Mengkritik Mutu Jurnalisme di Indonesia

SEJAK Indonesia mengganti Hindia-Belanda, media makin terpusat ke Jawa. Rezim Soekarno menutup semua media yang dianggap berpihak Belanda. Nama baru diciptakan; pers perjuangan. Soeharto menciptakan istilah baru; pers pembangunan. Wujudnya berupa konglomerat media.

Kini batas jurnalisme tumpang tindih dengan propaganda, hiburan, iklan dan seni. Bias para wartawan, entah dengan negara, kebangsaan, agama maupun etnik, jadi bias.

Andreas Harsono, wartawan yang pernah meliput untuk The Jakarta Post, The Nation (Bangkok), The Star (Kuala Lumpur) dan Pantau (Jakarta) mengumpulkan 34 naskah berupa kritikan terhadap media di Indonesia dalam sebuah antologi dengan judul “Agama Saya Adalah Jurnalisme.”

Dalam antologi ini, Harsono juga mengkritik liputan media di negara Indopahit (terminalogi Indonesia keturunan Majapahit), yang tidak becus meliput soal konflik sosial maupun politik yang terjadi di Acheh maupun Papua. Memaksakan para wartawan untuk bersikap “nasionalis” atau “merah putih” sehingga tak buat wawancara sekaligus crosscek dengan pihak-pihak yang menginginkan sebuah kemerdekaan dari kolonialisme Indonesia, seperti; Gerakan Acheh Merdeka (GAM) di Acheh dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua.

Seorang wartawan harus mendahulukan jurnalisme dari segala kepentingan. Agamanya, kewarganegaraannya, kebangsaannya, ideologinya, latar belakang sosial, etnik, suku dan sebagainya, harus dia tinggalkan di rumah begitu dia keluar dari pintu rumah dan jadi wartawan (Halaman, 218).

Makin bermutu jurnalisme di dalam suatu masyarkat, maka makin bermutu pula informasi yang didapat masyarkat bersangkutan. Terusannya, makin bermutu pula keputusan yang akan dibuat, kata Harsono mengutip pendapat Bill Kovach, kurator Nieman Foundation, sekaligus salah satu penulis buku “Sembilan Elemen Jurnalisme” yang juga pernah mengajari Harsono menulis saat mendapat Nieman Fellowship di Universitas Harvard, Amerika Serikat.

Mutu jurnalisme di Indonesia tambah buruk lagi ketika para wartawan, yang juga konglomerat media ikutan terlibat dalam perpolitikan nasional. Walaupun, seorang wartawan memunyai hak yang sama dengan warga masyarakat lainnya, tapi ini tentu menganggu independensi wartawan tersebut.

Misalkan, Goenawan Mohamad, wartawan terkemuka Indonesia, yang juga punya reputasi di dunia internasional, memutuskan bergabung dengan tim sukses Amien Rais, saat pemilihan umum tahun 2009 silam. Alwi Hamu, salah satu pemimpin Kelompok Jawa Pos, ikut bergabung dengan Jusuf Kalla. Kemudian Cyprianus Aoer, wartawan asal Manggarai, Pulau Flores, dan pemimpin redaksi harian Suara Pembaharuan jadi kandidat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk anggota parlemen (sekarang telah duduk di parlemen komisi x) (Halaman 169-170).

Salah satu dari sembilan elemmen jurnalisme adalah, loyalitas utama seorang wartawan adalah kepada warga masyarakat tempat ia berada. Wartawan bisa melayani warga dengan sebaik-baiknya apabila mereka bersikap independen terhadap orang-orang yang mereka liput. Tapi, bagaimana jika ia telah ikut berpartisipasi dalam dunia politik? Tentu meragukan sekali independensinya? Siapa yang akan ia bela?

Dalam buku setebal 268 halaman ini, pada salah satu naskah dengan judul “Kupas Tuntas Media Palmerah” Harsono juga menyatakan pesimis kepada perkembangan media di Indonesia --­ terutama konglomerat media Palmerah (Palmerah; merujuk pada satu tempat di Jakarta yang menjadi pusat media-media besar di Indonesia), yang sebagian besar peninggalan sistem Orde Baru, seperti; Jawa Pos, Kompas, Tempo, The Jakarta Post, RCTI, SCTV, Indosiar, TVRI, TPI. Mereka rata-rata berideologi fasisme, berorientasi komersial (secara berlebihaan) secara teknis belum mau pake standar jurnalisme internasional (byline, firewall, liputan media independen, menganggap wartawan kerja produksi alias kuli, nasionalisme sempit, dan sebagainya).

Dateline naskah-naskah dalam buku ini dibuat dari tahun 1999 hingga 2010, sambil penulis menyelesaikan bukunya A Nation in Name; Debunking the Myth of Indonesian Nationalism. Ia ditulis dari beberapa tempat berbeda, seperti; Banda Aceh, Cambridge, Ende, Jogjakarta, Londok, Merauke, Pontianak, Semarang, Singapura, dan sebagainya, namun kebanykan ditulis dari Jakarta. Ada empat tema besar yang diangkat, (1) laku wartawan (code of conduct); (2) Penulisan (writing); (3) dinamika ruang redaksi (newsroom diversity); serta (4) liputan (reporting).

Buku ini semakin menarik dibaca, karena penulis sendiri telah membuktikan dirinya sebagai seorang penulis handal yang telah berkarir di beberapa media Internasional. Buku ini juga semacam jadi buku panduan bagi mahasiswa, wartawan, serta masyarakat Indonesia yang peduli akan mutu jurnalisme di Indonesia.

Judul : Agama Saya Adalah Jurnalisme
Penulis : Andreas Harsono
Penerbit : Kanisius, Jogjakarta
Terbit : Desember 2010
Halaman : 268 Halaman
Harga : Rp. 50.000

Resensi ini telah di muat pada Koran Jurnal Nasional, tanggal 23 Januari 2011

Baca Selengkapnya......

Mencari Solusi Terbaik Untuk Papua

Resensi buku “Papua 100 Tahun ke Depan”
OCTHO- Masalah di Papua sangat kompleks dan perlu dicari solusi penyelesaiaanya. Berbagai fenomena, seperti; status politik dan kemanusiaan serta masalah budaya dan ekonomi yang masih menyisihkan beribu pertanyaan. Dana Otsus dikucurkan triliunan rupiah tiap tahunnya. Mengapa awan gelap masih menggantung di langit Papua?

Wawan H. Purwanto, wartawan senior sekaligus pengamat Intelejen, militer dan hubungan luar negeri di Indonesia menulis secara jelas persoalan-persoalan yang terjadi di Papua beserta solusi yang ditawarkan dalam penyelesaiannya.

Buku ini terdiri dari 11 bagian. Setiap bagian terdiri dari beberapa sub bagian yang semuanya saling berkait satu sama lainnya. Dalam uraiaanya, penulis lebih fokus membahas kehadiran UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, implementasi Otsus, kegagalan Otsus beserta beberapa solusi penyelesaiaanya yang ditawarkan oleh penulis.

Persoalan lain yang turut dibahas adalah, masalah status politik yang tidak jelas, pelanggaran HAM yang begitu tinggi, keberadaan Militer yang turut mempengaruhi siklus kekerasan di Papua, serta keberadaan TPN/OPM di tanah Papua, namun penulis tidak sampai pada memberikan solusi penyelesaiannya.

Pada bagian pertama penulis menggambarkan tentang asal-asal usul Papua. Diantaranya membahas tentang pemberiaan nama pulau Pulau Papua yang awalnya Irian Jaya, keberadaan pulau-pulau besar yang ada di tanah Papua serta kultur masyarakat di tanah Papua.

Yang berikut pada bagian kedua penulis membahas tentang hubungan Papua dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia, termasuk dengan bangsa Indonesia sendiri. Pada bagian ini juga penulis membahas tentang perdagangan yang terbangun antara penduduk Papua, lebih khususnya pedagang Muslim Gujarat dengan pedagang dari luar Papua.

Tidak berbeda dengan bagian kedua, namun pada bagian ketiga penulis lebih fokuskan membahas tentang pengaruh beberapa kerajaan dan beberapa negara luar terhadap tanah Papua. Penulis juga membahas bagaimana awal mula Papua pernah di klaim menjadi milik raja Spanyol, hal ini bermula ketika Antonio D’abreu menemukan emas di Papua, yang pernah diberi nama negeri emas.

Kemudian pada bagian keempat penulis lebih fokus Papua dan wilayah NKRI. Beberapa sub bagian yang dikemukakan, seperti penyelenggaraan penentuan pendapat rakyat Papua, keberadaan OPM dan PDP, kehadiran para transmigran yang turut meresahkan warga Papua dan pada sub bagian terakhir tentang keberadaan Militer dan siklus kekerasaan yang terus meningkat di tanah Papua.

Pada bagian kelima, penulis membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia dan separatisme di Papua. Penulis menggambarkan PT Freeport Indonesia sebagai ikon bisnis kapitalisme modern dan pelanggaran HAM, pada akhir bagian ini penulis lebih menekankan kepada nasib Papua yang menggantung, padahal kekayaan alam Papua begitu banyak beserta panorama alamnya yang akan menjadi pusat perhatian dunia internasional.

Sedangkan pembahasan yang lebih menyeluruh, komplek beserta solusi penyelesaiaannya ada pada bagian keenam. Pada bagian ini membahas tentang Otonomi Khusus dan masa depan Papua. Penulis menggambarkan bagaimana Papua mendapat kewenangan yang besar atau system desentralisasi asemtri namun tidak menyelesaikan masalah di Papua.

Dan pada bagian ketujuh penulis memberikan solusi kongkrit yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Pusat dan masyarakat Papua dalam melangkah untuk menuju Papua baru dalam bingkai Otsus. Beberapa saran, usulan, serta kebijakan kongkrit diberikan penulis untuk menjadi bahan refrensi kepada semua pihak yang memilki kewenangan.

Kemudian pada bagian kedelapan penulis membahas tentang Papua diera Otonomi Khusus. Selain itu penulis mengkaji tentang kehadiran lembaga respentatif cultural orang asli Papua (red; Majelis Rakyat Papua), peran kerja MRP, Perdasi/Perdasus yang menjadi perdebatan dikalangan rakyat Papua beserta pentingnya memfungsikan kerja MRP.

Dan yang berikut, pada bagian kesembilan penulis membahas tentang sumber daya alam dan akar konflik yang terjadi di tanah Papua. Konflik itu seperti, konflik antar agama, konflik antar suku, konflik antar etnis dan solusi penyelesaiaan konflik di tanah Papua. selain itu penulis mengusulkan pembentukan sebuah badan Otorita yang dapat mengkaji seluruh persoalan Papua sampai pada tingkat pemerintah pusat di Jakarta.

Kemudian pada bagian kesepuluh, penulis membahas tentang suara hati warga asli Papua yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Beberapa pemecahan masalah secara komprehensif ditawarkan oleh pemerintah. Penulis juga menawarkan sebuah kebijakan, langkah-langkah serta strategi serta upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah di Papua dalam menjawab suara hati nurani warga asli Papua.

Pada bagian terakhir, bagian kesebelas penulis membahas tentang babak akhir perlawanan Pimpinan tertinggi TPN/OPM Wilayah Nemangkawi, Timika, Kelly Kwalik. Penulis menguraikan bagaimana Kelly dibunuh, serta antusias warga Papua dalam menyambut kepergiaan beliau. Catatan ini merupakan catatan akihir penulis tentang seluruh prosesi yang berlangsung di tanah Papua pasca kepergiaan Kelly Kwalik.
Pandangan penulis tentang persoalan di Papua cukup baik. Beberapa refrensi yang menjadi acuan penulisan juga cukup lengkap, hal ini menandakan bahwa penulis lebih banyak mengamati persoalan di tanah Papua lewat apa kata media cetak dan media internet.

Masing-masing orang memiliki pandangan yang berbeda terhadap persoalan di Papua. Hal ini juga menandakan bahwa masing-masing orang punya pendapat tentang solusi di tanah Papua juga berbeda. Solusi yang ditawarkan itu intinya untuk menyelesaikan masalah di Papua secara komprensif dan bermartabat.

Beberapa orang Papua mengatakan bahwa solusi untuk penyelesaiaan masalah di papua adalah dialog internal antara orang asli Papua dengan pemerintah pusat. Ada juga yang mengatakan bahwa dialog internasional antara pemerintah Indonesia, Papua dan pemerintah pusat.

Tetapi ada juga yang menawarkan solusi yang lebih berbeda, yakni memberikan kebebasan penuh bagi rakyat Papua tanpa dialog.

Apapun solusi yang ditempuh, sekiranya persoalan di tanah Papua dapat di selesaikan secara bermartabat. Semoga awan gelap di langit Papua dapat kembali cerah.
Akhir kata, buku Papua 100 Tahun ke Depan sangat layak untuk dibaca oleh seluruh kalangan rakyat Papua. buku ini menjadi rerfrensi untuk menambah pengetahuaan tentang Papua dan mengkaji solusi lain yang lebih bermartabat.

*Oktovianus Pogau adalah Aktivis HAM dan Jurnalis lepas, saat ini tinggal di Jakarta. Dapat dihubungi lewat e-mail oktovianus_pogau@yahoo.co.id dan webblog http://pogauokto.blogspot.com

Judul Buku : Papua 100 Tahun Ke Depan
Penulis : Wawan H. Purwanto
Penerbit : Cipta Mandiri Bangsa (CMB Press)
Jumlah Halaman : 336 Halaman
Tahun Terbit : 1 April 2010

Hasil resensi ini baru saja di muat di Tabloid Suara Perempuan Papua di Jayapura

Baca Selengkapnya......

"Pantat Bangsaku" Anehnya, Negeri Ini

OCTHO-Dalam sebuah buku yang di tulis Islah Gusmain, dengan judul "Pantat Bangsaku" banyak dibeberkan tentang kekejaman presiden Soeharto, dimana sempat menarik beberapa buku yang dikatakan mengancam posisinya sebagai presiden pada era itu.

sehingga pada era itu, tidak ada satupun media di Indonesia yang leluasa bergerak. Jakob Oetama, Goenawan Mohamad adalah beberapa orang yang selalu berurusan dengan beberapa petinggi negara karena urusan media.

Memang pada masa itu bisa dikatakan sebagai masa suramnya pers. dimana terjadi berbagai orasi yang menantang kebisuan pers. Tiba saatnya pers bernafas lega, ketika soharto jatuh dari kursi kekuasaannya. Hingga kini bisa kita lihat banyak kalangan menerbitkan buku dengan sesuka dan semaunya.

Tapi yang lagi-lagi membingungkan penulis adalah, larangan terbit bukunya saudara Sendius Wonda beberapa saat lalu. Ini menjadi pertanyaan yang membingunkan banyak pihak dan kalangan. Ada apa dengan buku tersebut?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Sesuai dengan amanat pancasila yang menjadi dasar adanya negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa siapapun dia tidak pandang berkulit hitam atau berkulit putih boleh berargumentasi dan berpikir untuk kemanjuan daerah Indonesia yang kita cintai dan banggakan bersama ini. Dengan amanat tersebut banyak orang mulai berkarir dan berkarya untuk kemajuan negara ini. Adanya usaha mereka maka tidak heran saat ini Indonesia jauh lebih maju dibandingkan dengan 7-8 tahun lalu.

Semua karya-karya hebat yang dihasilkan tidak hanya dari satu bidang saja tetapi mencangkup semua bidang seperti bidang pendidikan yang beberapa tahun lalu Yudistira Virgus dan kawan-kawannya berhasil menyabet beberapa emas dan medali di China dalam ajang Oleimpiade Fisika Internasional. Kemudian bidang kebudayaan keberhasilan tim Pasparawi dari Kabupaten Nabire mewakili Papua ke Jawa yang sekaligus rencana akan berangkat ke luar negeri tepatnya di Austria yang sekaligus memajukan nama Indonesia terlebih khusus Papua dibidang kebudayaan yang telah lama tengelam dan terkubur.

Semua gelar dan prestasi yang dihasilkan tersebut tanpa usaha, kerja keras dan semangat juang tidak akan tercapai, tetapi ketiga hal tadi mendasarinya sehingga keberhasilan bisa mereka peroleh. Seperti Yudistira Virgus dan kawan-kawannya harus belajar sungguh-sungguh dan giat tanpa kenal lelah dibawah pimpinan Pak Yohanes Surya sehingga bisa berhasil dan meraih penghargan ditingkat Dunia. Sama halnya dengan tim Pasparawi dari Kabupaten Nabire apabila mreka tidak latihan sungguh-sungguh maka harapan dan impian mereka menjadi juara untuk mewakili daerah Papua akan gagal total.

Dengan melihat berbagai hal luar biasa dan ajaib yang diraih tidak heran banyak orang berusaha dengan sungguh-sungguh dan giat untuk menghasilkan hal-hal baru. Berlandaskan kepada ingin maju dan tidak mau tertinggal dari daerah lain membuat banyak anak-anak Papua berusaha untuk menghasilkan sesuatu hal-hal yang baru hal ini terlihat dari bagaimana kehebatan dan kelebihan yang dimilki oleh seorang putra daerah Papua dalam bidang karya tulis menulis.

Beliau adalah Sendius Wonda, keberhasilan dalam menulis buku yang berjudul “Tengelamnya Rumpun Melanesia, pertaruhan politik NKRI di Papua. Setelah empat bulan lalu buku telah disebarluasakan yang berjumlah kira-kira 1000 buah buku. Setelah terbitnya buku tersebut banyak tanggapan yang berisi pujian datang kepada Sendius Wonda karena keberhasilan mengungkap realita di balik semua fakta yang terjadi di Papua.

Namun beberapa saat lalu seluruh masyarakat, mahasiswa-mahasiswi dan pelajar-pelajar yang ada di seluruh Papua digemparkan dengan pelarangan peredaraan buku tersebut. Melihat hal seperti ini semua kalangan pasti bertanya-tanya ada apa dibalik pelarangan peredaraan buku tersebut. Ditariknya peredaraan buku tersebut mendapat banyak kritikan dan hujatan amarah yang datangnya dari berbagai pihak yang sangat menyayangkan ide, argument, dan pendapat tersebut sangat tidak dihargai dan dan seolah-olah disepelahkan oleh mereka.

Banyak alasan yang mendasari ditarikanya peredaraan buku karya Sendius Wonda. Diantaranya karena bukunya terlalu membuka kartu dan kedok kejahatan yang selama ini terjadi di bumi Papua, selain itu juga banyak mengukap kasus pengiriman para Pekerja Sexs Komersial selain itu juga mengukap fakta dan realita pelanggaran HAM yang selama ini membabi buta di bumi Papua. Buku Tengelamnya Rumpun Melanesia tersebut yang ditulis berjumlah 247 halaman. Buku tersebut juga sekaligus menyuarakan kaum tak bersuara yang selalu menjerit dan menangis ditanah kelahirannya sendiri yaitu tanah Papua.

Selain alasan diatas ada juga yang beralasan dengan adanya buku ini maka semangat nasionalisme orang Papua terutama para generasi muda Papua akan terbakar dan kalau sudah terbakar kedepan sangat susah dikendalikan lagi sehingga harus dihentikan agar semangatnya tidak terbakar. Sebenarnya alasan ini tidak dikemukakan oleh mereka tapi melihat cara-cara seperti ini bisa disimpulkan mereka takut kalau semangat nasionalsime dari para pemuda Papua terbakar. Karena mereka sendiri tahu bahwa Otonomi Khusus telah diberikan sejak 7 tahun lalu namun belum menghasilkan apa-apa dengan demikian jalan keluar yang terakhir adalah meminta untuk bebas.

Kita tidak perlu beralasan dan mengomentari semua itu kalau kenyataannya betul-betul telah terjadi dan sedang mau berkembang. Apabila memang semua itu betul-betul terjadi dan kalian sengaja mengalihkannya dengan menghentikan peredaran buku ini berati kalian memikul rasa malu yang berlipat ganda. Karena kalian telah melakukannya kemudian kalian melarangnya untuk diketahui oleh kalangan umum. Kalau saya jadi seperti kalian malu bukan?

Melihat berbagai alasan yang tidak masuk akal sehingga ditariknya peredaraan buku hasil karya Sendius Wonda mengigatkan kita kepada rezim saat Presiden Soeharto berkuasa banyak buku yang ditarik peredaraan dengan alasan terlalu mengkecam masa kepemimpinannya.

Saat buku-buku tersebut ditarik peredaraannya banyak orang memberi tanggapan bahwa kalau saja ingin untuk menanggapinya tidak usah ditarik peredaran buku tersebut tetapi kalian para pelarang peredaran buku buat sebuah buku sebuah refrensi untuk membantah ketidakbenaran itu dengan demikian disitu terlihat kejantanan kalian, aman bukan?

Kalau begitu tidak salah kalau saya mewakii para pelajar yang masih duduk dibangku pendidikan Sekolah Menengah Atas ingin mengatakan seandainya kalau tidak terima dengan perlakukan kata-kata dalam bentuk buku yang ditulis oleh Sendius Wonda buat saja sebuah buku yang menyikapi bohong atau benarnya berbagai peristiwa dan kejadian yang diungkapkan dalam buku tersebut. Dengan keberanian kalian menulis buku juga menandakan kalian bertanggung jawab terhadap berbagai peristiwa mengenaskan yang pernah kalian lakukan di Papua.

Mengapa bisa saya mengatkannya demikian supaya kalian juga bisa rasakan bagaimana suka dan dukanya menulis sebuah buku apalagi yang tebalnya 247 halaman lebih. Perlu diketahui didunia ini banyak pengkritik dan pembicara tetapi tidak semua orang bisa menuangkan dalam sebuah bentuk tulisan yang efektif.

Orang yang menulis layaknya sama dengan orang seni sebagaimana harus banyak bernalar dan yang tentunya harus giat membaca, mencari info maupun bergaul dengan banyak orang yang semuanya dijadikan bahan refrensi untuk menulis. Tetapi lain halnya dengan orang pengkrtik dan pembicara mereka tidak mendalami dan menyikapi suatu peristiwa secara detail tetapi mereka mengkritik dan menghasutnya yang semuanya akan balik membunuh mereka sendiri.

Dengan melihat gencar-gencarnya ancaman yang diberikan kepada Sendius Wonda akibat adanya peredaraan buku tersebut menyadarkan kita perlukah kita kembali ke Orde Baru Rezim Presiden Soeharto. Padahal zaman ini saat di zaman reformasi zaman yang memberikan kebebasan untuk berpikir, berargumen, maupun zaman untuk berkumpul sekaligus berserikat. Kalau masih saja ada pelarangan peredaraan buku berarti Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjadi pedoman untuk berkembangnya setiap pribadi manusia berarti omong kosong dan tidak benar berarti perlu untuk dikaji ulang pembuatannya.

Melihat larangan peredaraan buku yang dibuat oleh Sendius Wonda berarti sama saja telah membunuh sekian banyak generasi Papua. Hal in dikatakan sebagaimana karena sekian banyak generasi Papua yang ada belum tahu sejarah Papua dan omong kosong yang selama ini dibuat dibumi Papua oleh para pendatang yaitu mereka orang Indonesia. Selain membunuh generasi Papua pelarangan peredaraan buku juga telah membunuh bakat dan talenta yang dimiliki oleh generasi mudah yang ada di Papua.

Sebagaimana hal ini bisa dikatakan karena bisa kita lihat banyaknya buku yang dihasilkan oleh putra-putri Papua seperti Yakobus Dumupa, M. Ramandey, J.R. Djopari, DR. Benny Giay dan masih banyak lagi. Yang semua hasil karya mereka luar biasa dan tidak kalah hebatnya dengan penulis hebat dari luar.

Menyikapi pelarangan peredaraan buku karya Sendius Wonda tersebut membuat pikiran dan wawasan kita kalau mereka tidak suka kita putra daerah Papua menerbitkan buku yang mengancam keenakan dan kemewaan mereka ditanah kita. Oleh sebab itu salah satu cara yang mereka pakai adalah melarang penerbitan berbagai buku yang berbau memacu semangat nasionalisme para pemuda-pemudi Papua.

Kita juga akan bertanya kenapa buku milik putra daerah yang lainnya diterima peredaraanya sedangkan buku milki Sendius Wonda tidak diterima peredaraannya. Hal ini dengan tegas saya akan menjawab karena mereka tidak ingin diusir dari tanah Papua. Siapapun tidak bisa membantah kalau saya ingin mengatakan bahwa tanah Papua telah memberi makan kepada jutaan penduudk di Indonesia.

Hal ini terlihat dari perkataan kotor yang pernah dikeluarkan dari mulut Ali Mustopa salah seorang yang dianggap sebagai tangan kanan Presiden Soeharto dalam bukunya Yakobus Dumupa yang berjudul “Memburu Keadilan di Papua” yang mengatakan bahwa “kami (orang Indonesia) sama sekali tidak membutuhkan kalian orang Papua, yang kami butuhkan adalah tanah kalian, jadi kalau kalian ingin minta merdeka pergi saja mengemis di bulan atau mengemis di Amerika untuk minta Pulau Honolulu untuk kalian tinggal” kotor bukan perkataanya?

Oleh sebab itu kita orang Papua jangan kaget kalau banyak masuknya arus transmigrasi yang gila-gilaan, pembelian tanah dimana-mana dengan pemaksaan, banyaknya pengusaha kecil-kecilan yang gila-gilaaan untuk berdagang. Semua itu berlandaskan kepada keinginan mereka untuk menguasai tanah kita tanah Papua yang kaya akan emas dan permata. Nah kalau mereka telah menguasai seluruh sektor yang ada di Papua kemana lagi kita penduduk pribumi akan mengadu dan tinggal.

Kita selalu mengadu hal itu ke para penjabat tetapi mereka selalu mengatakan bahwa cara pandang kalian orang Papua terhadap diri kalianlah yang salah. Hal ini pernah dikemukakan oleh salah satu Kepala Bagian di Kabupaten Nabire ketika berlangsung diskusi dan seminar anak pegunungan tengah tahun lalu di gereja Efrata Karang Tumaritis.

Dengan tidak adanya tempat mengadu itulah yang membuat kita mau mengadunya dengan menulis, baik dalam bentuk buku, artikel, opini, dan lain sebagainya yang intinya agar apapun emosi, dendam, amarah, kasih sayang, maupun hujatan yang kita berikan kepada siapapun bisa kita keluarkan dan limpahkan. Tetapi kalau ada larangan begini kemana lagi kita mau melimpahkan semua itu. Kalau saja kita tidak limpahkan semua itu kita akan mati terbunuh dengan banyaknya dendam maupun amarah yanga ada tersimpan dalam diri kita.

Inti dari semua yang dituliskan dalam artikel singkat ini adalah tolong hargai dan hormati setiap hak kami. Cukup lama kalian para pendatang merampas dan membelenggu kami para putra daerah untuk bersuara. Kalian selalu menutup mulut kami secara paksa sehingga banyak korban saat ini berjatuhan, dan kamipun yang memiliki hubungan keluarga dengan mereka tidak tahu ke arah mana mereka pergi. Selain itu kami juga minta supaya hargai hak ulayat kami sebagai pemilki tanah di Papua.

Selain itu kami juga minta supaya kalian para pendatang syukurilah dengan semua jabatan dan kedudukan yang kalian jabati, karena sebagaimana kalian harus tau ditanah kalian di Jawa sana kami orang Papua sama sekali tidak pernah ngemis apalagi berjuang mati-matian untuk memangku jabatan. Kepala lurah saja didaerah kalian mana ada orang Papua yang yang pernah jabat. Semua itu kami orang Papua lakukan karena kami mengerti dan tahu diri di Posisi mana kamai berada.

Kami bukanlah orang yang jalan menjual hargai diri demi kedudukan dan jabatan. Kalian para pendatang perlu pikir jabatan apalagai yang kurang semuanya telah kalian jabati. Apakah kalian ingin menguasai tanah Papua sebagai tanah Indonesia lagi, saya katakan jangan salah Tuhan tidak pernah mengaruniakan tanah Papua untuk Orang berambut lurus seperti kalian.

Bukti besar kalian (para pendatang) menghormati dan menghargai sang pencipta adalah kalian mengharagai dan menghormati kami orang Papua yang selalu dianggap tertinggal dan terbelakang oleh mereka saudara-saudara kalian yang hidup diluar Papua. Demikian suara kecil dari kami yang bisa kami suarakan Tuhan Yesus Memberkati para pembaca sekalian.****

Tulisan ini pernah di muat di web www.voicepapua.com, n tulisan lama yang ingin untuk di publikasikan.


Sumber Gambar: www.riselam.blogspot.com

Baca Selengkapnya......

Orang Miskin : Kami Ingin Sekolah

BEBERAPA saat lalu waktu saya pulang dari Jakarta saya diberi sebuah kado dari seorang penulis, menurutku itu kado terspesial yang saya terima. Entah mengapa, kado itu sekarang membuka wawasan dan pemahaman saya tentang pendidikan di negeri ini. Dan bagiku kado itu adalah ajakan untuk saya agar peduli dan menangisi nasib pendidikan di Negeri ini.

Mau tau apa kadonya, kadonya adalah sebuah buku seperti judul diatas “Orang Miskin Dilaranga Sekolah.” Karangan penulis muda Eko Prasetyo. Yang di terbitkan oleh Insist Press beberapa saat lalu.

Membaca buku tersebut betul-betul membuka wawasan maupun pemahaman saya tentang kebobrokan Pendidikan di Indonesya yang bagaimana pendidikan selalu dijadikan sebagai berbagai ajang, mulai dari ajang bisnis, ajang politk, bahkan ajang untuk bersandar diri.

Wajah pendidikan di Indonesia betul-betul suram, dimana biaya pendidikan menmpuk setiap tahun naik, adapun berbagai biaya itu seperti biayai pramuka, biaya musik, musik daftar ulang, uang buku serta uang kegiatan wisata.

Kemana 20% dana APBN itu, kemana dana BOS, kemana dana pendidikan yang lainnya. Sekarang pendidikan merupakan jalur yang sangat alternative untuk mendapatkan pemasukan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan. Disini di umpamakan pendidikan seperi barang jual beli yang sekali-kali dapat membuat orang kaya mendadak.

Setiap tahun ajaran baru, dari bulan Juli-Agustus, jangan heran kalau di tayangkan di berbagai media masa banyak keluarga tidak mampu (orang miskin) yang selalu gantung diri, bunuh diri, dan lain sebagainnya.

Tidak ingat persis itu tanggal berapa, beberaa saat lalu saya menyaksikan di siaran TV Metro dimana seorang bapak yang kerja hari-harinya sebagai penarik becak, rela menggantung diri di pohon dibelakang gubuknya, lantara apa? Karena tidak mampu membiayai ketiga anaknya yang sedang menempuh pendidikan.

Lantaran begini terus, apa ingin pendidikan di Indonesia ini menghasilnya perampok dan penjahat yang membunuh setiap orang miskin yang ada. Eko Prasteyo memakai istilah “sapi perah” untuk mereka yang suka menguras dan menguras biaya sekolah.

Janji manis Presiden disaat masa kampanye hanyalah omong kosong belaka. Omongan yang dibuat-buat supaya dirinya dapat menikamati berbagai kemewahan fasilitas sebuah istana. Janji manis itu setelah terpilih jadi Presiden hanyalah jadi madu pahit yang siap dibuang.

Beberapa saat lalu ketika saya pulang dari Jakarta, sempat kapal yang kami tumpangi sandar di pelabuhan makasar. Saya dengan terkesima (maklum orang kampong) melihat-lihat keindahan kota makasar. Sempat juga singgah di beberapa pantainya yang sangat menarik.

Selayang pandang, alangkah kagetnya saya melihat beberapa spanduk terpasang di jalan-jalan. Saya sempat tanya ke teman saya “apa sekarang mendekati pilkada” jawabnya dengan lantang, yah betul.”

Beberapa spanduk yang terpasang dengan jelas menulis Bahwa biaya pendidikan akan digratiskan secara menyeluruh mulai dari SD, SMP.SMA, serta Perguruan Tinggi. Bagi saya membaca ini merupakan janji-janji omong kosong yang selalu ditebarkan oleh siapa saja. Tapi yang mengejutkan juga disitu terpampang tulisan, bagi orang miskin biaya pengobatan akan di gratiskan,

Sedikit berpikir dari dalam hari terkecil saya bertanya-tanya, aa bisa budaya ini bisa hilang dari Indonesia. Sebelumnya maafkan saya, kalau saya katakna ini sebagai budaya bangsa ini. Suatu kebiaasaan atau budaya yang telah lama tumbuh berkembang, tidak mungkin akan berindah atau ditanggalkan begitu saja.

Saya setujua kalau spanduk atau tulisan itu diatas baliho hanya mengatakan kalau mereka akan meringankan biaya sekolah, bukannya menggratiskan biaya sekolah. Meringankan biaya sekolah aja belum, mana mungkin langung mau gratis. Inikan argument yang sangat lucu, dan bagi kalangan banyak yang baca akan teratawa karena menutut mereka memalukan.

Itu dari penulisan itu ingin mengukapkan kepada public, agar orang miskin tidak dijadikan sebagai lahan untuk bisnis. Sedangkan mereka sendiri selalu terlantar dan terhina-hina dimana-manapun mereka berada. Semoga suara Pak Eko adalah suara rakyat miskin.

Baca Selengkapnya......