Monday, November 22, 2010

Pentingkah Indonesia di Mata AS?

OCTHO- Kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Hussein Obama telah usai, namun pemerintah dan mayarakat Indonesia tentu berharap ini bukan kali terakhir ia mengunjungi Indonesia. Saat berpidato di kampus Universitas Indonesia, Depok, ia menyatakan bahwa Indonesia adalah bagian dari dirinya.

Wajar jika Obama mengatakan demikian. Ia pernah tinggal di Indonesia selama empat tahun. Saat itu ia ke Indonesia bersama Ibunya, Ann Dunham dan Ayah tirinya, Lolo Soetoro, yang juga orang Indonesia. Ayah tirinya di paksa meninggalkan kuliah di Hawaii, dan diwajibmiliterkan ke Papua Niugini (Papua) oleh pemerintah Indonesia.


Terlepas dari masa kecil Obama di Indonesia, kita juga perlu memikirkan banyak sisi perihal kedatangan orang nomor satu di negara Paman Sam ini. Siapa dia saat ini? Ada kepentingan apa di Indonesia? Dan tujuaan apa ia datang?

Obama tempo dulu, berbeda sekali dengan Obama sekarang. Ia dulu hanya seorang anak “ingusan” yang mungkin tak ada pengaruhnya. Bahkan, bisa jadi sama sekali tak di perhitungkan karena hanya seorang imigran biasa.

Tetapi sekarang berbeda. Ia adalah Presiden ke-44 di negara Adikuasa macam AS. Ia memimpin Negara yang punya power sangat besar untuk mengatur dunia. Ia juga orang nomor satu di negara berpenduduk terbanyak ketiga.

Dengan demikian, tentulah maksud kedatangan ia ke Indonesia tidak seperti yang di pikirkan banyak masyarakat Indonesia. Ia sebenarnya tidak “pulang kampung,” walaupun ia mengatakan bahwa Indonesia adalah kampung halamannya.

Jika Indonesia termasuk kampung halamannya, kenapa ia tidak mengunjungi SD Negeri 01 Menteng? Kenapa ia tidak bersilaturahmi dengan teman-teman masa kecilnya? Atau kenapa ia tidak menemui keluarga ayah tirinya yang telah lama di Indonesia?

Nah, karena itu perlu kita pahami , bahwa Ia datang ke Indonesia atas nama Negara AS dan memperjuangkan kepentingan nasional AS juga. Bukan kepentingan pribadi.

Bayangkan saja, Obama hanya 18 jam di Indonesia. Berbeda dengan kunjungannya ke India, New Delhi, yang memakan waktu hampir tiga hari. Bahkan ketika di New Delhi, ia mengunjungi beberapa tempat bersejarah, termasuk Monumen Makam Humayun yang menurut beberapa sumber telah mengilhami penciptaan bangunan Taj Mahal.

Mungkin saking tidak pentingnnya Indonesia di mata pemerintah AS, mengunjungi taman makam Pahlawan di Kalibata, yang telah menjadi agenda awal Gedung Putih juga di batalkan. Kunjungan sudah singkat, malah di persingkat lagi.

Kalau begitu, seberapa pentingkah Indonesia di pemerintah AS dan Obama? Jelas tidak penting. Kenapa? Ada tiga hal menurut hemat saya.

Pertama; Karena posisi Indonesia saat ini hanya sebagai “konsumen kebijakaan” AS dan dunia, bukan pembuat kebijakaan. Indonesia belum punya daya tawar yang kuat di tingkat dunia internasional. Singkat kata, Indonesia di anggap sebagai pengikut setia yang akan taat pada semua kepentingan AS sampai kapanpun.

Kedua; Indonesia tak dapat membantu AS dalam pemulihan laju pertumbuhan ekonomi mereka setelah keguncangan krisis perbankan tiga tahun lalu. Karena kebutuhaan AS masa kini adalah melakukan perbaikaan ekonomi agar masih mendapat tempat dan menjadi yang paling kuat di dunia.

Ketiga; Posisi Indonesia saat ini hanya sebagai penonton, bukan pemain dalam percaturan global. Seorang penonton tak bisa mengatur pertandingan, mengarahkan pertandingan, apalagi sampai ikut membuat kebijakaan, pemainlah yang punya kewenangan luas.

Di negara-negara Asia, AS beranggapaan hanya China yang bisa menjawab kebutuhaan mereka. Makanya jangan heran, jika China adalah negara pertama di Asia yang di kunjungi Obama setelah terpilih. Indonesia adalah negara ketiga yang di kunjungi, itupun setelah beberapa kali membatalkan kunjungannya.

Jika punya daya tawar yang kuat dalam percaturan global, tentu AS dan seorang Obama akan berpikir ulang jika hanya mengunjungi Indonesia dalam belasan jam. Pasti tiga hari, atau bahkan bisa jadi empat hari.

Apa yang harus di lakukan agar Indonesia di anggap penting oleh AS? Caranya simpel saja. Membangun kekuataan ekonomi negara secara internal dengan matang. Membangun kerja sama dengan negara-negara sosialis yang tidak berpikir untuk kepentingan semata. Dan membangun kekuataan ekonomi yang berbasis kerakyataan. Ini menjadi langkah awal untuk menjadi pemain utama di percaturan global.

Memang berapa lama ia mengunjungi Indonesia bukan ukuran menilai Indonesia penting atau tidak, tetapi paling tidak Obama dan pemerintah AS sadar bahwa banyak hal yang telah di lakukan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk menyambut kedatangannya yang hanya 18 jam.

Menyimak pidato Obama di Kampus Universitas Indonesia, tentu bisa di simpulkan bahwa kedatangan dia ke Indonesia hanya ingin memulihkan citra masyarakat AS di mata umat muslim, bahwa AS tidak berniat perang melawan muslim. Lebih tepatnya, politik simbolik yang di lakukan Obama ke Indonesia.

Kira-kira langkah apa yang akan di lakukan SBY-Boediono agar Indonesia dianggap penting oleh AS jika melakukan kunjungan di lain waktu? Kita tunggu saja.


*Oktovianus Pogau adalah aktivis Aliansi Mahasiswa Papua, tinggal di Jakarta.


Baca Selengkapnya......

Thursday, November 11, 2010

Obama, Indonesia dan Papua

DALAM buku yang berjudul “The Audicity of Hope - Thoughts On Reclaiming The American Dream” yang ditulis langsung oleh Barack Obama telah sedikit menggambarkan bagaimana semasa ia dan keluarganya tinggal di Indonesia.

Dalam buku tersebut, Obama juga menuliskan pandangannya tentang politik di Indonesia. Ia juga bercerita bagaimana punya hobi berenang di sungai dan menunggang kerbau di sawah dengan anak-anak pribumi Indonesia. Obama memerlukan kurang lebih 10 halaman di dalam buku tersebut untuk mengisahkan kenangan dan pandangannya tentang Indonesia.

Kunjungan ke Indonesia

Sudah dua kali Obama membatalkan kunjugannya ke Indonesia. Pertama, kunjungan kenegaraan yang dijadwalkan 22 hingga 24 Maret 2010 di batalkan karena ia sedang fokus memperjuangkan Undang-undang Jaminan Kesehatan dengan Kongres AS.

Kedua, Gedung Putih membatalkan lagi rencana kunjungan Obama karena ia sedang sibuk dan memberikan perhatian penuh dalam menyelesaikan krisis bocornya sumur minyak milik British Petroleum (BP) di Teluk Meksiko.

Dan untuk kali yang ketiga orang nomor satu di negara Paman Sam ini direncanakan akan mengunjungi Indonesia. Inipun jika tidak ada halangan. Banyak hal yang akan di bicarakan, termasuk kerja sama Militer Amerika Serikat dengan pasukan militer Indonesia (Kopassus). Kerja sama ini pernah di putuskan pada tahun 1998, karena Kopassus di duga melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur, namun kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Robert Gates pada 22 Juli 2010 ke Indonesia membuat kerja sama ini kembali terjalin.

Obama secara pasti di jadwalkan akan mengunjungi Indonesia selama dua hari satu malam, yakni; pada tanggal 9 hingga 10 November 2010 mendatang. Selain bertemu dengan Presiden SBY di Istana Negara, Ia juga di rencanakan akan mengunjungi Mesjid Istiqlal, memberikan ceramah kepada umat muslim di Indonesia. (Media Indonesia, 29/10/2010).

Belajar dari Obama

Jika melihat dua perihal tertundanya kedatangan Obama di Indonesia hanya karena ia lebih memilih menyelesaikan permasalahaan di dalam negeri. Memprioritaskan agenda negara untuk kepentingan rakyatnya. Kemudian mengunjungi mereka yang terkena musibah, dan memberikan perhatian penuh hingga semua pulih kembali.

Selain itu, Obama juga sadar, ia menjadi orang nomor satu di negara besar macam Amerika Serikat karena ia di pilih langsung oleh rakyat, bukan melalui money politik, money laundering dan lain sebagainya yang sudah merupakan hal lumrah di negara “demokrasi” macam Indonesia.

Yang menjadi pertanyaan, adakah pemimpin di negeri ini yang dapat mengikuti keteladanan dan sikap Obama? Seorang pemimpin negara yang begitu peduli dan bertanggung jawab pada rakyatnya.

Wasior Hingga Mentawai

Pada hari Senin, 04 Oktober 2010 Kabupaten Wasior, Papua Barat hancur luluh-lantakan akibat banjir Bandang. Ratusan korban melayang. Rumah-rumah warga rusak total. Sekolah-sekolah juga hancur berantakan. Enam hari kemudian Presiden Yudhoyono yang di jadwalkan akan mengunjungi daerah ini secara mendadak membatalkan kunjungannya.

Tiga hari setelah pembatalan kunjungan, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2010, Presiden SBY melakukan kunjungannya ke Wasior, Papua Barat. Tetapi yang anehnya, ia hanya mengunjungi tempat tersebut dan berbicara di depan korban banjir bandang selama tiga jam. Tidak lebih dari itu. Waktu seperti ini sangatlah tidak cukup.

Lain halnya dengan kunjungan Wakil Presiden Indonesia, Boediono di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau mengunjungi tempat tersebut dan berbicara dengan para pengungsi letusan Gunung Merapi hanya lima menit, setelah itu melanjutkan perjalanannya. Padahal ia telah di tunggu oleh para pengungsi sejak pagi hari.

Dan ada yang lebih aneh lagi. Anggota badan kehormatan DPR RI secara beramai-ramai akan melakukan studi banding ke beberapa tempat di luar negeri. Semua menggunakan fasilitas dan uang rakyat. Bukankah lebih mulia para anggota dewan yang terhormat mengunjungi para korban bencana Tsuname di Mentawai? Mereka sedang berduka karena semua harta benda, termasuk sanak-saudara mereka yang telah hilang di bawah amukan badai Tsuname.

Timbul pertanyaan, apakah ini model pemimpin maupun wakil rakyat yang peduli pada rakyat? Seorang pemimpin yang ideal adalah mereka yang peduli pada rakyatnya ketika membutuhkan uluran tangan.

Maka tidak salah, jika kita berharap kunjungan Presiden Barack Obama di Indonesia ini akan memberikan pelajaran penting bagi para petinggi negara ini, termasuk kepada wakil rakyat, agar dapat memperhatikan hak azasi maupun kebutuhaan warga negaranya secara menyeluruh.

Obama dan Papua

Semasa Obama kecil hidup di Indonesia (sejak tahun 1967 hingga 1971) Papua sedang “bergejolak.” Status Papua saat itu tidak jelas, antara berdiri sendiri, dan bergabung ke dalam negara Indonesia. Beberapa operasi di langsungkan, termasuk Operasi Militer. Tujuannya agar Papua dapat di rebut dari penjajahaan Belanda.

Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Obama kecil sama sekali tidak menyinggung soal Papua dan masyarakatnya dalam buku yang ia tulis? Menulis tentang Provinsi yang terletak di wilayah paling timur negara Indonesia, tempat dimana PT Freeport McMoran Copper &Gold Inc, perusahaan Multi-internasional milik Amerika Serikat sedang beroperasi saat ini.

Atau ia justru tidak tahu ada daerah yang di diami ras Melanesia, ras yang kurang lebih serumpun dengan dia. Mungkin bisa jadi juga ia terlalu kecil untuk berpikir pada sesama, apalagi berpikir tentang Papua yang saat itu sangat jauh, dan tak terkontrol oleh media masa.

Nah, dalam kunjungan Obama ke negara Indonesia kali ini, akankah ia turut membicarakan masalah krisis kemanusian yang terjadi di tanah Papua?

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq berharap Presiden Amerika Serikat Barrack Obama tidak membahas persoalan Papua, dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Indonesia. Ia juga meminta agar pemerintah Amerika Serikat menghargai pemerintah Indonesia, karena menurutnya, bahwa persolaan Papua adalah persoalaan dalam negeri dan akan di selesaikan juga dari dalam negeri. (Media Indonesia, 29/10/2010)

Beberapa lembaga HAM di dunia internasional seperti Human Rights Watch (HRW), Asia Human Rights Commission (AHRC) dan Amensty International juga sering menyeruhkan kepada dunia internasional untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang sering di lakukan oleh Militer Indonesia di Papua. Ini pula yang mungkin akan menjadi perhatiaan presiden Barack Obama, jika ia akan datang ke Indonesia dan berbicara soal Papua dengan pemerintah Indonesia.

Beberapa minggu lalu publik di Indonesia dan dunia di kagetkan dengan video penyiksaan yang beredar di situs Youtube dengan judul: "Indonesia Military Ill-Treat and Torture Indigenous Papuans.” Video ini menunjukan bagaimana Militer Indonesia menyiksa dua warga sipil yang di duga sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto dalam jumpa pers seusai rapat terbatas di kantor Presiden 22 Oktober 2010 lalu membernarkan bahwa ada penyiksaan dua warga sipil tersebut, dan mengatakan bahwa pelakunya adalah anggota Militer Indonesia. (Media Indonesia, 22/10/2010)

Manfaat Kunjungan

Kunjungan presiden negara super power kali ini semoga dapat memberikan manfaat penting. Bagaimana hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat yang telah terbangun lama bisa lebih di tingkatkan lagi.

Selain itu, ada harapan yang terpenting, adalah bagaimana membicarakan krisis kemanusiaan yang selama ini terjadi di seluruh Indonesia, terlebih khusus Maluku dan Papua. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat harus bersepakat dan membicarakan dengan jelas dalam pertemuaan ini, bahwa tidak akan melakukan tindakan maupun perbuataan yang melanggar hak-hak warga masyarakat untuk hidup damai dan tenteram di Negara mereka sendiri.

Dalam pertemua ini, baik Obama maupun SBY perlu sadar, bahwa masih banyak aparat Militer yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakatnya sering bertindak di luar tindakan manusiawi. Artinya, harus diakui, masih banyak warga Negara Indonesia yang merasa tidak damai hidup di Negara mereka sendiri.

Selama hak-hak mereka masih di langgar, selama itu pula perdamaiaan tidak akan pernah terwujud. Dan selama itu pula konflik di Indonesia akan terus-menerus terjadi. Setelah pertemuaan penting ini, semoga ada hasil menggembirakan yang di capai bagi penegakan HAM di seantoro Indonesia, khususnya Papua. Wellcome Obama!!

*Oktovianus Pogau adalah seorang Jurnalis dan pemerhati HAM, tinggal di Jakarta


Tulisan ini sempat di muat koran Jurnal Nasional

Baca Selengkapnya......

Monday, November 08, 2010

Amerika Serikat Bertanggung Jawab Terhadap Konflik di Tanah Papua

ALIANSI MAHASISWA PAPUA (AMP)

SIARAN PERS

(JAKARTA, SENIN 08 November 2010) - Menyambut kedatangan Presiden Amerika Serikat, Barack Hussein Obama di Jakarta, ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) akan melakukan aksi demo secara damai dan mulai long march dari kantor Walhi, Jln. Tegal Parang Utara, No. 14 hingga kantor PT Freeport Indonesia, Plaza 89, Kuningan Jakarta, (09/11) mendatang.

Menurut ketua umum Aliansi Mahasiswa Papua, Rinto Kogoya, bahwa tujuan demo ini adalah meminta Amerika Serikat, dalam hal ini Presiden Barack Hussein Obama bertanggung jawab terhadap segala permasalahaan yang terjadi di tanah Papua, terutama masalah status Politik Bangsa Papua yang tidak jelas hingga kini.

“Amerika Serikat memiliki kepentingan sehingga menganeksasi Papua secara paksa ke dalam wilayah teritorial Indonesia melalui pelaksanaan PEPERA yang cacat hukum dan moral di tahun 1969. Sebagian besar rakyat Papua menolak hasil PEPERA tersebut,” katanya.

Sementara itu, Viktor Kogoya dari Aliansi Mahasiswa Papua mengatakan bahwa Amerika Serikat juga bertanggung Jawab terhadap kerusakaan lingkungan dan hutan yang terjadi di tanah Papua, karena menurutnya banyak perusahaan raksasa dari Amerika Serikat yang menanamkan investasinya di tanah Papua tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang bagi masyarakat setempat.

“Bukti paling nyata adalah operasi tambang PT Freeport McMoran Copper & Gold Inc yang telah merusak lingkungan dan hutan milik suku Amugme dan Kamoro di Timika, Papua. Saat ini mereka merasa terancam hidup di tanah kelahiraan mereka sendiri.

Kami tidak ingin karena kepentingan ekonomi Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia, justru rakyat Papua yang di korbankan. Ini tentu akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara pemerintah dan masyarakat Papua,” jelas Viktor.

Sementara itu, Oktovianus Pogau juru bicara Aliansi Mahasiswa Papua meminta Amerika Serikat bertanggung Jawab terhadap segala bentuk pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang terjadi di tanah Papua, karena telah menjalin hubungan kerja sama yang baik, bahkan turut melatih aparat Militer Indonesia (Kopassus).

“Bukti pelanggaran HAM yang di lakukan aparat Militer Indonesia dapat di lihat melalui dua buah video penyiksaan yang beredar di Internet beberapa waktu lalu. AMP minta AS segera menghentikan kerja sama Militer dengan pemerintah Indonesia, karena banyak rakyat Papua yang di siksa secara tidak manusiawi oleh aparat Militer Indonesia,” jelas Oktovianus.

Dua buah video penyiksaan ini di publikasikan oleh Asian Human Rights Commission (AHRC) yang berdomisil di Bangkok melalui situs Youtube. Beberapa hari kemudian, setelah pertemuaan dengan Presiden Yudhoyono di Istana Negara, Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto di depan wartawan membenarkan adanya anggota Militer yang menjadi pelaku penyiksaan dua orang warga sipil yang di duga sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Oktovianus juga mengatakan bahwa UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (red: termasuk Papua Barat) telah gagal total, karena itu pemerintah Amerika Serikat di minta segera menghentikan bantuaan dana Otsus untuk Papua melalui pemerintah Indonesia.

“Pendonor dana Otsus paling besar untuk Papua adalah Amerika Serikat, karena itu kami minta Amerika Serikat segera hentikan bantuan dana tersebut, karena jelas-jelas Otsus telah gagal total di tanah Papua,” tambahnya.

Rakyat Papua telah tiga kali mengembalikan UU Otsus Papua kepada pemerintah pusat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Jayapura, namun nyatanya hingga saat ini Otsus masih berlaku di tanah Papua. “Ini menjadi pertanyaan, sebenarnya siapa yang menikmati dana Otsus itu? Jika rakyat Papua menikmati dana Otsus itu, kenapa mereka masih menjadi warga masyarakat yang paling miskin di Indonesia.

Rakyat Papua merasa Otsus bukanlah solusi, namun Otsus menjadi kutuk yang membuat orang Papua semakin terancam,” tegas Oktovianus.

Ia juga mengharapkan bahwa kedatangan Obama pada tanggal 9 hingga 10 November nanti bukan saja membina hubungan kerja sama yang baik dengan pemerintah Indonesia, namun Obama lebih serius memperhatikan konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi di tanah Papua, seraya mengambil tindakan kongkrit tuntuk mengatasinya.

“Kami berharap Barrack Obama bisa melakukan kunjugan ke tanah Papua selain mengunjungi Jakarta, agar Ia bisa mengetahui pasti terkait persoalaan yang sedang di hadapi masyarakat disana,” tambah Oktovianus.

Mengakhiri komentarnya, Oktovianus mengatakan bahwa tuntutan rakyat Papua saat ini hanya satu, yakni; minta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan referendum seperti yang pernah di lakukan di Timor Leste pada tahun 1999 silam.

“Biarkan kami menentukan nasib kami sendiri, apakah tetap ingin ikut dengan Negara ini, atau justru ingin membentuk Negara sendiri,” paparnya singkat.(***)


Baca Selengkapnya......

Sunday, October 31, 2010

Kenapa UU Otsus Papua di Nilai Gagal?


OCTHO- Jika di hitung-hitung, sudah hamper sembilan tahun UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua hadir di tanah Papua. Ia hadir untuk mengatasi banyak persoalaan, terutama masalah kesenjangan sosial antara daerah Papua dengan daerah lainnya di Indonesia.

UU Otsus juga merupakan bentuk penghargaan tertinggi pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua, khususnya penduduk asli. Dengan prinsip itu, UU Otsus diharapkan mampu memberikan kesempatan, bahkan memperluas ruang partisipasi masyarakat asli Papua dalam segala bidang pembangunan.

Namun, dalam implementasinya masih banyak rakyat Papua yang beranggapan Otsus telah gagal. Kenapa hal ini bisa terjadi?

Kinerja MRP

Agar Otsus dapat berjalan dengan optimal, pemerintah pusat telah membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga repsentatif cultural orang asli Papua. Ia hadir dua tahun setelah Otsus di undang-undangkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2004, tertanggal, 23 Desember 2004.

Kehadiran MRP juga merupakan “kado” berharga bagi seluruh rakyat Papua karena di berikan bertepatan dengan perayaan hari natal untuk umat nasrani.

Secara garis besar fungsi dan tugas utama MRP adalah dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama (pasal 1 butir ke-6).

Mengacu pada semangat itu, keanggotaan MRP terdiri dari orang-orang asli Papua yang berasal dari wakil-wakil adat, wakil-wakil perempuan, dan wakil-wakil agama. Saat ini anggota MRP berjumlah 41 orang, di tambah empat orang pimpinan, berarti seluruhnya berjumlah 45 orang.

Hingga saat ini kinerja MRP dianggap buruk. Pada tanggal 11 Februari tahun 2008 lalu, masyarakat Papua bersama mahasiswa pernah mendatangi kantor MRP, mereka meminta lembaga ini di bubarkan karena bekerja tidak optimal. (Cenderawasih Post, 12 Agustus 2008)

Dana Otsus

Kehadiran Otsus juga di barengi dengan kucuran dana dari pemerintah Pusat yang jumlah tidak sedikit. Harapannya dana itu bisa digunakan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Indonesia.

Semisal 2,4 trilyun (tahun 2004), 4,8 trilyun (tahun 2006), 5,3 trilyun (tahun 2007), 5,5 trilyun (tahun 2008), 5,3 trilyun (tahun 2009), 5,2 trilyun (tahun 2010) dan untuk ABPD Propinsi Papua tahun 201I membutuhkan 5,8 trilyun.

Dana diatas diperuntukan untuk bagi pembiayaan berbagai sektor yang rawan dan begitu tertinggal, seperti; pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat Papua. Tetapi yang mengherankan, masih saja terjadi in-efisiensi yang berpeluang untuk dikorupsi oleh pejabat lokal.

Menteri Dalam Negeri, Gemawan Fauzi beberapa waktu lalu berkomentar bahwa dana Otsus untuk Papua pada tahun berikut akan di tambah. Ini sebuah langkah bijak yang harus di manfaatkan untuk kemajuaan Provinsi Papua.

Tidak Tepat Sasaran

Hingga saat ini pemakaiaan dana Otsus juga dianggap tidak tepat sasaran. Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH pernah mengatakan dalam bukunya “Kami Yang Menanam, Kami Yang Menyiram, Tuhan-lah yang Menumbuhkan” bahwa sekitar 80% dana Otsus digunakan untuk pembiayaan aparatur pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Ia juga menggambarkan bagaimana para pejabat Papua sering berfoya-foya dengan uang Otsus, padahal banyak rakyat mereka yang hidup sangat miskin. Seharunya para pejabat berpikir bahwa dana Otsus di peruntukan bagi masyarakat mereka yang miskin. (Suebu, Barnabas. 2007)

Pemberiaan dana block grant bagi masyarakat Papua juga merupakan sebuah kebijakan yang tidak tepat. Mengapa? Karena dana block grant diberikan tanpa tupoksi yang jelas dari pemerintah provinsi. Hal ini tentu memboros anggaran, karena akan di gunakan tidak tepat sasaran oleh masyarakat di kampung-kampung.

Akibat penggunaan dana Otsus yang tidak tepat sasaran, kehidupan masyarakat Papua sangat terpuruk. Infrastruktur di Papua juga tak begitu menjanjikan. Coba bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang berpenduduk lebih dari 40 juta, dengan APBD hanya kurang dari Rp 10 triliun, namun infrastrukturnya memang jauh lebih baik. Bagaimana dengan penduduk Papua yang hanya sekitar 4 juta, namun mendapatkan dana APBD 22 trilyun.

Evaluasi Otsus

Evaluasi menyeluruh perlu di lakukan terhadap amanat UU Otsus. Penggunaan dana Otsus Papua juga perlu segera diaudit. Ini merupakan langkah yang tepat untuk mendukung implementasi Otsus beberapa tahun kedepan.

Selain mengaudit penggunaan dana Otsus, pemerintah pusat juga perlu membentuk sebuah lembaga independen, yang tugasnya mengontrol dan mengawasi setiap penggunaan dana Otsus. Lembaga ini di harapakan tidak terikat dengan birokrasi pemerintahaan.

Presiden SBY juga dalam beberapa media pernah memberikan pernyataan, dimana meminta Otsus segera di evaluasi, termasuk mengaudit penggunaan dana Otsus. Yang perlu di perhatikan adalah evaluasi dari sisi manajemen, anggaran, hingga pengawasaannya.

Semoga evaluasi dan audit dana Otsus merupakan langkah paling bijak untuk mendukung UU Otsus Papua ke depannya. Rakyat Papua masih tetap menanti jalan yang paling baik untuk perubahaan kesejahteraan hidup mereka. Semoga saja.

*Oktovianus Pogau adalah Jurnalis Lepas, tinggal di Jakarta

Ket Gambar : Ketua MRP berbicara di depan masa yang mengembalikan UU Otsus Papua beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya......

Siapa Yang Bobrok?

OCTHO- BUKU Alkitab di anggap sebagai kitab suci orang Kristen maupun katholik. Maka penulisan maupun terjemahaan buku suci ini haruslah benar dan tepat, hal ini juga agar kesuciaan Alkitab bisa di pertanggung jawabkan dan bahkan bisa di buktikan.

Tapi saya juga ingin menunjukan sedikit "kebobrokan" penulisan maupun penerjamaan Alkitab. Penerjemah yang "bobrok" atau justru para penulis alkitab yang "bobrok", kalian bisa menentukan penilaiaan dan sikap sendiri.

Injil Matius
Dalam Injil Matius 4:1-11 tentang bagaimana Iesus (Jesus) di cobai iblis di padang gurun; Cobaan pertama; Iblis minta batu di rubah jadi roti, Yesus menolak dengan tegas.

Kedua; Iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah, dan menyuruh Ia menjatuhkan diri, Yesus juga menolak.

Dan ketiga; Iblis memperlihatkan kepada Yesus kemegahaan kerajaan-kerajaan di dunia, dan akan memberikan kepada Yesus jika Ia sujud menyembah Iblis, namun lagi-lagi Yesus menolak dengan menyuruh Iblis pergi dari hadapanNya.

Masih topik yang sama, tentang pencobaan Yesus di padang gurun, tetapi kita lihat pada kitab injil yang berbeda.

Injil Lukas

Injil Lukas pasal 4; 1-13 juga menceritakan tentang pencobaan Yesus di padang gurun setelah berpuasa 40 hari lamanya.

Cobaan pertama sama dengan bunyi injil Matius, yakni; Iblis menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti, dan Yesus menolak.

Nah, yang berbeda di pencobaan yang kedua, Injil lukas menulis bagaimana Iblis menunjukan kepada Yesus kemegahaan kerajaan-kerajaan di dunia, dan akan memberikan jika Yesus sujud menyembah dia. Ini berbeda dengan pencobaan kedua pada kitab Matius, yang mana mengatakan bahwa Yesus di bawahd ke bubungan bait suci oleh Iblis.

Dan yang ketiga juga berbeda dengan yang di tulis Injil matius, pada pencobaan ketiga; Iblis membawah Yesus ke bubungan bait Allah dan menyuruh Yesus menjatuhkan diri.

Siapa Yang Salah?

Jadi, Injil Matius menulis berbeda, dan Injil Lukas juga menulis berbeda. Saya sendiri masih bingung, siapa yang bersalah. Injil lukas yang salah, Injil matius yang salah, atau justru penerjemah yang salah.

Ini patut kita diskusikan. Saya kira topik yang menarik. Semakin kita kritis, semakin kita bisa membuktikan sebuah "buku" yang di anggap kitab suci agama nomor satu di dunia ini.

salam,

Baca Selengkapnya......

Thursday, October 28, 2010

Bukan

OCTHO- Tentunya tidak ada manusia di dunia ini yang menginginkan datangnya sakit penyakit. Sebuah peristiwa dimana kita memandang hidup tak akan berarti lagi. Semua orang benci pada peristiwa ini. Termasuk saya sendiri.

Tapi fakta harus berkata lain. Ia menganjurkan saya untuk cinta pada penyakit, dan sayang pada obat-obatan untuk mengatasi sakit tersebut.

Saya masih ingat, tanggal 06 Juni 2010, pukul 12.00 Wib lembaran baru itu harus di buka. Dokter di RS Soetomo, Surabaya memvonis saya mengidap sebuah penyakit. Vonis ini seakan-akan mengatakan bahwa dunia ini tidak selamanya putih.

Tak perlu saya menuliskan apa penyakit tersebut. Cukup hanya “beberapa” saja yang tahu. Saya tak ingin memberatkan orang lain. Dan karena itu saya tak ingin mereka tahu, termasuk kau. Kalian tidak boleh berpikir tentang saya. Pikirkan hal yang bisa kaliaan pikirkan.

Menurut saya, ini sebuah pukulan berat yang harus di tanggung. Sempat bertanya pada dunia, “Kenapa sakit ini datang ketika saya jauh dari mereka semua.”

Sampai saat ini tak ada jawabannya. Kalaupun ada, penjelasaannya tak pernah saya pahami. Intinya, mengisyaraktkan bahwa kau harus menanggung sendiri hingga tuntas penyakit tersebut.

Siapa yang mau di salahkan dengan penyakit ini. TUHAN? Diri sendiri? Orang tua? Atau justru perjuangan pembebasaan. Tak mau menyalahkan siapapun. Saya juga tak mau salahkan takdir.

Kenyataan yang telah terjadi itu harus di hadapi. Menyesalkan yang telah terjadi memang pantas. Sangat pantas. Menyesali adalah bagiaan terkecil dari pertobataan manusia, termasuk saya sendiri.

Bagiaan dari sebuah penyesalaan juga telah saya jalani. Menangis, marah pada sakit penyakit, marah pada siapa saja yang membuat kecewa. Semua itu telah di lalui. Saya lalui semua itu dengan baik dan bahkan juga tidak baik.

Hari ini adalah hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010. Saya juga bingung, kenapa di hari ini saya ingat untuk menuliskan hal ini.

Sudah hampir empat bulan juga saya bertahan untuk minum obat. Banyak suka dan duka yang di hadapi. Semua itu di jalani dengan penuh tawa dan canda. Semua itu membuat saya semakin dewasa. Saya dewasa dalam berpikir, bertindak serta menentukan pilihaan.

Saya akan tetap bertahan. Menghabiskan sisa hidup ini. Karena hidup ini hanya ada dua pilihaan, “pergi” cepat atau “pergi” lambat. Keduanya sama saja, tergantung kapan waktu kau yang tepat. Supaya kepergiaan kau berarti, buatlah hal-hal yang dapat bermanfaat bagi orang lain.

Sampai kapan? Sampai kau merasa bahwa kau telah menjadi orang yang berguna dan berarti bagi orang lain. Lakukanlah kerja-kerja itu. Menulis ketika ada yang harus di tuliskan, dan bukan untuk di kasihani. Sekali lagi bukan.

*Menuliskan ketika harus di tuliskan.

Baca Selengkapnya......

Tuesday, October 12, 2010

Negara Indonesia Bertanggung Jawab Atas Insiden Penembakan Warga sipil di Baliem, Wamena

OCTHO- Diatas tanah leluhur mereka sendiri, rakyat Papua tidak pernah merasa hidup nyaman. Selalu saja ada teror, intimidasi, bahkan sampai pada pembunuhaan. Peristiwa-peristiwa seperti ini di lakukan oleh aparat Militer Indonesia secara teranga-terangaan, maupun secara tersembunyi, semua di lakukan untuk memusnahkan orang asli Papua. Ini menandakan bahwa negara tidak pernah menerima dan mengakui rakyat Papua.

Insiden penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian (KP3 Bandar Udara Wamena) pada tanggal 4 September 2010 lalu, di Kabupaten Wamena merupakaan bukti nyata. Peristiwa ini menewaskan satu orang warga sipil dan beberapa lagi mengalami luka-luka berat. Mereka adalah anggota PETAPA di Wamena. Ini merupakaan tindakan tidak terpuji, sekaligus merupakaan murni tindakan kejahataan manusia (pelanggaran HAM berat) yang di lakukan aparat Militer Indonesia.

Sebelum terjadi penembakan di Wamena, beberapa waktu lalu juga terjadi penembakan oleh anggota Brimob Detasemen C Manokwari di Provinsi Papua Barat terhadap warga sipil setempat. Peristiwa ini menyebabkan dua warga sipil tewas, dan satu mengalami luka-luka kritis. Aparat Militer di tanah Papua memang sangat jahat dan kejam.

Insiden penembakan di Wamena bermula dari penyitaan topi PETAPA (penjaga tanah adat Papua), dan sejumlah uang Rp 40.000.000, yang berujung pada korban nyawa manusia yang tak berdosa. Berawal dari adu mulut antara masyarakat dan aparat kepolisiaan, dan pengejaran oleh polisi, dan akhirnya terjadi penembakan tersebut. Hal ini di lakukan tanpa tembakan peringataan, maupun berusaha menggunakan cara-cara damai. Dalam peristiwa ini Ismail Lokobal (34) meninggal seketika, karena tiga peluru bersarang di dadanya. Kemudian Amos Wetipo (42) tertembak di kepala, Frans Lokobal (36) tertembak di bagiaan pinggang. Tragedi ini berlangsung pukul 08.00 Wit.

Insiden penembakan masyarakat Papua adalah benar dan sesuai dengan pernyataan Ali Murtopo pada tahun 1967 yang mengatakan bahwa “Kami tidak membutukan manusia Papua, tetapi kami hanya butu kekayaan alam yang ada di tanah Papua, kalian orang Papua minta kepada Amerika untuk carikan tempat lain untuk merdeka”. Maka Sejak kehadiran Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 hingga sekarang, pemerintah datang bukan sebagai sebuah Negara yang bisa melindungi, memberdayakan dan membanguna masyarakat adat Papua, tetapi datang sebagai penjajah yang membunuh dan memusnahkan orang asli Papua.

Akhirnya creeping genocide (pemusnahan etnis secara merangkak perlahan) sedang terjadi. Kami akan menjadi minoritas dan punah diatas tanah-air kami. Indikator-indikator terjadinya creeping genocide antara lain: masyarakat asli Papua dibunuh oleh senjata api, senjata tajam, senjata tumpul, senjata cair (minuman keras), senjata virus (HIV/AIDS), penyakit malaria dan lainnya, kemungkinan adanya pembunuhan akibat rekayasa kriminal (kriminalisasi) termasuk pembunuhan karakter;

Orang asli Papua juga saat ini merasa menjadi minoritas di atas tanah kelahiran mereka sendiri. Kita lihat saja secara demografi populasi rakyat bangsa Papua tidak berkembang secara signifikan, baik dari kualitas maupun kuantitas. Hal itu dapat dibuktikan, bahwa pada tahun 1969 populasi orang asli Papua berjumlah ± 800.000 jiwa, sekarang pada tahun 2010 berjumlah ± 1,5 juta jiwa. Jika di bandingkan dengan Papua Timur ( Papua Neuw Guinea ) yang sama ras pada tahun 1969 populasi berjumlah ± 900.000 jiwa sekarang populasi berjumlah ± 7 juta jiwa kurung waktu yang sama.

Undang-undang Otonomi Khusus, Undang-undang otonomi daerah (Otda) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Tanah Papua sejak tahun 1969 sampai sekarang (tahun 2010) tidak dapat menjamin masa depan hak hidup rakyat bangsa Papua. Rakyat bangsa Papua Barat populasinya secara demografi semakin termarjinalkan menjadi minoritas dan cenderung menuju kepunahan akibat creeping genocide.

Maka kami koalisi mahasiswa peduli pelanggaran HAM Papua atas insiden penembakan 4 Oktobor 2010 dan secara umum atas pelanggaran HAM yang di lakukan Negara di tanah Papua meminta agar;

1. Negara Indonesia (SBY-Boediono) bertanggung jawab penuh atas insiden penembakan tiga orang masyarakat adat di lembah Baliem, Kabupaten Wamena, Papua.

2. Kami menuntut otak-otak pelaku skenario untuk di tangkap dan di adili, di antaranya Kapolda Kapolda Papua, Irjen Polisi Bekto Suprarto dan Kapolres Jayawijaya, Kombes Pol I Gade Sumerta.

3. Kami menuntut Negara Indonesia untuk menghentikan segala kekerasan, baik; intmidasi, teror dan pembunuhaan yang dilakukan oleh TNI/Polri di seluruh tanah Papua.

4. Segera cabut status Daerah Operasi Militer (DOM) yang masih di berlangsungkan di seluruh tanah Papua.

5. Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional maupun Nasional segera melakukan investigasi secara khusus atas penembakan di Wamena, dan secara menyeluruh di tanah Papua.


Demikiaan pernyataan sikap dan tuntutan kami, atas perhatian dan kerja sama, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Kordinator Umum Aksi


Vincentsius Lokobal

Baca Selengkapnya......