Mimpi yang telah lama di impikan oleh masyarakat Intan Jaya akhirnya telah menjadi kenyataan, dengan disahkannya pembuatan rancangan undang-undang oleh DPR RI dan Mendagri Rabu (29/10) lalu di Senayan Jakarta bersamaan dengan satu Kabupaten lainnya di Papua seperti Kabupaten Deyei dan satu Kabupaten lagi di Provinsi Papua barat yakni Kabupaten Temberau.
Pemekaran wilayah baru di Papua nampaknya seperti fenomena gunung es yang tidak bisa terbendung lagi. Jakarta dan “raja-raja kecil” di Papua memberi alasan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Apa betul dengan pemekaran rakyat akan lebih sejahtera? Beberapa fakta menunjukan tidak demikian, malahan semakin menambah luka batin warga di daerah Pemekaran.
Melihat berbagai usaha dan kerja keras dalam hal ini terkait pemekaran Kabupaten Intan Jaya sebagai warga asli Kabupaten Intan Jaya, kita harus berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang dengan tabah dan sabar dalam segala kesibukan kantor dan keluarga mereka yang masih meluangkan waktu untuk pergi urus pemekaran daerah baru ini. Dan ini suatu pekerjaan mulia yang perlu untuk di acungkan jempol.
Ketika persetujuan dibentuk rancangan Undang-Undang pembentukan Kabupaten Intan Jaya, warga Moni seantoro Indonesia tentunya akan bersorak kegirangan karena akan melihat sebuah daerah baru yakni tanah leluhur mereka bisa berdiri sendiri. Sebenarnya kalau mau jujur di balik tawa canda mereka tersimpan beribu pertanyaan. Yang mana pertanyaan itu harus di jawab agar ada kemajuan yang singnifikan saat roda pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya dijalankan.
Sebenarnya sangat tidak enak menjadi seorang pengkritik. Apalagi sampai memilah dan memilih mana lawan dan kawan. Tapi entahlah, tujuan utama tulisan ini bukanlah sebuah tulisan yang dibuat untuk menghasut seluruh lapisan Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar Moni yang ada di dimanapun untuk bersuara menolak pemekaran Intan Jaya.
Karena pemekaran Kabupaten Intan Jaya sendiri adalah sebuah harapan yang telah rakyat Kabupaten Intan Jaya dalam hal ini suku Moni harapkan. Dimana sebuah harapan ini telah menjadi kenyataan, dan sayang sekali kalau mau di nyatakan untuk menolaknya.
Namun inti utaman dari pada tulisan ini mengajak siapapun yang peduli dan ibah dengan kondisi rill masyarakat Intan jaya (sugapa, red) untuk lebih bersuara agat tidak ada pembodohan dan pembodohan yang pemerintah dan pejabat lakukan terhadapa warga setempat terutama warga Moni sendiri. Kaum terpelajar mempunya fungis penting untuk mengontrol kinerja ini.
Karena beberapa pengalaman menunjukan demikian. Daerah Operasi Baru (DOB) yang baru dimekarkan akan menjadi ajang perebuatan kekuasaan, jabatan, uang serta hal lainnya. Dimana selalu dan selalu masyarakat setempat yang jadi korban. Para pejabat saat pergi urus pemekaran, selalu bilang mereka berjuang untuk rakyat, nyatanya kadang saat menjabat mereka lupakan jembatan yang selama ini mereka pakai untuk mendapatkan semua itu. Hal ini bias di istilahkan seperti kacang lupa kulit.
“bapak tolong dengarkan yang kami bicara saat ini, karena ketika Intan Jaya beroperasi kalian-kalian ini yang akan menjadi penjabat, dan kami warga kecil akan jadi penonton. Jadi tolong hargai pendapat kami orang kecil” kata salah satu bapak saat berlangsung pertemuan masyarakat dan beberapa pejabat dari Intan Jaya di Gerbang Sadu, wadio beberapa saat lalu.
Sebenarnya dosa dari para pejabat dan birokrat yang selalu “egois” itu rakyat sudah paham. Tapi apa boleh buat, mereka hanya rakyat kecil yang tidak pernah di berikan kesempatan untuk bersuara. Suara mereka selalu di anggap sebagai suara “sampah” sehingga untuk demokrasi di Papua terutama di daerah Operasi Baru sudah mati. Matinya demokrasi, sekaligus mematikan semangat rakyat kecil.
Padahal kata Abraham Lincol, Presiden Amerika Serikat yang ke-16 bahwa “Negara ada dari rakyar, oleh rakyat dan untuk rakyat” pada intinya semua kembali kepada apa yang di sampaikan rakyat. Ada rakyat sehingga Daerah Operasi Baru (DOB) bias di bentuk, ada rakyat sehingga para pejabat bisa terima uang, ada rakyat sehingga ada jabatan untuk para pejabat jadi omong kosong kalau ada pemekaran karena seorang pejabat. Usaha yang dilakukannya-pun akan sia-sia kalau rakyat tidak mendukung.
Pertanyaan penting yang harus di jawab oleh semua kita, pemekaran Intan Jaya untuk siapa? Apa untuk para pejabat yang selalu haus akan sebuah jabatan ataukah untuk rakyat jelata di kampong-kampung yang selalu menangis karena ketidakberdayaan mereka.
Beberapa peristiwa menyakitkan yang terjadi dengan ulah pemekaran sebuah wilayah. Dimana semua itu yang ujung-ujungnya rakyat jelata yang menjadi korban. Dan hal ini sangat tidak etis atau disayangkan sekali. Beberapa peristiwa itu seperti di bawah ini.
Gubernur Papur Barat, Bram Oktovianus Ataruri kecewa dengan tidak terpilih dirinya pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua beberapa saat lalu. Bisa di katakan kalah bersaing dengan Jap Salosa (alm) sehingga dengan gigihnya memperjuangkan terbentuknya Provinsi baru yang saat ini di kepalainya. Sifat Egoisme dan Kecemburuan yang terlihat dalam perkara ini. Padahal tidak semua rakyat Papua Barat menghendaki sebuah pemekaran.
Setelah Provinsi Papua Barat di mekarkan, giliran mereka kalang kabut dengan pembagian dana Otsus. Karena amanat UU No. 21 Tahun 2001 di berikan hanya untuk Provinsi Papua. Sehingga hal ini lebih mempersulit pemerintahan dan pengambilang kebijakan. Jakarta membuat rakyat Papua konflik dengan hal ini. Bahkan di isukan akan ada pembentukan MRPB, yang mana semua ini sudah keluar dari jalur Undang-Undang. Lagi-lagi konflik dan pertikaian yang mereka ciptakan di Papua. Ini ulah pemekaran bukan??
Beberapa saat lalu, mahasiswa Mamberamo Raya di Jayapura beroreasi di depan Kantor Gubernur Provinsi Papua, yang mana mereka (red, mahasiswa) menilai Bupati Pejabat sementara yang di berikan jabatan karir telah di duga korupsi uang rakyat. Padahal kabuapten ini di mekarkan seumu biji jagung alias “baru sekali” memalukan, hal ini bias di gambarkan dengan pejabat seperti demikian. Ini ulah pemekaran, bukan?
Kabupaten raja Ampat adalah kabupaten yang kaya dengan kandungan nikelnya. Sehingga tidak heran banyak pengusah berebut. Yang kalang kabut pejabat bupatinya pada saat Marcus Wanma, Lagi-lagi rakyat di buat terpasung dengan segala ketidakberdayaan, ketika pejabat Bupati Marcus Wanma yang ada pada saat itu memberikan ijin banyak perusahan beropeasi di daerah itu.
Giliran bupati terpilih memerintah, beberapa pengusaha di cabut ijin operasional hal ini menimbulkan keresahan di tubuh masyarakat sampai saat ini. Yang dimana rakyat lagi-lagi menangis karena nasib buruk yang mereka alami dengan perampasan yang di lakukan beberapa pengusah, semena-mena yang Bupati terpilih raja ampat lakukan untuk menarik ijin operasional itu semakin menambah luka batin warga masyarakat. Yang ujung-ujung semakin meragukan kesungguuhan dari para pejabat untuk lebih memberdayakan rakyat.
Selain itu, di media masa beberapa saat lalu kembali di ributkan dengan ketidaksetujuan beberapa kaum Intelqtual dari Kabupaten baru, yakni Kabupaten Dogiyai yang dimana mengkritisi kebijakan bupati karateker yang memberikan porsi 70% kursi pemerintah di Dogiyai untuk orang pendatang. Hal ini jelas-jelas sangat melacuri semangat masyarkat setempat untuk menerima sebuah pemekaran.
“saat dogiya mau di mekarkan, para pejabat mengatakan bahwa dogiyai itu masyarkat di atas punya, tra orang dari luar yang boleh duduk diatas, giliran setelah di mekarkan semua kalang kabut, masyarakat di atas yang SDM-nya mampu di lupakan begitu saja. Saya bingung nih, dogiyai dimekarkan untuk siapa? Terang salah satu bapak beberapa saat lalu di seputaran Pasar Oyehe.
Jangan sampai Kabupaten Intan Jaya di mekarkan untuk para serigala berbulu domba yang selalu haus dan lapar akan jabatan, kedudukan serta uang. Karena itu hal ini perlu sekali untuk di antisipasi. Ketika Intan Jaya beroperasi dan ada ketidakbenaran yang di lakukan kaum terpelajar mempunyai andil yang sangat besar dalam mengkritisi semua itu. Kebenaran harus benar, tidak bisa benar dan salah di gabungkan. Kebenaran selalu mutlak apabila benar, kesalahan tetap salah apabila salah.
Inti utama pemekaran harus kembali seperti yang pernah Abraham Lincoln katakan. Karena beberapa pejabat di Papua sering membalik slogan itu. Yang mana dari pejabat, oleh pejabat untuk pejabat. Slogan seperti ini selalu di pakai di tanah Papua, terutama para pejabat Papua yang “tidak tau diri”.
Para pejabat Papua yang selalu haus dan lapar akan jabatan, harus paham betul dengan kerinduan yang raykat sampaikan. Jangan jadi kalang kabuat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Mau jadi pejabat atau pemimpin di Kabupaten Intan Jaya, harus gantungkan dulu sifat egoisme. Ketika ada beberapa jabatan dan kedudukan yang akan di berkan kepada para pejabat yang Egoisme, saya dan beberapa mahasiswa akan punya andil yang sangat besar dalam mengkritisi kebijakan ini.
Pemekaran harus menjawab kerinduan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya. Pemberdayaan masyarakat di Kabuapaten Intan Jaya harus di perhatikan. Rakyat butuh uluran tangan dari pemerintah, rakyat butuh topangan dari pemerintah, rakyat butuh jamahan dari pemerintah. Berikan kepercayaan kepada rakyat Intan Jaya dengan hal-hal yang benar. Yaitu, memerintah dengan asas kebenaran, bukan dengan asas kemunafikan. Maka mereka akan memercayai kalian para pejabat.
Berikan kesempatan yang lebih kepada kaum terpelajar dari masyarat Intan Jaya. Berikan kepercayaan yang mendalam kepada mereka untuk memberdayakan sanak-saudara mereka. Mampukan, mereka untuk mengatur daerah-daerahnya. Karena inti utama dari pemekaran haruslah demikian, yaitu memberdayakan mereka yang memiliki tanah ada di Kabupaten Intan Jaya.
Pertanyaan diatas akan terjawab, ketika masyarakat Moni yang ada di Intan Jaya di berdayakan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Pertanyaan di atas akan terjawab juga ketika para pejabat memerintah Intan Jaya dengan semau-maunya tanpa memperhatikan asas kebenaran. Semoga jawaban yang terbaik dan benar yang bisa kita terima bersama, karena warga masyarakat Intan Jaya juga mengharapkan yang demikian. Dan kita tinggal tunggu, jawaban apa yang akan terjawab sesuai perkembangan.
Tuesday, January 20, 2009
Pemekaran Kabupaten Intan Jaya Untuk Siapa??
Label:
KABUPATEN INTAN JAYA,
OPINI
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 komentar:
Post a Comment
Komentar anda...