Markus Haluk: MRP Segera Membubarkan Diri

OCTHO- Majelis Rakyat Papua (MRP) didirikan dengan tujuan utama memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua. Tapi nyatanya, selama ini MRP bekerja tidak pernah memperhatikan hal ini. Semua di dasari karena berbagai kebijakan serta keputusan yang MRP ambil selalu di intervensi oleh Jakarta, yudikatif dan legislative di Papua. Jadi MRP berjalan tanpa arah. Jadi MRP di bubarkan saja, karena tidak ada tanggung jawab yang MRP embani sembagai lembaga repsentif kultur orang asli Papua.

Hal ini dikemukan Markus Haluk, Ketua Aliansi Mahasiswa Pegunungan Tengah Indonesia (AMPTI) wilayah Indonesia, via telepon selulernya Selasa, (17/02) kemarin.

Lebih lanjut, haluk menambahkan bahwa MRP seperti singa yang giginya ompong. “MRP di Papua giginya sangat ompong, tidak ada keputusan dan kebijakan yang di buat MRP yang di setujui oleh Yudikatif dan Legislatif. Apalagi segala keputusan MRP yang buat Jakarta dorang selalu mengintervensi. Ini yang di namakan wilayah Otonomi Khusus kha” tambahnya.

Haluk juga menilai, MRP selama ini tidak bekerja secara maksimal. “wakil rakyat yang duduk di MRP tidak sadar, kalau mereka sedang di jadikan boneka untuk mendapat pengakuan dari Negara luar bahwa Otonomi Khusus di Papua berjalan dengan baik. Yang duduk di MRP bukan wakil rakyat, tapi wakil Jakarta. Dimana segala kebijakan selalu ikut bisikan dari Jakarta.

“kami bingung, selama ini MRP kerja apakah, dorang selalu berteriak sana-sini di media masa, tapi semua yang mereka teriakan itu bukan untuk rakyat Papua. “kita ambil sebuah contoh, lanjut haluk. Dahulu kala saat MRP toki palu tanda di setujuinya lambing daerah sebagai bintang kejora, lagu daerah sebagai Hai Tanahku Papua dan burung mambruk sebagai tanda daerah, Jakarta menggagalkan dengan menguluarkan PP No 27/tahun 2007 tentang lambing daerah, inikah pembunuhan kebijkan MRP, terang geram.

Lebih lanjut, haluk menambahkan, bahwa selama ini MRP di buat pusing oleh Jakarta agar bekerja tidak maksimal. Dimana pembayaran gaji yang tidak menentu selama 13 bulan. Malahan saya dengar mereka hanya di bayar 300.000 ribu per/orang. Inikah pembunuhan segala semangat untuk bekerja, pungkasnya.

Jadi pada intinya, MRP tidak usah di bentuk dan di bubarkan saja. Karena memang tidak ada poris kerja yang di berikan secara penuh kepada MRP. Beberapa Perdasi dan Perdasus yang MRP ajukan sebagai bagian dari membela hak-hak adat orang Papua di gagalkan oleh DPRP, dimana padahal dana yang di keluarkan untuk membahasa beberapa perdasi dan perdasus yang MRP ajukan itu sangat banyak, kalau tidak salah 23 Milyar lebih, terangnya.

Kalau MRP bubar, berarti Legislatif dan Yudikaif dorang tidak perlu pusing keliling, karena segala kebijakan dan keputusan bisa mereka sendiri yang ambil. Lagian dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua juga tidak uraikan secara jelas pembentukan Majelis Rakyat Papua. MRP juga hadir agak terlambat, yakni tiga tahun setelah Otonomi Khusus di sahkan. Berarti Jakarta berpikir, bahwa kehadiran MRP tidak terlalu di perlukan, tetapi karena paksaan dari beberapa aktivis dan LSM yang ada sehingga MRP dihadirkan di Papua,” pungkasnya.

Semua ini sandiwara Jakarta dan raja-raja kecil di Papua. Yang ingin supaya orang Papua rusak. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, bahwa semua kebijakan dan keputusan yang MRP ambil selalu di somasi oleh Pangdam, inikah sengaja di hadirkan agar ada pertikaian,” imbuhnya.

Kemudian, lebih lanjut haluk menambahkan bahwa berbagai persoalan yang terjadi Papua, selalu ada jalan keluar yang MRP ambil, tetapi yang jadi biang kerok untuk menggagalkan semua kinerja MRP itu adalah Pemerintah dan DPRP. “mungkin dorang takut terancam dari posis dan jabatan” hal ini bisa gambarkan ketika DPRP dan pemerintah tidak pernah memihak kepada rakyat kecil.

Dalam waktu dekat saya dengan beberapa teman akan turun ke kantor MRP untuk meminta mereka bubarkan diri. “saya akan konsultasi dengan teman-teman, biar kita sama-sama desak MRP dorang buka baju dinas depan kami. Agar tidak ada pembodohan yang Jakarta lakukan lagi kepada kita orang Papua, terang haluk.

Sembari mengakhiri perbincangan haluk menambahkan, kinerja MRP yang selalu di intervensi oleh Jakarta telah menandakan bahwa Otonomi Khusus yang terjadi Papua telah dan sangat gagal. Karena itu, ketika MRP di bubarkan, berarti Otonomi Khusus juga harus di cabut dari bumi Papua. Ini sudah harga mati, karena kami menilai seperti itu, dimana kekayaan yang ada di bumi Papua hanya jadi bahan kekayaan untuk memperkaya Jakarta dan sekitarnya,” pungkas haluk mantap. (oktovianus pogau)

Artikel Yang Berhubungan

Widget by Hoctro | Delivery by Ingin Membuat Related Post Seperti Ini? | Support by Belajar Seo Blogspot