi terkesan membiarkan persoalan tumbuh subur di Papua. dan apalagi, kalau Negara sendiri yang bertindak sebagai oknum yang menjadi penyebab terciptanya masalah di Papua, ini tidak boleh terjadi. Harus ada perhatian serius dari semua instansi terkait.

Jangan sampai terulang kembali seperti dalam kasus lahirnya UU Pemerintahan Aceh (UU PA), dimana Pemerintah Indonesia secara terpaksa harus duduk bersama dengan beberapa Negara luar untuk membicarakan masalah dalam negeri, dan kesannya seperti Negara Indonesia di dikte oleh negera lain, bahkan ada yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai Negara “baru tumbuh”. Dalam hal ini penulis sangat setuju jika pemerintah pusat sedikit proaktif dan tidak berperan sebagai pemadam kebakaran, yang dikatakan pekerjaan memalukan.

Kedua, Pemerintah Indonesia harus membangun kembali kepercayaan rakyat Papua yang bisa dikatakan banyak yang telah hilang kepercayaannya, pemerintah perlu segera melakukan re-evaluasi terhadap keberadaan UU Otsus yang memang telah gagal di Papua. Berbeda dengan keberadaan UU PA, karena keterlibatan (baca: campur tangan) dari pihak luar itu begitu jelas dan kental, sehingga hal ini secara tidak langsung membuat Pemerintah nampaknya dipaksa untuk segera mengimplementasikan hal-hal yang sudah diatur dalam UU tersebut.

Ketiga, Kekecewaan yang telah berurat dan berakar di kalangan generasi muda Papua sehingga membuat banyak yang masih memiliki asa yang meskipun terpendam untuk merdeka itu perlu diresponi secara positif. Kita lupa bahwa mungkin saja kebakaran besar yang terjadi di Australia beberapa bulan lalu hanya disebabkan oleh sebuah puntung rokok yang secara sengaja atau tidak telah dijatuhkan oleh seseorang. Untuk itu, sebelum gejolak ini terus berkepanjangan, perlu segera dicari solusinya. Dimana solusi yang bisa menjawab dan menjamin segala kerinduan orang Papua yang selama ini terabaikan.

Karena bukan tidak mungkin, ketika hal ini diperhatikan secara serius. Maka tingkat kepercayaan rakyat Papua terhadap NKRI akan semakin bertumbuh. Karena selama ini, penyebab utama ketidakpuasan rakyat Papua terhadap NKRI karena segala kebijakan yang tidak pernah menjawab segala kerinduan orang Papua. Dan dimana orang Papua berada pada posisi yang dirugikan (baca: dikecewakan) oleh segala kebijakan itu.

Keempat, perlunya evaluasi menyeluruh terhadapa kinerja Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dikatakan hampir sebagian rakyat Papua bahwa bekerja setengah hati. Banyak pengamat baik dari LSM, bahkan aktivis sendiri menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja MRP yang kalang kabut, dimana mereka mengatakan bahwa penyebab utama kegagalam MRP adalah Intervensi menyeluruh yang dilakukan pemerintah pusat terhadadap kinerja mereka.

Selain itu MPR juga perlu bertindak, ketika ada tindakan semena-mena yang aparat penegak hukum lakukan untuk membungkam segala kebenaran yang selama ini di abaikan di bumi Papua. Seperti pengakapan tidak semena-mena terhadap teman-teman aktivis, mahasiswa serta masyarakat oleh kepolisian. Ini tugas MRP, dimana bertindak sebagai pelindung rakyat asli Papua atau lebih trennya biasa di sebut sebagai honai orang Papua.

Hal ini juga menjadi peringatan penting untuk Pemerintah Indonesia, karena pemerintah sendiri yang telah membuat tingkat kepecayaan masyarakat Papua menurun. Dan ini perlu dikaji secara mendalam, kalau tetap mengigingkan rakyat Papua berada dalam wilayah keutuhan NKRI. Otsus dan MRP yang dibentuk tidak pernah memberikan solusi kepada rakyat Papua, malahan menimbulkan gejolak yang berkpenjangan.

Kelima, perlu memberikan kepercayaan yang mendalam terhadap masyarakat Papua untuk memberdayakan tanah kelahirannya secara menyeluruh. Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua bukanlah jawaban semata wayang untuk menjawab hal itu, karena sampai sekarang banyak orang Papua yang harus merenung nasib, karena tidak pernah diberkan kepercayaan oleh pemerintah Pusat melalui perpanjangan tangannya Pemerintah daerah setempat.

Kadang kala, orang Papua di anggap sebagai makhluk lemah yang tidak berdaya dan tidak mampu bekerja, padahal tidak sedemikian. Sudah barang tentu, imits ini menambah tingkat ketidakpuasan rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Sudah tentu, hal ini menimbulkan orang Papua untuk berteriak bebas (baca: merdeka) dari pangkuan NKRI.

Kelima hal yang dipaparkan secara blak-blakan diatas adalah solusi kongkrit yang bisa penulis berikan untuk menjadi acuan yang mendalam untuk Pemerintah Pusat melalui perpanjangan tangannya pemerintah daerah setempat disetiap Kabupaten di Papua.

Penulis tidak bermaksud menghakimi pemerintah sebagai wakil Tuhan yang bekerja setengah hati, tapi penulis di sini bertidak sebagai hamba Allah yang bekerja menegakan kebenaran, keadilan dan memberikan solusi untuk kesejahteraan masyarakat Papua yang kita cinta bersama saat ini.

Semoga beberapa hal diatas menjadi pertimbangan yang mendalam bagi semua instansi yang terkait. Karena saat ini seluruh masyarakat yang hidup di tanah Papua membutuhkan solusi yang bisa menjawab segala tangisan itu. Berakhir dan tidaknya segala tangisan itu, tergantung dari setiap kebijakan dan keputusan yang Pemerintah Pusat tentukan. Semoga solusi diatas menjawab semua itu. Salam

Sumber Foto: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifVuFa0XsdG4fW99O97sN_dTIJxHerREZSoAD3p_Ij5R9fqOQhvtTOVjTqPDzj30Thj9_eaV0BpYtPM6zdRM8gxGDi6hjDe6vim5EcNJZQTR7X99c6n9UsfCmZRwrRY_DhVJR0lzZmNQpV/s320/pogau.jpeg

Baca Selengkapnya......

Catatan Untuk Masyarakat dan Pemda Intan Jaya

OCTHO- Catatan ini kutuliskan sebelum pembangunan akan dimulai pada tahun 2010 mendatang. Dimana masyarakat bisa berperan aktif untuk sebuah perubahan dan Pemerintah Daerah dapat mengambil segala kebijakan dan keputusan yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat Intan Jaya. Ketika keduanya bekerja sama, sudah tentu harapan melihat Kabupaten Intan Jaya lebih baik akan terwujud.

Kabupaten Intan Jaya telah di mekarkan. Intan Jaya hadir ditengah tangisan, kerinduan, serta harapan seluruh masyarakat di enam distrik (sugapa, biandoga, agisiga, hitadipa, homeo). Intan Jaya hadir untuk memberdayakan, memampukan, serta membawa masyarakat Intan Jaya melihat dunia kehidupan yang lebih baik lagi. Kita mungkin dalam waktu yang tidak begitu lama akan duduk sama rendah, dan berdiri sama tinggi dengan saudara-saudara kita yang ada di perkotaan.

Kita sebagai warga masyarakat Intan Jaya harus berbaggga diri, harus senang bahkan sekali waktu kumpul bersama untuk menyatakan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena rahmat, anugerah, dan kasih karunia-Nya begitu besar kepada masyarakat Intan Jaya sehingga kabupaten Intan Jaya bisa hadir begitu cepat.

Kasih dan anugerah Tuhan memang terbukti luar biasa, dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat-sangat melimpah. Sumber Daya Alam yang melimpah itu menjadikan Kabupaten Intan Jaya unik di antara Kabupaten-kabupaten lain di Papua. Banyak mata tentu akan melirik kabupaten Intan Jaya. Ada lirikan mata yang berfantasi untuk membangun. Dan ada pula lirikan mata yang berfantasi menguras kekayaan SDA tanpa memiliki hati nurani, contohnya seperti masyarakat Amugme dan Kamoro yang jadi korban saat ini, terpasung diatas eksploitasi gila-gilaan yang PT Freeport Indonesia lakukan sejak tahun 1967 silam.

Kita juga harus mengucap syukur, Tuhan memilih Intan Jaya untuk dititipkan segala kekayaan alam itu. Kali Kemabu di Distrik Homeo yang terdapat sekian banyak emas, tembaga, bahkan berlian sekalipun dimana menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak penguasaha, baik dari luar Papua maupun Mancanegara. Media masa masih sempat-sempatnya ribut soal para penguasaha yang tidak tahu diri, dimana mengekploitasi kekayaan tanpa rasa bersalah dan berdosa, kita harus menjaga emas di kali Kemabu, serta membuat peraturan yang memberi keuntungan kepada siapa saja, terutama masyarakat pemilik hak ulayat itu.

Indahanya alam Gunung Cartenz yang begitu menjanjikan. Salju abadi yang berada pada ketinggian gunung ini menjadikan gunung ini elok dan indah diantara sekian banyak gunung yang ada di Papua. Banyak wisatawatan asing yang selalu berdatangan setiap saat, ditambah lagi dengan wisatawatan Indonesia yang selalu melaksanakan kunjungan sekedar untuk mencari ketenangan dan menjalin persahabatan dengan alam ciptaan Tuhan. Puncak catenz merupakan salah satu dari tujuh gunung yang puncaknya begitu indah di dunia.

Saat ini, kabupaten kita menjadi pilihan bagi banyak pengusaha, investor, serta Penanam Modal Asing (PMA). Mereka semua ingin mengelolah, serta membuat perusahan mereka di daerah kita. Kita masyarakat pemilik hak ulyaat harus mempersiapkan diri, selain itu pemerintah daerah yang telah paham betul akan sebuah peraturan, undang-undang-pun harus mengambil ahli semua ini. Selain itu peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) perlu untuk di tonjolkan, kalau belum terbentuk dan ada, ada baiknya bentuk LMA secepatnya untuk menyelamatkan tanah dan SDA Kabupaten Intan Jaya.

Ketika hal ini tercipta dengan baik, pemerintah daerah diuntungkan, dengan adanya pendapatan asli daerah. Serta masyarakat pemilik hak ulayat-pun lebih baik dengan adanya sarana prasarana penunjuang kehidupan yang tentunya perusahan yang masuk dan harus penuhi. Selain itu hadirnya beberapa perusahan tambang di daerah Intan Jaya, bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Dan ada pula tenaga kerja yang akan direkrut, tentunya masyarakat local setempat yang selama ini menjadi penggaguran tanpa pekerjaan yang jelas.

Masyarakat Intan Jaya harus membuka diri, mempersiapkan diri, serta menyatakan kesiapan untuk pembangunan yang sebentar lagi akan masuk. Apabila ada tanah hak ulayat masyarakat yang dibutuhkan pemerintah untuk menjadi pusat pembangunan infrastruktur pemda Intan Jaya, bicaralah baik dengan pemda setempat, serta menyelesaikan persolaan ini dengan baik, agar tidak menjadi persolaan yang buntutnya sampai macetnya sebuah pembangunan.

Seringkali pembangungan di sebuah Kabupaten baru tidak ada kemajuan hanya karena masalah tanah, dimana pemilik hak ulayat selalu menolak pembangunan, dengan dalih itu merupakan tanah adat. Bahkan ada juga yang sering memasok harga tanah untuk di bangun infrastruktur setinggi langit, padahal pemerintah hanyalah jembatan penghubung kesejahteraan.

Hal ini tidak boleh terjadi di Intan Jaya, masyarakat harus berbuka diri menerima pemerintah daerah dimana menjalankan program pembangunannya. Kalau masyarakat masih tetap berikeras untuk tidak memberikan tanahnya kepada pemerintah untuk pembangungan, berarti saya klaim masyarakat-lah yang menolak hadirnya sebuah perubahan di Kabupaten Intan Jaya.

Hal diatas paling vital, dan sering terjadi dimana saja. Masyarakat dengan pemda perlu duduk satu meja, berbicara dari hati ke hati soal tanah ada yang sebentar lagi akan di gunakan untuk sebuah pembangunan. LMA yang telah di singgung di atas memang perlu segera untuk dibentuk, sebelum pembangunan berjalan. Dan setelah adanya ijin untuk membangun, masyarakat dan pemerintah sama-sama menjalankan fungsinya dimana mengontrol jalannya roda pemerintahan yang lebih baik lagi.

Akhir dari semua itu, masyarakat Intan Jaya perlu memberikan kepercayaan yang penuh kepada pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten ini. Karena pemerintah-lah yang diberikan tugas, tanggung jawab, serta wewenang oleh pencipta untuk mengubah keterbelekangan masyarakat Intan Jaya sendiri. Dan memang Kabupaten Intan Jaya hadir untuk mengubah semua imits itu..

Dana hibah untuk pembangunan yang berjumlah milyaran sudah pasti bisa merubah wajah Kabupaten Intan Jaya dan masyarakatnya dalam kurun waktu dua tahun ini. Dimana mempersiapkan segalanya untuk pemilihan bupati definif tahun 2011 mendatang. Ini merupakan harapan semua masyarakat, termasuk pejabat terpilih yang saat ini sedang duduk di pemerintahan, yaitu; melihat Intan Jaya di hari esok yang lebih baik lagi.

Selamat untuk aita, ama, ani, aina, mbao, mbawa di Intan Jaya, karena doa dan tangisan kalian untuk menikmati sebuah kehidupan yang lebih baik lagi telah di jawab oleh Tuhan. Dan selamat juga untuk pemerintah daerah Intan Jaya, serta penjabat Bupati terpilih yang telah diberikan kepercayaan untuk memberdayakan mereka yang selama ini dianggap tertinggal.

Akhir kata, tulisan ini, dan beberapa tulisan sebelumnya yang pernah saya tulis dalam Harian Papua Post Nabire ini, adalah bentuk dukungan moril yang saya pribadi berikan untuk bapak penjabat Bupati, perangkat SKPD di lingkungan pemda Intan Jaya serta masyarakat Intan Jaya untuk menikmati hasil pemekaran wilayah yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua, selamat membangun.

Baca Selengkapnya......