Nicholas Messet Menghadirkan Konflik Baru di Papua

OCTHO- Konflik di Papua ada sejak tahun 1963, dan sejak itupula banyak orang Papua yang menjadi korban dari kepentingan penguasa. Otsus bukan akar konflik di Papua, melainkan salah satu akar konflik "yang sengaja di ciptakan." Jika ada orang yang berjuang seperti pahlawan dalam membela Otsus, patut di pertanyakan, punya kepentingan apa di Papua, dan punya kepentingan apa dengan Jakarta. Nick Messet salah satu orang Papua yang perlu di awasi, argumentasinya di berbagai media masa mengarah pada konflik internal sesama orang Papua.

Tidak begitu penting memberikan argumentasi di ruang yang begitu terbuka dan bebas begini, tapi saya rasa sangat-sangat penting, agar kita tidak memercayai, meyakini bahkan ikut termakan isu oleh salah satu manusia serakah (Nick Messet) yang menyamar jadi “malaikat” dengan argumentasinya terkait Otsus dan Papua.

Beberapa hari belakangan ini saya amati terus komentar-komentar singkat yang di lontarkan oleh Nickolas Meset, salah satu orang Papua yang selalu klaim diri sebagai mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tanggapan dan komentarnya selalu menghiasi media local maupun media nasional. Seharusnya pers berimbang, tidak memberitakan tanggapannya secara sepihak, tapi entahlah, itu tugas dan peran pengabdian mereka.

Dalam beberapa penjelasan singkat yng diberikan secara resmi oleh TPN/OPM baca http://finance.groups.yahoo.com/group/media-intim/message/704 maupun PDP (dulu nick gabung disini) baca http://papua.startpagina.nl/prikbord/read.php?1432,5865782 mengatakan dengan jelas bahwa beliau bukanlah Menlu, hanyalah "simpatisan" biasa. posisinya sama dengan masyarakat awam dalam perjuangan Papua merdeka.

Sebutan atau klaim menlu OPM bagi Nick adalah daya tawar yang beliau "pajangkan" untuk "dibeli" dan "dilahap" oleh pemerintah Pusat (bahkan wakil Presiden kala itu, JK menjadi korban dari pengakuan nick yang sangat-sangat tidak berdasar). Memang terbukti menjadi lahapan mereka, untuk menjawab kepentingan mereka dan kepentingan pribadi nick sendiri, bukan masyarakat Papua seperti yang Nick selalu klaim.

Sudah sangat-sangat jelas, Jakarta saat ini memasang dua orang Papua, yaitu Nick Messet dan Albert Joku untuk menimbulkan konflik baru di tanah Papua. Konflik ini di munculkan dan akan terjadi sesama orang asli Papua, konflik antara pejabat Papua dan masyarakat Papua, konflik antara pemuda Papua dan pejabat Papua. Dan mereka juga memang “dipasang” untuk mengacaukan segala bentuk perjuangan rakyat Papua untuk melihat Papua yang bermartabat dan damai. contoh kongkrit, mereka sangat-sangat tidak sepaham jika menjadikan dialog sebagai proses untuk mencapai solusi.

Mereka dengan jelas mengatakan dalam berbagai media masa, bahwa rakyat Papua tidak pernah menginginkan dialog, namun hanya musyarawah biasa saja antara orang Papua sendiri. Rakyat Papua mana yang pernah sampaikan argumentasi ini pada mereka? Ini yang di sebut dengan “penjilat” yang selalu mengaku diri mempunyai masa dan rakyat. Apa ada rakyat yang percaya dan taat pada omongannya, patut di selidiki jika memang ada.

Dalam seminar buku "Integrasi Telah Selesai, tanggapan kritis atas buku Papua Road Map (PR)" yang di selenggarakan beberapa bulan lalu di Jogja memang menjadi saksi bisu. Bahwa Nick betul-betul menjadi kaki tangan pemerintah Indonesia, dan aparat di Indonesia untuk menimbulkan konflik baru, yang terstruktur, dan lebih jahat lagi di bumi Papua.

Dalam seminar tersebut Nick selalu mengatakan bahwa "Bodohlah rakyat, penjabat, hingga orang asli Papua yang tidak mau berusaha untuk hidup damai, tentram, bahkan aman" pernyataan yang sungguh sangat bodoh, dan pernyataaan yang memang bermotif kepentingan perut pribadi semata. Nick tidak menyadari, jika konflik di Papua, karena kepentingan yang sedang dia jalankan juga.

Tolol juga orang ini pikirku saat itu, menyalahkan orang Papua, rakyat Papua dan tanah Papua seakan-akan beranggapan bahwa Papua adalah sebuah negara kecil (walau suatu saat keinginan ini pasti akan tercapai). Beliau saat tidak menyadari, bahwa Jakarta, Militer, dan pengusaha memilki KEPENTINGAN yang sangat amat besar di bumi Papua, hingga terus menerus konflik bisa ada. Orang Papua tidak pernah menginginkan konflik, namun pengusa sengaja menghadirkannya, agar kepentingan mereka tetap terus terjawab. Ini yang nick (seorang doktor tolol dari Swedia) tidak pahami. Dan Nick juga harus paham, bahwa keputusan dan kebijakan tertinggi ada pada pemerintah pusat, Jakarta. Papua dan pemerintahannya hanyalah perpajangan tangan yang menjalankan kebijakan mereka semata.

Saya tidak tahu, sengaja di buat tidak paham atau memang tidak paham betul. yang pasti pilihan pertama, dimana sengaja di buat tidak paham, semua untuk kepentingan pribadi (perut, ketenaran, dan nama baik, mungkin juga jabatan). Ironis, membunuh sesamanya untuk kepentingan pribadi semata. Jahat bukan????

Selain itu, nick selalu mengatakan bahwa “saya datang dari Swedia ke Papua untuk membuat rakyat sejahtera di era Otsus” pikirku saat itu lebih tolol lagi orang ini. Jakarta sengaja menghambur-hamburkan uang di Papua, agar konflik terus menerus terjadi. Jakarta ingin orang Papua tidak maju, tidak berkembang, berharap ke mereka saja, tidak bisa bekerja, dan tidak bisa bekerja.

Ingat, Firman Tuhan dengan jelas-jelas mengatakan bahwa “UANG ADALAH AKAR DARI SEGALA KEJAHATAN” berarti Jakarta sengaja kasi orang Papua uang banyak, berarti sama saja dengan mereka kasih KEJAHATAN terus ada di Papua. sekali lagi sa mau katakan, tolol benar, nick messet seorang dokter kanak-kanak dari Swedia, tidak bisa analisa persoalan secara baik dan mendalam. Ini memang betul-betul di buat “bodoh dan tolol” oleh Jakarta untuk kepentingan semua mereka.

Dan yang lebih aneh lagi, Nick mengatakan dengan jelas bahwa soal Integrasi telah selesai, dan tidak perlu di bicarakan lagi, bahkan katanya PEPERA 69 sah secara hukum. Saya bingung, harus memberi label apa lagi pada orang ini, ketika kebenaran di putarbalikan menjadi kesalahan. Awalanya beranggapan bahwa Indonesia setan sekarang menyatakan Indonesia adalah TUHAN. Menjual harga diri juga tidak sekejam dan sekeji orang ini. Jahat, terkutuk, dan memalukan kata batinku.

Persoalan integrasi adalah persoalan paling urgent yang belum di selesaikan sampai saat ini. PEPERA 69 sudah jelas-jelas melanggar hukum, baik hukum intenasional maupun nasional sendiri. Dan karena soal integrasi yang “di kebiri” itupula yang bisa membuat konflik ada di Papua, bukan persoalan Otsus, Uang, Korupsi dan lain sebagainya. Semua kita harus memahami itu.

Mengakhiri tulisan ini, saya hanya ingin menyampaikan sebuah pesan pendek, bahwa jangan pernah percaya dengan Nicholas Messet, Alberth Jocku dan mendiang Nicolas Jouwe, mereka hanya perpanjangan tangan dari Jakarta untuk mengamankan kepentingan Jakarta dan kepentinga mereka di tanah Papua.

Selain itu, buat teman-teman media yang sering meliput atau sering menuliskan komentar-komentar mereka terkait Otsus dan Papua, agar berlaku imbang, layaknya seorang wartawan yang memang betul-betul memahami kode etik jurnalistik. Konfrimasi dengan beberapa pihak yang bisa menjawab argumentasi yang mengarah kepada perpecahan rakyat Papua dan tanah Papua adalah hal yang paling penting. Tulisan ini tidak ada maksud lain, selain menjawab "tuntutan batin" untuk bicara yang benar bagi rakyat Papua. Salam.



Oktovianus Pogau adalah seorang Jurnalis Muda, saat ini tinggal dan menetap di pinggiran Kota Nabire. Dapat di hubungi melalui E-mail: oktovianus_pogau@yahoo.co.id

Baca Selengkapnya......

Bupati Intan Jaya Diminta Memberikan Kepastian Terkait Nasib CPNS Yang Tidak Lolos

Max Zonggonau: Saya Akan Perjuangkan Nasib Mereka

OCTHO- Penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya diminta memberikan kepastian kepada anak-anak asli Intan Jaya, khususnya lulusan SMA/SMK dan sederajat lainnya yang tidak diterima pada formasi tahun 2009 kemarin. Hal ini di sampaikan John JR Belau, salah satu perwakilan masa saat memberikan keterangan kepada media ini, Minggu (28/02) kemarin.

Menurut John beberapa kali telah diadakan pertemuan, namun Penjabat Bupati dan Sekda belum memberikan kepastian soal nasib mereka pada penerimaan CPNS pada formasi berikutnya. “kami sudah ketemu dengan Bupati dan Sekda terkait tuntutan ini, namun sampai saat ini mereka belum memberikan respon positif. Kami menyampaikan tuntutan itu, karena memang itu menjadi hak kami sebagai anak putra daerah” tegas John.

Selain itu, lanjut John kami yakin Penjabat Bupati sebagai penanggung jawab politik dan Kepala Dearah di Kabupaten Intan Jaya dapat memberikan kepastian atau jawaban terkait tuntutan dan harapan ini. “Bupati dan Sekda tentu sangat mengerti, munculkan konflik di Kabupaten Intan Jaya saat pembangunan baru mau di jalankan itu suatu hal yang tidak baik, kami yakin mereka dapat mengakomodir hal ini” imbuhnya.

Kabupaten Intan Jaya di mekarkan telah menjawab tangisan masyarakat Intan Jaya yang ada di enam distrik (Sugapa, Biandoga, Agisiga, Hitadipa, Wandai, Homeo), jangan sampai penerimaan hasil CPNS yang tidak berpihak pada mereka ini melahirkan bentuk konflik di Kabupaten Intan Jaya sendiri.

“dulu saat Intan Jaya belum di mekarkan, kami selalu pergi ke Paniai, Timika bahkan di Nabire untuk tes PNS, karena kami juga ingin makan. Namun kamu selalu di tolak bagai anak tiri yang tidak punya ibu. Sekarang Kabupaten Intan Jaya hadir telah menjadi ibu kami, beri kesempatan kepada kami untuk cari makan di daerah kami sendiri” tegasnya.

Selain itu menurutnya, dalam aksi demo beberapa waktu lalu telah di sepakati memilih 5 (lima) orang perwakilan aksi masa untuk bertemu dengan bapak Bupati. Kelima orang itu adalah Jeri Duwitau, John Belau, Jhon Sani, Markus Sondegau, dan Sakarias Yarinap. “kami lima saat itu telah bertemu dengan bapak Bupati dan Sekda, namun kami tidak menemukan jaminan yang pasti tentang nasib teman-teman. Kami saat itu betul-betul berjuang untuk nasib teman-teman, kami tidak memilki kepentingan sama sekali” pungkasnya.

Sembari mengakhiri komentarnya, John mengatakan mereka patuh dan taat kepada amanat UU Otsus yang ada, dimana menjadi tuan di atas tanah kelahirannya sendiri. “kami patuh pada amanat Otsus, karena Intan Jaya memang tempat kami di lahirkan” tegasnya.

Sementara itu Penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya, Max Zonggonau ketika di hubungi media ini via telepon selulurnya membenarkan adanya tuntutan tersebut. Dan menurutnya soal anak-anak asli Intan Jaya lulusan SMA/SMK dan sederajat lainnya yang tidak lolos pada penerimaan Formasi tahun 2009 lalu, akan di perjuangkan pada penerimaan berikutnya.

“saya akan perjuangkan nasib mereka pada penerimaan CPNS berikutnya, jadi adik-adik yang tidak lolos pada formasi tahun 2009 kemarin di mohon bersabar. Kita sama-sama ciptakan suasana yang baik dan kondusif di Kabupaten Intan Jaya, agar pemekaran dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum” tegasnya singkat.

Menurut sumber media ini, tes seleksi CPNS untuk Formasi tahun 2010 akan di laksanakan pada bulan Juni secara serentak di beberapa daerah, termasuk Kabupaten-kabupaten yang baru di mekarkan, salah satunya Kabupaten Intan Jaya sendiri. (op)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Penetapan Kursi DPRD Kabupaten Intan Jaya, Salah

OCTHO Ketua Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang sekaligus anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya, Yulius Yapugau kepada JUBI Jumat (26/2) menegaskan, bahwa telah terjadi penyelewengan kursi anggota dewan untuk Kabupaten Intan Jaya oleh KPUD Kabupaten Paniai.

Menurutnya ada beberapa partai politik yang seharusnya mendapatkan kursi lebih, malah di alihkan oleh KPUD Kabupaten Paniai kepada partai lain. “Banyak masalah yang KPUD Kabupaten Paniai buat dalam penetapan dewan, diantaranya tidak sesuai dengan angka BPP yang ada,” imbuhnya.

Yulius memberi contoh misalnya partai PKPB seharusnya mendapat 2 kursi karena memperoleh 30 persen suara, bukan 1 kursi, Partai PKPI seharusny 4 kursi, bukan 3 dan Partai Demokrat, harus 4 kursi karena memperoleh 30 persen suara, bukan 3. “Semua data lengkap dan prosentase baginya ada pada kami, namun KPUD memilki data sendiri yang di manipulasi,” jelasnya.

“Kami memang menduga dari awal, bahwa ini permainan KPUD Kabupaten Paniai atau oknum tertentu yang juga memiliki kepentingan. Data-data yang kami punya semua bersumber pada pleno awal tanggal 21 April 2009 lalu” pungkasnya.

Lebih lanjut menurutnya, karena telah terjadi permainan oleh KPUD Kabupaten Paniai, maka pihaknya akan tetap mencari berbagai jalan membuktikan kebenaran itu.

“Kami akan membuktikan sebenarnya siapa yang bersalah dan memilki kepentingan, KPUD Kabupaten Paniai, atau Partai Politik.”

Yulius juga menegaskan bahwa pemilu tidak bisa di ulang, tetapi kalau soal meninjau kembali penetapan yang telah di lakukan bisa saja.

“Kami sangat berharap KPUD Kabupaten Paniai dapat meninjau kembali penetapan yang tidak sesuai atau sepihak ini,” tandasnya. (op)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Kepala BKD Kabupaten Intan Jaya Diminta Mundur

Drs. David Setiawan: Semua Ada Prosedurnya

OCHTO- Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kabupaten Intan Jaya di minta mundur oleh masyarakat Intan Jaya terkait pengumuman hasil tes CPNS Formasi tahun 2009 yang di nilai tidak memihak kepada masyarakat asli Papua, hal ini di sampaikan oleh Tokoh Intelektual Masyarakat Moni, John JR Belau kepada media ini, Rabu (24/02) kemarin.

Menurutnya, Kepala BKD harus orang asli Papua, agar bisa mengakomodir pegawai yang memang menjadi kebutuhan masyarakat setempat. “kalau orang asli Papua dia pasti tau kebutuhan masyarakat setempat, sehingga pengakatannya bisa sesuai dan tidak menimbulkan konflik” jelasnya.

Lebih lanjut menurut Jhon, bahwa penerimaan CPNS formasi tahun 2009 sangat tidak memuaskan. Karena banyak orang asli Papua, khususnya masyarakat asli Intan Jaya yang tidak di akomodir, sehingga ini perlu menjadi perhatian yang serius.

“membangun Papua harus sesuai dengan roh dan amanat Otsus, demikian halnya dengan penerimaan CPNS di Kabupaten Intan Jaya. Kalau yang di terima dalam penerimaan kali ini banyak non-Papua bukan anak asli Intan Jaya, bagaimana mungkin kita terima” urainya.

Tuntuan agar Kepala BKD Intan Jaya mengundurkan diri bukan muncul dari kalangan muda saja, tapi banyak tokoh adat dan tokoh masyarakat di kampung juga mengehendaki demikian. "mereka butuh seorang pimpinan yang bisa menjawab kerinduan mereka, bukan malah membuat mereka kecewa. Dan kami kira ini adalah solusinya jika Kepala BKD mengundurkan diri.

Sebelum pindah ke Kabupaten Intan Jaya, kepala BKD harus mengundurkan diri dulu. Kami juga sudah pernah menyampaikan tuntutan dan keberataan ini kepada penjabat Bupati dan Sekda, namun sampai saat ini belum ada tanggapan serius” imbuhnya.

Sementara itu Sekda Kabupaten Intan Jaya, Drs. David Setiawan saat di hubungi media ini via telepon selulernya berkomentar lain terkait tuntutan ini, yang menurutnya semua ada mekanismenya. “kita tidak bisa memecat seorang pejabat daerah begitu saja, semua ada prosedur dan mekanisme yang perlu kita patuhi bersama. Bapak Bupati pernah berkomentar saat pertemuan di Aula Maranatha, jika memang beliau melakukan kesalahan yang fatal, sudah tentu akan di proses” terangnya.

Lebih lanjut menurutnya semua perlu bukti. “Jika memang terbukti, yah kita akan proses sebagaimana seorang penjabat. Untuk sampai pada proses pemberhentian ada langkah-langkah yang panjang, pertama; perlu teguran secara lisan, berikutnya teguran secara tertulis, jika tidak di indahkan lagi pemberhentian gaji, dan untuk sampai pada tahap pemberhentian masih panjang” jelasnya.

Sementara itu Penjabat Bupati Intan Jaya, Max Zonggonau pernah berkomentar terkait tuntutan untuk meminta mundur kepala BKD Intan Jaya, saat pertemuan di Aula Maranatha, Sabtu (20/02) lalu. “Jika kepala BKD melakukan kesalahan yang fatal kita bisa melakukannya,” tegas Bupati saat itu di hadapan ratusan masa yang menyampaikan tuntutan. (op)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Pesan Che dan Anak Muda Papua?

OCTHO- Ketika berada dalam bayang-bayang tak pasti, hanya satu kegiatan yang sering membuat saya kuat, yaitu ketika membaca penggal-penggal surat yang di tulis oleh seorang kawan dari Bolivia yang telah pergi mendului kita, Ernesto Guevara Lynch de la Serna namanya. Biasanya dia di panggil Che. Seorang revolusioner sejati yang berjuang untuk kemanusiaan di Kuba.

Banyak hal yang Che ajarkan, mulai dari yang baik, bahkan sampai pada hal buruk sekalipun. Bicara baik untuk membela kebenaran, bicara buruk juga untuk membela kebenaran. Che menjadikan hidupnya serba “kekurangan” atas dasar peduli terhadap kemanusian.

Che mengajarkan saya agar tidak percaya pada penguasa yang sering membual. Penguasa yang sering manipulasi data untuk mempertahankan kekuasan. Penguasa yang sering bicara manis untuk sebuah kepentingan terselubung. Penguasa yang hanya mengandalkan kekuasaan dan uang untuk balik menjajah. Che bilang bahwa kekuasaan hanya bisa di runtuhkan ketika ada perlawanan, selagi tidak, kita sedang bermimpi untuk perubahan.

Che juga mengajarkan, bahwa keberaniaan adalah harga diri. Jika kau tidak ada keberaniaan, sama saja kau tidak memunyai harga diri. Keberaniaan menuntut kita untuk bicara benar. Keberaniaan memupuk semangat kita untuk memperjuangkan hak-hak kaum tertindas. Keberaniaan menyatakan tekad kita untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Kalau kau tidak berani, jangan sekali-kali pernah bicarakan perubahan, karena sama saja kau sedang berencana untuk korbankan teman-teman lain.

Che juga mengatakan, bahwa racun segala perubahan adalah ketika anak muda merasa nyaman. Kadang ada anak muda bicara perubahan untuk kepentingan pribadi semata. Kadang ada anak muda yang bicara kemanusian, jika kebutuhannya tidak terpenuhi. Bahkan ada anak muda juga yang bicara untuk mencari posisi, jabatan, kedudukan, bahkan uang sekalipun. Ketika semua telah di dapatkannya, sudah pasti akan melupakan semua yang menjadi idealisme awal. Che bilang kita harus menjauhi mereka, karena bisa saja kita di terkam.

Che juga bilang, bahwa perjuangan bukan saja melalui tulisan, puisi, buku, apalagi setajuk proposal. Perjuangan butuh keringat, pekikan suara, dan dentuman kata-kata. Che mengajarkan bahwa komitmen, kerja keras, serta kerja sama menjadi landasan utama dalam memperjuangkan sebuah perubahan.

Perubahan hanya bisa terjadi jika ada kemauan, jika tidak ada kemauan, sama saja kita sedang bermimpi untuk jatuhnya bulan. Perjuangan memang sulit, tetapi jelas tidak berarti mustahil, bahwa suatu kemenangan revolusi di suatu negara hanya akan terjadi di negara itu saja.

Pesan terakhir Che dalam surat untuk anak muda yang selalu menemani saya, adalah pertama; anak muda harus bekerja untuk melawan penindasan. Kedua; melatih dirinya untuk melawan kemapanan. Mungkin kedua hal ini menjadi pesan dari segala pesan dalam suratnya.

Bagaimana dengan anak muda dari Papua? Bicara untuk perubahan, bicara untuk kepentingan pribadi atau justru bicara untuk kedua-duanya. Pilihan ada pada kita, pilihan itu pula yang akan menentukan apa dan bagaimana jadinya diri kita di masa depan nanti. Semoga tidak salah memilih.

Catatan dari Ruang Kelas,
Nabire, 22 February 2010
Pukul 09:46 wit

Baca Selengkapnya......

Hasil Tes CPNS Kabupaten Intan Jaya Segera Ditinjau Ulang

Roni Sani: Kami Hanya Menjadi Korban Dari Sistem Pemerintah

OCTHO- Kita harus ingat, bahwa pemekaran Kabupaten Intan Jaya hadir karena tangisan, kerinduan, serta harapan masyarakat Intan Jaya (6 Distrik), jangan sampai pemekaran ini membawah bencana yang membuat mereka menangis terus. Contohnya hasil tes CPNS yang telah diumumkan kemarin, hasilnya sangat tidak memuaskan, karena banyak anak asli Intan Jaya yang tidak tembus. Ini ada apa, siapa yang bermain di balik semua ini?

Hal ini di tegaskan salah satu Tokoh Pemuda dan Intelektual suku Moni, Roni Sani, saat ditemui media ini Jumat, (19/02) kemarin di seputaran Gerbang Sadu Wadio. Menurutnya hasil tes CPNS kali ini sangat tidak memuaskan, karena banyak kejanggalan yang terdapat di dalamnya, ini memberi tanda kalau ada yang bermain, terutama Kepala BKD Kabupaten Intan Jaya.

Dulu saat beberapa kali ada pertemuan sebelum tes CPNS di berlangsungkan, Penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya pernah berjanji, bahwa anak-anak asal Intan Jaya yang memilki kemampuan dan telah bergelar sarjana akan di loloskan pada formasi ini, namun yang mengherankan hal ini tidak di tepati.

Selain itu Roni juga mempermasalahkan nomor tes seleksi yang ganda dan nama yang tidak di akomodir jelas. “kami sangat bingung, masa nomor tes milik orang lain, sedangkan nama juga milik orang lain. Ini terjadi kejanggalan, kami duga ada oknum yang bermain di dalam. Kami minta dengan hormat hal ini segera di tanggapi serius oleh penjabat Bupati” tegasnya.

Roni menambahkan bahwa amanat Otsus harus betul-betul di maknai, bukan hanya sebuah aturan yang bersifat pajangan saja. Orang asli Papua (anak-anak Intan Jaya) harus diberdayakan, dalam arti beri kesempatan kepada mereka untuk kembali membangun dan memberdayakan daerah mereka.

”kami lihat dalam hasil tes CPNS kali ini sangat banyak orang pendatang yang tembus, terutama orang-orang batak, apakah ini karena kepala BKD orang batak? Kami minta hal ini segera di proses, jangan ”lacuri” amanat Otsus, kita harus ingat bahwa pemerintah Pusat betul-betul hargai UU Otsus. Kami anak-anak asli Intan Jaya bukan tidak mampu, namun kami hanya jadi korban dari sistem pemerintah di Nabire, Paniai dan Timika. Hal ini tolong di pahami,” tandasnya.

Kami betul-betul mengetahui sepak terjang dari pada Kepala BKD Kabupaten Intan Jaya, beliau adalah salah seorang pejabat daerah yang sering kali melakukan kasus jual beli kursi PNS, ini bukan baru di Kabupaten Intan Jaya, tetapi beberapa tempat yang beliau pernah singgah juga demikian. Ini yang menjadi pertanyaan, kenapa bapak bupati bisa terima orang itu di Kabupaten Intan Jaya,” tegas Roni.

Sementara itu Tokoh Masyarakat Kabupaten Intan Jaya, Samuel Sani secara terpisah melalui sambungan telepon selulernya dari Sugapa berkomentar lain kepada media ini terkait pengumuman hasil tes CPNS, yang menurutnya bahwa anak-anak asli, pemilik hak ulayat Kabupaten Intan Jaya yang tidak diakomodir oleh pemda Intan Jaya dalam penerimaan CPNS kali ini harus mendapat perhatian.

”Kita harus ingat, bahwa Kabupaten Intan Jaya hadir untuk buat kita masyarakat yang tidak berdaya tertawa. Jangan sampai, pemekaran ini menjadi bencana atau bom waktu yang dapat menimbulkan konflik di Kabupaten Intan Jaya. Kenapa banyak anak-anak saya, terutama marga Sani yang tidak di terima, mereka pemilik hak ulayat Kabupaten Intan Jaya, kita harus ingat itu” tegasnya.

Beliau menambahkan, jika Penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya tidak akomodir hal ini, sudah tentu akan menggangu aktivitas pemeritahan yang sebentar lagi akan berlangsung di Kabupaten Intan Jaya. ”Jika pemda Intan Jaya tidak ingin ada konflik atau hambatan dalam membangun di Kabupaten Intan Jaya, terutama akvitas pemerintahannya, saya sangat harap Bupati tolong akomodir marga Sani, karena saya dapat infomrasi bahwa sangat banyak anak-anak marga Sani yang tes, namun hanya 2 orang saja yang di terima” tegasnya.

Jika Penjabat Bupati tidak tanggapi serius soal ini, saya hanya takut dapat berdampak yang lebih buruk lagi bagi keberlangsungan Kabupaten Intan Jaya. ”Sudah cukup anak-anak asli Kabupaten Intan Jaya, terutama marga Sani menjadi penonton, untuk saat ini kami minta dengan hormat tolong akomodir harapan mereka,” tegasnya mengakhiri obrolan. (op)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Dewan Pertanyakan Penggunaan Dana Hibah Untuk Kabupaten Intan Jaya

OCTHO- Pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dapat tercipta di Kabupaten Intan Jaya, jika ada kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat Intan Jaya. Dengan demikian, pemda Intan Jaya harus memberikan keterangan pasti terkait penggunaan dana hibah yang penggunaannya dalam waktu yang begitu cepat.

Agar tidak menimbulkan banyak kecurigaan, Bupati Kabupaten Intan Jaya sebagai penanggung jawab pemerintahan harus memberikan keterangan pasti kepada masyarakat Intan Jaya terkait penggunaan dana hibah ini. Kami tahu, memang pertanggung jawaban akan diberikan kepada pemda Paniai sebagai Kabupaten Induk, tetapi setidaknya kita masyarakat Intan Jaya perlu tahu, dengan dana sekian banyak itu pemda Intan Jaya gunakan untuk apa saja?

Hal ini ditegaskan Ketua DPRD Kabupaten Paniai, Kenius Tabuni S.Th, SH, melalui sambungan telepon selulernya kepada media ini, Selasa (16/02) lalu.

Menurutnya, dana hibah keseluruhan berjumlah total 38 Milyar. 30 Milyar dari Kabupaten induk, 5 Milyar dari Provinsi, sedangkan 3 Milyar dari pemerintah pusat. Sedianya dana hibah ini digunakan untuk mempersiapkan segala fasilitas penunjang untuk proses pemerintahan devinitif di Kabupaten Intan Jaya.

“Namun yang mengherankan, tidak banyak fasilitas yang telah di bangun, namun tutup buku akhir tahun telah di lakukan pada bulan desember lalu, berarti dana itu telah habis di pakai kha? Kalau habis di pakai, kira-kira pakai untuk apa saja, ini yang perlu di jelaskan kepada kita semua. Saya berbicara atas nama masyarakat dari Kabupaten Intan Jaya, karena saya sendiri adalalah wakil mereka di dewan,”tegasnya.

Jika hal ini tidak di indahkan oleh bupati Intan Jaya, menurut Kenius mereka akan memanggil team audit keuangan dari Provinsi Papua untuk turun langsung ke Kabupaten Nabire dan Intan Jaya untuk melakukan pemeriksaan terkait penggunaan dana hibah yang sekian banyak itu.

“Jika bupati Intan Jaya tidak menanggapi ini secara serius, kami akan memanggil team audit keungan dari Provinsi untuk melakukan pemeriksaan, biar semua jelas, kami mendukung penuh visi dan misi gubernur Provinsi Papua, karena beliau ingin Papua bebas dari KKN” jelasnya mantap. (op)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......