Catatan Untuk Masyarakat dan Pemda Intan Jaya

OCTHO- Catatan ini kutuliskan sebelum pembangunan akan dimulai pada tahun 2010 mendatang. Dimana masyarakat bisa berperan aktif untuk sebuah perubahan dan Pemerintah Daerah dapat mengambil segala kebijakan dan keputusan yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat Intan Jaya. Ketika keduanya bekerja sama, sudah tentu harapan melihat Kabupaten Intan Jaya lebih baik akan terwujud.

Kabupaten Intan Jaya telah di mekarkan. Intan Jaya hadir ditengah tangisan, kerinduan, serta harapan seluruh masyarakat di enam distrik (sugapa, biandoga, agisiga, hitadipa, homeo). Intan Jaya hadir untuk memberdayakan, memampukan, serta membawa masyarakat Intan Jaya melihat dunia kehidupan yang lebih baik lagi. Kita mungkin dalam waktu yang tidak begitu lama akan duduk sama rendah, dan berdiri sama tinggi dengan saudara-saudara kita yang ada di perkotaan.

Kita sebagai warga masyarakat Intan Jaya harus berbaggga diri, harus senang bahkan sekali waktu kumpul bersama untuk menyatakan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena rahmat, anugerah, dan kasih karunia-Nya begitu besar kepada masyarakat Intan Jaya sehingga kabupaten Intan Jaya bisa hadir begitu cepat.

Kasih dan anugerah Tuhan memang terbukti luar biasa, dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat-sangat melimpah. Sumber Daya Alam yang melimpah itu menjadikan Kabupaten Intan Jaya unik di antara Kabupaten-kabupaten lain di Papua. Banyak mata tentu akan melirik kabupaten Intan Jaya. Ada lirikan mata yang berfantasi untuk membangun. Dan ada pula lirikan mata yang berfantasi menguras kekayaan SDA tanpa memiliki hati nurani, contohnya seperti masyarakat Amugme dan Kamoro yang jadi korban saat ini, terpasung diatas eksploitasi gila-gilaan yang PT Freeport Indonesia lakukan sejak tahun 1967 silam.

Kita juga harus mengucap syukur, Tuhan memilih Intan Jaya untuk dititipkan segala kekayaan alam itu. Kali Kemabu di Distrik Homeo yang terdapat sekian banyak emas, tembaga, bahkan berlian sekalipun dimana menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak penguasaha, baik dari luar Papua maupun Mancanegara. Media masa masih sempat-sempatnya ribut soal para penguasaha yang tidak tahu diri, dimana mengekploitasi kekayaan tanpa rasa bersalah dan berdosa, kita harus menjaga emas di kali Kemabu, serta membuat peraturan yang memberi keuntungan kepada siapa saja, terutama masyarakat pemilik hak ulayat itu.

Indahanya alam Gunung Cartenz yang begitu menjanjikan. Salju abadi yang berada pada ketinggian gunung ini menjadikan gunung ini elok dan indah diantara sekian banyak gunung yang ada di Papua. Banyak wisatawatan asing yang selalu berdatangan setiap saat, ditambah lagi dengan wisatawatan Indonesia yang selalu melaksanakan kunjungan sekedar untuk mencari ketenangan dan menjalin persahabatan dengan alam ciptaan Tuhan. Puncak catenz merupakan salah satu dari tujuh gunung yang puncaknya begitu indah di dunia.

Saat ini, kabupaten kita menjadi pilihan bagi banyak pengusaha, investor, serta Penanam Modal Asing (PMA). Mereka semua ingin mengelolah, serta membuat perusahan mereka di daerah kita. Kita masyarakat pemilik hak ulyaat harus mempersiapkan diri, selain itu pemerintah daerah yang telah paham betul akan sebuah peraturan, undang-undang-pun harus mengambil ahli semua ini. Selain itu peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) perlu untuk di tonjolkan, kalau belum terbentuk dan ada, ada baiknya bentuk LMA secepatnya untuk menyelamatkan tanah dan SDA Kabupaten Intan Jaya.

Ketika hal ini tercipta dengan baik, pemerintah daerah diuntungkan, dengan adanya pendapatan asli daerah. Serta masyarakat pemilik hak ulayat-pun lebih baik dengan adanya sarana prasarana penunjuang kehidupan yang tentunya perusahan yang masuk dan harus penuhi. Selain itu hadirnya beberapa perusahan tambang di daerah Intan Jaya, bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Dan ada pula tenaga kerja yang akan direkrut, tentunya masyarakat local setempat yang selama ini menjadi penggaguran tanpa pekerjaan yang jelas.

Masyarakat Intan Jaya harus membuka diri, mempersiapkan diri, serta menyatakan kesiapan untuk pembangunan yang sebentar lagi akan masuk. Apabila ada tanah hak ulayat masyarakat yang dibutuhkan pemerintah untuk menjadi pusat pembangunan infrastruktur pemda Intan Jaya, bicaralah baik dengan pemda setempat, serta menyelesaikan persolaan ini dengan baik, agar tidak menjadi persolaan yang buntutnya sampai macetnya sebuah pembangunan.

Seringkali pembangungan di sebuah Kabupaten baru tidak ada kemajuan hanya karena masalah tanah, dimana pemilik hak ulayat selalu menolak pembangunan, dengan dalih itu merupakan tanah adat. Bahkan ada juga yang sering memasok harga tanah untuk di bangun infrastruktur setinggi langit, padahal pemerintah hanyalah jembatan penghubung kesejahteraan.

Hal ini tidak boleh terjadi di Intan Jaya, masyarakat harus berbuka diri menerima pemerintah daerah dimana menjalankan program pembangunannya. Kalau masyarakat masih tetap berikeras untuk tidak memberikan tanahnya kepada pemerintah untuk pembangungan, berarti saya klaim masyarakat-lah yang menolak hadirnya sebuah perubahan di Kabupaten Intan Jaya.

Hal diatas paling vital, dan sering terjadi dimana saja. Masyarakat dengan pemda perlu duduk satu meja, berbicara dari hati ke hati soal tanah ada yang sebentar lagi akan di gunakan untuk sebuah pembangunan. LMA yang telah di singgung di atas memang perlu segera untuk dibentuk, sebelum pembangunan berjalan. Dan setelah adanya ijin untuk membangun, masyarakat dan pemerintah sama-sama menjalankan fungsinya dimana mengontrol jalannya roda pemerintahan yang lebih baik lagi.

Akhir dari semua itu, masyarakat Intan Jaya perlu memberikan kepercayaan yang penuh kepada pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten ini. Karena pemerintah-lah yang diberikan tugas, tanggung jawab, serta wewenang oleh pencipta untuk mengubah keterbelekangan masyarakat Intan Jaya sendiri. Dan memang Kabupaten Intan Jaya hadir untuk mengubah semua imits itu..

Dana hibah untuk pembangunan yang berjumlah milyaran sudah pasti bisa merubah wajah Kabupaten Intan Jaya dan masyarakatnya dalam kurun waktu dua tahun ini. Dimana mempersiapkan segalanya untuk pemilihan bupati definif tahun 2011 mendatang. Ini merupakan harapan semua masyarakat, termasuk pejabat terpilih yang saat ini sedang duduk di pemerintahan, yaitu; melihat Intan Jaya di hari esok yang lebih baik lagi.

Selamat untuk aita, ama, ani, aina, mbao, mbawa di Intan Jaya, karena doa dan tangisan kalian untuk menikmati sebuah kehidupan yang lebih baik lagi telah di jawab oleh Tuhan. Dan selamat juga untuk pemerintah daerah Intan Jaya, serta penjabat Bupati terpilih yang telah diberikan kepercayaan untuk memberdayakan mereka yang selama ini dianggap tertinggal.

Akhir kata, tulisan ini, dan beberapa tulisan sebelumnya yang pernah saya tulis dalam Harian Papua Post Nabire ini, adalah bentuk dukungan moril yang saya pribadi berikan untuk bapak penjabat Bupati, perangkat SKPD di lingkungan pemda Intan Jaya serta masyarakat Intan Jaya untuk menikmati hasil pemekaran wilayah yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua, selamat membangun.

Baca Selengkapnya......

Otsus, MRP dan Pemekaran Ulah Papua Zona Darurat

Bertepatan dengan peringatan Hari Nasional Papua Barat pada 01 Desember 2008 lalu, Status Tanah Papua telah dideklarasikan oleh Presidium Dewan Papua (PDP) dan Dewan Adat Papua (DAP) deklarasi ditandatangani langsung oleh Pemimpin Besar Papua - Thom Beanal) sebagai Tanah Darurat atau Zona Darurat.

Status Papua zona Darurat bukanlah status sebenarnya, karena dulunya tanah Papua di kenal sebagai daerah yang aman, nyaman dan sentosa. Dimana dulunya, rakyat Papua walaupun hidup di bawah berbagai tekanan, intimidasi, teror bahkan sampai pada pembunuhan orang asli Papua sendiri tetapi tetap menunjukan bahwa Papua tetap sebagai zona yang damai dan aman karena menanggap tanah Papua sebagai tanah anugerah dari sang pencipta melalui pekabaran injil yang di bawah oleh Ottow dan Geissler dua orang warga Jerman beberapa abad lalu.

Tetapi hidup damai dan aman yang dulu rakyat Papua rasakan hanyalah tinggal sebuah kenangan dan harapan belaka. Hal ini secara jelas karena di kotori oleh berbagai kepentingan kaum kapitalis (red, Indonesia) yang ingin mengusai, menjajah, meneror bahkan sampai pada menghabisi (red, genosida) rakyat Papua dari tanah perjanjian yang Tuhan Allah orang asli Papua karuniakan kepada orang asli Papua.

Berbagai cara yang kaum kapitalis lakukan untuk membuat status Papua zona darurat atau tanah darurat semuanya mengarah kepada pemubunuhan rakyat Papua secara berantai yang kalau di kaji secara mendalam sangat tidak manusiawi. Bisa di istilahkan, orang Papua bagai binatang yang ingin di habisi terus menerus nyawanya. Padahal Negara Indonesia di kenal sebagai salah satu Negara yang menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini hanyalah sebuah pernyataan gombal yang di perlihatkan orang Indonesia agar citra diri mereka tidak buruk di luar Negeri.

Secara tidak langsung, status Papua zona darurat atau tanah darurat tercetus ketika Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (otsus) untuk Papua, Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2004, tertanggal 23 Desember Tahun 2004.
tentang Pembentukan MRP disahkan dan INPRES tentang percepatan pembangun di Papua dengan pemekaran berbagai Daerah Operasi Baru (DOB) di keluarkan. Inilah awal mula, Papua di kenal dan di caplok oleh pemerintah Indonesia sebagai tanah darurat.

Jakarta dan SBY telah sangat salah memahami pikiran orang asli Papua, sebab rakyat Papua secara garis besar sangat membenci ketiga “gula-gula” diatas karena rakyat Papua tahu, bahwa “gula-gula” diatas akan membunuh rakyat Papua secara biadap di atas tanah yang Tuhan Allah karuniakan kepada mereka.

Persetujuan untuk adanya pembentukan ketiga “gula-gula” diatas hanya di lakukan vote pada pejabat birokrat yang rakus akan jabatan, kedudukan dan uang. Jakarta dan SBY mendengar suara dari para pejabat mata duitan yang ada bak mendegar suara seluruh mama di kampong yang hidup selalu menderita, entahlah, pesan apa yang Jakarta dan SBY ingin sampaikan melalui ketiga barang baru di atas.

Gambaran umum tentang ketiga hal diatas, akan saya paparkan pada beberapa “esai” yang akan di muat beberapa hari lagi.

Baca Selengkapnya......

Apa Benar Pemekaran Untuk Rakyat Papua??

Pemekaran bagaikan fenomena gunung es yang tidak bisa dibendung lagi, khususnya tempat saya di Papua. Hal ini tentunya mengungtungkan masyarakat setempat, karena tujuan utamanya tidak lain untuk meningkatkan pelayana masyarakat. Tetapi yang menyakitkan dan menyebalkan hal ini (red:pemekaran) bukan dijadikan kesempatan untuk memajukan masyarakat, malahan dijadikan ajang untuk memerkaya diri para penguasa.

Saya secara pribadi, jengkel dan jengkel dengan hal ini, sehingga secara tidak langsung saya menyuarakannya dalam sebuat tulisan ini. semoga tulisan ini menjadi suara dari rakyat miskin di Papua.

Salah satu tujuan utama diadakannya pemekaran berbagai Kabupataen baru seperti Dogiyai, Kamu Tengah, Lani Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga dan beberapa saat lalu dimekarkannya Provinsi Irian Jaya Barat oleh Menteri Dalam Negeri adalah untuk tujuan mempercepat pembangunan dan lebih mensejahtrakan rakyat pribumi. Melihat gencar-gencarnya pemekaran berbagai Kabuptaen baru seperti ini memberikan suatu pertanyaan kepada kita khayalak umum terlebih khusus bagi yang berpendidikan ada apa sih dibalik semua pemekaran itu.

Dengan tujuan utama diatas memberikan suatu pertanyaan buat kita betulkah tujuan utama pemekaran adalah mempercepat pembangunan dan mensejahtrakan rakyat pribumi seperti yang telah dicanangkan terlebih dahulu. Sedikit menanggapi pernyataan diatas bahwa para penjabat daerah yang mati-matian memperjuangkan agar daerah baru bisa dimekarkan perlu tinjau dan menoleh kebelakang bahwa Otonomi Khusus telah diberlakukan sejak dikeluarkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus tujuh tahun yang lalu, tetapi apakah percepatan pembangunan dan kesejahtraan masyarakat pribumi di Provinsi Papua telah terlihat dan nyata wujudnya.

Banyak orang beralasan termasuk para penjabat daerah maupun para penjabat yang duduk di Provinsi bahwa kurang adanya sosialisasi tentang Otonomi Khusus ke daerah pelosok-pelosok pantai maupun ke daerah pedalaman-pedalaman pegunungan sehingga membuat Otonomi Khusus belum begitu dirasakan manfaatnya oleh seluruh kalangan masyrakat yang ada di Papua.

Jadi tidak berhasilnya pembangunan dan tercerai-berainya kesejahtraan rakyat pribumi sejak dicanangkannya Otonomi Khusus tujuh tahun lalu adalah alasan kurang adanya sosialisasi. Ini juga memberikan sebuah pertanyaan kalau kurang adanya sosialisasi kedaerah-daerah pelososok baik pedalaman maupun pantai kira-kira siapa yang bertugas didalamnya untuk membantu mensosialisasikan hal itu. Apakah para penjabat meminta agar masyarakat sendiri membantu dalam mensosialisasikan atau meminta kepada mahasiswa-mahasiswi yang selalu dipusingkan dengan pelajaran dibangku kuliah yang membantu mensosialisasikan, ataukah meminta kami para pelajar yang masih duduk di bangku Sekolah Menegah Atas yang membantu dalam mensosialisasikannya.

Hal ini tidak bisa kita sebelah matakan, karena sebagaimana dana Otonomi Khusus yang dikucurkan tidak pernah mengalir kepada kami para mahasiswa, pelajar maupun kami para masyarakat untuk mengolahnya. Oleh sebab itu yang bertugas dalam mensosialisasikan hal ini adalah kalian para penjabat daerah yang telah dibebani dengan uang kami uang Otonomi khusus yang berjumlah miliaran rupiah. Dengan demikian tugas kalian para penjabat adalah harus, keharusan disini tidak memilih-milih dalam mensosialisasikan Otonomi Khusus sampai kepada pelopsok daerah Papua.

Kami orang awam mengerti bertul banyak alasan yang akan kalian pakai untuk tidak mensosialisasikan hal ini yaitu Otonomi Khusus kepada kami orang awam yang tidak berpendidikan. Berbagai alasan itu diantaranya mungkin kalian takut terhadap gigitan nyamuk didaerah kami yang menyebabkan malaria, kalian juga takut berjalan didaerah-daerah yang berbukit-bukit karena kalian selalu keenakan dengan mobil Inova maupun avanza, dan kalian juga takut untuk beristrahat malam di gubuk maupun honai yang kami miliki dan bangun karena kalian selalu tertidur lelap dengan tenang di spring bed miliki kalian yang sangat empuk.

Kalian memberikan berbagai alasan tersebut tetapi kalian tidak memikirkan bahwa dulunya kalian juga seperti kami sebelum kalian menjadi orang besar saat ini, dan terlebih lagi kalian juga tidak berpikir tempat tidur yang jijik, jalan-jalan yang tidak rata dan membingungkan dan nyamuk-nyamuk pengundang malaria yang kalian takutkan itulah yang selalu batin kami hadapi dan kami tertindas menghadapinya. Saat kami menghadapi berbagai cobaan dan tantangan menghadapi berbagai hal tadi membuat kami tersisik dan kami harus menyerah dengan keadaan yang membuat kami harus pulang kerumah bapak di surga. Disaat kami pulang ke rumah bapak disurga kalian menyebutnya bahwa angka kematian di Papua sangat tinggi itu semua salah kalian karena kalian tidak memperhatikan semua keluh kesah kami dalam menghadapi hidup di daerah yang penuh dengan emas permata.

Diatas merupakan sebagian dari keluh kesah yang ingin mereka keluhkan seandainya kalau mereka diberikan kesempatan untuk memberikan aspirasi mereka kepada para pejabat. Dengan melihat itu tidak puaskah kalian para penjabat untuk tetap membunuh mereka dengan alasan pemekaran. Dua orang aktivis pemekaran yang telah nyata-nyata memperjuangkan agar Papua bisa terpecah belah adalah Gubernur Irian Jaya Barat Bapak Abraham Oktovianus Ataruri. Kepiawaian dan kegigihannya dalam mengusahakannya sehingga saat ini Provinsi Irian Jaya Barat telah berdiri sendiri. Selain itu Bupati Kabupaten Nabire bapak Anselmus Petrus Youw, yang dengan sabar dan tabah masih memperjuangkan berdirinya Provinsi Irian Jaya Tengah.

Coba tinjau dan amati kembali apakah Nabire tempat sang aktivis memimpin sudah maju dan berkembang khususnya mensejahtrakan masyarakat Papua. Berjualan di emperan-emperan tokoh bahkan dibahwa tanah adalah kewajiban para tuan tanah yaitu mama-mama orang Papua, dan kalau diamati semua orang pendatang berjualan di daerah-daerah yang aman dan terjamin seperti dilos-los dan diatas meja-meja yang telah tersedia dengan baik. Cara seperti ini apakah bisa dikatakan masyarakat Papua sudah sejahtara dan pembagunan telah menyentuh masyarakat Papua terlebih khusus mereka yang di Nabire. Fakta ini dapat saya katakan karena saya sendiri yang telah mengunjungi beberapa pasar di Nabire.

Dengan demikian tujuan apalagi berapi-api untuk memekarkan Provinsi baru contohnya Irian Jaya Tengah, kalau saja Kabupaten atau daerah kecil yang dipimpin masih disebelahmatakan dan masih disampahkan. Dalam kepemimpinan sangat erat kaitannya dengana kepercayaan. Siapa yang bisa memimpin dengan baik dan benar maka otomatis siapapun termasuk sang pencipta akan mempercayainya sehinggan kedudukan maupun jabatan akan segera dipercayakan kepadanya. Kalau begitu percayakah masyarakat daerah kepada para aktivis pemekaran sehingga mereka mati-matian memperjuangkan ke Departemen Dalam Negeri untuk tetap memekarkan daerah baru di Papua.

Kesadaran dalam memimpin dan berorganisasi sangat diperlukan, jd siapapun kita perlu menyadari dan berkoreksi diri kira-kira kita berada diposisi yang mana sehingga dalam melangkah tidak salah dan berbenturan. Jangan kita mati-matian mengusahakan sesuatu kalau saja hasil nol alias tidak ada kepercayaan dari orang lain kepada kita. Setiap manusia mempunyai pikiran dan akal budi untuk menyadarinya, apalagi mereka yang berpendidikan dan pengalamana dalam berorganisasi maupun memimpin. Nah yang menjadi pertanyaan buat kita mereka sudah menyadari maupun mengetahui kelemahan yang telah mereka miliki, namun kayaknya mereka para aktivis pemekaran tidak memperdulikan kelemahan mereka. Dengan demikian ada apa dibalik semua itu?

Saya pernah berbincang-bincang dengan seorang alumni mahasiswa Instut Seni Indonesia Denpasar-Bali dalam perbincangan tersebut beliau mengukapkan suatu kalimat secara tidak sengaja namun kalimat ini menjadi perenungan dalam hidup saya, kalimat itu berbunyi demikain “ deh tau nggak kalau uang dan Roh Kudus telah berada di posisi yang sama dan sederajat, malahan posisi uang saat ini jauh lebih tinggi” dengan berusaha menyimak maupun memahami pernyataan tadi saya agak kaget bahkan heran betul juga pikirku saat itu.

Memikirkan hal tadi saya coba menyambungkannya dengan keadaan yang sedang terjadi di Papua, terkait adanya juga berbagai aktivitas pemekaran. Apakah aktivitas itu didasari oleh tujuan yang benar, yaitu dengan tujuan mempercepat pembangunan baik dalam sektor ekonomi, sektor budaya, sektor pendidikan dan sektor lainnya yang masih ketinggalan dengan daerah lain ataukah tujuannya adalah mencari uang untuk memupuk kekayaan dan memamerkannya kepada masyarakt umum ataukah masih ada tujuan lain yang terselubung yang dapat menguntungkan dirinya sendiri.

Dengan berpikr sejenak sayapun mengambil kesimpulan kalau saja berbagai hal tadi tidak dilakukan atas nama uang adakah diantara para penjabat daerah yang berjuang mati-matian untuk pemekaran daerah baru dengan mengorbankan uangnya sendiri. Kalau saja ada para penjabat yang mengorbankan uangnya untuk aktivitas pemekaran itu bisa dikatakan wujud kepeduliannya dan kecintaanya kepada majunya daerah Papua, tetapi jangankan mengorbankan uang sendiri tetapi mengorbankan uang rakyat untuk aktivitas tersebut bahkan ada lagi yang mengorupsinya apakah hal ini bisa dikatakan sungguh-sungguh dalam memikirkan pembangunan dan mensejahtrakan rakyat Papua. Ingat jangan jadikan uang sebagai segalanya sehingga membuat Papua terpecah belah dan yang ujung-ujung menguntungkan para kalangan atas.

Saya berani membicarakan hal ini karena sebagaimana saya membaca di surat kabar Suara Perempuan Papua beberapa saat lalu yang memberitakan tentang demo nuntut mundurnya Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah oleh gabungan mahasiswa dari Mamberamo Tengah. Heran bukan baru menjabat seumur biji jagung langsung diminta untuk segera mengudurkan diri. Alasan berbagai macam diantaranya korupsi uang rakyat, lebih sering tinggal di Jakarta padahal jakarta bukan tempat tinggalnya, dan sering berpergian keluar negeri tanpa alasan. Itukah bukti keuntungan dari pemekaran, seperti itukah orang-orang yang menyebut dirinya untuk ingin membangun Papua. Apakah pemekaran menghasilakan generasi Papua yang berbobot.

Banyak orang mengistilahkan orang-orang Papua sepert tikus mati diatas lumbung padi. Hal ini tidak bisa kita mengelahnya karena memanga betul Papua memilki berbagai sumber kekayaan alam yang berlimpah-limpah tetapi sampai sat ini yang menikmatinya bukan kita tetapi orang luar. Sebagaimana hal ini dikatakan karena beberapa saat lalu terjadi kelaparan hebat di Yahukimo, dan juga beberapa saat lalu didaerah Pania. Dari pengalaman diatas perlu untuk para penjabat daerah yang sedang menajabat maupun para penjabat yang sedang mengusahakan untuk memekarkan suatu daerah baru. Bahwa tidak ada cara lain selain memimpin suatu daerah dengan menanamkan sikap kepedulian.

Kalau saja sikap kepedulian telah tertanam dalam hati seluruh penjabat Papua, maka dengan sendirinya korup si yang selalu dianggap sebagai budaya Papua akan terkikis habis karena sikap kepedulian berbicara mengenai rasa kemanusiaan. Rasa kemanusian sangat anti dengan sifat keegoisan. Peduli disini tidak berbicara mengenai peduli hanya untuk mencari jabatan saja melainkan untuk kemajuan Papua yang lebih baik dan makmur sehingga kedepannnya Papua bisa menjadi berkat bagi seluruh dunia terlebih Khusus bagi tanah Indonesia tempat kita berpijak.

Sumber gambar:
http://www2.kompas.com/photos/NUSANTARA/20070306row1.jpg

Baca Selengkapnya......

Untuk Siapa Mahasiswa Papua Berpolitik?

Oleh : Oktovianus Pogau

SEBENARNYA saya sangat menyadari kemampuan dan keberadaan saya sebagai seorang pelajar. Dan saya rasa, tidak pantas saya menulis artikel seperti ini. Tapi ada satu pertanyaan: kalau bukan saya yang suarakan, siapa lagi?

Karena saat ini mahasiswa Papua sedikit “buta” dengan perkembangan Papua saat ini, bahkan ada segelintir mahasiswa yang sedang berusaha menghancurkan semua mimpi yang senantiasa didambakan dan dinantikan oleh semua orang Papua.

Rabu (29/10), DPR RI dan Mendagri telah menyetujui dimekarkannya tiga kabupaten baru di Papua dan Papua Barat. Yakni Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Deiyai dari Kabupaten Induk Paniai, serta Kabupaten Tambrauw dengan Kabupaten Induk Sorong.

Mekarnya tiga kabupaten baru ini tentunya akan menimbulkan teka-teki bagi publik di Papua. Karena apa? Beberapa kabupaten baru yang telah dimekarkan di Papua, tidak menunjukan perubahan yang signifikan, padahal kucuran dana Otsus telah tumpah ruah begitu saja. Fakta di lapangan menunjukan, bahwa pemekaran dan pemberian status Otonomi Khusus (Otsus) bukanlah jawaban semata wayang untuk mendongkrak segala sektor yang tertinggal di Papua.

Sudah barang tentu masyarakat Papua akan tegas menolak adanya pemekaran, karena pemekaran biasanya lebih menguntungkan kalangan birokrat pemerintah. Pemekaran hanya memperkaya “raja-raja kecil” dan kroni-kroninya. Ini bukan cerita fiksi belaka, tetapi ini kebenaran fakta. Selain itu, pemekaran hanya menambah luka batin warga masyarakat dengan pendropan militer sebanyak-banyaknya di Tanah Papua.

Dengan dilema pemekaran wilayah baru ini, bukan tidak mungkin akan menimbulkan pertanyaan yang beragam pula. Betulkah pemekaran ini murni dari hati nurani masyarakat? Betulkah pemekaran untuk lebih mensejahterakan rakyat? Betulkah rakyat akan bahagia hidup di daerah pemekaran? Setujukah mereka dengan pemekaran daerah baru?

Atau sebaliknya, jangan-jangan ide pemekaran ini hanya datang dari oknum pejabat serta kroni-kroninya yang tidak puas dengan memegang uang Otsus 1 Milyar, tidak puas dengan pangkat, golongan serta kedudukan bahkan tidak puas juga dengan Avaza yang hanya tinggal di garasi mobil, mungkin ingin memiliki lagi lima buah mobil Avanza.

Ini suatu fenomena yang telah terbukti di seantero Papua. Dimana egoisme para pejabat dan kroni-kroninya sangat tinggi. Tidak mau anak mereka pergi sekolah dengan motor Kawasaki, maunya menyekolahkan anak mereka dengan mengendarai mobil Avanza. Ini kan lucu, menggelikan. Mama-mama “dorang” di kampung berjalan berkilo-kilo untuk tetap memenuhi kebutuhan mereka, adik-adik “dorang” menangis terus menerus karena tidak ada gizi yang imbang dengan perkembangan pola pikir mereka. Dibalik semua itu pejabat hanya bersorak girang di atas segala penderitaan.

Dalam tulisan ini, saya tidak akan menyinggung keenakan mereka (pejabat Papua) karena sedikit lagi mereka tinggal masuk jurang neraka. Dan bukan berita baru lagi, kalau para pejabat berpolitisi dengan nama “pemekaran” untuk memperkaya diri mereka.

Saya mau soroti adalah, para mahasiswa Papua yang telah nyata ikut berpolitisi untuk mendukung berbagai perkembangan dan gejolak di Papua yang ujung-ujungnya akan menghancurkan Papua serta menenggelamkan mimpi-mimpi untuk mencapai Papua yang bebas dari segala ikatan. Salah satu diantaranya: mendukung pemekaran daerah baru di Tanah Papua.

Surat Kabar Harian Papuapos Nabire, edisi 5 November 2008 menulis keberadaan sejumlah oknum mahasiswa Papua asal Deiyai yang dituding ada dibalik pemekaran kabupaten baru itu. Oknum mahasiswa yang mendukung pemekaran Kabupaten Deiyai itu sebenarnya biasa bersuara atas nama kebenaran dan pembebasan bagi Papua.

Ungkapan kekecewaan itu seperti diungkapkan salah satu mahasiswa Papua dari Yogyakarta, Agus Mote. “Kenapa mahasiswa juga ikut terlibat dalam permainan politik. Saya melihat tindakan mereka itu hanya karena kepentingan segelintir orang di masa mendatang. Tapi jangan atas namakan mahasiswa Papua asal Deiyai, nanti apa tanggapan orang terhadapa kami.”

Terhadap kenyataan itu, Agus menilai mahasiswa asal Deiya bertopeng dua. “Dimana merekalah yang menghancurkan masyarakat di sana. Termasuk mereka telah menjual tanah adat mereka. Bahkan yang lebih mengherankan, kenapa mereka bisa tergoda oleh rayuan tim pemekaran?”

Istilahnya mereka (penghianat) adalah musuh dalam selimut. Dalam orasinya maupun diskusi publik selalu menolak pemekaran kabupaten baru di Papua, mereka juga selalu menyuarakan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, kemudian mereka juga selalu menuntut untuk diperiksa apabila ada pejabat Papua yang terlibat dalam korupsi uang Otsus, dan lain-lainnya.

Padahal tanpa mereka sadari, dengan pemekaran kabupaten baru akan menambah jumlah korban akibat pelanggaran HAM yang akan terus terjadi, serta meningkatnya Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Aneh bukan, kembali telah muntahnya. Memalukan sekali, cara seperti begini. Dengan jelas mereka telah menjadi “tiang garam” di tengah kebobrokan bangsa Papua.

Selain peristiwa penghianatan diatas, Marthen Tipagau, salah satu mahasiswa asal Sugapa yang dikabarkan sangat mendukung pemekaran daerah baru di Papua, usahanya sangat terbukti dengan dimekarkannya kabupaten dari daerah asalnya yaitu Kabupaten Intan Jaya.

Intah Jaya mekar antara tangisan dan dukacita warga disana. Dimana kaum intelektual acuh tak acuh terhadap kehidupan mereka. Padahal kaum intelektual punya andil yang sangat besar dalam perkembangan daerah di sana. Sehingga tidak heran perang adat menjadi suatu tradisi yang sering terjadi. Hingga saat ini, beberapa permasalahan dalam perang suku di daerah ini belum juga diselesaikan. Pada hal beberapa bulan lagi Surat Keputusan (SK) dari Mendagri akan turun atas nama Kabupaten Intan Jaya.

Puluhan warga Biandoga seperti yang diberitakan Papuapos Nabire, edisi 9 November 2008, meninggal dunia. Jenis penyakitnya belum diketahui. Ironisnya, tidak satupun mahasiswa asal suku Moni yang memberikan suara agar tim Dinas Kesehatan turun langsung ke lokasi wabah. Tidak hanya itu. Beberapa waktu lalu, PT Freeport yang beroperasi di Sugapa mem-PHK-kan puluhan karyawan pribumi. Mereka terpaksa menggangur lagi tanpa adanya harapan pasti untuk menghidupi keluarga dan sanak saudara mereka.

Beberapa pengamat menilai, Kabupaten Intan Jaya dimekarkan terlalu dini. Sebab sampai saat ini belum adanya persiapan maupun kesiapan dalam menyambut pemekaran itu. Banyak warga yang masih primitif dan tidak tahu menahu apa tujuan pemekaran dan manfaatnya untuk masyarakat Papua. Perang suku yang tidak kunjung selesai, salah satu alasan paten kenapa Intan Jaya belum bisa dimekarkan.

Di situs www.kabarindonesia.com, ditulis tentang ketidaksetujuan mahasiswa dan pelajar asal Sugapa, lantaran Marthen Tipagau berjalan dibawah kendali para pejabat. Yang hanya mengejar jabatan, kedudukan, maupun pangkat di kabupaten baru itu. Berikut kutipan komentarnya: “Saudara Marthen Tipagau jangan asal minta kabupaten baru untuk dimekarkan karena ambisi pegawai negeri, ambisi jabatan dan ambisi kedudukan. Selain itu, jangan juga memiliki keinginan tinggi, seperti; saya punya uang banyak boleh dan mobil segalanya dan jangan mengurus diri anda sendiri. Anda harus memikirkan masyarakat kelas bahwa yang selalu menjerit, karena saudara Marthen koi juga datang dari masyarakat kelas kecil seperti mereka. Koi ada bukan dari orang kaya atau orang Jawa dorang. Paham kan….] Dari Mahasiswa dan Pelajar suku Moni se Jawa-bali. By Weyabumala.

Masih banyak unek-unek yang dipaparkan karena ketidapuasan mereka terhadap beberapa mahasiswa asal Sugapa yang diduga berpolitik praktis untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka dibiayai oleh para pejabat Papua untuk bersuara atas nama mahasiswa Papua di DPR RI agar ada persetujuan dari DPR dan Mendagri. Sebuah skenario yang tersusun sangat rapi, tidak nampak kejahatan dan kemunafikan mereka.

Renungan Untuk Mahasiswa Papua

Kedua contoh diatas saya paparkan, agar ada penguatan bukti dalam judul tulisan ini. Dimana tidak semua mahasiswa Papua bersuara atas nama kebenaran dan untuk masyarakat Papua. Ternyata masih ada segelintir mahasiswa Papua yang bersuara karena keegoisan dan kepentingan perut mereka semata.

Masih ada mahasiswa Papua yang ragu dan bimbang, dengan pendidikan serta keahlihan yang mereka tekuni di pulau Jawa. Merek takut, ketika pulang ke Papua mereka tidak akan dipakai, kemudian akan nggangur, bahkan mereka juga akan menjadi pengemis antar lamaran dari kantor ke kantor tidak diterima.

Sebenarnya alasan beberapa mahasiswa Papua ikut berpolitis karena semua itu. Memikirkan, apa yang mereka makan dan minum di era Otsus yang dananya triliunan rupiah. Dimana mereka akan tinggal, bahkan dimana mereka duduk. Ambisi jabatan, kedudukan, serta uang menjadikan nomor satu dalam mendukung pemekaran beberapa kabupaten baru di Papua yang disinyalir telah dan sangat gagal di Papua.

Tidak salah mendukung adanya pemekaran, tapi jangan jadi serigala berbulu domba yang bisa menghianati semangat teman-teman seperjuangan anda di tanah perantauan. Di depan bicara begini, tapi dibelakang sudah lain lagi. Ini sikap memalukan yang tak pantas dilakukan oleh seorang mahasiswa calon intelektual.

Bagi mahasiswa Papua yang masih suka bermain politik praktis demi kepentingan perut: sebaiknya Anda tidak usah ikut berorasi, menyampaikan argumentasi Anda dimanapun dengan iming-iming kesejahteraan masyarakat Papua. Sebab sama saja Anda telah menjadi serigala di tengah-tengah domba. Saya bisa istilahkan hati Anda bercabang dua: antara mendukung kesejahteraan rakyat Papua dan mendukung kebobrokan masyarakat Papua oleh pemerintah Pusat.

Selain itu, mahasiswa Papua yang berpolitisi untuk kepentingan perut sendiri: sebaiknya tidak usah bersuara atas nama pembebasan (Merdeka) karena Anda telah menjadi batu penghalang di tengah mulusnya jalan kemerdekaan bangsa Papua. Anda menjadi musuh, yang telah nyata hancur-leburkan mimpi seluruh masyarakat Papua untuk menuju kemerdekaan dan pembebasan yang sesungguhnya.

Jangan kira, dengan adanya pemekaran jalan untuk menuju kemerdekaan semakin terbuka lebar. Sama sekali tidak. Dengan adanya pemekaran, mimpi-mimpi indah untuk kemerdekaan hanya tingga kenangan. Mahasiswa Papua yang berpolitisi cacat, hanya menjadi hama di tengah rerumputan yang siap bertumbuh dan berkembang. Anda menjadi batu karang, yang siap menghambat segalanya di Tanah Papua.

Tulisan ini tidak bermaksud menghakimi teman-teman mahasiswa sekalian. Tetapi hanya menjadi bahan renungan yang layak untuk dipertimbangkan. Perlu diperhatikan antara perbedaan bersuara untuk rakyat, dan bersuara untuk kepentingan perut sendiri.

Menjadi perenungan, agar tidak lagi menjual, membunuh dan membinasakan mahasiswa lainnya dan masyarakat Papua. Hanya karena iming-iming kepentingan perut dan sejenisnya. Tidak pantas kita berbicara kemerdekaan, kalau kita sendiri masih belum bisa membebaskan diri kita dari hal-hal kecil seperti ini. Tidak pantas kita bicara keadilan, kalau kita sendiri terjun dalam dunia ini untuk menunjukan ketidakadilan di bumi Papua. Tidak pantas kita bicara HAM kalau kita sendiri mendukung terjadinya pelanggara HAM di Papua. Bahkan tidak pantas kita bicara merdeka, kalau kita jadi penguasa yang masih dan ingin tetap menjajah.

Tidak beda jauh antara pejabat dan mahasiswa. Ketika kita menjadi mahasiswa kita akan menjadi kaum intelektual yang seolah-olah memperjuangkan nasib dan keadaan rakyat Papua melalui perkembangan yang terjadi di Papua. Tetapi ketika kita menjadi seorang pejabat, kita akan menjadi manusia bejat yang menelan semua sumpah zina yang pernah kita keluarkan saat bersuara maupun berargumen.

Pada intinya, pikirkan dulu ke jalan mana kita mau melangkah. Mau jadi pejabat dengan iming-iming pemberdayaan masyarakat Papua? Ataukah kita mau jadi mahasiswa yang benar-benar memperjuangkan nasib dan keadaan rakyat Papua, walaupun dalam keadaan yang serba kekurangan. Kekurangan tapi pasti lebih penting, dari pada kelebihan tapi tidak pasti. Kekurangan dengan menghasilkan sesuatu lebih penting, dari pada kelebihan tetapi sama sekali tidak menghasilkan apa-apa.

Semoga apa yang saya paparkan, menjadi kerinduan dan renungan panjang untuk semua kita yang selalu dan selalu bersuara untuk, dan atas nama seluruh rakyat dan masyarakat Papua yang sedang tertindas di tanah perjanjian yang dikaruniakan Tuhan kepada semua kita.

Salam perjuangan buat semua teman-teman. Berjuang dan mengabdilah untuk Papua. Papua membutuhkan kalian untuk mengisi kemerdekaan yang sedang kita rintis bersama saat ini. ***

Baca Selengkapnya......

Orang Sugapa Harus Diberdayakan

Pemekaran Kabupaten Intan Jaya nampaknya akan jadi kenyataan ketika, Mendagri mengeluarkan Surat Keputusan pemekaran daerah baru bersamaan dengan dua Kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Dogiya dan Kabupaten Temberau beberapa saat lalu di senayan Jakarta.

Menanggapai hal ini, beberapa pelajar dan Mahasiswa Moni dari sugapa menyatakan dengan jelas, dimana dengan mekarnya Kabupaten Intan Jaya orang moni harus diberikan kesempatan untuk memimpin, karena selama ini orang moni hanya jadi penonton di Kabupaten Induknya.

Lebih lanjut, salah satu Mahasiswa yang tidak mau namanya di korankan, menyatakan bahwa “selama ini orang Moni hanya jadi penonton, dimana tidak pernah di berikan jabatan maupun kedudukan untuk memimpin orang lain, mereka hanya melihat beberapa saudara mereka yang memimpin padahal mereka juga memilik kemampuan yang setara dengan yang lainnya” imbuhnya.

“Lihat saja, di Kabupaten Paniai mana ada orang moni yang memangku jabatan penting, kalaupun ada tidak lebih dari tiga pejabat“, terangnya. Inikan namanya diskriminasi, dimana orang Moni selalu di jadikan kedua daripada saudara-saudara yang lainnya. Pada dari segi kualitas dan kemampuan orang moni tidak jauh beda,”terangnya.

Karena itu, dengan mekarnya Kabupaten Intan Jaya, mari kita sama-sama membangun Sugapa, dengan memberikan jabatan dan kedudukan yang structural kepada orang moni agar mereka memiliki kesadaran dan komitment yang valid untuk membangun daerah mereka dari berbagai ketertinggalan yang kadang kala jadi senjata ampuh untuk mendiskriminasikan mereka,“ tegasnya.

Secara terpisah, salah satu pelajar Moni yang di hubungi, memberikan tanggapan yang sama. Dimana setuju kalau Kabupaten Intan Jaya harus di pimpin oleh orang Putra daerah dari sana (orang moni, red) dimana agar mereka juga menjadi tuan di atas tanahnya sendiri, sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus No 22 Tahun 2001.

“saya sangat optimis, ketika orang moni sendiri yang diberikan kewenangan untuk memimpin Kabupaten baru ini, maka semua kebutuhan dan keluhan yang selalu di panjatkan oleh orang Moni akan segera terjawab. Karena apa? Orang moni memahami dan mengerti betul persoalan yang sedang terjadi di lingkungannya. Dan sebagai pelajar tidak jamin sugapa akan terbangun, kalau saja jabatan penting seperti karateker dan jabatan lainnya di berikan kepada orang dari luar sugapa,” jelasnya. (pogau)

Baca Selengkapnya......

Otsus di Papua Telah Gagal Gagal

Teman-teman ini tulisan saya yang pernah dimuat di salah satu media lokal ditempat kami. tulisannya agak keras sihh, tapi apa salahnya saya menulis keras gini, lagian kalau mereka-mereka yang tukang korup bacakan bisa sadar dikit, hehehehheheh.
silakan simak tulisan ini.

Otonomi Khusus seharusnya menjadi pedang bermata dua yang dapat memajukan dan Mengubah Papua. Namun kenyataan otsus sama sekali tidak memberikan dampak perubahan bagi rakyat dan masyarakat Papua. Kita ambil contoh saja disektor pendidikan. Pendidikan di Papua masih jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia bahkan angka buta huruf paling tinggi di Indonesia

Beberapa fakta mendukung kebenaran opini diatas. Contohnya saya sempat baca sebuah artikel di web blog milik pendidikan Papua dengan judul ”Pendidikan di Kabupaten Timika Maju Mundur” bisa bayangkan daerah kekuasaan PT. Freport Indonesia yang penuh bahkan berhamburan uang saja nasib pendidikan sudah begini, bagaimana dengan nasib pendidikan di daerah lain. Kemudian nasib pendidikan di daerah Mulia lebih memprihatinkan lagi. Sebagaimana para mahasiswa-mahasiwi sekolah tinggi alkitab harus menggunakan honai menjadi ruang belajar di siang hari dan malam hari sebagai tempat membaringkan tubuh. Bagi yang pernah tidur di honai akan berpikir bagaimana suasana di dalam ruangan. Apalagi ruangan tersebut digunakan untuk belajar.

Melihat berbagai fenomena keterpurukan dan ketertinggalan pendidikan di Papua setelah Otonomi Khusus dicanangakan, menajadi pertanyaan tersendiri yang harus dijawab oleh kita. Apakah otonomi khusus memberi jalan keluar bagi kemajuan Papua terutama di sektor pendidikan. Siapapun tidak bisa membantah kalau kita mau mengatakan Otonomi Khusus tidak memberikan hasil yang maksimal bagi kemajuan Papua khususnya sektor pendidikan.

Dalam buku yang berjudul ”Kami yang menanam, kami yang menyiram dan Tuhanlah yang menumbuhkan” yang ditulis langsung oleh Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu SH. Banyak sekali membuka kedok maupun kegagalan Otonomi Khusus di Papua. Dengan berbagai ungkapan yang dilontarkan didalam bukunya memberi ultimat dan pandangan kepada semua termasuk pemerintah pusat kalau Otonomi Khusus telah gagal di Papua.

alah satu yang diungkapkan beliau adalah setelah adanya otonomi khusus jurang pemisah antara yang gologan yang kaya dan golongan yang miskin sangat nampak. Dan adanya jurang tersebut membuat mental dan moralitas orang Papua rusak. ”di Papua saya lihat ada dua golongan yang jurang pemisahnya sangat jauh. Golongan yang pertama adalah para kalangan elit yang berfoya-foya dan pesta pora dengan uang Otonomi Khusus padahal uang itu adalah milik rakyat. Dan golongan yang kedua adalah masyarakat miskin yang berteriak dan menjerit-jerit di kampung-kampung (pedalaman) yang membutuhkan jamahan dari adanya dana Otonomi Khusus. Demikian salah satu persoalan yang diungkapkan beliau dalam bukunya.

Berarti Otonomi Khusus benar-benar gagal di Papua. Otonomi Khsus diberikan atas dua alasan mendasar. Yang pertama agar Papua mengalami kemajuan sama seperti daerah yang lainnya di Indonesia. Dan yang kedua adalah agar suara-suara refrendum yang selalu dilontarkan oleh berbagai kalangan terutama para penjabat di Papua dapat dihentikan. Tidak alasan lain kecuali dua alasan ini. Inipun opini saya siapapun yang mau membantah boleh saja kok. Karena masing-masing orang mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeda.

Apakah tujuan yang pertama telah berhasil di Papua. Sangat luar biasa kalau ada yang sampai bilang telah berhasil di Papua. Keberhasilannya menyentuh luarnya saja belum namapk. Malahan dengan adanya Otonomi Khusus kesejahteraan masyarakat bawah semakin terinjak-injak, kemudian kesejahtreraan kalangan elit semakin meningkat. Yakobus F Dumupa dalam bukunya yang berjudul ”Berburu Keadilan di Papua Barat” mengukapkan ”kini orang Papua barat lebih suka hidup bergaya foya-foya karena adanya Otonomi Khusus, kita bisa melihat sekarang banyak penjabat yang suka pulang pergi jakarta dengan menghamburkan banyak uang padahal uang itu didapatkan dengan cara yang ilegal (korupsi).

Semana-mena yang dilakukan para penjabat terhadap rakyat Papua dengan uang Otonomi Khusus diatas tidak bisa dibantah kebenarannya. Kemudian selain itu para penjabat Papua saat ini juga lebih trend dengan istilah ”siang dengan plat merah ke kantor, tetapi malam dengan plat hitam di diskotek”. Hal ini tidak bisa siapapun membantah. Karena kenyataanya selalu dilakukan oleh mereka.

Dengan demikian tujuan pertama diberikannya Otonomi Khusus oleh pemerintah pusat sama sekali tidak berhasil. Karena para pejabat bukannya perwakilan dari seluruh masyarakt Papua. Karena mereka hanyalah mangsa ditengah penderitaan dan jeritan masyarakata Papua yang selalu berteriak membutuhkan bantuan.

Tujuan kedua diberlakukannya Otonomi Khusus yaitu untuk menutup suara-suara dan perlawanan yang selalu di perlihatkan oleh orang-orang Papua terutama para pejabat. Kalau kita meninjau kebelakang sebelum Otonomi Khusus diberikan banyak pejabat dan tokoh adat yang ikut memperjuangkan agar Papua bisa lepas dari pangkuan ibu pertiwi. Tetapi apa yang terjadi saat ini setelah Otonomi Khusus dicanangkan. Bukannya mereka menyuarakan lagi agar cita-cita awal yang telah mereka perjuangkan itu tercapai melainkan menutup mulut seakan-akan masalah itu telah berakhir dan tuntas. Padahal rakyat jelata tetap berteriak terus meminta kebenaran diungkap di bumi Papua.

Siapa yang menutup mulut mereka, siapa lagi kalau bukan Otonomi Khusus. Ada apa sehingga dengan mudahnya Otonomi Khusus menutup mulut mereka. Tentunya disana ada suatu benda penting. Salah seorang guru saya pernah mengatakan ”omong kosong kalau Papua tidak bisa maju karena tidak ada uang, nyatanya uang otonomi khusus setiap tahunnya dikucurkan triliunan rupiah. bahkan tahun 2008 ini dana otonomi khusus dikucurkan oleh pemerintah pusat kurang lebih 5 triliun.

Berarti mereka (penjabat) hanya mau bersuara agar mendapat uang. Ketika cara yang mereka tempuh (meneriakan merdeka) tidak berhasil. Kemudian ketika pemerintah pusat menawarkan cara mereka yaitu dengan diberikannnya Otonomi Khsusus bagi Papua dengan kelimpahan uang. Maka semua mereka berbalik arah, dari berjuang untuk mau refrendum berbalik kearah untuk mau memeperjuangkan perut mereka agar kenyang setiap hari. Jahat bukan?

Beberapa hari lalu saya sempat membaca sekaligus menyimak beberapa berita dan tayangan di televisi yang memeprlihatkan bagaimana beberapa mahasiswa Papua yang ada di bali dan Jogja mengibarkan bendera bintang kejora dengan tidak gentar-gentarnya. walaupun berada dalam situasi dan medan yang sangat mencekam. Beberapa situasi yang mencekam itu seperti adanya aparat yang mamatai-matai lalu lintas pergerakan mereka, yang kedua berjuang dan mengaduh nasib di tanah orang yang berikutnya mereka memilki jumlah yang tidak begitu besar.

Namun yang terlihat disini adalah semangat, kemauan dan kerja keras mereka untuk tetap memperlihatkan dan menunjukan kepada ketiga pihak yang selama ini menjadi boneka untuk Papua seperti Belanda, Amerika Serikat dan PBB bahwa Papua tetap ingin memisahkan diri dari pangkuan ibu pertiwi seperti yang telah nyata-nyata tertera dalam UUD 1945 bahwa kemerdakaan adalah hak segala bangsa.

Berbicara mengenai kebebesan. Dalam kumpulan pidato Presiden Soeharto yang pernah dibukukannya dalam buku dengan judul ”Soekarno Menggali Pancasila” disitu beliau mengungkapkan bahwa bangsa Mesir yang pada saat ini telah merdeka, dulunya waktu mau diberikan kemerdekaan mereka masih sangat awam sekali. Awamnya mereka seperti ini mereka mempunyai mobil tetapi mereka tidak tahu kalau mobil itu punya bahan bakar apa, bahkan ada yang sempat mengatakan bahan bakar mobil adalah gandum. Kata soekarno kemamapuan mereka masih sangat terbatas itu toh mereka merdeka juga. Bagaimana nasib bangsa Indonesia yang kemampuannya melebihi mereka. Itu pertanyaan Soekarno yang yang paling menggugat bangsa belanda.

Nah sekarang saya balik bertanya bagaimana dengan Papua.’ Yang nyata-nyata telah memiliki kemampuan lebih sama seperti negara Mesir pada saat itu. Tidak bisa kalian katakan kalau Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua masih sangat rendah. Banyak kok orang Papua yang telah berhasil dan menjadi orang pintar. Katakan saja Rektor Universitas Cenderawasih Prof. Dr. Berth Kambuaya, M.BA, Rektor Universitas Papua Prof. Dr. Ir. Frans Wanggay, Dr. Benny Giay, Dr. Nelles Tebay, Dr. Noak Nawipa dan sederatan orang pintar lainnya.

Mereka adalah sederatan orang pintar yang bisa membahwa dan mengarahakan kemana nanti Papua bergerak. Jadi kurangnya sumber daya manusia untuk tidak memisahkan Papua adalah bukan alasan utama untuk tidak menjawab aspirasi yang selalu dilontarkan oleh orang Papua dimanapun berada.

Jadi buat kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi yang selalu berjuang mengukap berbagai dosa yang selalu dibuat terhadap kita orang Papua tetaplah perjuangkan. Karena Otonomi Khusus telah nyata-nyata mencelakakan dan menjatuhkan kita. Sehingga orang Papua pada umumnya telah memilki mental dan moralitas yang rusak dan hancur. Karena itu mereka selalu korupsi tetapi tidak pernah sadar kalau itu perbuatan yang sungguh sangat terhina dari segala dosa.

Kembalikan moral dan mental yang baik itu dengan cara berjuang terus menyatakan ketidakbenaran dan berbagai hal lainnya yang membuat Papua tetap terbelakang dari dulu saat Otonomi Khusus belum diberikan hingga saat ini setelah Otonomi Khusus telah diberikan.

Baca Selengkapnya......