Hasil Tes CPNS Kabupaten Intan Jaya Segera Ditinjau Ulang

Roni Sani: Kami Hanya Menjadi Korban Dari Sistem Pemerintah

OCTHO- Kita harus ingat, bahwa pemekaran Kabupaten Intan Jaya hadir karena tangisan, kerinduan, serta harapan masyarakat Intan Jaya (6 Distrik), jangan sampai pemekaran ini membawah bencana yang membuat mereka menangis terus. Contohnya hasil tes CPNS yang telah diumumkan kemarin, hasilnya sangat tidak memuaskan, karena banyak anak asli Intan Jaya yang tidak tembus. Ini ada apa, siapa yang bermain di balik semua ini?

Hal ini di tegaskan salah satu Tokoh Pemuda dan Intelektual suku Moni, Roni Sani, saat ditemui media ini Jumat, (19/02) kemarin di seputaran Gerbang Sadu Wadio. Menurutnya hasil tes CPNS kali ini sangat tidak memuaskan, karena banyak kejanggalan yang terdapat di dalamnya, ini memberi tanda kalau ada yang bermain, terutama Kepala BKD Kabupaten Intan Jaya.

Dulu saat beberapa kali ada pertemuan sebelum tes CPNS di berlangsungkan, Penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya pernah berjanji, bahwa anak-anak asal Intan Jaya yang memilki kemampuan dan telah bergelar sarjana akan di loloskan pada formasi ini, namun yang mengherankan hal ini tidak di tepati.

Selain itu Roni juga mempermasalahkan nomor tes seleksi yang ganda dan nama yang tidak di akomodir jelas. “kami sangat bingung, masa nomor tes milik orang lain, sedangkan nama juga milik orang lain. Ini terjadi kejanggalan, kami duga ada oknum yang bermain di dalam. Kami minta dengan hormat hal ini segera di tanggapi serius oleh penjabat Bupati” tegasnya.

Roni menambahkan bahwa amanat Otsus harus betul-betul di maknai, bukan hanya sebuah aturan yang bersifat pajangan saja. Orang asli Papua (anak-anak Intan Jaya) harus diberdayakan, dalam arti beri kesempatan kepada mereka untuk kembali membangun dan memberdayakan daerah mereka.

”kami lihat dalam hasil tes CPNS kali ini sangat banyak orang pendatang yang tembus, terutama orang-orang batak, apakah ini karena kepala BKD orang batak? Kami minta hal ini segera di proses, jangan ”lacuri” amanat Otsus, kita harus ingat bahwa pemerintah Pusat betul-betul hargai UU Otsus. Kami anak-anak asli Intan Jaya bukan tidak mampu, namun kami hanya jadi korban dari sistem pemerintah di Nabire, Paniai dan Timika. Hal ini tolong di pahami,” tandasnya.

Kami betul-betul mengetahui sepak terjang dari pada Kepala BKD Kabupaten Intan Jaya, beliau adalah salah seorang pejabat daerah yang sering kali melakukan kasus jual beli kursi PNS, ini bukan baru di Kabupaten Intan Jaya, tetapi beberapa tempat yang beliau pernah singgah juga demikian. Ini yang menjadi pertanyaan, kenapa bapak bupati bisa terima orang itu di Kabupaten Intan Jaya,” tegas Roni.

Sementara itu Tokoh Masyarakat Kabupaten Intan Jaya, Samuel Sani secara terpisah melalui sambungan telepon selulernya dari Sugapa berkomentar lain kepada media ini terkait pengumuman hasil tes CPNS, yang menurutnya bahwa anak-anak asli, pemilik hak ulayat Kabupaten Intan Jaya yang tidak diakomodir oleh pemda Intan Jaya dalam penerimaan CPNS kali ini harus mendapat perhatian.

”Kita harus ingat, bahwa Kabupaten Intan Jaya hadir untuk buat kita masyarakat yang tidak berdaya tertawa. Jangan sampai, pemekaran ini menjadi bencana atau bom waktu yang dapat menimbulkan konflik di Kabupaten Intan Jaya. Kenapa banyak anak-anak saya, terutama marga Sani yang tidak di terima, mereka pemilik hak ulayat Kabupaten Intan Jaya, kita harus ingat itu” tegasnya.

Beliau menambahkan, jika Penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya tidak akomodir hal ini, sudah tentu akan menggangu aktivitas pemeritahan yang sebentar lagi akan berlangsung di Kabupaten Intan Jaya. ”Jika pemda Intan Jaya tidak ingin ada konflik atau hambatan dalam membangun di Kabupaten Intan Jaya, terutama akvitas pemerintahannya, saya sangat harap Bupati tolong akomodir marga Sani, karena saya dapat infomrasi bahwa sangat banyak anak-anak marga Sani yang tes, namun hanya 2 orang saja yang di terima” tegasnya.

Jika Penjabat Bupati tidak tanggapi serius soal ini, saya hanya takut dapat berdampak yang lebih buruk lagi bagi keberlangsungan Kabupaten Intan Jaya. ”Sudah cukup anak-anak asli Kabupaten Intan Jaya, terutama marga Sani menjadi penonton, untuk saat ini kami minta dengan hormat tolong akomodir harapan mereka,” tegasnya mengakhiri obrolan. (op)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Dewan Pertanyakan Penggunaan Dana Hibah Untuk Kabupaten Intan Jaya

OCTHO- Pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dapat tercipta di Kabupaten Intan Jaya, jika ada kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat Intan Jaya. Dengan demikian, pemda Intan Jaya harus memberikan keterangan pasti terkait penggunaan dana hibah yang penggunaannya dalam waktu yang begitu cepat.

Agar tidak menimbulkan banyak kecurigaan, Bupati Kabupaten Intan Jaya sebagai penanggung jawab pemerintahan harus memberikan keterangan pasti kepada masyarakat Intan Jaya terkait penggunaan dana hibah ini. Kami tahu, memang pertanggung jawaban akan diberikan kepada pemda Paniai sebagai Kabupaten Induk, tetapi setidaknya kita masyarakat Intan Jaya perlu tahu, dengan dana sekian banyak itu pemda Intan Jaya gunakan untuk apa saja?

Hal ini ditegaskan Ketua DPRD Kabupaten Paniai, Kenius Tabuni S.Th, SH, melalui sambungan telepon selulernya kepada media ini, Selasa (16/02) lalu.

Menurutnya, dana hibah keseluruhan berjumlah total 38 Milyar. 30 Milyar dari Kabupaten induk, 5 Milyar dari Provinsi, sedangkan 3 Milyar dari pemerintah pusat. Sedianya dana hibah ini digunakan untuk mempersiapkan segala fasilitas penunjang untuk proses pemerintahan devinitif di Kabupaten Intan Jaya.

“Namun yang mengherankan, tidak banyak fasilitas yang telah di bangun, namun tutup buku akhir tahun telah di lakukan pada bulan desember lalu, berarti dana itu telah habis di pakai kha? Kalau habis di pakai, kira-kira pakai untuk apa saja, ini yang perlu di jelaskan kepada kita semua. Saya berbicara atas nama masyarakat dari Kabupaten Intan Jaya, karena saya sendiri adalalah wakil mereka di dewan,”tegasnya.

Jika hal ini tidak di indahkan oleh bupati Intan Jaya, menurut Kenius mereka akan memanggil team audit keuangan dari Provinsi Papua untuk turun langsung ke Kabupaten Nabire dan Intan Jaya untuk melakukan pemeriksaan terkait penggunaan dana hibah yang sekian banyak itu.

“Jika bupati Intan Jaya tidak menanggapi ini secara serius, kami akan memanggil team audit keungan dari Provinsi untuk melakukan pemeriksaan, biar semua jelas, kami mendukung penuh visi dan misi gubernur Provinsi Papua, karena beliau ingin Papua bebas dari KKN” jelasnya mantap. (op)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Aku Mengasihi Kalian Semua (Happy Valentine Day)

OCTHO- Hari ini tanggal 14 Februari 2010,
Valentine Day
coklat dan bunga
Sudah pasti bertaburan dimana-mana
warna pink menghiasi gerak-gerik
serta kado adalah perwujudannya.....

Kasih sayang di artikan dengan sebuah pemberiaan,
yah, memang bermakna dan seharusnya demikian
memaknai hidup,
memaknai diri
serta memaknai pikiran,
itulah tujuan akhir..........

Kasih sayang itu beragam,
mulai dari meresponi,
sampai pada mempraktekan,
hanya tekad dan kata hati yang bisa membedakan semua itu....

Harus kuakui,
bahwa masih banyak kesalahan yang telah aku perbuat,
sudah pasti itu bukan kasih sayang,
tapi itu sedang mendekatkan diri untuk menyangi kalian....

Hari ini kalau aku bisa bertemu dengan kalian,
aku ingin pegang tangan kalian,
menyalami bahkan mencium,
seraya mengatakan,
SELAMAT HARI KASIH SAYANG,

Namun semua itu tidak mungkin,
jarak dan waktu sudah pasti menjadi kendala,
lewat untaian kalimat yng di rangkum jadi puisi ini,
ingin menyatakan, bahwa kalian adalah orang2 hebat dalam diriku,
yang telah sedikit mengubah arah hidupku.....

AKU MENGASIHI KALIAN SEMUA,
HAPPY VALENTINE DAY

Nabire, 14 Februari 14;34 Wit

Baca Selengkapnya......

Tokoh Intelektual Pertanyakan Penggunaan Dana Hibah Kabupaten Intan Jaya

OCTHO- Pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) dapat tercipta di Kabupaten Intan Jaya, jika ada kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat Intan Jaya, dalam hal ini pentingnya transparansi dalam penggunaan dan hibah yang berjumlah 35 Milyar untuk Kabupaten Intan Jaya.

Dan karena itu, bupati Kabupaten Intan Jaya sebagai penanggung jawab pemerintahan harus memberikan keterangan pasti kepada masyarakat Intan Jaya terkait penggunaan dana ini. Kami tahu, memang pertanggung jawaban akan di berikan kepada pemda Paniai sebagai Kabupaten Induk, tetapi setidaknya kita masyarakat Intan Jaya perlu tahu, dengan dana sekian banyak itu pemda Intan Jaya gunakan untuk apa saja.

Hal ini ditegaskan salah satu Tokoh intelektual suku Moni yang namanya enggan di korankan saat di temui media ini di Desa Gerbang Sadu, Wadio senin (8/02) kemarin. Menurutnya, dana hibah memang harus di pakai habis dalam waktu yang begitu singkat, tetapi bukan berarti penggunaannya di pakai sesukanya saja.

Dana sekian banyak itu pemda gunakan untuk apa saja, kita tahu sendiri, dalam kurun waktu hampir 5 bulan, tidak banyak kegiataan yang pemda lakukan. Kalaupun ada kegiataan, itupun tidak sampai mengeluarkan dana yang besar.

“Selain itu, pengadaan barang-barang untuk pemda Intan Jaya juga tidak banyak, namun tutup buku akhir tahun telah di lakukan, berarti dana itu telah habis di pakai kha? Kalau habis di pakai, kira-kira pakai untuk apa saja, ini yang perlu di jelaskan kepada kita semua. Saya berbicara atas nama tokoh intelektual dari Kabupaten Intan Jaya, hal ini juga untuk kepentingan kita kedepan,”tegasnya.

Jika hal ini di tidak di indahkan oleh bupati Intan Jaya, maka kami akan menjembatani untuk mendatangkan team audit keuangan dari Provinsi Papua untuk turun melakukan pemeriksaan terkait penggunaan dana hibah yang sekian banyak ini. “kami mendukung penuh visi dan misi gubernur provinsi Papua, karena beliau ingin Papua bebas dari KKN” jelasnya mantap.


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Kenius Tabuni: Kapan Pemda Intan Jaya Melakukan Aktivitas Pemerintahan di Sugapa

OCTHO- Sejak penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya di lantik sampai saat ini aktivitas pemerintahan bukan di jalankan di Sugapa sebagai ibukota Kabupaten namun di laksanakan di Kabupaten Nabire. Saya selaku wakil rakyat yang duduk di dewan ingin bertanya kepada pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya, kapan akan pindah dan berkantor di Sugapa sebagai ibukota Kabupaten Intan Jaya.

Hal ini di kemukakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Paniai, Kenius Tabuni S.Th, SH ketika di temui media ini di Bandara Udara Nabire, Selasa (09/02) Kemarin. Menurutnya wilayah kerja pemda Intan Jaya bukan di Kabupaten Nabire, melainkan di Kabupaten Intan Jaya, oleh sebab itu harus pindah dan bekerja di Intan Jaya.



“Sejak di mekarkan hingga saat ini, tingkat pelayanan pemda Intan Jaya kepada masyarakat tidak pernah nampak, karena memang pemda berkantor di tempat orang lain, coba kalau berkantor di Intan Jaya, pelayanan kepada masyrakat pasti akan terlihat,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, kami selaku wakil rakyat yang duduk di dewan meminta kepada Penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya agar berkomitmen dengan janji yang pernah di kemukakan pada beberapa bulan lalu, bahwa aktivitas pemerintah akan di pindahkan ke Kabupaten Intan Jaya pada awal tahun 2010.

“ini sudah bulan kedua di Tahun 2010, kenapa pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya masih melakukan aktivitas pemerintahan di Kabupaten Nabire. Penjabat Bupati selaku kepala daerah harus menjelaskan soal ini, agar masyarakat yang menjadi objek daripada pembangunan bisa memahami persoalan ini” tegasnya.

Lebih lanjut menurut Kenius, bila hal ini tidak di tanggapi secara serius, maka tidak menutup kemungkinan Kabupaten Intan Jaya bisa masuk dalam daftar daerah Otonomi Baru yang di evaluasi oleh team depdagri, karena di anggap tidak mampu dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat tetapi menghabiskan keuangan negara.

“Pada bulan maret nanti team dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) akan turun ke beberapa Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, termasuk Kabupaten Intan Jaya untuk melakukan pemantauan langsung, jika betul-betul di anggap tidak mampu, ada kemungkinan kembali di gabung dengan Kabupaten Induk. Ini harus menjadi perhatian yang serius dari pemerintah daerah Intan Jaya” tandasnya.

“kita sebagai anak putra daerah harus jeli berpikir dan bertindak bijaksana untuk keberlangsungan pemerintah dan kehidupan masyarakat Intan Jaya, sebelum semuanya terlambat” tegas Kenius akhiri komentarnya. (pogau)

Sumber Foto; Dokumentasi Jubi


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Tokoh Masyarakat Moni Mempertanyakan Penggunaan Dana Hiba

OCTHO- Banyak kalangan mempertanyakan penggunaan dana hiba untuk Kabupaten Intan Jaya, karena sampai saat ini tidak banyak kegiatan yang di kerjakan untuk pembangunan, namun tutup buku di akhir tahun telah di lakukan beberapa bulan lalu. Efektifnya dana hiba sekitar 35 Milyar itu di gunakan hanya dalam waktu beberapa bulan saja.

“Kami bingung, dana hiba yang diberikan oleh pemda Pania sebagai Kabupaten induk dan pemda Provinsi Papua untuk Kabupaten Intan Jaya dikemanakan, karena tidak banyak kegiatan yang pemda kerjakan dalam beberapa bulan yang telah kita lewati ini,” tagas salah satu tokoh masyarakat yang namanya enggan di korankan.

Beberapa kegiatan penting yang pemda telah lakukan itupun tidak banyak, dugaan tidak banyak dana yang keluar. Dengan demikian, harus jelas, dana hiba yang sekian banyak itu pemda kemanakan? Kita harus bicara dan membangun dengan jujur dan benar.

“Tentunya untuk menjaga nama baik atau wibawa seorang pemimpin, bupati sebagai kepada daerah harus setidaknya menjelaskan kepada masyarakat, kira-kira dana hiba yang hampir 35 Milyar itu digunakan untuk apa saja. Memang benar, dana hiba adalah dana yang di pakai untuk pembangunan, dan penggunaannya menjadi kewenangan kepala daerah” tegasnya.

Atas nama masyarakat Kabupaten Intan Jaya, saya berbicara agar ada kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah daerah, agar pembangunan Kabupaten Intan Jaya bisa kita rasakan bersama. Karena kabupaten Intan Jaya yang maju dan berkembang adalah menjadi tugas kita bersama. Bupati harus memberikan penjelasan terkait hal ini.

“dalam waktu dekat, jika tidak ada penjelasan dari kepala daerah terkati penggunaan dana hiba, maka kami akan perintahkan team audit keuangan atau lembaga ICW dari provinsi turun ke Kabupaten Nabire untuk memeriksa semua penggunaan dana itu, agar ada kejelasan, ada indikasi korupsi ata tidak,” imbuhnya.

“Kita tunggu saja, jika tidak ada tindakan untuk membangun Kabupaten Intan Jaya yang bersih, kita yang akan bertindak untuk mengukap kebenaran”tegasnya mantap. (op)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Dialog Jakarta-Papua Sama Dengan Evaluasi Otsus

JUBI- Konflik di Papua telah ada sejak tahun 1963. Untuk menyelesaikannya harus melibatkan berbagai pihak.

“Otsus dan sejenisnya, hanyalah konflik yang dimunculkan oleh pemangku kepentingan di Papua,” kata Oktovianus Pogau, pekerja HAM di Papua, Kamis.

Menurutnya, dialog Jakarta-Papua tidak akan menyelesaikan konflik. Karena tidak akan menjawab kerinduan luhur orang asli Papua.

Dia berpendapat, akar konflik di Papua adalah persoalan integrasi yang tidak selesai. Jika persoalan ini tidak dibicarakan dengan pihak-pihak yang bertikai, percuma saja bicara pembangunan dan kedamaian di Papua. “Pihak internasional harus dilibatkan dalam dialog ini,” ujarnya.

Baginya, dialog Jakarta-Papua hanyalah rekonstruksi atau evaluasi Otsus, karena ujung-ujungnya akan mengarah ke sana juga. “Padahal kita perlu tahu, bahwa orang Papua telah menyatakan bahwa Otsus gagal, otomatis harus cari cara lain yang dapat menyelesaikan persoalan di Papua,” tukasnya.

Dia mengatakan tidak akan menolak dialog. Tetapi cara untuk menyelenggarakan dialog itu yang harus dipikirkan. “Selagi tidak melibatkan mereka yang sedang bertikai dan memiliki kepentingan di Papua, terutama pihak Internasional, percuma kita bicara damai dan pembangunan di tanah Papua,” tegasnya. (Ronald Manufandu)

Sumber: tabloid jubi

Baca Selengkapnya......