Wednesday, February 17, 2010

Dewan Pertanyakan Penggunaan Dana Hibah Untuk Kabupaten Intan Jaya

OCTHO- Pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dapat tercipta di Kabupaten Intan Jaya, jika ada kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat Intan Jaya. Dengan demikian, pemda Intan Jaya harus memberikan keterangan pasti terkait penggunaan dana hibah yang penggunaannya dalam waktu yang begitu cepat.

Agar tidak menimbulkan banyak kecurigaan, Bupati Kabupaten Intan Jaya sebagai penanggung jawab pemerintahan harus memberikan keterangan pasti kepada masyarakat Intan Jaya terkait penggunaan dana hibah ini. Kami tahu, memang pertanggung jawaban akan diberikan kepada pemda Paniai sebagai Kabupaten Induk, tetapi setidaknya kita masyarakat Intan Jaya perlu tahu, dengan dana sekian banyak itu pemda Intan Jaya gunakan untuk apa saja?

Hal ini ditegaskan Ketua DPRD Kabupaten Paniai, Kenius Tabuni S.Th, SH, melalui sambungan telepon selulernya kepada media ini, Selasa (16/02) lalu.

Menurutnya, dana hibah keseluruhan berjumlah total 38 Milyar. 30 Milyar dari Kabupaten induk, 5 Milyar dari Provinsi, sedangkan 3 Milyar dari pemerintah pusat. Sedianya dana hibah ini digunakan untuk mempersiapkan segala fasilitas penunjang untuk proses pemerintahan devinitif di Kabupaten Intan Jaya.

“Namun yang mengherankan, tidak banyak fasilitas yang telah di bangun, namun tutup buku akhir tahun telah di lakukan pada bulan desember lalu, berarti dana itu telah habis di pakai kha? Kalau habis di pakai, kira-kira pakai untuk apa saja, ini yang perlu di jelaskan kepada kita semua. Saya berbicara atas nama masyarakat dari Kabupaten Intan Jaya, karena saya sendiri adalalah wakil mereka di dewan,”tegasnya.

Jika hal ini tidak di indahkan oleh bupati Intan Jaya, menurut Kenius mereka akan memanggil team audit keuangan dari Provinsi Papua untuk turun langsung ke Kabupaten Nabire dan Intan Jaya untuk melakukan pemeriksaan terkait penggunaan dana hibah yang sekian banyak itu.

“Jika bupati Intan Jaya tidak menanggapi ini secara serius, kami akan memanggil team audit keungan dari Provinsi untuk melakukan pemeriksaan, biar semua jelas, kami mendukung penuh visi dan misi gubernur Provinsi Papua, karena beliau ingin Papua bebas dari KKN” jelasnya mantap. (op)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Artikel Yang Berhubungan



0 komentar:

Post a Comment

Komentar anda...