Papua Zona Darurat Ulah Otonomi Khusus

Tulisan ini baru di muat di Tabloid Jubi, Edisi 18-28 Februari 2009*

Sebenarnya sebelum UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua di berikan oleh pemerintah pusat, sudah sangat banyak reaksi yang rakyat Papua lakukan untuk menolak itu. Mulai dari penolakan yang di lakukan oleh kaum awam atau orang-orang yang tidak menempuh pendidikan tinggi (maaf saya pakai istilah orang awam), kemudian yang berikut datangnya dari kaum Intelktual atau orang yang sudah menempuh pendidikan tinggi (red, mahasiswa dan pelajar). Pada umumnya mereka telah paham, kalau Otsus hanya akan menciptakan zona darurat atau tanah darurat di Papua.

Sangat beragama cara-cara penolakan yang mereka lakukan. Mulai dari aksi turun ke jalan dengan berdemonstran, sampai pada cara-cara sadis seperti penolakan yang berbuntut pada perkelahian dengan aparat keamanan. bahkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sendiri membuat situasi yang kacau di Papua untuk menolak hadirnya Otsus dengan melakukan gencatan senjata dengan pihak Militer Indonesia.

Pada intinya semua mereka menyanyi berlainan lagu namun punya satu suara di sertai dengan satu tekad kuat yaitu: menolak dengan tegas hadirnya Otsus di Papua. Bagi mereka, Otsus hadir hanya membuat mereka keluar dari mulut harimau kembali masuk lagi ke mulut serigala. Yang pada intinya menolak untuk masuk kembali ke mulut serigala karena lebih mencekam lagi masuk kesana.

Di tengah nyanyian merdu yang rakyat Papua sedang alunkan, hanya satu golongan yang menutup mulut mereka dengan rapat bak orang “bisu” yaitu: para pejabat Papua. Mereka lupa daratan, hal ini bisa di istilahkan kepada mereka (red, pejabat) yang duduk di birokrat yang sedang menikmati indahnya segala fasilitas yang di berikan oleh rakyat Papua secara Cuma-Cuma tanpa bekerja, karena tidak ada kualitas kerja yang pejabat Papua capai.

Para pejabat beranggapan, suara yang rakyat Papua sedang nyanyikan hanya akan menghambat mimpi-mimpi indah mereka. Sehingga manipulasi suara-pun mereka lakukan. Keadaan di Papua rakyat pasca pemberian Otsus tidak seperti yang di laporkan, Pemerintah Pusat beranggapan suara beberapa pejabat Papua pada saat itu adalah suara rakyat Papua, padahal sangat-lah tidak.

Implementasi Otsus sudah hampir 8 tahun merumput di bumi Papua, namun otsus sangat terbukti tidak “manjur” untuk memajukan orang asli Papua dari berbagai ketertinggal yang ada. Malahan dengan hadrinya otsus membuat orang asli Papua Papua semakin di kucilkan, yang ujung-ujungnya membuat rakyat Papua sendiri semakin termarginalkan.

Saat hadrinya Otsus, dimana diharapkan dapat merubah wajah Papua yang sudah sangat carut marut, dengan perlakuan tidak semena-mena yang pemerintah Indonesia melalui antek-anteknya Militer Indonesia lakukan untuk membumi hanguskan orang Papua, namun apa boleh kata itu hanya sebuah harapan dan hayalan belaka, seperti “si cebol yang merindukan jatuhnya bulan” kata John J. Boekoisiom dalam tulisannya dengan judul “Tiga Tahun MRP dan Tujuh Tahun Otsus Papua”di Tabloid Jubi beberapa saat lalu.

Lambang daerah Papua yang di perbolehkan untuk di gunakan yang jelas-jelas tertera dalam Otsus hanyalah pisau untuk membuat orang asli Papua di bunuh secara biadab terus oleh Militer Indonesia. Separatis, OPM, GPK serta berbagai julukan buruk lainnya yang Jakarta dan Militer Indonesia berikan hanyalah sebuah topeng untuk membumi hanguskan orang Papua.

“adek saya sangat heran dengan Negara ini, kami yang berkumisan dan berambut ikal di anggap OPM oleh semua mereka (red, Indonesia) ada apa dengan cap itu apa mereka ingin membunuh kami dengan topeng itukah,” terang salah satu tokoh adat di salah satu tempat di Nabire-Papua beberapa saat lalu. Nampaknya semua orang Papua sudah tahu sendiri, dengan makna sebuah cap yang pemerintah Indinesia berikan. Cap yang tidak manusiawi dan perlakuan paling biadap se-dunia.

Otsus hadir membuat orang Papua semakin “tersesat”. Pemimpin Besar Papua Barat Theys Hiyo Elluay dalam perbincangan singkatnya dengan Journeyman.TV sebelum dirinya di bunuh Militer Indonesia pernah mengatakan jahat dan buruknya bangsa ini. “kalau saya mau hitung keburukan pemerintah Indonesia mungkin Jepang lebih baik, Vietnam lebih baik, Jerman di bawah pimpinan Hitler juga lebih baik. Berapa lama waktu belanda jajah kami, tidak pernah orang Papua di tembak di muka umum. Ini bangsa yang sangat jahat,” terang theys seperti di kutip Journeymen.TV di situs Youtube dengan geram.

Otsus hanya jadi topeng untuk membuat Papua Zona darurat atau tanah darurat, Perdasi serta Perdasus yang di bentuk oleh DPRP hanya-lah menguntungkan kaum birokrat. Tujuan Otsus di berikan adalah memberdayakan orang asli Papua secara menyeluruh, namun nyatanya tidak. Ke-7 Perda yang di setujui hanyalah untuk kepentingan dan perut para birokrat. Inikah bukan pemberdayaan, malahan pelecehan. Otsus hanya jadi bahan pertimbangan untuk orang asli Papua dan Pemerintah Indonesia “baku” bunuh, orang asli Papua dan pejabat Papua “baku” bunuh serta orang asli Papua dan beberapa lembaga asing yang membantu Papua “baku” bunuh.

Otsus di buat tidak berdaya dan terpasung muluk ketika PP No. 77/2008 tentang “Simbol dan Lambang Daerah” di cetuskan oleh pemerintah Pusat. Sebenarnya pemerintah Pusat harus paham betul tentang hal ini, tidak bisa sebuah keputusan gombal di buat asal-asal untuk melawan atau melebihi aturan yang lebih awal atau lebih diatas, kecuali adanya persetujuan dari para pembuat. Entahlah, lagi-lagi taktik dan cara yang di lakukan untuk membuat Papua zona darurat atau tanah darurat.

Otsus membuat orang Papua bodok (maaf agak kasar). Pejabat Papua buta mata hatinya terhadap berbagai kerinduan dan tangisan rakyat. Dana Miliaran rupiah dari dana Otsus menguap begitu saja tanpa control yang jelas. Kakak bas dan wakilnya sudah membuat berbagai tindakan untuk tetap menjaga melubernya dana itu kemana-mana, tho tidak bisa di bendung seenaknya. Karena pemerinta Pusat lebih licik dan jahat. Beberapa kasus besar yang melibatkan pejabat Papua dalam korupsi dana rakyat di biarkan berjalan-jalan tanpa adanya proses lebih lanjut.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Ahzar hanya jadi dewi yang sepertinya akan melindungi rakyat Papua dari berbagai tikus yang selalu menyolong uang milik rakyat Papua, namun nyatanya tidak demikin. Prestasi yang di dapat oleh Ahzar dan rekan-rekannya hanyalah prestasi level Nasional, bukan prestasi berskala daerah di Papua. Proses pembiaran di Papua tetap terus di lakukan bisa di istilahkan mereka (KPK, red) biarkan maling berkeliaran di Papua.

“masa pace Daud Soleman Betawi hanya korupsi dana 43 Milyar saja tidak mungkin lha. pembangungan di Yapen Waropen sejak ada sampai saat ini tidak ada perubahan, pastinya yang di korupsi lebih banyak lagi dari itu. KPK periksa dia bagaimana kha,” terang salah satu warga Yapen Waropen yang hidup di Jayapura-Papua beberapa saat lalu pasca pemerikasaan Bupati Daud Soleman Betawi oleh KPK Pusat.

Otsus membuat pendidikan di Papua jauh tertinggal. Dana pendidikan yang di kabarkan paling sedikit pengalokasiannya sempat mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Yang katanya, kebijakan ini di buat untuk tetap menimbulkan pertikaian di Papua. Dana Pendidikan yang ada hanya jadi topeng, seakan-akan dana pendidikan membantu pendidikan di Papua. Beberapa guru di seantoro Papua dari hari ke hari tetap melakukan demonstrasi yang besar-besaran karena mereka sangat menyadari dengan hadirnya Otonomi Khusus tidak membuat anak didik mereka berkembang.

Beberapa bulan lamanya pendidikan di Paniai macet total, ulah beberapa pejabat Dinas Pendidikan Nasional yang tidak “jujur” dalam pengalokasian dana untuk para pendidik. Anak-anak didik di Paniai yang di harapkan dapat merubah wajah daerah sana harus nganggur melulu karena tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemarahan yang terpupuk sekian lama akhirnya terkuak, ketika beberapa lembaga pendidikan yang peduli terhadap nasib guru mendatangi pemerintah Paniai untuk meminta kejelasan hal ini.

Selain di Paniai, di Kabupaten Timika tempat PT Freport Indonesia beroperasi-pun mengalamai nasib serupa. Tapi sayangnya, pemogokan mengajar yang di lakukan oleh guru-guru setempat tidak tidak berbuntut panjang, karena di tanggapi serius oleh pemerintah daerah setempat setempat.

Kedua hal diatas sengaja di ciptkan oleh “raja-raja” kecil di Papua dan Pemerintah Pusat yang ujung-ujung membuat generasi muda di Papua rusak. Selain itu, hal ini di ciptakan juga untuk membuat hubungan antara guru dan siswa semakin tidak akur sehingga menciptakan mental dari pada siswa yang bobrok dan rusak.

Otsus ada bukan semata-mata membantu rakyat Papua, tetapi otsus hadir semakin mempersulit orang Papua. Segala sector di Papua menjadi Korban beserta beberapa contoh yang telah di uraikan diatas. Seharusnya pemerintah pusat menciptkan kondisi yang aman dan kondusif namun nampaknya tidak, orang Papua lagi-lagi di jebak dengan berbagai situasi dan propaganda murahan ala Indonesia itu.

Ketua OPM di Negeri Zeth Rumkorem dalam rekaman video di Youtube beberapa tahun lalu menunjukan kegeramannya terhadap pelaksanaan Otsus di Papua dengan cara merobek bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia di depan panel Diskusi implementasi Otsus, yang baginya mengkekang orang Papua bagai kuda yang tidak punya kaki. Kemarahan ini tergambarkan dengan jelas, bahwa yang memantau ketidaberesan jalannya Otsus di Papua bukan orang asli Papua yang hidup di dalam Negeri saja, namum mereka yang hidup di Negara luar-pun merasakan kegagalan itu.

Zona darurat, sebuah makna kata yang sangat tidak pantas untuk di berikan pada rakyat dan tanah Papua. Namun apa boleh buat, keadaan memaksa dan berbicara demikian. Militer yang dikirim berkeliaran di tanah Papua hampir sebanding dengan jumlah rakyat asli Papua yang ada. Kecemasan akan hidup, bertumbuh dan berkembang hanya malaikat saja yang tidak pernah memikirkan itu. Kita manusia biasa, yang punya kelemahan dan kekurangan akan tetap dan tetap memikirkan.

Militer dengan nafas hidup (red, senjata) mereka selalu bersuara untuk rakyat Papua. Tidak pernah keadilan, penghargaan hak dan pengakuan orang Papua di berikan. Kewajibannya akan Menembus alam yang baka, apabila adanya beberapa perlawan untuk membela yang baik. Orang Papua selalu dan selalu dibuat tidak berdaya dengan perlakuan yang tidak semena-mena itu. Hanyalah tangisan penyesalan sambil menanyakan kapan waktu yang tepat saja yang selalu terlontarkan dari mulut rakyat Papua dengan segala perlakuan yang gombal itu.

Zona darurat dan darurat terus menerus di ciptakan pemerintah Indonesia dengan status Otsus yang telah gagal. 15.000 rakyat Papua yang berjalan kaki yang melintasi berkilo-kilo meter dari Aberpura ke Jayapura kota beberapa tahun lalu untuk menemui DPRP yang kerjanya tidak becus adalah gambaran umum bahwa Otsus tidak mendorong majunya rakyat Papua. Papua Emergency atau land Emergency hal ini di gambarkan sekarang dimana-mana saat Papua sedang membesarkan diri menuju kedewasan yang akan ada puncaknya suatu saat nanti.

Tidak selamanya Papua akan zona darurat, beberapa permainan yang ada seperti Otsus dan kawan-kawannya hanyalah sebuah penghalang yang semu, sifatnya tidak selamanya. Permainan yang ada hanya menguji kita orang Papua untuk tetap menjadi yang dewasa dalam menembus batas dunia yang kata orang sukar untuk kita orang Papua lewati. Untuk segala sesuatu ada wakut, ada waktu untuk di tindas, ada waktu untuk di permainkan, ada waktu di tawan ada waktu juga untuk bebas dari segala ikatan dan penjajahn. Tunggu waktu untuk menggapai semua harapan itu.

Tulisan ini pernah di muat di Tabloid Jubi Edisi Cetak.

Artikel Yang Berhubungan

Widget by Hoctro | Delivery by Ingin Membuat Related Post Seperti Ini? | Support by Belajar Seo Blogspot