Catatan Kritis Untuk Bupati Nabire (bagian pertama)

Kemana Larinya Dana Pendidikan Untuk Mahasiswa?

Oleh Oktovianus Pogau*

HAMPIR 12 tahun –sejak sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA)– saya tinggal di kota Nabire. Telah merasakan menjadi orang Nabire. Dan merasa memiliki kota ini. Sebagai kaum muda yang peduli pada kota ini, saya merasa terpanggil untuk menulis sebuah catatan. Catatan kritis (baca: masukan) untuk bupati, juga wakil bupati Nabire terpilih saat ini.

Catatan ini sebagai bentuk dukungan moril saya pada kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang telah dilantik sejak 4 Mei 2010 silam –berarti sudah 1 tahun 3 bulan. Pada bagian pertama dari catatan ini adalah terkait sektor pendidikan. Bagaimana kebijakan kongkrit bupati dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya perhatian terhadap mahasiswa-mahasiswi asal Nabire yang sedang mengenyam studi di berbagai kota –baik di Papua maupun luar Papua.

Tekad dan Komitmen Bupati

Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos, dalam wawancara eksklusif dengan Tabloid Mingguan Suara Perempuan Papua (TSPP) di Jayapura pernah mengatakan bahwa dirinya maju dan dilantik menjadi bupati Nabire bukan untuk mencari kekayaan, tetapi melayani masyarakat kota Nabire. Ia juga sekaligus mengajak semuah pihak –pemerintah dan masyarakat luas– untuk membuat kasih pada sesame melalui tugas masing-masing. (Baca Tabloid Mingguan Suara Perempuan Papua, Edisi XXI/4-11 Me 2011).

Juga dalam media yang sama katanya “Secara khusus kepada anak-anak muda di sekolah, di kampus, di jalanan, di terminal, di rumah, ketahuilah bahwa manusia dan bangsa-bangsa hanya dapat dibentuk selagi muda. Mereka tidak dapat diperbaiki lagi sesudah menjadi tua. Jadilah pelopor, bukan pengekor! Pemuda hendaknya tampil sebagai agen perubahan, minimal untuk pribadi Anda. Itu adalah tantangan Anda dan kita bersama untuk membangun kabupaten ini (Nabire) dan secara umum Papua.”

Dari kutipan pernyataan diatas, saya melihat paling tidak bupati ingin menyampaikan beberapa hal, pertama; saya (Isaias) menjadi bupati Nabire bukan untuk mencari harta kekayaan (secara tidak langsung berikan pernyataan tegas bahwa tidak akan melakukan tindakan korupsi), kedua; Papua, secara khusus Nabire dapat dibangun oleh orang-orang muda (baca: pemuda dan mahasiswa) yang memiliki SDM yang handal, ketiga; pemuda dan mahasiswa dimanapun berada harus belajar dengan sungguh-sungguh, agar kedepannya dapat berpartisipasi dalam membangun Nabire, keempat; dengan belajar sungguh-sungguh, pemuda dan mahasiswa tentu mampu menjawab tantangan untuk Papua, dan Nabire secara khusus dikemudian harinya.

Saya kira sebuah pernyataan yang sangat baik, dan patut diacungkan jempol. Paling tidak bupati Nabire sudah menunjukan kemauan besar –komitmen, tekad, serta kesungguhan– dalam membangun kota Nabire, khususnya meningkatkan kecerdasan atau memajukan kualitas SDM masyarakat kota Nabire, khususnya lagi bagi pemuda dan mahasiswa.

Dalam program pembangunan lima tahun ke depan Kabupaten Nabire, sektor pendidikan mendapat perhatian yang cukup. Pada berbagai media massa bupati Nabire menyatakan hal itu. Juga komitmen dirinya dalam peningkatan SDM masyarakat Nabire. Memang harus demikian, bahwa pendidikan perlu mendapat perhatian yang ekstra serius, karena ia tentu akan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, juga masyarakat kota Nabire.

Kontras Dengan Pernyataan

Tapi, bagaimana jika pernyataan bupati Douw di media, juga dalam berbagai pertemuan kontras dengan realitas di lapangan. Apakah seorang bupati telah berbohong? Humbar janji? Atau justru membangun opini publik agar ia dianggap peduli, dan juga memperhatikan sektor pendidikan? Kita akan lihat sama-sama apa yang kontras, dan sudah harus menjadi perhatian bupati secepat mungkin.

Saya akan menunjukan beberapa fakta yang tentu dapat mengantarkan kita untuk pertanyakan komitmen dan tekad bupati Nabire. khususnya dalam sector pendidikan, dan komitmen memajuka SDM masyarakat kota Nabire, khususnya lagi perhatian bupati untuk pemuda dan mahasiswa asal Nabire di berbagai kota studi.

Hampir semua bupati –baik definitiv maupun karateker– di wilayah Papua Tengah –Paniai, Dogiya, Deiya, dan Intan Jaya– telah menunjukan tekad dan komitmen mereka dalam meningkat kualitas SDM. Mereka juga secara serius memperhatikan, dan juga memenuhi kebutuhan mahasiswa-mahasiswi mereka diberbagai kota studi –termasuk di kota Jawa dan Bali. Kebijakan setiap kepala daerah tersebut benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan untuk daerah, juga untuk pemuda dan mahasiswa mereka.

Komitmen keempat kepala daerah (baca: bupati) di daerah-daerah diatas terbukti nyata ketika mereka mengirim team (baik dari pemerintah, juga legislatif) untuk mengunjungi seiap mahasiswa. Tujuan utama adalah memberikan dana akhir studi bagi mahasiswa semester akhir, mengurusi pemondokan (asrama mahasiswa atau kontrakan) serta memberikan dana pengembangan organisasi.

Salah satu contoh adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya. Bupati Maximus Zonggonau bersama ketua DPRD, Manfred Sondegau, juga anggota DPRD yang membidangi pendidikan, kepala bagian kesejahteraan sosial, beserta bendahara daerah telah mengunjungi mahasiswa mereka di hampir semua daerah, juga termasuk di Jawa dan Bali. Mereka berhasil mendata nama-nama seluruh mahasiswa. Dan sekembalinya dari pendataan, biaya pemondokan, juga biaya pendidikan kepada tiap mahasiswa telah dikirimkan melalui nomor rekening. Cara ini dianggap cukup berhasil, walaupun kabar yang saya dapat, hanya baru 30% yang terealisasikan.

Pemda Dogiya, Deiya dan Paniai juga melakukan cara yang sama. Telah mendatangi, melihat, serta langsung memenuhi kebutuhan tiap mahasiswa di setiap wilayah. Dengan kunjungan seperti itu, paling tidak mahasiswa telah merasakan benar-benar diperhatikan oleh Bupati, juga secara umum oleh pemda. Tanggun jawab pemerintah daerah memang benar-benar harus di wujud nyatakan dengan tindakan kongkrit. Sebab, pemuda dan mahasiswa merupakan tulang punggung kemajuan sebuah daerah, yang tentu harus mendapatkan perhatian dan pembinaan.

Bagaimana Dengan Nabire?

Nah, sekarang bagaimana dengan Kabupaten Nabire? Apakah bupati Nabire melakukan kebijakan yang sama dengan cara yang dilakukan beberapa bupati yang telah disebutkan diatas? Atau juga ikut berpartisipasi dalam mendukung peningkatan kualitas SDM untuk kaum pemuda dan mahasiswa asal Kabupaten Nabire di tiap wilayah Indonesia? Jawabannya, sampai saat ini tidak ada dana pendidikan yang sampai pada mahasiswa.

Pertanyaannya, kemana larinya dana pendidikan untuk mahasiswa? Kabarnya, hingga awal bulan Agustus ini perhatian dari bupati Isaias Douw selaku orang nomor satu di Nabire tak nampak. Hampir semua mahasiswa asal Nabire –baik yang berada di Papua juga di Jawa dan Bali– terus mempertanyakan dana pendidikan tersebut, khususnya alokasi untuk pendidikan mahasiswa. Juga menagih “sebuah janji” terkait komitmen dan tekad dalam meningkatkan SDM masyarakat kota Nabire yang telah digembar-gemborkan bupati Nabire saat ini.

Padahal, kalau mau diamati lebih lanjut, Kabupaten Nabire telah berdiri lama dibandingkan Intan Jaya, Dogiyai, dan juga Deiya. Tentu Nabire mendapat porsi anggaran yang lebih besar. Termasuk dana untuk peningkatan SDM di sektor pendidikan. Dan apalagi beberapa daerah tersebut belum ada bupati definitif seperti Nabire, kecuali Paniai. Mereka masih berada di bawah bupati karateker.

Ini tentu menjadi pertanyaan besar untuk bupati Nabire? Kenapa bisa demikian? Apakah memang dana pendidikan untuk mahasiswa Nabire tidak ada? Atau telah dialokasikan tetapi tidak sampai pada mahasiswa? Atau telah dialokasikan, tetapi disalurkan dengan bentuk dan cara yang berbeda? Saya sendiri tak mau menduga secara asal-asalan. Tetapi paling tidak bupati harus memberikan penjelasan, juga pernyataan terkait hal ini. Hanya seorang bupati yang bisa menjelaskan semuanya, apalagi saat ini bupati memiliki kewenangan (kekuasaan) tertinggi melebihi kewenangan kepala dinas pendidikan sekalipun.

Kondisi mahasiswa asal Nabire di berbagai kota studi –baik di Papua maupun Jawa dan Bali – saat ini seperti ayam yang kehilangan induk. Bingung kepada siapa harus berharap, juga kepada siapa harus bertanya. Bahkan yang lebih miris lagi, hampir semua mahasiswa asal Nabire menumpang tinggal di setiap kontrakan atau asrama dari pemda Paniai, Dogiyai, Deiya, atau Intan Jaya. Tentu ini sebuah fakta yang sangat menggenaskan.

Dana Pendidikan

Dari salah satu sumber terpercaya menyatakan bahwa jumlah dana pendidikan yang telah dianggarkan untuk Nabire di tahun 2011 adalah 6 milyar. Ini tentu tidak mengherankan, sebab misalkan Kabupaten Dogiyai saja, untuk tahun anggaran 2011 pemerintah daerah setempat telah anggarkan sebanyak 4 milyar (Papua Post Nabire, 06 April 2011). Tentu tidak mengherankan jika kabupaten yang telah memiliki bupati definitif seperti Nabire mendapat anggaran yang begitu besar.

Sikap seorang bupati yang pandai “membual” lewat berbagai pernyataan di media massa, tentu harus dipertanggung jawabkan. Jika tak punya niat baik, atau tidak serius dalam meningkatkan kualistas SDM, termasuk membantu pemuda dan mahasiswa di berbagai kota studi di Indonesia, maka tak harus berkomentar sembarang. Pernyataan yang tak benar di media massa tentu menjadi bumerang bagi bupati sendiri, juga untuk jenjang karirnya dikemudian hari.

Lebih baik diam dan bekerja, dan menunjukan fakta kerja di lapangan, dari pada memberikan berbagai pernyataan, tapi tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Ini tentu menunjukan siapa seorang bupati, dan sejauh mana integritas yang dimiliki. Memang benar, bahwa belum genap dua tahun memerintah, tapi perlu diingat juga, dua tahun bukan merupakan waktu yang singkat untuk memaksimalkan semua sektor, secara khusus sektor pendidikan.

Akhir kata, semua belum terlambat, artinya masih ada waktu untuk membuktikan bahwa Douw-Magai memang serius, dan benar-benar ingin membangun Kabupaten Nabire, khususnya dalam sektor pendidikan.

Caranya adalah penuhi tuntutan mahasiswa dengan memberikan biaya sesuai kebutuhan mereka –baik untuk mahasiswa di Papua juga di Jawa maupun Bali. Saya hanya takut, jika tidak dipenuhi, dampak buruknya akan dirasakan sendiri oleh bupati selaku orang nomor satu di Kabupaten Nabire. Semoga ada langkah bijak. Amakane. (BERSAMBUNG)

*Oktovianus Pogau adalah mahasiswa asal Kabupaten Nabire, saat ini studi di Jakarta.

Baca Selengkapnya......

Berat Meninggalkan Kota Ini

OCTHO- Memang berat meninggalkan kota ini. Nabire nama kotanya. Luas wilayah Kabupaten Nabire adalah 15.357,55 km2 , dan terletak diantara 134,35 BT – 136,37 dan 2,25 LS – 4,15 LS, 172.315.
Jumah pendudukan Kabupaten Nabire sebanyak 92.476 jiwa dan perempuan sebanyak 79.839 jiwa. Tahun 2004 terjadi peningkatan penduduk sebanyak 8.510 jiwa (jumlah penduduk tahun 2003 sebanyak 160.882 jiwa) atau meningkat sebesar 2,3%.

Nabire adalah kota tempat saya di besarkan. Sejak usia 5 Tahun saya telah tinggal di kota ini. telah berusah mencintai kota ini seperti kota kelahiran sendiri.

Memang saya bukan orang asli Nabire, namun kecintaanku pada kota ini telah lebih dari orang Nabire. Saya mencintai kota ini karena di kota ini terdapat banyak orang yang saya cintai. Mereka adalah teman, orang tua, para guru bahkan “sahabat-sahabat” yang pernah saya kencani. Mereka sungguh sangat berarti dalam kehidupanku.

Kota ini telah mengajari saya tentang arti pendidikan. Karena sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas saya tempuh disini. Banyak suka dan duka selama pendidikan. Hal paling penting adalah mengerti akan makna dan arti penting pendidikan, bahwa sekolah itu bukan demi ijazah tetap demi hidup di masa depan nanti.

Saya memang pernah berpikir bahwa suatu waktu mau tidak mau saya harus keluar dari Nabire. Hal itu memang terbukti nyata. Saya telah keluar. Keluar, keluar jauh dari kota Nabire.

Banyak kenangan yang saya buat di kota Nabire. Mulai dari kenangan yang baik hingga pahit. Semua membuat saya semakin dewasa dan mengenal akan arti kehidupan. Di kota ini saya belajar menangis. Di kota ini saya belajar tertawa, bahkan di kota ini saya belajar “marah”, marah terhadap sebuah realita yang tidak menentu.

Kadang kemarahan membuat saya harus lebih giat belajar. Saya marah dengan realitas hidup orang asli Papua. Mereka sungguh terpuruk di tanah mereka sendiri. Mereka benar-benar di buat terpuruk. Sistem pemerintah Pusat mengharuskan mereka menjadi orang kelas nomor dua.

Di kota ini, saya belajar untuk berteriak lewat tulisan. Saya berusaha dengan segala ketidakmampuan. Namun tekad dan kemauaan menjadikan saya sedikit bisa. Hal ini memang terbukti. Banyak media yang bersedia memuat gagasan pemikiran saya.

Dengan menulis saya semakin mengerti, bahwa kehidupan harus ada arti. Kegiataan menulis kadang menjadi hobi bahkan menjadi sebuah “nafas” dalam kehidupanku. Saya memang berlatih banyak secara sendiri. Berlatih untuk menjadi pelita untuk orang lain. Kadang ada yang bertentangan, bahkan kadang juga ada yang menerima segala arah pikiranku.

Saya senang, kota Nabire juga mengajari saya arti penting cinta. Banyak kenangan di masa pendidikan, dimana harus belajar mencintai dan berusaha menerima cinta. Kadang pacaran di usia sekolah di anggap sebagai hal yang tabuh, memang iya sih, tapi kadang tidak bagiku.

Saya mengenal banyak “teman” pada masa pendidikan. Mereka mengajari saya bagaimana harus mengerti akan cinta. Dan mereka juga mengajari saya untuk mencintai berarti tidak harus memilki. Cinta, rasanya kadang pahit dan kadang juga rasanya begitu manis. Akan teras manis ketika pada masa-masa yang bahagia, dan akan terasa pahit ketika berada pada masa yang begitu sukar.

Banyak “teman-teman” yang turut mempengaruhi kehidupanku. Mereka orang yang berjasa dalam hidupku. Ketika membayangkan semua mereka, hanya teringat terhadap semua kenangan indah dan pahit itu. Rasanya sukar jika harus menyebut nama mereka satu persatu.

Kota Nabire juga mengajari saya tentang arti hidup mandiri. Saya memang tinggal di Asrama. Tetapi bukan berarti semua serba ada. Saya harus berusaha, semua untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semua itu saya lakukan dengan kemauaan dan kerja keras. Hal ini terbukti, walau masih di bangku pendidikan, saya sering kemana-mana, memang sukar untuk di percaya.

Saya semakin mandiri, ketika ayah pergi saat saya berusia 8 tahun. Ibu pergi ketika berusia 13 Tahun. Memang jahat, mereka pergi tanpa pamitan, jika ada tak ada yang pernah memberitahuku. Semua keluargaku merahasiakan kepergiaan mereka hingga beberapa tahun sejak kepergiaan mereka.

Saat kukenang kepergiaan mereka, kadang hanya tangisan yang dapat mengobati semua rindu saya pada mereka. Sejak pertama kali saya harus pergi ke kampung halaman (Intan Jaya, Mbamogo), sejak berpisah saat usia 5 tahun, hanya tangisan yang bisa menahan amarah terhadap mereka, termasuk amarah terhadap keluargaku yang lainnya di kampung halaman.

Ada kedua kakak perempuan saya dan seorang kakak laki-laki, namun kakak saya yang laki-laki saat itu sedang berada di Timika. Memeluk dan mencium hangat mereka. Karena baru pertama kali bertemu sejak perpisahaan itu. Mereka katakan dengan jelas, bahwa mama dan papa telah pergi lama, kenapa kau tak pernah datang lihat, tak perlu saya jawab, kalian bisa pahami arti penting tentang kehidupan ini.

Kepergiaan dari kota Nabire juga turut meninggalkan semua teman-teman dan adik-adik yang telah lama bersama-sama. Sengaja tak ingin berjabat tangan dengan mereka sejak saya mau pergi. Mengapa? Tak ingin menangis lagi jawabannya.

Nabire, memang kota yang menyimpan banyak kenangan. Kota ini kadang di anggap tak ramai dan tak bersahabat, yah, memang benar, karena tak ada Mall, Plaza atau Supermarket besar seperti kota-kota besar lainnya. Tapi aku tetap mencintai kota ini, sampai kapanpun kota ini tetap ku cinta. Berharap bisa kembali, membangun Papua dan kota ini.

Catatan dari Villa Griya Canta Yumana,
Kota Trawas, Surabaya, 17 Juni 2010
Pukul 12:33 Wib

Baca Selengkapnya......

Peran Pemda Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kabupaten Nabire

Pendahuluan

OCTHO- Potensi wisata sebuah daerah, jika dikelolah dengan sebaik-baiknya sudah tentu akan memberi keuntungan bagi warga masyarakat sekitarnya. Selain itu juga, akan memberikan pemasukan bagi kas daerah, dalam hal ini potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Nabire sendiri. Ada beberapa daerah di Indonesia yang menjadikan potensi wisata sebagai sumber pemasukan terpenting, dan hal itu terbukti memberikan keuntungan besar.

Kita bisa lihat contoh dari Provinsi Bali, salah satu daerah di Indonesia yang mengembangkan prinsip ini, dimana menjadikan objek wisata sebagai modal utama dalam menghidupi masyarakat, pemerintah serta mengembangkan SDM yang ada disana. Komitmen dan tekad mereka berjalan dengan baik, hingga dalam beberapa tahun terakhir, provinsi ini merupakan salah satu daerah yang memberikan devisa (pemasukan) tertinggi bagi Negara Indonesia (Rp2,2 triliun selama tahun 2008). Ini sebuah prestasi gemilang, yang sukar di torehkan daerah manapun di pulau jawa.


Selain itu, dengan kemampuan dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Bali, membuat Negara Indonesia sebagai sebuah tempat yang patut untuk dikunjugi. Lihat saja catatan kunjungan turis Mancanegara di Indonesia, dimana meningkat drastic, walau beberapa kali Indonesia pernah di landa bom.

Dengan melihat contoh keberhasilan yang di capai Provinsi Bali memberikan sebuah pertanyaan kepada kita, bagaimana dengan potensi wisata daerah lain di Indonesia? Bagaimana dengan daerah Papua? dan terlebih khusus bagaimana dengan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Nabire.

Apakah potensi wisata di Kabupaten Nabire perlu di kembangkan? Atau sebaliknya tidak perlu di kembangkan. Ataukah kita menunggu SDM yang menjanjikan, setelah itu seraya bertindak mewujudkannya. Hal ini juga agar ada pemberdayaan masyarakat setempat, terbukanya lapangan pekerjaan, serta masuknya investor asing yang memberikan kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Nabire, khusus dalam mengembangkan potensi wisata yang ada.

Dalam uraian di bawah ini saya akan lebih spesifik bahas bagaimana gambaran umum Kabupaten Nabire, potensi wisata yang patut dikembangkan, serta peran pemerintah dalam mewujudkan sebuah pekerjaan itu, agar memang betul-betul bermanfaat.


Gambaran Umum Kabupaten Nabire

Wilayah Kabupaten Nabire berada di pesisir teluk cenderawasih yang secara geografis terletak pada posisi antara 134°,35′–138°,02′ Bujur Timur dan 2°,25′ – 4°,15′ Lintang Selatan. Luas Wilayah Kabupaten Nabire 15.350 Km2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut sebelah utar Teluk Sarera, Kabupaten Yapen dan Kabupaten Waropen, Sebelah Selatan, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Mimika, Sebelah Timur, Kabupaten Waropen dan Kabupaten Paniai, Sebelah Barat, Kabupaten Teluk Wandama dan Kabupaten Kaimana.

Wilayah Kabupaten Nabire memiliki topografi datar diperkirakan 47% dari luas wilayah terletak menyebar pada distrik Yaur, Wanggar dan Napan. Sedangkan daerah berbukit diperkirakan 53% tersebar pada distrik–distrik Sukikai, Uwapa, Mapia, Moenemani dan Ikrar.

Topografi dan keadaan formasi geologisnya sangat bervariasi dan berpengaruh terhadap pembentukan dan jenis tanah. Keadaan ini dapat digambarkan sebagai berikut, Rawa, terdapat di sekitar aliran Sungai Wapoga, Kali Mangga dan Kali Bumi, merupakan daerah-daerah deposit kuarter yang menerima endapan sungai menutup batuan sedimen (alluvium), tersier dan pleistosin. Tumbuhan khas di lokasi ini antara lain sagu (metroxsilon spp) dan species lainnya.

Dataran Tanah Kering, jenis tanah yang menonjol di dataran ini antara lain organosol dan alluvium yang sering ditemukan di dataran tinggi. Daerah pantai sekitar Nabire antar lain Kali Sanggar dan Kali Nabarua terdapat jenis tanah regosol, lanhumick clay, alluvial dan podzolik, pada dataran ini terdapat hutan tropis basah. Dataran Tinggi, Lereng dan Bukit, bahan induk batuan sedimen tersier dan pleistosin tanah kapur. Janis tanah yang terdapat antara lain: podzolik merah, hidromorf kelabu, merah sampai kuning.

Iklim, Suhu udara dipengaruhi oleh ketinggian letak dimana setiap kenaikan 100 m dari permukaan air laut mengalami penurunan rata-rata 0.60 ºC. Akibat topografi yang bervariasi di dataran tinggi maka suhu udara di Kabupaten Nabire berkisar antara 20 ºC–32 ºC, dengan suhu maksimun 34ºC. Wilayah ini beriklim tropis basah dengan curah hujan hampir merata sepanjang tahun.

Jumlah penduduk Kabupaten Nabire menurut data Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire sampai dengan akhir tahun 2005 sebanyak 172.315 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 92.476 jiwa dan perempuan sebanyak 79.839 jiwa. Tahun 2004 terjadi peningkatan penduduk sebanyak 8.510 jiwa (jumlah penduduk tahun 2003 sebanyak 160.882 jiwa) atau meningkat sebesar 2,3%.

Meningkatnya jumlah penduduk tersebut disebabkan adanya kelahiran dan masuknya penduduk dari luar Kabupaten Nabire yang setiap tahun semakin meningkat. Mayoritas penduduk Kabupaten Nabire memeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, kemudian Islam, sedangkan pemeluk agama Hindu dan Budha relatif sedikit jumlahnya.

Mata pencaharian penduduk asli Kabupaten Nabire pada umumnya adalah peramu, bertani, berburu hewan dan sebagai nelayan. Sumber daya manusia di Kabupaten Nabire dapat dikatakan masih rendah kualitasnya, akibat rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan masyarakat. Sedangkan dari segi kuantitas, sangat potensial sebagai modal dasar pembangunan daerah.


Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang tersebar di Kabupaten Nabire sangat potensial antara lain terdapatnya sumber daya hutan tropis yang kaya akan berbagai jenis flora seperti Arucaria, Librocedus, Grevika, Eucalyptus, Metrosideros, Trisnatia, Melakuca, Darydium, rotan, damar, sagu, kayu lawang, masohi dan gaharu. Sedangkan fauna terdiri dari berbagai jenis mamalia, unggas dan reptilia seperti babi, rusa, kuskus, kasuari, cenderawasih, kakatua, nuri, itik, buaya, biawak, berbagai jenis ular dan sebagainya.

Disamping itu, terdapat juga hutan mangrof, sumber daya kelautan, pertambangan, dan bahan-bahan galian antara lain marmer, mika, minyak bumi, emas, jenis tambang galian C dan lain-lain.

Potensi sumber daya alam, tersebar di berbagai distrik sebagai berikut, Distrik Nabire: marmer sebanyak 50.000.000 m3, minyak bumi, koalin, lempung, lumpur dan nikel serta emas. Distrik Uwapa : terutama emas yang saat ini dijadikan lokasi penambangan rakyat seluas 30 km2, bahan galian tambang lainnya adalah kaolin dan batu gamping. Distrik Yaur, marmer sepanjang 1 km volumenya sekitar ratusan juta m3 dan ditemukannya kandungan emas serta terkenal dengan kawasan Taman Laut Teluk Cenderawasih seluas 566.500 Ha.

Distrik Napan: minyak bumi, batubara dan emas serta potensi dataran rendah yang luas dan subur untuk pengembangan tanaman pangan dan tambak rakyat seperti budidaya udang, kepiting dan ikan bandeng. Distrik Mapia: batubara dan emas serta potensi perkebunan kopi, kakao dan kelapa sawit. Distrik Kamu: dataran Lembah Kamu yang subur dan luas berpotensi untuk pertanian tanaman produksi, terutama kopi yang saat ini terkenal sebagai penghasil Kopi Arabica (Kopi Moanemani) dan coklat.

Distrik Ikrar: emas dan lahan pertanian kopi, kakao dan kelapa sawit serta hutan produksi. Distrik Sukaikai: emas dan lahan pertanian kopi, kakao dan kelapa sawit serta hutan produksi. Distrik Wanggar: emas dan lahan pertanian khususnya sawah. Distrik Siriwo: emas dan lahan pertanian kopi, kakao, kelapa sawit serta hutan produksi.

Apabila seluruh potensi sumber daya alam ini dikelola dan dieksploitasi, akan memberikan nilai ekonomi yang tinggi dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.


Potensi Wisata

Setelah membaca gambaran umum Kabupaten Nabire serta sumber daya alamnya, bisa kita beri kesimpulan, bahwa sangat banyak potensi yang terkandung didalamnya. Dan semua itu kalau saja dikelola secara baik, akan memberikan nilai ekonomi yang sangat tinggi dan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiyayai pembangunan demi kesejahteraan masyakat Kabupaten Nabire yang ada.

Sekedar pengetahuan penulis, ada beberapa tempat wisata di Nabire yang dapat di kelolah untuk pemasukan bagi daerah dan pemerintah. Namun kadang diabaikan oleh pemerintah daerah, padahal potensi-potensi seperti itu perlu pengembangan yang lebih khusus. Dan ada beberapa tempat yang penulis katakan layak dikelola oleh pemerintah daerah Nabire.

Pertama; wisata pantai Gedo di daerah Sanoba. Sejak keberadaannya pantai ini, sudah banyak wisatawan yang berdatangan, baik dari Nabire maupun luar Nabire. Pemandangan, indahnya pantai serta situasi yang menyenagkan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Namun sampai saat ini, tidak banyak yang berpikir untuk mengelolahnya untuk menjadi tempat wisata yang lebih besar, dimana memberi pemasukan penting bagi daerah dan masyarakat.

Kedua; wisata pantai Yamari yang ada di Siriwini. Sama halnya dengan pantai gedo, tempat wisata ini juga telah banyak di kunjungi. Lebih banyak orang ke tempat wisata ini untuk melepaskan kelelahan selama masa kerja. Potensi pemasukan sangat besar, namun lagi-lagi pemerintah daerah mengabaikannya.

Ketiga: wisata Pulau Harlem di kepulauan Mor. Sejak keberadaannya tempat wisata ini, sudah banyak wisastawan yang mengunjunginya. Tempat wisata ini bukan di kunjungi oleh wisatawan lokal serta nasional saja, namun sempat dikunjungi juga oleh wisatawan mancanegera, diantaranya dari; Korea, China, Amerika, dan Polandia. Namun lagi-lagi pemerintah mengabaikan peluang itu.

Keempat; Tempat wisata pantai Maf yang terletak di jantung kota Nabire. Sudah menjadi pemandangan umum, ketika dapat kita saksikan banyak orang yang selalu mengunjungi tempat ini. Pantainya yang indah, tempat duduk yang asri, serta pemandangan umum yang menjanjikan menarik minat banyak orang untuk mengunjunginya. Namun secara umum juga tempat wisata ini di abaikan pemasukannya oleh pemerintah daerah.


Peran Pemerintah

Semua potensi wisata yang ada di Kabupaten Nabire akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, serta pemerintah daerah ketika ada kemauan keras untuk mengembangkannya. Dalam hal ini dari Dinas Pariwisata yang ada di Kabupaten Nabire sendiri.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata harus serius, komitmen, serta bersepakat penuh untuk mengembangkan setiap potensi wisata yang ada. Karena ini bagian terpenting dari pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pendapatan daerah yang lebih menjanjikan. Ada beberapa langkah yang Dinas Pariwisata harus lakukan untuk meningkatkan, serta menggunakan kelebihan potensi wisata.

Pertama: mengadakan penilitian serius terkait potensi wisata yang nantinya akan memberikan manfaat kepada rakyat umum. Penilitian ini juga harus melibatkan masyarakat umum, serta pemilik hak ulayat sendiri, karena mereka yang mengetahui situasi, serta kelebihan yang ada.

Kedua; melakukan perencanaan yang matang dalam mengagaskan hasil penilitian itu. Dimana perencanaan yang baik, serta akan memberikan manfaat di hari-hari kedepan untuk mewujudkan potensi wisata Kabupaten Nabire yang nantinya akan memberikan manfaat besar bagi rakyat dan pemerintah daerah.

Ketiga: melakukan kerja serius sesuai dengan hasil penilitian serta hasil perencanaan yang ada. Sudah tentu hasil penilitian dan perencanaan yang di kembangkan untuk mendongkrak potensi wisata betul-betul harus berguna bagi rakyat umum. Ketika ketiga langkah ini dikerjakan dengan tidak mengabaikan prinsip kebersamaan, maka akan memberikan hasil yang sangat baik bagi semua instansi.


Penutup

Maju mundurnya potensi wisata di Kabupaten Nabire tergantung segala kebijakan, komitmen, serta peran kerja yang pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten lakukan. Dan yang perlu di ingat, segala kebijakan, serta keputusan yang di buat, harus memberi manfaat penuh bagi warga masyarakat setempat.

Banyak potensi wisata yang ada di Kabupaten Nabire bukan sebuah ukuran menilai kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat dan Kabupaten Nabire. Semua tergantung dari komitmen, kebersamaan serta kemauan kerja dari semua instansi terkait, terlebih khusus pengambil kebijakan.

Ketika tidak ada tindakan nyata yang pemerintah daerah lakukan untuk menyelamatkan aset daerah (potensi pariwisata) jangan pernah bermimpi, rakyat dan daerahnya akan maju. Semua butuh praktek, teori yang panjang lebar tanpa tindakan nyata, hanya menghasilkan perselisihan dan perdebatan yang panjang.

Dengan tulisan yang cukup singkat ini, semoga pemerintah daerah di Kabupaten Nabire insaf, bahwa potensi yang sudah saatnya, dan harus di kembangkan untuk kemakmuran dan kepentingan semua rakyat di Nabire. Jangan sekali-kali mengembangkan potensi wisata yang ada untuk kepentingan pribadi semata, dampaknya akan lebih menghancurkan daerah Nabire di masa-masa mendatang.


Daftar Pustaka

- Data dari BPS Kabupaten Nabire
- Data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Nabire
- Data dari Dinas Pertambangan Kabupaten Nabire
- http://hariansib.com/?p=60318
- http://nabire.wordpress.com/2008/08/20/kota-nabire/
- http://wikipedia.com

Baca Selengkapnya......

Pleno Sempat Ricuh, Dua Kandidat Lolos Putaran Berikut

OCTHO- Bertempat di gedung serba guna, Guest House Nabire, Sabtu (10/10), KPUD Kabupaten Nabire melakukan pleno sekaligus membacakan hasil pleno dalam menentukan calon bupati dan calon wakil bupati yang akan lolos pada putaran berikutnya.

Awalnya pleno penetapan ini di rencanakan di mulai pada pukul 15.30 wit, namun karena berbagai alasan, serta halangan, KPUD Nabire menundanya hingga pukul 18.00 wit. Ini sebuah kesalahan kecil yang sebenarnya tidak perlu di lakukan, mengigat agenda Negara yang sedang di kerjakan.

Setelah menunggu kesiapan, serta hasil kesepakatan KPUD Nabire berserta Eksekutif dalam hal ini penjabat Bupati Kabupaten Nabire, maka hasil pleno yang di susun dalam sebuah berita acara segera di bacakan oleh Ketua KPUD Nabire, Yusuf Kobepa, SH.

Ketika akan membacakan hasil pleno yang di susun dalam berita acara, sempat mendapat berbagai intruksi dari berbagai peserta, saksi, serta ketua tim kandidat yang mendapat undangan untuk hadir. Dan semua intruksi yang di berikan itu membuat KPUD Nabire harus berpikir ulang dalam penetapan calon kandidat yang akan lolos pada putaran berikutnya.

Intruksi yang membuat hadirin tersentak, bahkan kaget adalah yang datangnya dari masyarakat pesisir pantai, dimana meminta agar bupati dan wakil bupati haruslah putra daerah dari Nabire. “kami minta dengan hormat KPUD Nabire harus mengambil kebijkan, dimana menetukan serta menetapkan orang asli pesisir untuk duduk di kursi ini. Kalau tidak, kami akan boikot pilkada Nabire” demikian seruan singkat dari perwakilan masyarakat pesisr yang membacakan lima butir pernyataan.

Atas usulan Panwas Pilkada nabire, Martinus Makay SH, maka KPUD Nabire meminta waktu 10 menit kepada calon, hadirin serta undangan dalam menyelesaikan tuntutan serta pernyataan yang mereka lontarkan. “kami minta waktu kurang lebih 10 menit untuk menentukan hal ini, saya akan konsultasi dengan KPUD Provinsi dan KPU Pusat” ungkap Ketua KPUD Nabire Yusuf Kobepa, SH sembari meninggalkan ruangan pertemuan.

Ikuti Aturan

Setelah beberapa saat KPUD Nabire melakukan pembicaan yang mana sempat cukup alot juga, akhirnya waktu yang di tunggu-tunggu segera tiba juga. Dimana beberapa anggota KPUD bersama ketua telah mengambil tempat di depan, dan siap untuk membacakan hasil pleno yang telah mereka tetapkan.

Pada intinya KPUD Kabupaten Nabire tetap berprinsip, dimana akan mengikuti segala aturan yang telah di tetapkan oleh undang-udang. “kami KPUD sudah mengatakan, bahwa kami akan tetap berpegang pada aturan yang berlaku di Negara ini. Dan saya kira bapak/ibu yang hadir dalam ruangan ini telah mengerti hal itu” pungkas ketua KPUD Kabupaten Nabire sebelum membacakan hasil pleno.

Sesuai kesepakatan kami, maka dari KPUD Kabupaten Nabire tetap memutuskan untuk tetap mengikuti peraturan yang telah ada. “ dengan demikian, kami memutuskan untuk pasangan nomor urut 01 atas Isaias Douw dan Mesakh Magai dan Pasangan nomor urut 08 atas nama Ayub Kayame, dan Yosina Manuawarun untuk lolos pada putaran yang selanjutnya” tegas ketua KPUD Nabire, Yusuf Kobepa di iringi dentuman palu tanda persetujuan.

Walau mendapat berbagai tanggapan miring alis negative dari para saksi serta hadirin dari kandidat yang tidak lolos, namun keputusan KPUD tidak bisa di kembalikan lagi. “kalau mau gugat supaya keputusan KPUD di batalkan, silakan ajukan keberatan kepada Mahkama Konstitusi, tapi dengan syarat apa yang menjadi materi gugatan harus jelas”, pungkas ketua KPUD Nabire, ketika memberikan penjelasan kepada wartawan.

Dalam agenda KPUD Nabire, putaran dua akan berlangsung pada tanggal 30 November, itupun kalau tidak terhambat oleh berbagai hal. "putaran kedua bisa di pastikan tanggal 30 bulan depan, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya," pungkas salah satu anggota KPUD Nabire.

Sampai berita ini di turunkan, masih banyak warga yang tidak tau kapan waktu pelaksanaan coblos putaran kedua. Kita tunggu saja, bagaimana jadi pilkada Nabire kedepan, semoga memberi manfaat untuk masyarakat akar rumput. Dan pemimpin terpilih nanti bisa mengarahkan Kabupaten Nabire untuk menjadi daerah yang lebih baik lagi.

Sumber Gambar: http://pogauokto.blogspot.com/2009/01/pilkada-nabire-tertunda-dosa-kpud.html

Baca Selengkapnya......

Pilkada Nabire Tertunda, Dosa KPUD Nabire

Tulisan ini saya buat hanya mewakili kekecawaan Publik di Nabire mengenai Pilkada Nabire yang kalang kabuat sampai saat ini. Para Pejabat menginginkan Pilkada Nabire di tunda, dengan beberapa kepentingan yang sangat menguntungkan mereka. Mereka buta dengan hal ini, mereka yang tidak tahu yang rakyat Nabire selalu dan selalu bergumul untuk melihat siapa pemimpin baru yang akan memimpin Nabire di tahun yang baru.

Entahlah....kita orang kecil, hanya bisa menyuarakan semua keluh kesal itu lewat media. Yang kadang kala suara kita para pejabat umpamakan seperti anjing gigi ompong yang gong-gong terus menerus tanpa menerkama maupun menggigit. Silakan simak, agak keras sihh Tulisan.



Beberapa tahapan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Nabire telah di berlangsungkan dengan baik, mulai dari pendaftaran kandidat, penyampaian visi misi, penetapan pasangan, pencabutan nomor urut serta kampanya namun tinggal satu tahapan dari semua tahapan yaitu pencoblosan.

Warga masyarakat Kabupaten Nabire tentunya akan bertanya-tanya, kenapa sih hari pencoblosan belum di putuskan sampai saat ini, padahal beberapa tahapan telah di lalui oleh para kandidat dengan mengeluarkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Tentunya pertanyaan ini akan terus menerus menjadi hayalan dalam segala perbincangan masyarakat di Kabupaten Nabire.

Beberapa alasan dari KPUD Nabire terkait belum di putuskannya hari pencoblosan karena Pilkada Nabire menurut melanggar undang-undang dan aturan yang berlaku di negeri ini. Sebenarnya tidak seperti itu, semua itu terjadi karena KPUD Nabire terlalu banyak berharap kepada KPU Pusat dan KPU Provinsi. KPUD Nabire seakan-akan sangat berharap kepada KPU Pusat dan KPU Provinsi sebagai dewi yang akan menetukan dan mensukseskan Pilkada Nabire. Padahal tidak, sukses dan tidaknya Pilkada Nabire adalah kewenangan penuh dari KPUD Nabire sebagai lembaga independent yang di bentuk dan di angkat oleh warga masyarakat kota Nabire. KPU Provinsi dan KPU Pusat hanya pengawas jalannya Pilkada Nabire.

KPUD Nabire dalam hal ini telah salah besar, karena terlalu berharap banyak kepada KPU Pusat KPU Provinsi. bayi yang masih menyusui, dan menangis tersedu-sedu ketika tidak diberi susu oleh ibunya, itu yang bisa kita gambarkan kepada kinerja KPUD Nabire yang masih sangat belia dan lamban. Dengan cara kerja seperti ini tentunya semua kita akan bertanya kalau begitu mereka (KPU Nabire, red) di angkat karena memiliki kemampuan atau kelebihan dari segi apa??

Masih ingat dengan pernyataan bapak Yap Marey sebagai tokoh politik dan tokoh masyarakat Kabupaten Nabire di depan Ketua KPUD Nabire pada saat bertatap muka langsung dengan masa dari Aliansi Masyarakat Peduli Pilkada Nabire, yang bagaimana minta supaya KPUD Nabire tidak membodohi dirinya sendiri dan membodohi masyarakat Kabupaten Nabire. “ingat pesta ini adalah pesta rakyat, bukan pesta para kandidat kalau bapak sudah pintar, jangan bikin bodok bapak dengan bikin bodoh kita lagi,” terang marey dengan geram. Setidaknya, pernyataan ini menjadi pelajaran penting bagi anggota KPUD Nabire yang baru. Karena rakyat Nabire saat ini, bukan rakyat primitive seperti dulu yang bagaimana bisa di bodohi.

Yang sangat mengherankan, KPUD Nabire dengan beraninya mengatakan bahwa semua tahapan dalam Pilkada Nabire telah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Padahal kalau mau di kaji secara dalam, ada beberapa tahapan yang telah keluar juga dari aturan perundang-undangan. “Semua tahapan dalam Pilkada Nabire telah diberlangsungkan dengan baik, tidak ada yang cacat hukum,” terang Yusuf Kobepa SH ketua KPUD Nabire beberapa saat lalu menjawab pertanyaan masa dari Aliansi Peduli Pilkada Nabire di halaman kantor KPUD Nabire.


Maju Akan Kena Ulahnya

Pilkada Nabire kalau mau di paksakan untuk di selenggarakan tahun ini, sangatlah tidak mungkin. Karena Pilkada Nabire telah keluar dari jalur hokum yang berlaku di negeri ini. Mulai keluar dari UU No 32 dan UU No 12. kedua Undang-Undang ini adalah jaminan hokum yang pasti untuk menyelenggarakan Pilkada di seluruh Indonesia bukan di Kabupaten Nabire saja.

Penjelasan singkat yang di uraikan oleh Yusuf Kobepa, SH pada saat bertatap muka langsung dengan para pendemo dari Aliansi Masyarakat Peduli Pilkada Nabire beberapa saat lalu adalah jawaban kongkrit yang sangat masuk di akal. “Kita tidak bisa memaksa untuk menyelenggarakan Pilkada pada tahun ini, karena Pilkada Nabire akan di anggap cacat hokum oleh pemerintah pusat, selain itu Pilkada Nabire juga telah sangat menyalahi hokum yang ada di negeri ini,” terang kobepa pada saat itu di depan kantor KPUD Nabire.

Kewenangan penuh untuk menuntut penyelenggaran Pilkada di tahun ini ada di tangan masyarakat Nabire, karena menurut Presiden Amerika yang ke-16 Abraham Lincol demokrasi di suatu Negara haruslah berpusat penuh kepada rakyat, yang artinya “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” dengan demikian mempunya pengertian yang sangat rasional dimana semua ada di suatu Negara karena adanya rakyat.

Tapi dalam hal ini, tentunya rakyat harus memahami penuh bahwa tidak selamanya segala aspirasi yang rakyat sampaikan bisa di jawab penuh oleh suatu lembaga dalam hal ini KPUD Nabire, karena ada aturan, ada atasan dan ada pemerintahan yang lebih tinggi yang mengatur semua itu. Tidak salah, kalau-kalau pada saat belum melanggar segala aturan Undang-Undang baru rakyat sedemikian menuntut untuk peneyelanggaran Pilkada tahun ini. KPUD Nabire adalah sebuah lemabaga Indepent yang di duduki oleh manusia biasa, yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Pemaham secara dewasa dari masyarakat terhadap hal ini sangat penting.

KPUD Nabire memang mempunyai kewenangan penuh untuk menyelenggarakan Pilkada di suatu daerah, tetapi mereka (KPUD Nabire, red) juga di kordinir penuh oleh sebuah lembaga yang lebih tinggi dari mereka yaitu KPU Pusat. KPU Pusat-lah yang bertanggung jawab penuh terhadapa penyelenggaran segala Pemilihan Kepala Daerah suatu daerah bukan di Nabire saja tetapi hampir di seluruh Indonesia yang nantinya akan di teruskan kepada Presiden dan Mendagri sebagai penanggung jawab akhir.

Selain itu, kalau rakyat dan para kandidat tetap menuntut untuk adakan penyelenggaran Pilkada di tahun ini, yang jadi pertanyaan buat kita semua bagaimana nanti kalau Pilkada di Kabupaten Nabire di anggap illegal oleh Pemerintah Pusat. Perlu di pahami secara dewasa, Pilkada yang di selenggarakan secara illegal tidak akan mendapat pengakuan yang penuh dari Pemerintah Pusat. Selain itu, akibat yang di timbulkan lebih parah, dimana Pilkada Kabupaten Nabire akan di tuntut untuk di laksanakan ulang semua tahapannya. Tentunya semua kita tidak mengingkan seperti itu kan.

Kemudian kalau rakyat dan kandidat tetap beriskeras memaksa Pilkada Nabire di berlangsunkan tahun ini, nanti siapa yang mau melantik bupati terpilih di Kabupaten Nabire. Tidak mungkin Presiden, Mendagri dan Gubernur bersedia untuk melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang illegal. Kalau seperti itu nanti, kita hanya terkatung-katung bagai tak ada orang tua. Yang ujung-ujungnya kita sendiri yang semakin di persulit.


Mundur-pun Akan Kena Ulahnya

Pilkada Nabire kalau-pun di tunda tahun 2009 atau tahun 2010 ada konsekuensi yang harus di tanggung semua pihak di Kabupaten Nabire. Mulai dari KPUD Nabire, para kandidat, Partai Politik dan warga masyarakat Kabupaten Nabire. Yang dimana, semua ini tentunya sangat memukul batin kita.

KPUD Nabire sebagai lembaga penyelenggara yang telah merugikan segala aspek di Kabupaten Nabire bersedia untuk di tuntut oleh para kandidat. Papua Post Nabire, Selasa (12/23) lalu dimana di beritakan, bahwa pasangan “DAMAI” akan menuntu KPUD Nabire sebagai lembaga yang telah merugikan mereka. “saat ini Nabire aman-aman saja, tidak ada bencana ataupun gejolak. Tetapi kenapa Pilkada mau di tunda tahun 2010, terang butu dalam sumber Koran ini. Dengan penyindiran seperti itu, yang jelas dirinya akan bersedia menuntu balik pihak KPUD Nabire.

KPUD Nabire harus siap dengan segala kemampuannya apabila sampai Pilkada di tunda, karena nantinya satu persatu kandidat menuntut balik sebagai pihak yang merugikan. Seperti yang telah saya singgung, kalau-pun Pilkada di tunda ada konsekuensi yang KPUD Nabire tanggung. Diberikan kepercayaan berarti pasti mampu juga dalam mengahadapi segala persoalan dan ini menunjukan sikap “gentle” dari pada lembaga KPUD Nabire yang telah melakukan segala pembohongan dan kerugian di Kabupaten Nabire yang juga telah mengorbankan rakyat jelata yang tak tahu-menahu tentang politik.

Pada kandidat mengalami kerugian yang tak terkira hasilnya, uang yang di keluarkan untuk kampanye, pembelian baliho, poster serta segala keperluan lainnya bukan sedikit jumlahnya.“kalau tidak ada uang, siapa suruh mau calonkan diri giliran Pilkada mau di tunda tuntut sana-sini, terang Pianus Yarinap salah satu Mahasiswa USWIM Nabire beberapa saat lalu. Ketika melihat beberapa kandidat sedang ambil ancang-ancang untuk menuntut balik KPUD Nabire.

Ulah KPUD, kandidat serta warga masyarakat Nabire menjadi korban. Rakyat sendiri menjadi korban, lantaran dari hari ke hari menangis, ingin melihat siapa pemimpin yang dipercayakan nanti di tahun baru tahun 2009. tapi semua harapan dan tangisan itu, tentunya akan menjadi air mata yang sia-sia karena harus menunggu 2 tahun untuk pemilihan kalau-pun Pilkada Nabire benar-benar di tunda.

Tulisan ini hanya sebagai bahan acuan untuk KPUD Nabire sebagai lembaga yang bertanggung jawab penuh dan masyarakat Kabupaten Nabire sebagai penikmat pesta demokrasi pahami. Karena tugas pers dalam hal ini media cetak adalah mengarahkan Opini Publik yang kadang tidak menentu. Selamat menyosong Pilkada Nabire yang masih teki-teki. Dan ingat, semuanya belum terlambat. Pilihan sangat menentukan nasib Kabupaten Nabire di masa depan.

Akhir kata saya Pribadi Mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2008 dan Tahun baru 1 Januari 2009 untuk masyarakat kota Nabire yang beragama Nasrani. Semoga damai natal melalui kelahiran Putra-Nya Yesus Kristus menjadikan kita sebagai orang yang tetap tegar dalam menghadapi arus dunia yang kadang tidak menentu dan menusuk sanubari kita.

Sumber Gambar
www.nabire.wordpress.com

Baca Selengkapnya......

Menggali Bakat Siswa, SMA Anak Panah Menggelar Lagi Kegiatan PAS

NABIRE- Untuk menumbuh kembangkan bakat, minat serta talenta yang siswa miliki, maka kami sebagai pihak pendidik menyadari perlu adanya suatu ajang atau kegiatan rutin yang di lakukan untuk tetap konsisten dengan hal itu maka PAS ini adalah ajangnya, hal ini disampaikan Drs. Hana Wijaya dalam arahannya di depan ratusan siswa-siswi di halaman SMA Anak Panah, Nabire-Papua saat berlangsungnya acara pembukaan PAS senin (3/11) lalu.

“PAS sendiri kepanjangan dari, Pendidikan Anak Seutuhnya, dimana anak didik (siswa, red) diberikan kesempatan untuk lebih mengoptimalkan beberapa talenta dan bakat yang dimilki, karena ketika hal ini tidak di kembangkan, maka dengan sendiri bakat itu akan terkubur, ini yang sangat kami sayangkan sehingga kami tetap dan selalu konsisten untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

“Dalam kegiatan ini, semua siswa-siswa yang bersekolah di SMA Anak Panah di wajibakan untuk ikut. Karena ini adalah agenda penting dari sekolah, dan juga telah tertera dalam Kurikulum Pendidikan Nasional. Kalaupun ada yang tidak ikut, kami dari sekolah mempunya sanki sendiri terhadap mereka, “terang wanita yang alumni dari Universitas Indonesia ini.

Ketua Panitia, Richard Winarti S.Th saat di konfrimasi juga membenarkan tujuan di adakannya PAS. Dimana terangnya, anak didik diberikan arahan dan bimbingan agar mengoptimalkan segala kelebihan yang telah di anugerahkan padanya. Lebih lanjut, guru Penjaskes di SMA Anak Panah ini mengukapkan, bahwa dengan adanya kegiatan ini kita ingin menyadarkan para siswa-siswi agar mereka menyadari dan mengenal dirinya, dimana letak kemampuan dan kelebihan yan Tuhan karuniakan kepada mereka.

“Yang sekaligus dalam kegiatan PAS ini, kami selaku Pembina dan pendidik ingin melatih Kecerdasan Emosional mereka, dimana mengarahkan mereka dalam menjaga dan menstabilkan emosi mereka, yang kadang kala tidak labil ketika menghadapi situasi yang tidak memungkinkan. Kita selalu mengasah kecerdasan Inteleqtual mereka di sekolah, nah ajang PAS ini adalah tempatnya untuk kami melatih kecerdasan emosional mereka, “terangnya dengan tersenyum lebar.

Adapun beberapa ajang perlombaan yang di adakan, yakni Pertandingan Futsal, Badminton, tennis meja, bola Volly, takrauw, cerdas Cermat antara kelas meliputi semua mata pelajaran dan yang terakhir adalah lomba memperindah ruang kelas.

Di gelarnya kegiatan PAS sendiri mendapat apresiasi yang serius dari para siswa-siwa, misalnya Kristian Sondegau Siswa Kelas X mengkupkan bahwa dengan adanya PAS ini, lebih mendorong dan memberi kita semangat dalam belajar, karena kita selalu dapat pelajaran teori dari sekolah, dan kami rasa PAS ini adalah ajangnya untuk kami praktekan semua itu, dan saya sangat senang kalau sekolah-sekolah lain yang ada di Nabire ini bisa menggelar kegiatan seperti ini lagi, supaya siswa-siswa yang ada di sekolahnya tidak jenuh dan bosan, “ucapnya mantap.

Baca Selengkapnya......

Bangun Papua Butuh Komitmen dan Kerjasama

Ini tulisan saya yang cukup banyak mendapat apresiasi, bahkan banyak website meminta ke saya untuk memuat tulisan ini. Pernah juga saya kirim ke beberapa koran lokal di Papua, diantaranya Papua Post Nabire, yang memuat tulisan ini. Kalau teman-teman nggak baca nggak bakalan menarik, mendingan baca yuk.

untuk mencapai Papua yang sejahtera, makmur, damai dan sentosa dibutuhkan seorang figur pemimpin yang mau berkorban dan bertanggungjawab. Sebab, maju mundurnya suatu daerah, baik buruknya suatu daerah, makmur dan tidaknya masyarakat yang dipimpin, ditentukan oleh siapa pemimpin yang dipilih rakyatnya.

Melalui suara bulat pada penghujung tahun 2005, rakyat Papua telah memilih Barnabas Suebu sebagai gubernur Provinsi Papua beserta wakilnya Alex Hasegem.

Dari berbagai latar-belakanganya, Barnabas Suebu bisa dikatakan hebat dan luar biasa. Beliau pernah menjabat sebagai Gubernur Provinsi Papua beberapa tahun silam sebelum dirinya diangkat menjadi Duta Besar Indonesia Sebelumnya ia juga telah banyak berpengalaman dalam memimpin mulai dari organisasi pemuda, pemerintahan, juga pernah pula Ketua DPR Provinsi Papua, serta sederet jabatan lain yang tak semua orang bisa diemban.

Dengan banyaknya jabatan yang pernah diduduki itu menandakan bahwa Barnabas Suebu telah piawai dalam memimpin maupun mengendalikan masyarakat. Dipercayakan berbagai tanggungjawab yang besar karena memang beliau juga bertanggungjawab dan setia terhadap hal-hal kecil.

Sama halnya Alex Hasegem yang telah berpengalaman dalam berbagai organisasi. Karena kepiawaan dalam memimpin, sehingga ia akhirnya kini mendampingi Barnabas Suebu. Keduanya dipilih seluruh rakyat Papua dengan suara bulat, mengalahkan para pesaingnya.

Kemunculan kedua figur itu menandakan bahwa seluruh rakyat baik yang mendiami daerah pegunungan maupun pantai, sebagai orang yang diutus sang Pencipta untuk membawa keluar Papua dari ketertinggalan, keterbelakangan, kemiskinan, keterisolasian. Menjadikan daerah yang maju, terdepan, berkecukupan dan makmur, merupakan harapan masyarakat secara umum, termasuk anak-anak sekolah dan mahasiswa.

Harapan utama bagi generasi muda itu, paling tidak uang studi mereka tidak tersendat-sendat lagi. Sebagai contoh adalah pengalaman beberapa waktu lalu di Kabupaten Nabire. Anak-anak sekolah berharap biaya pendidikan digratiskan karena telah dijanjikan dengan berbagai dana bantua seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Guru-guru pun berharap kehidupan dan kesejahteraan mereka lebih diperhatikan karena selama ini kadang-kadang terlambat menerima uang pengabdiannya (gaji).

Pun, masyarakat umum tentu saja berharap pelanggaran HAM yang selama ini membabi buta di Papua dapat diminimalisir agar warga hidup aman dan tentram, sembari tetap diusut tuntas motif dan pelakunya.

Kini dipundak Suebu-Hesegem telah diserahi setumpuk harapan rakyat. Tentunya hal itu untuk dipikirkan bagaimana cara untuk memajukan Tanah Papua yang dikenal sebagai tanah emas dan permata yang dinamai para pelaut Spanyol di abad ke-16 itu.

Untuk memajukan, mensejahtrakan, dan memakmurkan rakyat Papua, maka jalan keluarnya dibuat berbagai perombakan kedudukan dan jabatan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Perombakan tersebut tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan integritas pejabat di suatu bidang/badan/kantor/instansi pemerintahan.

Gambaran program pembangunan lima tahun kedepan telah dipaparkan Suebu melalui seluruh visi dan misinya. Di depan masyarakat dan dalam banyak kali pertemuan dengan wartawan, Suebu mengemukakan berbagai program kerjanya sesaui visi dan misi tersebut. Salah satu program kerja yang nampaknya disambut gembira banyak pihak adalah pembangunan dimulai dari desa ke kota, bukan sebaliknya. Hal itu ditandai dengan kucuran dana yang jumlahnya bukan main, yaitu Rp 100 juta untuk setiap kampung.

Dan, seiring perkembangannya semenjak menjadi gubernur, satu penghargaan paling bergengsi dari majalah TIME Internasional disabet Barnabas Suebu sebagai “Heroes of the Environment”. Yakni seorang tokoh yang peduli terhadap lingkungan hidup.

Dengan penghargaan itu, apakah Papua akan semakin aman sementara kerusakan lingkungan terus terjadi, penebangan hutan dimana-mana, HPH bertebaran di sana-sini, dll itu?

Sepertinya kita tidak kita hanya mengamati atau mengkaji hal-hal itu dari luarnya atau dari satu sisi saja. Untuk mengukur perkembangan Papua, tentu saja banyak indikatornya. Keseluruhan aspek itu sedapat mungkin memberikan wajah umum perubahan yang diharapkan kita semua.

Dari berbagai problem di pelesok-pelosok Papua, memunculkan sebuah pertanyaan untuk dijawab bersama: kira-kira faktor apa yang membuat Papua dianggap sebagai daerah yang masih tertinggal?

Menurut saya, jika menelisik berbagai visi dan misi untuk mensejahterakan rakyat Papua, tentu saja ada komitmen dan kerjasama semua pejabat dan pihak-pihak lain untuk menjawab keinginan seluruh komponen yang ada di Bumi Cenderawasih ini.

Orang yang tak suka bekerja sama kerapkali melayangkan berbagai kritikan yang tak membangun kepada pihak lain. Suebu-Hesegem banyak dihujani kritik dari berbagai pihak. Salah satunya kritikan datang dari salah seorang pengamat lingkungan di Papua terkait dengan penghargaan dari majalah TIME itu.

Kemudian banyak kritikan juga terhadap penempatan jabatan di Provinsi yang katanya tak mengakomodir orang-orang pegunungan. Kritikan itu boleh saja disampaikan, tapi perlu diingat bahwa tidak semua orang sepemahaman. Dalam pemahaman yang keliru juga akan membuat banyak orang terhasut untuk tidak mendukung program pembangunan menuju Papua Baru.

Kritikan biasanya dilayangkan apabila ada kesalahan atau kelalaian dalam memimpin. Tapi imbasnya terkadang muncul keretakan hubungan kita. Baguslah jika orang yang kita kritik itu bisa menerima dengan lapang dada, dan kemudian memperbaiki sifat atau perilakunya. Tapi apa jadinya kalau hal itu tidak diterimanya? Ya, yang akan terjadi justru hanya saling dendam-mendedam.

Sebab itu, untuk menjadikan Papua yang lebih makmur dan aman, maka perlu kerja sama mulai dari kalangan atas sampai bawah. Contoh nyata adalah gencarnya kucuran dana pembangunan senilai Rp 100 juta per kampung. Tapi bisa kita bayangkan apa jadinya kalau saja dana-dana tersebut tidak dimaksimalkan di tengah warga kampung.

Mengutamakan kerja sama dalam pembangunan menuju Papua Baru, tidak hanya akan menguntungkan satu pihak saja. Kalau ada kerja sama, maka dengan mudah uang pembangunan yang tersalur dengan baik.

Misalkan bantuan studi bagi mahasiswa juga dengan mudah disalurkan, selain itu pembayaran gaji para guru tidak tersendat-sendat lagi. Dan kerjasama menjadi kunci utama, kalau ada kerja sama antara komponen masyarakat maupun pemerintahan, berarti akan menjawab kerinduan keluar dari ketertinggalan, keterbelakangan, kebodohan dan julukan lainya yang selalu distigmakan kepada orang Papua.

Saat kerja sama itu diterapkan, orang tidak akan memandang Papua seperti yang dulunya. Tapi akan tampak Papua seperti yang kita harapkan saat ini. Papua yang dulunya dianggap sebagai tertinggal di bidang pendidikan akan melahirkan para pakar pendidikan, dan tenaga siap pakai lainnya. Juga akan terlihat gedung-gedung mewah dan bangunan-bangunan pencakar langit, dan semua sektor terutama sektor ekonomi pun akan berkembang baik demi kemakmuran rakyat.

Sektor kesehatan yang dianggap rawan, akan lahir para dokter-dokter yang tahu betul tentang kesehatan rakyat Papua. Dan masih banyak lagi kemajuan-kemajuan yang akan terjadi apabila kita semua, masyarakat, para pendidik, para pelajar maupun para pejabat yang ada di Papua mengutamakan yang namanya kerja sama.

Baca Selengkapnya......

Otsus di Papua Telah Gagal Gagal

Teman-teman ini tulisan saya yang pernah dimuat di salah satu media lokal ditempat kami. tulisannya agak keras sihh, tapi apa salahnya saya menulis keras gini, lagian kalau mereka-mereka yang tukang korup bacakan bisa sadar dikit, hehehehheheh.
silakan simak tulisan ini.

Otonomi Khusus seharusnya menjadi pedang bermata dua yang dapat memajukan dan Mengubah Papua. Namun kenyataan otsus sama sekali tidak memberikan dampak perubahan bagi rakyat dan masyarakat Papua. Kita ambil contoh saja disektor pendidikan. Pendidikan di Papua masih jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia bahkan angka buta huruf paling tinggi di Indonesia

Beberapa fakta mendukung kebenaran opini diatas. Contohnya saya sempat baca sebuah artikel di web blog milik pendidikan Papua dengan judul ”Pendidikan di Kabupaten Timika Maju Mundur” bisa bayangkan daerah kekuasaan PT. Freport Indonesia yang penuh bahkan berhamburan uang saja nasib pendidikan sudah begini, bagaimana dengan nasib pendidikan di daerah lain. Kemudian nasib pendidikan di daerah Mulia lebih memprihatinkan lagi. Sebagaimana para mahasiswa-mahasiwi sekolah tinggi alkitab harus menggunakan honai menjadi ruang belajar di siang hari dan malam hari sebagai tempat membaringkan tubuh. Bagi yang pernah tidur di honai akan berpikir bagaimana suasana di dalam ruangan. Apalagi ruangan tersebut digunakan untuk belajar.

Melihat berbagai fenomena keterpurukan dan ketertinggalan pendidikan di Papua setelah Otonomi Khusus dicanangakan, menajadi pertanyaan tersendiri yang harus dijawab oleh kita. Apakah otonomi khusus memberi jalan keluar bagi kemajuan Papua terutama di sektor pendidikan. Siapapun tidak bisa membantah kalau kita mau mengatakan Otonomi Khusus tidak memberikan hasil yang maksimal bagi kemajuan Papua khususnya sektor pendidikan.

Dalam buku yang berjudul ”Kami yang menanam, kami yang menyiram dan Tuhanlah yang menumbuhkan” yang ditulis langsung oleh Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu SH. Banyak sekali membuka kedok maupun kegagalan Otonomi Khusus di Papua. Dengan berbagai ungkapan yang dilontarkan didalam bukunya memberi ultimat dan pandangan kepada semua termasuk pemerintah pusat kalau Otonomi Khusus telah gagal di Papua.

alah satu yang diungkapkan beliau adalah setelah adanya otonomi khusus jurang pemisah antara yang gologan yang kaya dan golongan yang miskin sangat nampak. Dan adanya jurang tersebut membuat mental dan moralitas orang Papua rusak. ”di Papua saya lihat ada dua golongan yang jurang pemisahnya sangat jauh. Golongan yang pertama adalah para kalangan elit yang berfoya-foya dan pesta pora dengan uang Otonomi Khusus padahal uang itu adalah milik rakyat. Dan golongan yang kedua adalah masyarakat miskin yang berteriak dan menjerit-jerit di kampung-kampung (pedalaman) yang membutuhkan jamahan dari adanya dana Otonomi Khusus. Demikian salah satu persoalan yang diungkapkan beliau dalam bukunya.

Berarti Otonomi Khusus benar-benar gagal di Papua. Otonomi Khsus diberikan atas dua alasan mendasar. Yang pertama agar Papua mengalami kemajuan sama seperti daerah yang lainnya di Indonesia. Dan yang kedua adalah agar suara-suara refrendum yang selalu dilontarkan oleh berbagai kalangan terutama para penjabat di Papua dapat dihentikan. Tidak alasan lain kecuali dua alasan ini. Inipun opini saya siapapun yang mau membantah boleh saja kok. Karena masing-masing orang mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeda.

Apakah tujuan yang pertama telah berhasil di Papua. Sangat luar biasa kalau ada yang sampai bilang telah berhasil di Papua. Keberhasilannya menyentuh luarnya saja belum namapk. Malahan dengan adanya Otonomi Khusus kesejahteraan masyarakat bawah semakin terinjak-injak, kemudian kesejahtreraan kalangan elit semakin meningkat. Yakobus F Dumupa dalam bukunya yang berjudul ”Berburu Keadilan di Papua Barat” mengukapkan ”kini orang Papua barat lebih suka hidup bergaya foya-foya karena adanya Otonomi Khusus, kita bisa melihat sekarang banyak penjabat yang suka pulang pergi jakarta dengan menghamburkan banyak uang padahal uang itu didapatkan dengan cara yang ilegal (korupsi).

Semana-mena yang dilakukan para penjabat terhadap rakyat Papua dengan uang Otonomi Khusus diatas tidak bisa dibantah kebenarannya. Kemudian selain itu para penjabat Papua saat ini juga lebih trend dengan istilah ”siang dengan plat merah ke kantor, tetapi malam dengan plat hitam di diskotek”. Hal ini tidak bisa siapapun membantah. Karena kenyataanya selalu dilakukan oleh mereka.

Dengan demikian tujuan pertama diberikannya Otonomi Khusus oleh pemerintah pusat sama sekali tidak berhasil. Karena para pejabat bukannya perwakilan dari seluruh masyarakt Papua. Karena mereka hanyalah mangsa ditengah penderitaan dan jeritan masyarakata Papua yang selalu berteriak membutuhkan bantuan.

Tujuan kedua diberlakukannya Otonomi Khusus yaitu untuk menutup suara-suara dan perlawanan yang selalu di perlihatkan oleh orang-orang Papua terutama para pejabat. Kalau kita meninjau kebelakang sebelum Otonomi Khusus diberikan banyak pejabat dan tokoh adat yang ikut memperjuangkan agar Papua bisa lepas dari pangkuan ibu pertiwi. Tetapi apa yang terjadi saat ini setelah Otonomi Khusus dicanangkan. Bukannya mereka menyuarakan lagi agar cita-cita awal yang telah mereka perjuangkan itu tercapai melainkan menutup mulut seakan-akan masalah itu telah berakhir dan tuntas. Padahal rakyat jelata tetap berteriak terus meminta kebenaran diungkap di bumi Papua.

Siapa yang menutup mulut mereka, siapa lagi kalau bukan Otonomi Khusus. Ada apa sehingga dengan mudahnya Otonomi Khusus menutup mulut mereka. Tentunya disana ada suatu benda penting. Salah seorang guru saya pernah mengatakan ”omong kosong kalau Papua tidak bisa maju karena tidak ada uang, nyatanya uang otonomi khusus setiap tahunnya dikucurkan triliunan rupiah. bahkan tahun 2008 ini dana otonomi khusus dikucurkan oleh pemerintah pusat kurang lebih 5 triliun.

Berarti mereka (penjabat) hanya mau bersuara agar mendapat uang. Ketika cara yang mereka tempuh (meneriakan merdeka) tidak berhasil. Kemudian ketika pemerintah pusat menawarkan cara mereka yaitu dengan diberikannnya Otonomi Khsusus bagi Papua dengan kelimpahan uang. Maka semua mereka berbalik arah, dari berjuang untuk mau refrendum berbalik kearah untuk mau memeperjuangkan perut mereka agar kenyang setiap hari. Jahat bukan?

Beberapa hari lalu saya sempat membaca sekaligus menyimak beberapa berita dan tayangan di televisi yang memeprlihatkan bagaimana beberapa mahasiswa Papua yang ada di bali dan Jogja mengibarkan bendera bintang kejora dengan tidak gentar-gentarnya. walaupun berada dalam situasi dan medan yang sangat mencekam. Beberapa situasi yang mencekam itu seperti adanya aparat yang mamatai-matai lalu lintas pergerakan mereka, yang kedua berjuang dan mengaduh nasib di tanah orang yang berikutnya mereka memilki jumlah yang tidak begitu besar.

Namun yang terlihat disini adalah semangat, kemauan dan kerja keras mereka untuk tetap memperlihatkan dan menunjukan kepada ketiga pihak yang selama ini menjadi boneka untuk Papua seperti Belanda, Amerika Serikat dan PBB bahwa Papua tetap ingin memisahkan diri dari pangkuan ibu pertiwi seperti yang telah nyata-nyata tertera dalam UUD 1945 bahwa kemerdakaan adalah hak segala bangsa.

Berbicara mengenai kebebesan. Dalam kumpulan pidato Presiden Soeharto yang pernah dibukukannya dalam buku dengan judul ”Soekarno Menggali Pancasila” disitu beliau mengungkapkan bahwa bangsa Mesir yang pada saat ini telah merdeka, dulunya waktu mau diberikan kemerdekaan mereka masih sangat awam sekali. Awamnya mereka seperti ini mereka mempunyai mobil tetapi mereka tidak tahu kalau mobil itu punya bahan bakar apa, bahkan ada yang sempat mengatakan bahan bakar mobil adalah gandum. Kata soekarno kemamapuan mereka masih sangat terbatas itu toh mereka merdeka juga. Bagaimana nasib bangsa Indonesia yang kemampuannya melebihi mereka. Itu pertanyaan Soekarno yang yang paling menggugat bangsa belanda.

Nah sekarang saya balik bertanya bagaimana dengan Papua.’ Yang nyata-nyata telah memiliki kemampuan lebih sama seperti negara Mesir pada saat itu. Tidak bisa kalian katakan kalau Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua masih sangat rendah. Banyak kok orang Papua yang telah berhasil dan menjadi orang pintar. Katakan saja Rektor Universitas Cenderawasih Prof. Dr. Berth Kambuaya, M.BA, Rektor Universitas Papua Prof. Dr. Ir. Frans Wanggay, Dr. Benny Giay, Dr. Nelles Tebay, Dr. Noak Nawipa dan sederatan orang pintar lainnya.

Mereka adalah sederatan orang pintar yang bisa membahwa dan mengarahakan kemana nanti Papua bergerak. Jadi kurangnya sumber daya manusia untuk tidak memisahkan Papua adalah bukan alasan utama untuk tidak menjawab aspirasi yang selalu dilontarkan oleh orang Papua dimanapun berada.

Jadi buat kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi yang selalu berjuang mengukap berbagai dosa yang selalu dibuat terhadap kita orang Papua tetaplah perjuangkan. Karena Otonomi Khusus telah nyata-nyata mencelakakan dan menjatuhkan kita. Sehingga orang Papua pada umumnya telah memilki mental dan moralitas yang rusak dan hancur. Karena itu mereka selalu korupsi tetapi tidak pernah sadar kalau itu perbuatan yang sungguh sangat terhina dari segala dosa.

Kembalikan moral dan mental yang baik itu dengan cara berjuang terus menyatakan ketidakbenaran dan berbagai hal lainnya yang membuat Papua tetap terbelakang dari dulu saat Otonomi Khusus belum diberikan hingga saat ini setelah Otonomi Khusus telah diberikan.

Baca Selengkapnya......

Pendidikan di Pedalaman Papua Memprihatinkan

Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan. Baik dalam jangka menengah atau pun dalam jangka panjang. Namun, masih banyak masyarakat miskin yang memiliki askes terbatas dalam memperoleh pendidikan yang bermutu, dan yang lebih memprihatinkan mereka sama sekali tidak mendapatkan pendidikan.

Hal ini juga dapat disebabkan antara lain karena mahalnya biaya pendidikan, tidak adanya perhatian dari Pemerintah Pusat atau pun Pemerintah Daerah terhadap saudara-saudara kita yang tinggal di daerah Pedalaman Papua. Khususnya Kabupaten Paniai.

Apakah hal ini disebabkan karena sulitnya sarana transportasi yang menghubungkan daerah Kabupaten dengan daerah di distrik-distrik yang ada di wilayah Kabupaten tersebut? Ataukah memang tidak ada guru-guru yang mau ditempatkan di wilayah pedalaman atau pun daerah terpencil untuk mau mengajarkan masyarakat miskin agar mengenal ilmu pendidikan?

Atau juga tidak adanya perhatian Pemerintah terhadap tambahan tunjangan pedalaman atau tambahan lainnya kepada guru-guru yang telah mengajar dan mengabdi di daerah terpencil?

"Bagaimana para guru-guru dapat melakukan pelayanan pendidikan di pedalaman kalau kebutuhan hidup sehari-hari sudah susah dan tidak terpenuhi akibat mahalnya kebutuhan hidup di pedalaman sehingga hal ini sangat berdampak terhadap segala akses".

Pernyataan tersebut dilontarkan Kenny Ikomou. Anggota DPRD Kabupaten Paniia yang membidangi pendidikan setelah melakukan kunjungan kerja di beberapa distrik diwilayah Paniai belum lama ini.

Dia menilai kemiskinan dan pengangguran di tengah masyarakat pedalaman di Paniai dan Nabire tidak pernah dipermasalahkan. Seolah-olah masyarakat telah mendapatkan pelayanan pendidikan yang memadai. Tapi, kini realitasnya sungguh terbalik.

Saat ini mereka tidak mendapatkan akses pendidikan. Berbahasa Indonesia pun tidak mengerti. Apalagi mengenal dan tahu membaca dan berhitung. Hal ini pun mengakibatkan mundurnya dunia pendidikan di kabupaten tersebut. Memang angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten ini tak kalah membuat miris orang-orang yang peduli.

Mana penyebab dan mana akibat? Ibarat lingkaran setan keterpurukan ekonomi dan pendidikan memang sebuah tantangan besar yang saling mempengaruhi. Buruknya perangkat keras pendidikan (ruang belajar dan sekolah, buku, pustaka, dan laboratorium yang kurang), diperparah lagi oleh buruknya kualitas perangkat lunak (kurikulum compang-camping dan gonta-ganti, manajemen pendidikan sekolah yang belum profesional) serta masih kurangnya jumlah dan kualitas guru.

Keterpurukan ini berlangsung di tengah-tengah mengalirnya dana yang sangat besar di kabupaten tersebut. Dengan demikian dana besar tidak menjamin peningkatan mutu pendidikan Karena peningkatan mutu pendidikan hanya merupakan jargon semata bagi pemda dan elit pemerintahan yang sibuk ber-KKN ria.

Karena itu, tutur masyarakat seharusnya tidak perlu berharap banyak pada aparatur pemerintah untuk setia menjadi pelayan mereka. Sudah terlalu banyak bukti bahwa jajaran birokrasi hanya menggunakan masalah rakyat untuk kepentingannya. Bukan untuk mengatasi masalah rakyat itu sendiri.

Dan rakyat tidak perlu khawatir bahwa mereka akan menderita tanpa perhatian pemerintah. Toh, selama ini mereka sudah hidup termasuk hidup menderita. Tanpa pelayanan yang berarti dari pemerintah.

Pemerintah memang telah mengganggarkan dana pendidikan sebanyak 20 persen dari APBN. Tapi, ketika dunia pendidikan telah memasuki era neoliberal pendidikan dana sebanyak itu menurut sebagian kalangan masih terasa kurang. Kita memang patut sadar bahwa masih banyak sektor-sektor publik lain yang harus diperhatikan oleh Pemerintah ketika membuat kebijakan-kebijakan liberalisasi.

Meskipun demikian diakuinya kebijakan yang dapat mendorong majunya dunia pendidikan harus diperioritaskan oleh pemerintah. Khususnya pada persoalan dana, akibatnya, timbullah pendidikan yang mahal dan komersialisasi pendidikan di Negara ini.

Siapa yang bertanggung jawab? Alih-alih membicarakan persoalan pendidikan yang mahal maka siapa pun akan menyalahkan pemerintah di negeri ini. Oleh sebab itu untuk membebaskan masyarakat dari belenggu mahalnya pendidikan saat ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam konteks ini masyarakat patut berbangga. Karena pemerintah daerah tidak membebankan uang pendaftaran masuk ke sekolah negeri.

Bisa Baca juga di http://suarapembaca.detik.com/read/2008/09/04/085743/1000002/471/pendidikan-di-pedalaman-papua-memprihatinkan

Glitter Text @ Glitterfy.com

Baca Selengkapnya......

Wajah Nabire Yang Semakin Kusam

NABIRE- pogauokto.blogspot.com Perselisihan dan perdebatan yang terjadi antara Pemerintah Daerah, KPUD, DPRD dan beberapa Aliansi yang ada di Nabire tak kunjung selesai. Malahan dari hari ke hari semakin menggenaskan. Bahkan bisa di simpulkan telah terjadi perpecahan yang diluar dugaan semua masyarakt Nabire.

Media adalah Senjata utama untuk menyelesaikan perdebatan itu. Baik media masa maupun media elektronik. Nyaris yang menjadi korban adalah rakyat jelata, atau masyarakat Kabupaten Nabire. Dimana masyarakat hanya bisa menyaksikan dan mendengar perdebatan yang kadang kala keuntungannya hanya untuk segelintir orang tertentu, bukan memihak kepada kepentingan rakyat

Secara tidak langsung, sebetulnya masyarakat Kabupaten Nabire kalau saja diberikan kesempatan untuk berbicara maka dengan tegas mereka akan bilang, bahwa kami bosan dan jenuh dengan perdebatan yang selalu di nyanyikan oleh kalian para petinggi di daerah ini. Dan kami sadar nyanyian itu kalian nyayikan untuk kepentingan perut kalian.

Karena menjelang Pilkada, dimana pun apalagi di Negara Indonesia yang namanya perdebatan menjelang Pilkada selalu saja dipertontonkan. Bukan tidak mungkin juga, dengan perdebatan itu beberapa pasangan cari nama “cari muka” suapya rakyat bisa tahu, seakan-akan dirinya menjadi dewi dalam pelindung dan pengayom masyarakat.

Sekarang rakyat telah begitu sadar dan mengerti. Percuma berdebat dan berbicara panjang lebar di berbagai media masa, masyarakat juga sudah bisa menilai kualitas dan kuantatif kalian. Masyarakat yang hidup di zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Kalau dulu, boleh diputar balik dengan berbagai iming-iming tertentu.

Persoalan utama dalam beberapa perdebatan itu seperti; status Perda 22 Tahun 2007 yang dinilai merugikan beberapa pihak di Kabupaten Nabire, beberapa anggota KPUD yang di tuntut oleh DPRD sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam Pilkada Nabire untuk di PAW-kan, kemudian hasil keputusan KPU Provinsi yang di nilai telah merugikan banyak pihak dengan menetapkan verifikasi ulang para kandidat.

Salah satu Calon Wakil Bupati Nabire, Joko Susilo dalam Koran Papua Post beberapa edisi yang lalu mengukapkan dengan jelas, bahwa pemerintah daerah dan DPRD yang telah mengecewakan dan meresahkan masyarakat Kabupaten Nabire. Yang sekaligus mengukapkan dengan jelas, bahwa Perda 22 tidak perlu di pakai lagi di daerah ini.

Tentunya banyak alasan yang dipakai untuk memperkuat pendapat itu. Mungkin karena beberapa warga pendatang telah turut ikut membangun daerah ini, beberapa jabatan penting di daerah ini pernah mereka embani, kemudian jumlah warga pendatang yang sangat banyak jumlahnya, melebihi orang asli Papua.

Tetapi bukankah Otonomi Khusus yang di berikan oleh pemerinah pusat tujuh tahun lalu menjadi senjata untuk membuat Perda itu. Dengan jelas dalam undang- undang Otonomi Khusus diamanatkan orang asli Papua menjadi tuan di atas tanah sendiri. Tidak lain, keluarnya amanat otsus itu supaya masyarakat asli Papua lebih diberdayakan lagi dalam mengendalikan dan mengolah seluruh kekayaan alamnya.

Contoh paling simpel, adakah orang Papua menjadi Camat, Kepala Lurah, Kepala Dinas, Dandim dan beberapa jabatan sturuktural lainnya di sekian banyak Kabupaten yang ada di luar pulau Papua. Sampai ayam tumbuh gigipun orang Papua tidak akan pernah mengembani jabatan itu. Sebagaimana orang Papua menghargai dan sadar betul kondisi, situasi dan posisi mereka. Tidak pernah berpikir panjang untuk mengembani jabatan penting di daerah orang lain. Apalagi sampai berambisi begitu tinggi.

Dengan demikian sudah sangat jelas, Perda 22 Tahun 2007 harus diberlakukan. Karena Perda 22 Tahun 2007 ini menunjukan jati diri, kualitas dan kuantitas orang asli Papua. Nah, kalau perda 22 Tahun 2007 tidak diberlakukan ,hukum mana lagi yang mau dipakai untuk memberdayakan orang asli Papua ditanah kelahirannya sendiri. Menyakitkan bukan? Menjadi babu ditanahnya sendiiri.

Papua Post Edisi 20 September lalu, Ketua Fraksi Parta Persatuan Demokrasi Indonesia, Fransiskus Tekege mengancam akan menuntut KPUD Nabire dan KPU Provinsi apabila dilakukan tahapan verifikasi ulang. Dengan berbagai alasan yang kiranya sangat masuk akal dan perlu untuk di perbincangkan.

Bahkan Frans juga menyatakan mereka telah menyiapkan beberapa pengacara handal dari Jayapura untuk mengajukan banding terhadap pengadilan, jika saja keputusan yang mereka buat beberapa hari lalu tetap dilaksanakan dan di tindaklanjuti.

Memang menyakitkan kalau saja kita berada di posisi yang dirugikan. Dan saya sendiri yakin posisi pak Fransiskus Tekege pada saat itu bukan oknum yang dirugikan dengan keputusan itu. Karena dirinya tidak pernah diikutkan dan tidak berada di oknum kandidat siapapun. Mungkin yang terlintas dalam pikirannya ingin membantu beberapa kandidat yang telah dirugikan dengan ulah KPUD Nabire dan KPU Provinsi pada saat keputusan itu diambil.

Lantas yang menjadi pertanyaan, factor apa yang dirugikan? Pada saat KPUD Nabire memutuskan untuk menarik nomor undian dalam tahapan kampanye, maka dengan sesegera mungkin beberapa kandidat yang tidak ingin diam dengan secepatnya telah membelanjakan beberapa barang dan alat untuk berkampanye. Bahkan kemarin saya juga sempat mendapatkan brosur milki salah satu kandidat bupati dan wakil bupati Nabire, disertai dengan nomor urut mereka. Padahal kepastiannya belum begitu jelas.

Jadi pada intinya, beberapa kandidat telah membelanjakan barang dan alat untuk kampanye, dengan mengeluarkan sekian banyak uang. Bukan daun yang mereka keluarkan tetapi uang, nah yang jadi pertimbangan bagaimana nanti kalau-kalau verifikasi ulang sehingga nomor urutpun tidak sedemikian keputusan awal, dirugikan bukan? Dan bukan tidak mungkin ketika mereka tidak lolos tahapan verifikasi berikutnya maka dengan geram dan amarahnya mereka akan mengancam dan menuntut KPUD Nabire dan KPU Porvinsi. Bahkan bukan tidak mungkin juga kalau masa mereka akan bertindak anarkis di kota ini.

Selain kedua topic yang diperdebatkan diatas, ada satu topic lagi yang tentunya tidak kalah menarik untuk dibahas. Status beberapa anggota KPUD Nabire yang masih simpang siur, antara dipecat dan tetap dipertahankan.

Dengan jelas beberapa saat lalu Penias Pigay, sebagai wakil rakyat yang duduk di dewan legislative yang mempunya tanggung jawab dalam Pilkada Kabupaten Nabire meminta supaya beberapa anggota KPUD Nabire di PAW-kan. Banyak alasan yang dikemukakannya. Diantaranya, perbuatan tidak terpuji yang mereka lakukan terhadap public (berbohong) dengan berbagai pemberitaan manis.

Kenyataan yang terjadi harus di kuak kebenarannya. Tetapi bertolak belakang dari usulan DPRD Nabire, karena surat KPU Provinsi Papua No. 219/P/VI/Z-KPU/2008 19 Januari 2008 pada huruf “e” dan “t” sudah sangat jelas mengatakan bahwa KPUD Nabire tetap melaksanakan tugasnya dengan menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten Nabire hal ini dikemukan oleh Hendrik Andoi pada Papus Post Nabire, Jumat 26 September lalu.

Keluar dari pada tulisan pak Hendrik Andoi beberapa hari kemarin, sedikit ditinjau, bukankah Keputusan KPUD Provinsi itu dikelurkan sebelum adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak KPUD Nabire. Kita mengharapkan Pilkada yang bersih, jujur dan adil kalau saja pihak penyelenggaranya masih bermasalah. Dan bukan tidak mungkin, seperti yang di ungkapkan oleh Dianus Youw beberapa saat lalu bahwa KPUD jangan sampai mencetak pimpinan daerah yang rusak.

Nah, yang jadi persoalan bagaimana mau mencetak pimpinan daerah yang bermartabat dan bermoral, sedangkan pihak penyelenggara dalam hal ini KPUD Nabire saja telah bersalah dan cacat hokum. Kalau tetap KPUD Nabire tetap dipertahankan, jangan sesali kalau pada masa pemerintahannya nanti sang pimpinan daerah tersebut keluar dari jalur-jalur hokum yang ada.

Jadi sudah begitu jelas, bahwa masyarakat pantai maupun gunung tidak mengharapkan pimpinan daerah yang rusak dan ambruk moralitasnya. Dengan demikian suatu keharusan kalau beberapa anggota KPUD yang bermasalah harus di PAW-kan. Ini merupkan suatu keharusan. Karena masyarakat Nabire tidak menginginkan pimpinan daerah yang rusak moral dan mentalnya seperti beberapa anggota KPUD saat ini. Sudah jelaskan alasannya?

Saya bukan orang yang pandai berpolitik, lagian menyakitkan dan menyebalkan kalau berbicara politik terus. Dan goresan tulisan ini hanya di ungkapkan atas dasar kebenaran fakta yang sedang terjadi dan sudah terjadi. Dan tulisan ini dibuatpun bukan untuk mengelompok-kelompokan pihak atau oknum tertentu, melainkan di buat supaya adanya kesadaran beberapa pihak yang telah disebut diatas untuk kembali ke Rel-nya.

Ingat masyarakat Kabupaten Nabire bukan warga masyarakat yang sungguh sangat primitive, mereka bisa menilai mana yang layak, mana yang mampu dan mana yang memilki beban untuk mengubah mereka. Sehingga percuma saja mempopulerkan diri dengan berbagai media yang ada, karena hanya buang-buang uang saja, alangkah baiknya gunakan itu tiba saatnya untuk kampanye!

(Penulis adalah Siswa SMA Kristen Anak Panah Nabire, tinggal di Asrama Pesat Kalibobo. Kunjungi webblog: www.pogaufree.blogspot.com

Baca Selengkapnya......