Bupati Intan Jaya Diminta Memberikan Kepastian Terkait Nasib CPNS Yang Tidak Lolos

Max Zonggonau: Saya Akan Perjuangkan Nasib Mereka

OCTHO- Penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya diminta memberikan kepastian kepada anak-anak asli Intan Jaya, khususnya lulusan SMA/SMK dan sederajat lainnya yang tidak diterima pada formasi tahun 2009 kemarin. Hal ini di sampaikan John JR Belau, salah satu perwakilan masa saat memberikan keterangan kepada media ini, Minggu (28/02) kemarin.

Menurut John beberapa kali telah diadakan pertemuan, namun Penjabat Bupati dan Sekda belum memberikan kepastian soal nasib mereka pada penerimaan CPNS pada formasi berikutnya. “kami sudah ketemu dengan Bupati dan Sekda terkait tuntutan ini, namun sampai saat ini mereka belum memberikan respon positif. Kami menyampaikan tuntutan itu, karena memang itu menjadi hak kami sebagai anak putra daerah” tegas John.

Selain itu, lanjut John kami yakin Penjabat Bupati sebagai penanggung jawab politik dan Kepala Dearah di Kabupaten Intan Jaya dapat memberikan kepastian atau jawaban terkait tuntutan dan harapan ini. “Bupati dan Sekda tentu sangat mengerti, munculkan konflik di Kabupaten Intan Jaya saat pembangunan baru mau di jalankan itu suatu hal yang tidak baik, kami yakin mereka dapat mengakomodir hal ini” imbuhnya.

Kabupaten Intan Jaya di mekarkan telah menjawab tangisan masyarakat Intan Jaya yang ada di enam distrik (Sugapa, Biandoga, Agisiga, Hitadipa, Wandai, Homeo), jangan sampai penerimaan hasil CPNS yang tidak berpihak pada mereka ini melahirkan bentuk konflik di Kabupaten Intan Jaya sendiri.

“dulu saat Intan Jaya belum di mekarkan, kami selalu pergi ke Paniai, Timika bahkan di Nabire untuk tes PNS, karena kami juga ingin makan. Namun kamu selalu di tolak bagai anak tiri yang tidak punya ibu. Sekarang Kabupaten Intan Jaya hadir telah menjadi ibu kami, beri kesempatan kepada kami untuk cari makan di daerah kami sendiri” tegasnya.

Selain itu menurutnya, dalam aksi demo beberapa waktu lalu telah di sepakati memilih 5 (lima) orang perwakilan aksi masa untuk bertemu dengan bapak Bupati. Kelima orang itu adalah Jeri Duwitau, John Belau, Jhon Sani, Markus Sondegau, dan Sakarias Yarinap. “kami lima saat itu telah bertemu dengan bapak Bupati dan Sekda, namun kami tidak menemukan jaminan yang pasti tentang nasib teman-teman. Kami saat itu betul-betul berjuang untuk nasib teman-teman, kami tidak memilki kepentingan sama sekali” pungkasnya.

Sembari mengakhiri komentarnya, John mengatakan mereka patuh dan taat kepada amanat UU Otsus yang ada, dimana menjadi tuan di atas tanah kelahirannya sendiri. “kami patuh pada amanat Otsus, karena Intan Jaya memang tempat kami di lahirkan” tegasnya.

Sementara itu Penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya, Max Zonggonau ketika di hubungi media ini via telepon selulurnya membenarkan adanya tuntutan tersebut. Dan menurutnya soal anak-anak asli Intan Jaya lulusan SMA/SMK dan sederajat lainnya yang tidak lolos pada penerimaan Formasi tahun 2009 lalu, akan di perjuangkan pada penerimaan berikutnya.

“saya akan perjuangkan nasib mereka pada penerimaan CPNS berikutnya, jadi adik-adik yang tidak lolos pada formasi tahun 2009 kemarin di mohon bersabar. Kita sama-sama ciptakan suasana yang baik dan kondusif di Kabupaten Intan Jaya, agar pemekaran dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum” tegasnya singkat.

Menurut sumber media ini, tes seleksi CPNS untuk Formasi tahun 2010 akan di laksanakan pada bulan Juni secara serentak di beberapa daerah, termasuk Kabupaten-kabupaten yang baru di mekarkan, salah satunya Kabupaten Intan Jaya sendiri. (op)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Penetapan Kursi DPRD Kabupaten Intan Jaya, Salah

OCTHO Ketua Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang sekaligus anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya, Yulius Yapugau kepada JUBI Jumat (26/2) menegaskan, bahwa telah terjadi penyelewengan kursi anggota dewan untuk Kabupaten Intan Jaya oleh KPUD Kabupaten Paniai.

Menurutnya ada beberapa partai politik yang seharusnya mendapatkan kursi lebih, malah di alihkan oleh KPUD Kabupaten Paniai kepada partai lain. “Banyak masalah yang KPUD Kabupaten Paniai buat dalam penetapan dewan, diantaranya tidak sesuai dengan angka BPP yang ada,” imbuhnya.

Yulius memberi contoh misalnya partai PKPB seharusnya mendapat 2 kursi karena memperoleh 30 persen suara, bukan 1 kursi, Partai PKPI seharusny 4 kursi, bukan 3 dan Partai Demokrat, harus 4 kursi karena memperoleh 30 persen suara, bukan 3. “Semua data lengkap dan prosentase baginya ada pada kami, namun KPUD memilki data sendiri yang di manipulasi,” jelasnya.

“Kami memang menduga dari awal, bahwa ini permainan KPUD Kabupaten Paniai atau oknum tertentu yang juga memiliki kepentingan. Data-data yang kami punya semua bersumber pada pleno awal tanggal 21 April 2009 lalu” pungkasnya.

Lebih lanjut menurutnya, karena telah terjadi permainan oleh KPUD Kabupaten Paniai, maka pihaknya akan tetap mencari berbagai jalan membuktikan kebenaran itu.

“Kami akan membuktikan sebenarnya siapa yang bersalah dan memilki kepentingan, KPUD Kabupaten Paniai, atau Partai Politik.”

Yulius juga menegaskan bahwa pemilu tidak bisa di ulang, tetapi kalau soal meninjau kembali penetapan yang telah di lakukan bisa saja.

“Kami sangat berharap KPUD Kabupaten Paniai dapat meninjau kembali penetapan yang tidak sesuai atau sepihak ini,” tandasnya. (op)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Kepala BKD Kabupaten Intan Jaya Diminta Mundur

Drs. David Setiawan: Semua Ada Prosedurnya

OCHTO- Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kabupaten Intan Jaya di minta mundur oleh masyarakat Intan Jaya terkait pengumuman hasil tes CPNS Formasi tahun 2009 yang di nilai tidak memihak kepada masyarakat asli Papua, hal ini di sampaikan oleh Tokoh Intelektual Masyarakat Moni, John JR Belau kepada media ini, Rabu (24/02) kemarin.

Menurutnya, Kepala BKD harus orang asli Papua, agar bisa mengakomodir pegawai yang memang menjadi kebutuhan masyarakat setempat. “kalau orang asli Papua dia pasti tau kebutuhan masyarakat setempat, sehingga pengakatannya bisa sesuai dan tidak menimbulkan konflik” jelasnya.

Lebih lanjut menurut Jhon, bahwa penerimaan CPNS formasi tahun 2009 sangat tidak memuaskan. Karena banyak orang asli Papua, khususnya masyarakat asli Intan Jaya yang tidak di akomodir, sehingga ini perlu menjadi perhatian yang serius.

“membangun Papua harus sesuai dengan roh dan amanat Otsus, demikian halnya dengan penerimaan CPNS di Kabupaten Intan Jaya. Kalau yang di terima dalam penerimaan kali ini banyak non-Papua bukan anak asli Intan Jaya, bagaimana mungkin kita terima” urainya.

Tuntuan agar Kepala BKD Intan Jaya mengundurkan diri bukan muncul dari kalangan muda saja, tapi banyak tokoh adat dan tokoh masyarakat di kampung juga mengehendaki demikian. "mereka butuh seorang pimpinan yang bisa menjawab kerinduan mereka, bukan malah membuat mereka kecewa. Dan kami kira ini adalah solusinya jika Kepala BKD mengundurkan diri.

Sebelum pindah ke Kabupaten Intan Jaya, kepala BKD harus mengundurkan diri dulu. Kami juga sudah pernah menyampaikan tuntutan dan keberataan ini kepada penjabat Bupati dan Sekda, namun sampai saat ini belum ada tanggapan serius” imbuhnya.

Sementara itu Sekda Kabupaten Intan Jaya, Drs. David Setiawan saat di hubungi media ini via telepon selulernya berkomentar lain terkait tuntutan ini, yang menurutnya semua ada mekanismenya. “kita tidak bisa memecat seorang pejabat daerah begitu saja, semua ada prosedur dan mekanisme yang perlu kita patuhi bersama. Bapak Bupati pernah berkomentar saat pertemuan di Aula Maranatha, jika memang beliau melakukan kesalahan yang fatal, sudah tentu akan di proses” terangnya.

Lebih lanjut menurutnya semua perlu bukti. “Jika memang terbukti, yah kita akan proses sebagaimana seorang penjabat. Untuk sampai pada proses pemberhentian ada langkah-langkah yang panjang, pertama; perlu teguran secara lisan, berikutnya teguran secara tertulis, jika tidak di indahkan lagi pemberhentian gaji, dan untuk sampai pada tahap pemberhentian masih panjang” jelasnya.

Sementara itu Penjabat Bupati Intan Jaya, Max Zonggonau pernah berkomentar terkait tuntutan untuk meminta mundur kepala BKD Intan Jaya, saat pertemuan di Aula Maranatha, Sabtu (20/02) lalu. “Jika kepala BKD melakukan kesalahan yang fatal kita bisa melakukannya,” tegas Bupati saat itu di hadapan ratusan masa yang menyampaikan tuntutan. (op)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Pesan Che dan Anak Muda Papua?

OCTHO- Ketika berada dalam bayang-bayang tak pasti, hanya satu kegiatan yang sering membuat saya kuat, yaitu ketika membaca penggal-penggal surat yang di tulis oleh seorang kawan dari Bolivia yang telah pergi mendului kita, Ernesto Guevara Lynch de la Serna namanya. Biasanya dia di panggil Che. Seorang revolusioner sejati yang berjuang untuk kemanusiaan di Kuba.

Banyak hal yang Che ajarkan, mulai dari yang baik, bahkan sampai pada hal buruk sekalipun. Bicara baik untuk membela kebenaran, bicara buruk juga untuk membela kebenaran. Che menjadikan hidupnya serba “kekurangan” atas dasar peduli terhadap kemanusian.

Che mengajarkan saya agar tidak percaya pada penguasa yang sering membual. Penguasa yang sering manipulasi data untuk mempertahankan kekuasan. Penguasa yang sering bicara manis untuk sebuah kepentingan terselubung. Penguasa yang hanya mengandalkan kekuasaan dan uang untuk balik menjajah. Che bilang bahwa kekuasaan hanya bisa di runtuhkan ketika ada perlawanan, selagi tidak, kita sedang bermimpi untuk perubahan.

Che juga mengajarkan, bahwa keberaniaan adalah harga diri. Jika kau tidak ada keberaniaan, sama saja kau tidak memunyai harga diri. Keberaniaan menuntut kita untuk bicara benar. Keberaniaan memupuk semangat kita untuk memperjuangkan hak-hak kaum tertindas. Keberaniaan menyatakan tekad kita untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Kalau kau tidak berani, jangan sekali-kali pernah bicarakan perubahan, karena sama saja kau sedang berencana untuk korbankan teman-teman lain.

Che juga mengatakan, bahwa racun segala perubahan adalah ketika anak muda merasa nyaman. Kadang ada anak muda bicara perubahan untuk kepentingan pribadi semata. Kadang ada anak muda yang bicara kemanusian, jika kebutuhannya tidak terpenuhi. Bahkan ada anak muda juga yang bicara untuk mencari posisi, jabatan, kedudukan, bahkan uang sekalipun. Ketika semua telah di dapatkannya, sudah pasti akan melupakan semua yang menjadi idealisme awal. Che bilang kita harus menjauhi mereka, karena bisa saja kita di terkam.

Che juga bilang, bahwa perjuangan bukan saja melalui tulisan, puisi, buku, apalagi setajuk proposal. Perjuangan butuh keringat, pekikan suara, dan dentuman kata-kata. Che mengajarkan bahwa komitmen, kerja keras, serta kerja sama menjadi landasan utama dalam memperjuangkan sebuah perubahan.

Perubahan hanya bisa terjadi jika ada kemauan, jika tidak ada kemauan, sama saja kita sedang bermimpi untuk jatuhnya bulan. Perjuangan memang sulit, tetapi jelas tidak berarti mustahil, bahwa suatu kemenangan revolusi di suatu negara hanya akan terjadi di negara itu saja.

Pesan terakhir Che dalam surat untuk anak muda yang selalu menemani saya, adalah pertama; anak muda harus bekerja untuk melawan penindasan. Kedua; melatih dirinya untuk melawan kemapanan. Mungkin kedua hal ini menjadi pesan dari segala pesan dalam suratnya.

Bagaimana dengan anak muda dari Papua? Bicara untuk perubahan, bicara untuk kepentingan pribadi atau justru bicara untuk kedua-duanya. Pilihan ada pada kita, pilihan itu pula yang akan menentukan apa dan bagaimana jadinya diri kita di masa depan nanti. Semoga tidak salah memilih.

Catatan dari Ruang Kelas,
Nabire, 22 February 2010
Pukul 09:46 wit

Baca Selengkapnya......

Hasil Tes CPNS Kabupaten Intan Jaya Segera Ditinjau Ulang

Roni Sani: Kami Hanya Menjadi Korban Dari Sistem Pemerintah

OCTHO- Kita harus ingat, bahwa pemekaran Kabupaten Intan Jaya hadir karena tangisan, kerinduan, serta harapan masyarakat Intan Jaya (6 Distrik), jangan sampai pemekaran ini membawah bencana yang membuat mereka menangis terus. Contohnya hasil tes CPNS yang telah diumumkan kemarin, hasilnya sangat tidak memuaskan, karena banyak anak asli Intan Jaya yang tidak tembus. Ini ada apa, siapa yang bermain di balik semua ini?

Hal ini di tegaskan salah satu Tokoh Pemuda dan Intelektual suku Moni, Roni Sani, saat ditemui media ini Jumat, (19/02) kemarin di seputaran Gerbang Sadu Wadio. Menurutnya hasil tes CPNS kali ini sangat tidak memuaskan, karena banyak kejanggalan yang terdapat di dalamnya, ini memberi tanda kalau ada yang bermain, terutama Kepala BKD Kabupaten Intan Jaya.

Dulu saat beberapa kali ada pertemuan sebelum tes CPNS di berlangsungkan, Penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya pernah berjanji, bahwa anak-anak asal Intan Jaya yang memilki kemampuan dan telah bergelar sarjana akan di loloskan pada formasi ini, namun yang mengherankan hal ini tidak di tepati.

Selain itu Roni juga mempermasalahkan nomor tes seleksi yang ganda dan nama yang tidak di akomodir jelas. “kami sangat bingung, masa nomor tes milik orang lain, sedangkan nama juga milik orang lain. Ini terjadi kejanggalan, kami duga ada oknum yang bermain di dalam. Kami minta dengan hormat hal ini segera di tanggapi serius oleh penjabat Bupati” tegasnya.

Roni menambahkan bahwa amanat Otsus harus betul-betul di maknai, bukan hanya sebuah aturan yang bersifat pajangan saja. Orang asli Papua (anak-anak Intan Jaya) harus diberdayakan, dalam arti beri kesempatan kepada mereka untuk kembali membangun dan memberdayakan daerah mereka.

”kami lihat dalam hasil tes CPNS kali ini sangat banyak orang pendatang yang tembus, terutama orang-orang batak, apakah ini karena kepala BKD orang batak? Kami minta hal ini segera di proses, jangan ”lacuri” amanat Otsus, kita harus ingat bahwa pemerintah Pusat betul-betul hargai UU Otsus. Kami anak-anak asli Intan Jaya bukan tidak mampu, namun kami hanya jadi korban dari sistem pemerintah di Nabire, Paniai dan Timika. Hal ini tolong di pahami,” tandasnya.

Kami betul-betul mengetahui sepak terjang dari pada Kepala BKD Kabupaten Intan Jaya, beliau adalah salah seorang pejabat daerah yang sering kali melakukan kasus jual beli kursi PNS, ini bukan baru di Kabupaten Intan Jaya, tetapi beberapa tempat yang beliau pernah singgah juga demikian. Ini yang menjadi pertanyaan, kenapa bapak bupati bisa terima orang itu di Kabupaten Intan Jaya,” tegas Roni.

Sementara itu Tokoh Masyarakat Kabupaten Intan Jaya, Samuel Sani secara terpisah melalui sambungan telepon selulernya dari Sugapa berkomentar lain kepada media ini terkait pengumuman hasil tes CPNS, yang menurutnya bahwa anak-anak asli, pemilik hak ulayat Kabupaten Intan Jaya yang tidak diakomodir oleh pemda Intan Jaya dalam penerimaan CPNS kali ini harus mendapat perhatian.

”Kita harus ingat, bahwa Kabupaten Intan Jaya hadir untuk buat kita masyarakat yang tidak berdaya tertawa. Jangan sampai, pemekaran ini menjadi bencana atau bom waktu yang dapat menimbulkan konflik di Kabupaten Intan Jaya. Kenapa banyak anak-anak saya, terutama marga Sani yang tidak di terima, mereka pemilik hak ulayat Kabupaten Intan Jaya, kita harus ingat itu” tegasnya.

Beliau menambahkan, jika Penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya tidak akomodir hal ini, sudah tentu akan menggangu aktivitas pemeritahan yang sebentar lagi akan berlangsung di Kabupaten Intan Jaya. ”Jika pemda Intan Jaya tidak ingin ada konflik atau hambatan dalam membangun di Kabupaten Intan Jaya, terutama akvitas pemerintahannya, saya sangat harap Bupati tolong akomodir marga Sani, karena saya dapat infomrasi bahwa sangat banyak anak-anak marga Sani yang tes, namun hanya 2 orang saja yang di terima” tegasnya.

Jika Penjabat Bupati tidak tanggapi serius soal ini, saya hanya takut dapat berdampak yang lebih buruk lagi bagi keberlangsungan Kabupaten Intan Jaya. ”Sudah cukup anak-anak asli Kabupaten Intan Jaya, terutama marga Sani menjadi penonton, untuk saat ini kami minta dengan hormat tolong akomodir harapan mereka,” tegasnya mengakhiri obrolan. (op)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Dewan Pertanyakan Penggunaan Dana Hibah Untuk Kabupaten Intan Jaya

OCTHO- Pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dapat tercipta di Kabupaten Intan Jaya, jika ada kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat Intan Jaya. Dengan demikian, pemda Intan Jaya harus memberikan keterangan pasti terkait penggunaan dana hibah yang penggunaannya dalam waktu yang begitu cepat.

Agar tidak menimbulkan banyak kecurigaan, Bupati Kabupaten Intan Jaya sebagai penanggung jawab pemerintahan harus memberikan keterangan pasti kepada masyarakat Intan Jaya terkait penggunaan dana hibah ini. Kami tahu, memang pertanggung jawaban akan diberikan kepada pemda Paniai sebagai Kabupaten Induk, tetapi setidaknya kita masyarakat Intan Jaya perlu tahu, dengan dana sekian banyak itu pemda Intan Jaya gunakan untuk apa saja?

Hal ini ditegaskan Ketua DPRD Kabupaten Paniai, Kenius Tabuni S.Th, SH, melalui sambungan telepon selulernya kepada media ini, Selasa (16/02) lalu.

Menurutnya, dana hibah keseluruhan berjumlah total 38 Milyar. 30 Milyar dari Kabupaten induk, 5 Milyar dari Provinsi, sedangkan 3 Milyar dari pemerintah pusat. Sedianya dana hibah ini digunakan untuk mempersiapkan segala fasilitas penunjang untuk proses pemerintahan devinitif di Kabupaten Intan Jaya.

“Namun yang mengherankan, tidak banyak fasilitas yang telah di bangun, namun tutup buku akhir tahun telah di lakukan pada bulan desember lalu, berarti dana itu telah habis di pakai kha? Kalau habis di pakai, kira-kira pakai untuk apa saja, ini yang perlu di jelaskan kepada kita semua. Saya berbicara atas nama masyarakat dari Kabupaten Intan Jaya, karena saya sendiri adalalah wakil mereka di dewan,”tegasnya.

Jika hal ini tidak di indahkan oleh bupati Intan Jaya, menurut Kenius mereka akan memanggil team audit keuangan dari Provinsi Papua untuk turun langsung ke Kabupaten Nabire dan Intan Jaya untuk melakukan pemeriksaan terkait penggunaan dana hibah yang sekian banyak itu.

“Jika bupati Intan Jaya tidak menanggapi ini secara serius, kami akan memanggil team audit keungan dari Provinsi untuk melakukan pemeriksaan, biar semua jelas, kami mendukung penuh visi dan misi gubernur Provinsi Papua, karena beliau ingin Papua bebas dari KKN” jelasnya mantap. (op)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Aku Mengasihi Kalian Semua (Happy Valentine Day)

OCTHO- Hari ini tanggal 14 Februari 2010,
Valentine Day
coklat dan bunga
Sudah pasti bertaburan dimana-mana
warna pink menghiasi gerak-gerik
serta kado adalah perwujudannya.....

Kasih sayang di artikan dengan sebuah pemberiaan,
yah, memang bermakna dan seharusnya demikian
memaknai hidup,
memaknai diri
serta memaknai pikiran,
itulah tujuan akhir..........

Kasih sayang itu beragam,
mulai dari meresponi,
sampai pada mempraktekan,
hanya tekad dan kata hati yang bisa membedakan semua itu....

Harus kuakui,
bahwa masih banyak kesalahan yang telah aku perbuat,
sudah pasti itu bukan kasih sayang,
tapi itu sedang mendekatkan diri untuk menyangi kalian....

Hari ini kalau aku bisa bertemu dengan kalian,
aku ingin pegang tangan kalian,
menyalami bahkan mencium,
seraya mengatakan,
SELAMAT HARI KASIH SAYANG,

Namun semua itu tidak mungkin,
jarak dan waktu sudah pasti menjadi kendala,
lewat untaian kalimat yng di rangkum jadi puisi ini,
ingin menyatakan, bahwa kalian adalah orang2 hebat dalam diriku,
yang telah sedikit mengubah arah hidupku.....

AKU MENGASIHI KALIAN SEMUA,
HAPPY VALENTINE DAY

Nabire, 14 Februari 14;34 Wit

Baca Selengkapnya......

Tokoh Intelektual Pertanyakan Penggunaan Dana Hibah Kabupaten Intan Jaya

OCTHO- Pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) dapat tercipta di Kabupaten Intan Jaya, jika ada kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat Intan Jaya, dalam hal ini pentingnya transparansi dalam penggunaan dan hibah yang berjumlah 35 Milyar untuk Kabupaten Intan Jaya.

Dan karena itu, bupati Kabupaten Intan Jaya sebagai penanggung jawab pemerintahan harus memberikan keterangan pasti kepada masyarakat Intan Jaya terkait penggunaan dana ini. Kami tahu, memang pertanggung jawaban akan di berikan kepada pemda Paniai sebagai Kabupaten Induk, tetapi setidaknya kita masyarakat Intan Jaya perlu tahu, dengan dana sekian banyak itu pemda Intan Jaya gunakan untuk apa saja.

Hal ini ditegaskan salah satu Tokoh intelektual suku Moni yang namanya enggan di korankan saat di temui media ini di Desa Gerbang Sadu, Wadio senin (8/02) kemarin. Menurutnya, dana hibah memang harus di pakai habis dalam waktu yang begitu singkat, tetapi bukan berarti penggunaannya di pakai sesukanya saja.

Dana sekian banyak itu pemda gunakan untuk apa saja, kita tahu sendiri, dalam kurun waktu hampir 5 bulan, tidak banyak kegiataan yang pemda lakukan. Kalaupun ada kegiataan, itupun tidak sampai mengeluarkan dana yang besar.

“Selain itu, pengadaan barang-barang untuk pemda Intan Jaya juga tidak banyak, namun tutup buku akhir tahun telah di lakukan, berarti dana itu telah habis di pakai kha? Kalau habis di pakai, kira-kira pakai untuk apa saja, ini yang perlu di jelaskan kepada kita semua. Saya berbicara atas nama tokoh intelektual dari Kabupaten Intan Jaya, hal ini juga untuk kepentingan kita kedepan,”tegasnya.

Jika hal ini di tidak di indahkan oleh bupati Intan Jaya, maka kami akan menjembatani untuk mendatangkan team audit keuangan dari Provinsi Papua untuk turun melakukan pemeriksaan terkait penggunaan dana hibah yang sekian banyak ini. “kami mendukung penuh visi dan misi gubernur provinsi Papua, karena beliau ingin Papua bebas dari KKN” jelasnya mantap.


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Kenius Tabuni: Kapan Pemda Intan Jaya Melakukan Aktivitas Pemerintahan di Sugapa

OCTHO- Sejak penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya di lantik sampai saat ini aktivitas pemerintahan bukan di jalankan di Sugapa sebagai ibukota Kabupaten namun di laksanakan di Kabupaten Nabire. Saya selaku wakil rakyat yang duduk di dewan ingin bertanya kepada pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya, kapan akan pindah dan berkantor di Sugapa sebagai ibukota Kabupaten Intan Jaya.

Hal ini di kemukakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Paniai, Kenius Tabuni S.Th, SH ketika di temui media ini di Bandara Udara Nabire, Selasa (09/02) Kemarin. Menurutnya wilayah kerja pemda Intan Jaya bukan di Kabupaten Nabire, melainkan di Kabupaten Intan Jaya, oleh sebab itu harus pindah dan bekerja di Intan Jaya.



“Sejak di mekarkan hingga saat ini, tingkat pelayanan pemda Intan Jaya kepada masyarakat tidak pernah nampak, karena memang pemda berkantor di tempat orang lain, coba kalau berkantor di Intan Jaya, pelayanan kepada masyrakat pasti akan terlihat,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, kami selaku wakil rakyat yang duduk di dewan meminta kepada Penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya agar berkomitmen dengan janji yang pernah di kemukakan pada beberapa bulan lalu, bahwa aktivitas pemerintah akan di pindahkan ke Kabupaten Intan Jaya pada awal tahun 2010.

“ini sudah bulan kedua di Tahun 2010, kenapa pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya masih melakukan aktivitas pemerintahan di Kabupaten Nabire. Penjabat Bupati selaku kepala daerah harus menjelaskan soal ini, agar masyarakat yang menjadi objek daripada pembangunan bisa memahami persoalan ini” tegasnya.

Lebih lanjut menurut Kenius, bila hal ini tidak di tanggapi secara serius, maka tidak menutup kemungkinan Kabupaten Intan Jaya bisa masuk dalam daftar daerah Otonomi Baru yang di evaluasi oleh team depdagri, karena di anggap tidak mampu dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat tetapi menghabiskan keuangan negara.

“Pada bulan maret nanti team dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) akan turun ke beberapa Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, termasuk Kabupaten Intan Jaya untuk melakukan pemantauan langsung, jika betul-betul di anggap tidak mampu, ada kemungkinan kembali di gabung dengan Kabupaten Induk. Ini harus menjadi perhatian yang serius dari pemerintah daerah Intan Jaya” tandasnya.

“kita sebagai anak putra daerah harus jeli berpikir dan bertindak bijaksana untuk keberlangsungan pemerintah dan kehidupan masyarakat Intan Jaya, sebelum semuanya terlambat” tegas Kenius akhiri komentarnya. (pogau)

Sumber Foto; Dokumentasi Jubi


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Tokoh Masyarakat Moni Mempertanyakan Penggunaan Dana Hiba

OCTHO- Banyak kalangan mempertanyakan penggunaan dana hiba untuk Kabupaten Intan Jaya, karena sampai saat ini tidak banyak kegiatan yang di kerjakan untuk pembangunan, namun tutup buku di akhir tahun telah di lakukan beberapa bulan lalu. Efektifnya dana hiba sekitar 35 Milyar itu di gunakan hanya dalam waktu beberapa bulan saja.

“Kami bingung, dana hiba yang diberikan oleh pemda Pania sebagai Kabupaten induk dan pemda Provinsi Papua untuk Kabupaten Intan Jaya dikemanakan, karena tidak banyak kegiatan yang pemda kerjakan dalam beberapa bulan yang telah kita lewati ini,” tagas salah satu tokoh masyarakat yang namanya enggan di korankan.

Beberapa kegiatan penting yang pemda telah lakukan itupun tidak banyak, dugaan tidak banyak dana yang keluar. Dengan demikian, harus jelas, dana hiba yang sekian banyak itu pemda kemanakan? Kita harus bicara dan membangun dengan jujur dan benar.

“Tentunya untuk menjaga nama baik atau wibawa seorang pemimpin, bupati sebagai kepada daerah harus setidaknya menjelaskan kepada masyarakat, kira-kira dana hiba yang hampir 35 Milyar itu digunakan untuk apa saja. Memang benar, dana hiba adalah dana yang di pakai untuk pembangunan, dan penggunaannya menjadi kewenangan kepala daerah” tegasnya.

Atas nama masyarakat Kabupaten Intan Jaya, saya berbicara agar ada kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah daerah, agar pembangunan Kabupaten Intan Jaya bisa kita rasakan bersama. Karena kabupaten Intan Jaya yang maju dan berkembang adalah menjadi tugas kita bersama. Bupati harus memberikan penjelasan terkait hal ini.

“dalam waktu dekat, jika tidak ada penjelasan dari kepala daerah terkati penggunaan dana hiba, maka kami akan perintahkan team audit keuangan atau lembaga ICW dari provinsi turun ke Kabupaten Nabire untuk memeriksa semua penggunaan dana itu, agar ada kejelasan, ada indikasi korupsi ata tidak,” imbuhnya.

“Kita tunggu saja, jika tidak ada tindakan untuk membangun Kabupaten Intan Jaya yang bersih, kita yang akan bertindak untuk mengukap kebenaran”tegasnya mantap. (op)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Dialog Jakarta-Papua Sama Dengan Evaluasi Otsus

JUBI- Konflik di Papua telah ada sejak tahun 1963. Untuk menyelesaikannya harus melibatkan berbagai pihak.

“Otsus dan sejenisnya, hanyalah konflik yang dimunculkan oleh pemangku kepentingan di Papua,” kata Oktovianus Pogau, pekerja HAM di Papua, Kamis.

Menurutnya, dialog Jakarta-Papua tidak akan menyelesaikan konflik. Karena tidak akan menjawab kerinduan luhur orang asli Papua.

Dia berpendapat, akar konflik di Papua adalah persoalan integrasi yang tidak selesai. Jika persoalan ini tidak dibicarakan dengan pihak-pihak yang bertikai, percuma saja bicara pembangunan dan kedamaian di Papua. “Pihak internasional harus dilibatkan dalam dialog ini,” ujarnya.

Baginya, dialog Jakarta-Papua hanyalah rekonstruksi atau evaluasi Otsus, karena ujung-ujungnya akan mengarah ke sana juga. “Padahal kita perlu tahu, bahwa orang Papua telah menyatakan bahwa Otsus gagal, otomatis harus cari cara lain yang dapat menyelesaikan persoalan di Papua,” tukasnya.

Dia mengatakan tidak akan menolak dialog. Tetapi cara untuk menyelenggarakan dialog itu yang harus dipikirkan. “Selagi tidak melibatkan mereka yang sedang bertikai dan memiliki kepentingan di Papua, terutama pihak Internasional, percuma kita bicara damai dan pembangunan di tanah Papua,” tegasnya. (Ronald Manufandu)

Sumber: tabloid jubi

Baca Selengkapnya......