Ketidaksiapan Dalam Membangun Kabupaten Intan Jaya (2)

OCTHO- Melanjutkan tulisan Sabtu, (29/05) lalu tentang ketidaksiapan pejabat dalam membangun Kabupaten Intan Jaya. Memang benar, bahwa untuk membangun Kabupaten Intan Jaya di butuhkan peran kerja dan semua pihak, di antaranya, pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada, termasuk agama maupun adat, tapi yang paling berperang penting adalah pemerintah daerah sendiri sebagai pemegang kebijakan tertinggi.

Buntut ketidakpuasaan masyarakat pada kinerja pemerintah dan seorang pejabat sudah tentu akan menghambat pembangunan, selain itu dapat merepotkan pemerintah sendiri. Bisa kita ambil contoh, DPRD Kabupaten Intan Jaya yang belum di lantik hingga saat ini telah menimbulkan pro dan kontra antara masyarakat dan pemerintah sendiri, walaupun itu tugas KPUD sebagai lembaga penyelenggara.

Lampiasan amarah ketidakpuasaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dan KPUD telah berbuntut pada perusakan kantor Bupati Intan Jaya pada beberapa waktu lalu, hal ini memang merupakan sebuah tantangan yang harus kita terima ketika tidak ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan KPUD Paniai.

Ketika dewan Kabupaten Intan Jaya belum di lantik masyarakat tidak pernah memandang itu sebagai salah KPUD Paniai, tetapi mereka beranggapan bahwa pemerintah-lah yang salah. Dan terkait hal ini masing-masing kita memiliki pemahaman atau paradigm yang berbeda, tapi seringkali justru paradigma masyarakat-lah yang sering di jadikan acuan dalam memberikan sebuah peniliaan, dan hal itu nyata.

Ego pribadi dan ego lembaga kadang sering mengorbankan rakyat jelata yang tak tahu apa-apa. Perusakan kantor Bupati Intan Jaya oleh masyarakat Intan Jaya merupakan buntut kekecewaan masyarkaat terhadap segelintir orang yang tidak patuh, taat dan berpedoman pada aturan. Jika semua dengan lapang dada, membukan diri, berbicara dari hati ke hati, serta menerima sebuah kenyataan, mana mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan dapat terjadi.

Pemerintah daerah Intan Jaya dan pejabatnya perlu bercermin diri dari peristiwa ini. Ini sudah jelas-jelas merupakan bukti ketidakmampuan dan ketidaksiapaan kita dalam menjalankan amanat masyarakat Intan Jaya untuk sebuah perubahan. Tidak ada yang perlu di sesali, semua telah terjadi, dan saatnya untuk memperjuangkan harapan itu agar dapat membuahkan hasil. Ini sebuah pekerjaan rumah yang masyarakat Intan Jaya telah berikan kepada pemerintah dan KPUD!

Tetapi dalam tulisan ini saya tidak ingin bahas tentang kinerja KPUD, namun saya hanya ingin lebih fokus kepada pemerintah daerah dan para pejabatnya dalam kinerja mereka membangun Kabupaten Intan Jaya.

Jika sebuah daerah ingin maju dan berkembang, maka ada orang-orang atau lembaga-lembaga yang perlu melakukan fungis kontrol terhadap keseriusaan dan kinerja pejabat-pejabat daerah, bukan pemerintah daerah. Semua daerah sudah tentu akan taat pada aturan yang telah di tetapkan, tetapi tidak semua pejabat-pejabat yang taat pada aturan itu. Disini lebih fokus kepada person orang atau pribadi orang itu (pejabat). Disini antara mau taat pada hati nurani dan mau taat pada keinginan pribadi.

Seorang pejabat yang tidak siap untuk memimpin sudah tentu akan merusak citra sebuah daerah. Ketidakmampuan akan melahirkan sebuah bentuk pelanggaran, yang justru mengorbankan rakyat, daerah bahkan bisa jadi korbankan keuangan darah itu. Sudah banyak contoh, karena ketikdakmampuan, maka harus berhadapan dengan hukum, ujung-ujungnya terali besi.

Selain ketidakmampuan, ada lagi yang lebih parah, memilki kemampuan, tetapi di gunakan untuk berdusat. Pejabat model ini lebih pandai bersandiwara, karena telah mengetahui segala trik-trik, jalan bahkan sampai jalur-jalur untuk “menyolong”. Ini parah sangat parah!

Awalnya korupsi bukanlah budaya orang Papua, namun, menggenaskan, sebuah kata yang pantas di ucapkan, bahwa korupsi saat ini telah menjadi budaya yang sangat lumrah di lakukan oleh seluruh pejabat di Papua. semoga tidak di Kabupaten Intan Jaya, jika ada, sudah pasti harus di usut tuntas.

Langkah awal korupsi “dicap” sebagai budaya orang Papua ketika bergulirnya dana Otsus yang sangat besar. Dana Otsus itu memang sangat besar, masih menjadi perdebatan, Jakarta memberikan dana yang besar untuk orang Papua agar Papua bisa di bangun, atau justru menciptakan orang Papua yang rusak moral dan etikanya.

Dari tahun ke tahun dana Otsus meningkat sangat signifikan semisal 2,4 trilyun (tahun 2004), 4,8 trilyun (tahun 2006), 5,3 trilyun (tahun 2007), 5,5 trilyun (tahun 2008), 5,3 trilyun (tahun 2009) dan untuk ABPD Propinsi Papua tahun 2010 membutuhkan 5,2 trilyun. Dana itu diperuntukan untuk pembiayaan berbagai sektor yang rawan dan begitu tertinggal dari daerah lainnya di Indonesia, seperti; sektor Pendidikan, sektor kesehatan, sektor perekonomian, sektor kebudayaan dan masih banya lagi. Tetapi, masih saja terjadi in-efisiensi yang berpeluang untuk dikorupsi.

Saya lebih sering berkesimpulan bahwa Otsus yang hadir sejak 9 tahun lalu di bumi Papua membuat orang Papua semakin “tidak tau diri”. Mengapa, karena hanya orang tidak tau diri saja yang bisa mengambil hak orang lain, bisa mencuri hak orang lain, bahkan menipu orang lain untuk mengambil hak mereka. Semua pejabat di Papua melakukannya, jika tidak melakukannya, kadang di sebut tidak jantan.

Banyak cara kita menilai apakah pejabat-pejabat di Intan Jaya melakukannya atau tidak. Mudah, sangat gampang jika kita ingin membuktikan hal itu. Tidak perlu memanggil Badan Pemeriksa Keuagaan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Coruption Watch (ICW) atau Papua Watch Coruption (PCW) karenah toh banyak ketimpangan yang mereka buat dalam menjalanakan amanat yang telah di tetapkan UU, salah satunya penundaan pelantikan DPRD Intan Jaya hingga saat. Dan perlu kita tahu, bahwa fungsi kerja dewan sangat besar, yakni memberikan pertimbangan, masukan, serta melakukan audit terhadap segala penggunaan dana. Dana kalau begitu, saat ini apakah ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap dana-dana yang di gunakan oleh pemerintah dan pejabat di Intan Jaya? Saya kira tak ada, pertanggung jawabannya-pun masih kabur, akan di laporkan kemana?

Tetapi ingat, saya tidak mengatakan bahwa pejabat di Intan Jaya melakukan korupsi. Saya hanya ingin mengatakan bahwa tanda-tanda bahwa korupsi itu telah ada dengan berbagai kasus, peristiwa, dan kejadiaan yang yang saya kira tidak perlu di jelaskan.

Banyak penggunaan dana yang tidak transparan. Banyak pelelangan proyek maupun tender yang tidak di lakukan sesuai prosedur. Kemudian, dalam sebuah system pemerintahan tidak pernah ada seorang pejabat (kepala dinas) yang mencari pengusaha (mitra kerja) tetapi pengusaha-lah yang mencari pemerintah, tetapi saat ini banyak pejabat Intan Jaya yang mencari pengusaha, bingung, untuk kompromi, kerja sama untuk membual atau justru kerja sama untuk membangun daerah Intan Jaya.

Jika saya menuliskan satu persatu ketimpangan itu, maka terlalu banyak, dan tidaklah muingkin saya menuliskan. Saya hanya ingin mengatakan, berbalik-lah, sudah cukup pandangan tentang ketidakmampuan itu di alamatkan kepada para pejabat sekalian. Saya tidak menjadi hakim, dan saya juga tidak ingin menuduh-nuduh, saya hanya di tugaskan membantu masyarakat kecil yang selama ini menjadi korban dari ketidaktahuaan mereka, menjadi korban dari ketidakmampuan mereka.

Tulisan ini bentuk kritik membangun sekaligus bentuk penyadaraan, agar insaf dan kembali ke jalan yang benar, sebelum semuanya terlambat dan di sesali. Dalam negara hukum, tidak ada seorangpun pejabat atau manusia yang kebal terhadap hukum. Tetapi akan lebih baik, jika pejabat atau seseorang menjadikan hukum sebagai pangliman.

Selain itu, tulisan ini juga bentuk kritik membangun, agar sama-sama memikirkan cara dan jalan terbaik untuk membangun Kabupaten Intan Jaya kedepannya. Jika ada yang tidak berkenan dalam tulisan ini, mohon di maafkan, tetapi saya akan masih tetap menulis, agar kita bisa sama-sama saling control dalam menjalankan amanat masyarakat Intan Jaya. Masing-masing kita mempunyai fungsi kerja yang berbeda, tidak perlu ada yang saling complain dengan kerja-kerja itu, kecuali saling mengingatkan untuk sebuah kemajuan bersama. Amakane!!

Sumber: koran harian Papua Post Nabire

Artikel Yang Berhubungan

Widget by Hoctro | Delivery by Ingin Membuat Related Post Seperti Ini? | Support by Belajar Seo Blogspot