Tokoh Intelektual dan DAD Intan Jaya Menolak Kehadiran BMP

OCTHO- Kehadiran UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua seharusnya sudah bisa memberikan angin segar bagi rakyat Papua, namun kenyataan tidak demikian, dimana tuntutan memisahkan diri semakin kuat, hal ini karena pemerintah pusat tidak pernah menghargai Otsus sebagai roh pembangunan, hal ini di tegaskan Tokoh Intelektual suku Moni, Agus Tapani, S.IP saat menghubungi media ini, Rabu (24/03) kemarin.

Menurut Agus, tuntutan memisahkan diri semakin berkembang di kalangan masyarakat akar rumput, karena pemerintah pusat sendiri kadang “mengkebiri” UU yang telah mereka buat sendiri. Contohnya pembentukan MRP sebagai lembaga cultural orang asli Papua, namun kadang fungsi dan peran dari pada lembaga ini tidak pernah di hargai. “UU No 54 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Kultural orang asli Papua hanya-lah pepesan kosong, karena lembaga ini sama sekali tidak pernah di hargai” tutur Agus

“Lahirnya Intruksi Presiden (Inpres) No. 77 Tahun 2007 tentang dilarang mengedarkan atau memakai simbol-simbol orang asli Papua, seperti bendera bintang kejora, menyanyikan lagu hai tanahku Papua dan pembentukan partai politik local ini justru bertentangan dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus, baik secara legitimasi maupun yuridis. Ini yang harus menjadi perhatian dari pemerintah pusat” jelas Agus.

Selain itu Agus juga menyinggung sekaligus menolak kehadiran ormas Barisan Merah Putih (BMP) di Papua, terutama di beberapa wilayah pegunungan tengah, yang menurutnya akan menimbulkan konflik horizontal sesama masyarakat. “Ny Megawati Kogoya yang nota bene sebagai kordinator BMP wilayah pegunungan tengah harus menyadari, bahwa BMP adalah wadah illegal, karena dasar payung tidak jelas (tidak ada),” terangnya.

Lebih lanjut Alumnus Universitas Indonesia Timur (UIT) Makasar ini mengatakan, jika kehadiran BMP di sponsori oleh pemerintah pusat, mengapa tidak mengeluarkan sebuah undang-undang sebagai jaminan hukum. Kalau ada, sudah tentu keberadaanya bisa di terima. “Saya mengharapkan kepada seluruh rakyat Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah 7 (Meepogo) terdiri dari Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiya, dan Kabupaten Intan Jaya menolak kehadiran BMP, dan jangan percaya dengan isu penambahan kursi DPRD sebanyak 5 kursi karena tidak ada jaminan hukum, seperti Perdasi maupun Perdasus,” ungkap Agus.

Mengakhiri komentarnya, Aguni menegaskan, jangan karena kepentingan segelintiri orang di pusat sana , sehingga mengorbankan rakyat Papua. “Kepentingan Jayapura dan dan Jakarta jangan bawah-bawah sampai ke daerah, sudah cukup rakyat Papua menderita, terutama masyarakat di Intan Jaya sendiri, kami menolak kehadiran BMP di Intan Jaya,” tegas Agus mantap.

Sementara itu Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai yang juga sekaligus Intan Jaya, Jhon NR Gobay, memberikan komentar senada, dimana menolak kehadiran BMP di Kabupaten Intan Jaya, yang menurutnya akan mengganggu segala aktivitas pembangunan yang sedang berjalan.

“Intan Jaya adalah DOB yang medannya hanya dapat di jangkau dengan transportasi udara, berbeda dengan daerah lain yang bisa gunakan transportasi darat, oleh karena itu biarkan Pemda fokus melaksanakan pembangunan, jangan ada ormas yang datang mengatasnamakan diri membangun Intan Jaya,” pungkasnya.

Lebih lanjut Jhon menjelaskan, bahwa BMP tidak lain, hanya sekumpulan orang-orang yang kecewa karena kalah pada pemilih umum 2009 lalu, seperti ketuanya Ramses Ohe, dan ada beberapa orang lagi. “Mereka itu bukan murni membangun masyarakat Papua, tetapi bekerja untuk kepentingan mereka, oleh sebab itu jangan kita percaya dan terima kehadiran mereka di tanah Papua,” pungkas Jhon.

Sembari mengakhiri komentarnya, Jhon mengatakan bahwa BMP seharusnya tidak mengklaim diri sebagai ormas yang akan membawah kedamaian serta perubahan di tanah Papua, khususnya di Intan Jaya. “Kami tidak percaya mereka akan bawah kedamaian dan perubahan, jika yang berkumpul di dalam semua orang-orang yang sakit hati , berikan kepercayaan kepada pemerintah provinsi, seperti Gubernur, MRP, dan DPRP untuk bekerja, jangan ambil tugas kerja orang lain” akhiri Jhon. (oktovianus pogau)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Panitia MUA Intelektual dan Mahasiswa Moni Se-Indonesia Terbentuk

OCTHO- Hasil rapat umum yang berlangsung di Kampung Gerbang Sadu, Wadio, Sabtu (20/03) lalu berhasil membentuk panitia kecil untuk mensukseskan penyelenggaraan Musyawarah Umum Anggota (MUA) Intelektual dan Mahasiswa Moni Se-Indonesia yang akan berlangsung pada tanggal 12-16 Juni 2010 mendatang di Kabupaten Nabire.

Hasil kesepakatan bersama, mengangkat serta menentukan Marthen Tipagau sebagai Ketua Panitia Umum, Wakil Ketua: Musa Kobogau, Sekretaris; Ice Zonggonau, dan Bendahara: John Weya dan Anamaria Belau. Sedangkan Seksi-seksi yang terbentuk adalah, Seksi Usaha Dana; Perina Sani, S.Ap, Seksi Acara: Sofia Zonggonau, S.Kep, Seksi Perlengkapan: Oktovianus Kobogau, S.Sos, Seksi Kesekretariatan: Thomas Zonggonau, S.IP, Seksi Konsumsi: Regina Belau, SS, Seksi Dokumentasi dan Publikasi: Oktovianus Pogau, Seksi Dekorasi: Malon Miagoni, S.Pd, Seksi Keamanan: Kyilion Somou, SH, Seksi P3Kl: Yoseph Tipagau, S.Kep dan Stering Comite: Obed Nego Bagau, S.Th. Sementara anggota-anggota seksi di tentukan oleh masing-masing kordinator seksi yang telah terbentuk.

Salah satu inisiator sekaligus ketua Panitia, Marthen Tipagau, S.Sos saat di hubungi media ini mengatakan bahwa, pembentukan panitia MUA ini bertujuan untuk mensukseskan kegiatan musyawarah umum yang akan berlangsung pada bulan Juni mendatang. “Kami telah menginginkan salah satu wadah yang dapat mempersatukan seluruh kaum intelektual dan mahasiswa asal Kabupaten Intan Jaya, kami kira ini saatnya merencanakan itu,” jelasnya.

Lebih lanjut menurut Marthen, keinginan untuk membentuk sebuah wadah yang dapat mempersatukan intelektual dan mahasiswa asal Kabupaten Intan Jaya telah terpikirkan lama sejak tahun 2008 lalu, sebelum terbentuknya Kabupaten Intan Jaya. “kami tidak memilki kepentingan sama sekali dalam rencana pembentukan wadah ini, kami hanya ingin agar intelektual dan mahasiswa asal Kabupaten Intan Jaya bisa maju dan berkembang sama seperti saudara-saudara lain di luar Kabupaten Intan Jaya,” pungkasnya.

Selain itu, tujuan utama kami membentuk wadah ini, agar dapat menyatukan persepsi dari daerah-daerah (Biandoga, Dugindoga, Weandoga, Kemandoga termasuk Dumadama), sektor Agama, Marga dan Suku yang ada di Kabupaten Intan Jaya. “tujuan kami sebenarnya hanya mendukung program pembangunan yang pemerintah buat, dengan menyatukan segala perbedaan yang ada,” imbuhnya.

“Sebenarnya ide untuk membentuk sebuah wadah bagi kaum intelektual dan mahasiswa Moni sendiri di gagaskan pertama kali oleh beberapa anak asli Intan Jaya, seperti; Marthen Tipagau, Joshua Sani, Yeri Bagau, Ice Zonggonau, Malon Miagoni, Alpius Bagau, Daniel Zonggonau dan Yakob Nagapa. Kami saat itu begitu peduli dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat Moni di Intan Jaya” tegasnya.

Sementara itu, Yeri Bagau mengukapkan hal yang sama, dimana tujuan dan keinginan untuk membentuk sebuah wadah ini berlatar belakang dari berbagai peristiwa yang terjadi di Kabupaten Paniai (saat itu Intan Jaya belum terbentuk) dimana membuat orang Moni hanya menjadi penonton pembangunan, seperti jatah beasiswa bagi Mahasiswa Moni yang tidak pernah di berikan, penerimaan CPNS yang selalu tidak merata serta pengiriman jatah sekolah di beberapa perguruan tinggi negeri, salah satunya STPDN/IPDN yang sama sekali tidak pernah melibatkan anak-anak asli Intan Jaya, padahal banyak yang memilki kemampuan.

Selain itu juga menurut Yeri, beberapa contoh kasus keterpurukan yang di alami oleh Suku Amugme dan Kamoro di areal PT Freeport Indonesia, dimana hak-hak masyarakat setempat selalu di abaikan, ini juga mendasari lahirnya sebuah wadah bagi Kaum Intelektual dan Mahaiswa asal Intan Jaya “hak-hak masyarakat harus di perhatikan, kasus yang terjadi di Timika jangan sampai terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Kami juga mempunyai tugas untuk membicarakan sekaligus menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat,” urainya.

Marthen dan Yeri mengharapkan, untuk menyelenggarakan acara ini, perlu perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya, karena acara ini terselenggara dan berlangsung untuk mengangkat harkat dan derajat masyarakat Intan Jaya dan Kabupaten Intan Jaya sendiri. “Kami harap pemda bisa meresponi positif kegiatan yang akan kami selenggarakan nanti,” jelas keduanya mantap. (op)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Kasus Pemukulan, Bupati Intan Jaya Diminta Sikapi Serius

Sekda : Harus Bangun Kordinasi Kerja Yang Baik

OCTHO- Kami memohon kepada bapak Bupati agar bisa memperhatikan kasus pemukulan yang di lakukan oknum kepala dinas perhubungan kepada bawahannya, karena ini sudah sangat merusakan citra pejabat dan Kabupaten Intan Jaya, jika tidak disikapi serius, dampak kedepan bagi Intan Jaya tentu tidak baik, hal ini di ungkapkan oleh Januarius Maiseni, salah satu dari dua korban pemukulan kepala dinas perhubungan kepada media ini, Minggu (21/03) kemarin.

Menurut Januarius, perbuatan yang di lakukan oleh oknum kepala dinas sudah lewat batas, karena tidak memperhatikan etika layaknya seorang pejabat lagi. “kami rasa perbuatan yang di lakukan oleh kepala dinas perhubungan, sekaligus atasan kami ini sudah lewat batas. Kami ingin masalah ini di selesaikan, agar kita bisa lebih fokus ke pembangunan, bukan memikirkan permasalah lagi,” pungkasnya.

Lebih lanjut menurut Kepala Bidang Pariwisata ini, bahwa perbuatan yang di lakukan oleh oknum kepala dinas perhubungan selama ini memang tidak baik, dimana tidak pernah membagi peran kerja, tidak pernah membangun kordinasi, serta tidak pernah memperhatikan kesejahteraan anak buahnya sendiri. Kalau cara kerja seorang pejabat seperti ini, mana ada bawahannya yang betah bekerja sama-sama dengan dia.

“Karena perbuatan yang di lakukan oleh seorang atasan ini sudah tidak wajar lagi, maka kami hanya meminta kepada bapak Bupati dan Sekda supaya bisa memanggil pejabat terkait, memberikan pemahaman, agar kerja-kerja yang di dinas bisa di selesaikan dengan baik. Karena kami takut, jika tidak di selesaikan masalah ini bisa di bawah sampai ke masyarakat,” urai Maisini.

Maisini juga menambahkan, bahwa mereka mempunyai beberapa permohonan dan tuntutan kepada bapak Bupati dan Sekda yang harus segera di jawab. “kami memunyai tuntutan, jika kepala dinas perhubungan tetap bersikeras untuk tidak membangun kordinasi kerja yang baik dengan kami, maka kami dari bidang pariwisata, bidang komunikasi dan bidang informatika minta pindah kantor dengan dinas perhubungan, dan untuk tanggung jawab kami di berikan kepada sekertariat Pemda Intan Jaya,” tegasnya mantap.

Sementara itu Sekda Kabupaten Intan Jaya, Drs. David Setiawan saat di hubungi media ini via telepon selulernya, Minggu (21/03) kemarin membenarkan adanya kejadian pemukulan yang di lakukan oleh oknum kepala Dinas Perhubungan kepada bawahannya.

“Memang benar, ada pemukulan yang di lakukan, tetapi ini hanya persoalan internal antara atasan dan bawahan, jadi selesaikan saja secara kedinasan. Sangat penting membangun kordinasi serta peran kerja yang baik antara seorang atasan dan bawahan,” harapnya.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa dalam waktu dekat mereka akan memanggil penjabat terkait untuk meminta keterangan. “Bupati dan saya pasti akan memanggil oknum terkait untuk membicarakan persoalan ini, sekaligus di cari jalan keluarnya bersama,” tegasnya mantap.

Sekedar di ketahui, kejadian pemukulan yang di lakukan oleh oknum kepala dinas berlangsung, Kamis (18/03) lalu di kediamannya Bumi Wonorejo. Dua orang bawahannya yang menjadi korban pemukulan adalah JM dan MM, yang keduanya notabenen pejabat eselon III. Kejadian ini berlangsung saat keduanya meminta petunjuk dan kordinasi kerja antara atasan dan bawahan yang tidak pernah terbangun. (op)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Max Zonggonau: Kami Serius Sikapi Perang Suku di Intan Jaya

OCTHO- Pemda Intan Jaya sudah tentu akan memberikan perhatian yang serius untuk menyelesaikan masalah perang suku ini, jadi masyarakat Intan Jaya di harapkan tidak usah terpancing isu-isu yang tidak bertanggung jawab, hal ini di ungkapkan Penjabat Bupati Intan Jaya, Maximus Zonggonau ketika menghubungi media ini via telepon selulernya, Jumat (19/03) kemarin terkait perang suku yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya.

“Kami serius sikapi perang suku yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, di antaranya sudah membentuk team khusus untuk menyelesaikan persoalan ini, namun transportasi yang menjadi kendala utama, sehingga sampai saat ini team belum berangkat ke Kabupaten Intan Jaya,” jelas Bupati.

Lanjut Bupati Max, Kabag Kesra, Polsek Sugapa, tokoh adat serta tokoh masyarakat akan berangkat ke Intan Jaya untuk memperhatikan persoalan ini. “team di bawah pimpinan Kabag kesra dan Polsek Sugapa akan ke Intan Jaya dalam waktu dekat, untuk itu masyarakat di Intan Jaya di minta tetap bersabar,”uranya.

Bupati juga menambahkan bahwa team khusus ini terbentuk saat ada rapat antara penjabat Bupati, Tokoh adat, tokoh masyarakat serta tokoh Intelektual yang berlangsung di Kantor Perwakilan Kabupaten Intan Jaya, Rabu (17/08) lalu. “Kita membentuk team saat rapat bersama yang berlangsung beberapa hari lalu saat baru saja mendapat kabar bahwa di Kabupaten Intan Jaya terjadi perang lagi,” Jelas bupati Max.

Informasi yang berhasil di himpun media ini, perang antara suku yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya telah memasuki hari kelima, berlangsung tepatnya di distrik Agisiga dan Distrik Hitadipa. Kabar yang beredar, perang suku terjadi karena persoalan wanita, di lanjutkan dengan kesalahpahaman antar suku sendiri. Hingga berita ini di turunkan, situasi masih mencekam. (op)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Terjadi Lagi Perang Suku di Intan Jaya, Pemda Diminta Sikapi Serius

OCTHO- Perang antar suku yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah, jika di biarkan, dampaknya sangat buruk untuk pembangunan di Kabupaten Intan Jaya kedepan. Hal ini di tegaskan salah satu Tokoh Intelektual Kabupaten Intan Jaya, Anton Mirip, SE kepada media ini Kamis (18/03) kemarin.

Menurutnya, masyarakat Intan Jaya membutuhkan pembangunan, jika terjadi lagi perang antar suku, maka cita-cita melihat Kabupaten Intan Jaya yang maju dan berkembang hanya mimpi belaka. “Kita sudah lama menantikan pembangunan di Kabupaten Intan Jaya, jangan ada kegiatan negative yang dapat menghambat pembangunan, salah satunya perang suku itu sendiri,” tegasnya.

Lebih lanjut menurut Anton, oknum-oknum yang menimbulkan perang suku di Kabupaten Intan Jaya harus segera di proses. “Perang suku bisa terjadi karena ulah oknum-oknum tertentu, oleh sebab itu pemerintah daerah bekerja sama dengan aparat keamanan harus menangkap mereka. Kalau tidak, dampaknya untuk masyarakat luas sangat berbahaya,” urainya.

Kami minta kebiasaan perang suku yang selalu terjadi di Timika sana jangan di bawah sampai di Kabupaten Intan Jaya. Karena masyarakat Intan Jaya saat ini sedang menantikan pembangunan. Dulunya Intan Jaya adalah daerah yang aman, namun sejak perang suku yang terjadi sekitar tahun 2007 lalu membuat daerah ini bisa konfliki terus.

“Di Tahun 2007 lalu saat konflik, memang Kabupaten belum masuk, sekarang bebeda, Kabupaten telah masuk, sehingga masyarakat Intan Jaya harus mengerti, dan menerima kehadiran pemekaran Kabupaten baru ini. Jika kita timbulkan konflik terus, sama saja kita tidak siap menerima pembangunan,” tegasnya.

Kata Anton, saat ini semua menantikan pembangunan, bukan hal-hal lain, termasuk perang suku. Ini zaman sudah modern, jika terjadi perang suku terus, otomatis kita akan di tertawakan daerah lain. “saya sebagai anak asli Intan Jaya rasa bersedih jika intan Jaya perang suku terus, padahal ada masyarakat lain yang menantikan pembangunan, Jangan ada lagi korban yang berjatuhan karena perang ini,” jelasnya.

Pemerintah Daerah Intan Jaya, bersama dengan aparat keamanan di minta memberikan perhatian yang serius terkait hal ini. “Pemda dan aparat keamanan perlu memberikan perhatian kepada persoalan ini, jika ada yang terbukti bersalah di proses hukum saja, karena sudah tentu mereka mengambat pembangunan di Kabupaten Intan Jaya,” tegas Anton mengakhiri komentarnya.

Sekedar di ketahui, perang antara suku kembali terjadi lagi di Kabupaten Intan Jaya, Distrik Agisiga dan Hitadipa, telah memakan korban I jiwa. Kabar yang beredar, perang suku tersebut di sebabkan oleh persoalan wanita. Hingga saat ini perang suku masih terus berlangsung. (op)


Sumber: Koran Harian Papua Post Nabire

Baca Selengkapnya......

Ketika Harus Mengambil Keputusan

Tragedi Malam Sabtu di Pantai Maf

OCTHO- Mencintaimu dengan setulus hati, ungkapan dari segala ungkapan kata hati yang sebenarnya ingin aku sampaikan agar kau mengatahuinya. Aku ingin, agar kau selalu berada dalam bayang-bayang cinta dan kasih diriku. Betul-betul aku ingin mengatakan, bahwa kau memang tercipta untuk aku.

Ah, tapi semua sudah terlambat. Tidak mungkin waktu bisa di putar kembali. Waktu telah memberikan kita banyak pilihan, pilihan untuk memutuskan sesuatu, pilihan untuk “merubah” diri dan jalan hidup, serta waktu untuk hidup lebih baik lagi.

Sudah setahun lebih kita jalin hubungan, dan saat itu pula aku beranggapan kau salah satu dari sekian banyak “hati” yang pernah aku singgahi, yang akan memberikan ketenangan sepanjang hidupku. Memang berlebihan aku menilaimu, namun itu yang bisa aku simpulkan dari semua “pergulatan” batin ini.

Malam itu sepertinya sangat-sangat kelam, ketika kau dan beberapa temanmu harus menjebak aku, untuk menyatakan, untuk mengatakan, serta untuk menguji siapa diriku yang sebenarnya? Bagiku itu sangat baik, sangat-sangat baik, tapi cara itu sangat-sangat tidak manusiawi. Mungkin pantai Maf jadi saksi, siapa yang bersalah, dan siapa yang berdosa?

Ulah dari pada ketidakmanusiawi itu telah terbukti, aku harus mengambil keputusan, keputusan yang memang terlalu cepat. Aku menyesali, namun aku juga tidak menyesali karena itu setimpal dengan perbuataanmu, dan perbuataan teman-temanmu.

Kata-kata yang keluar dari mulut aku pada saat itu hanyalah lampiasaan amarah belaka, jangan di percayai, betul aku sekali lagi ingin katakan, jangan sekali-kali memercayai. Kalian semua adalah wanita-wanita Papua yang hebat, terbukti kalian cantik, baik, perhatian, serta sangat-sangat polos. Itu kelebihan kalian wanita Papua, dari pada wanita lain di dunia ini.

Waktu telah memberikan dirinya untuk aku memutuskan semua jalan itu, sukar, bahkan tidak akan bisa kembali lagi, walau bayang-bayang, serta kenangan masa lalu masih menghantui dirimu dan diriku. Kau mungkin telah memiliki banyak pria idola di luar sana, mungkin juga banyak pria yang telah mengidolakanmu, katakan, tegur, serta sapalah mereka, siapa tahu mereka orang terbaik, yang lebih baik dari diri aku.

Aku selalu bermimpi, dimana aku akan pergi, namun aku tidak tahu, dimana akan aku pergi. Pergi untuk masa depan, tanah Papua, serta pergi untuk “jalan hidup” yang lebih baik lagi. Dalam waktu rantauan itu, aku akan memutuskan, memilih serta menentukan arah dan jalan hidup yang baru lagi, termasuk memilih dan memutuskan siapa “kekasih” yang pantas menemani diriku.

Ulasan ini tidak bermaksud “membela diri”, tidak bermaksud ralat perkataan kotor yang keluar dari mulut aku saat itu, bahkan tidak bermaksud membuat ingat kembali semua kenangan-kenangan indah itu. Ini hanyalah bentuk apresiasi serta bentuk kepedulian diriku mengenal kau, dan kalian wanita-wanita Papua yang hebat.

Saya bukan pengecut, bahkan bukan penghianat. Tapi saya hanyalah manusia biasa, yang sedang hidup, untuk ikut, dengar, serta taat pada jalan hidup, bahkan serta suara kata hati. Takluk pada kata hati, takluk pada suara hati, keduanya untuk merubah hidup lebih baik lagi.

Ulasan ini saya tulis di larut malam, mengantuk, capek, bahkan jenuh itu sudah pasti. tapi rasanya telah terbebas, ketika unek-unek dari hati ini harus di salurkan, dimana tidak harus memikirkan serta tidak harus “menangisi” jalan hidup yang kadang tidak sesuai dengan ego dan mau kita.


Asrama Anugerah,
Pukul 22.30 Wit

Baca Selengkapnya......

Nicholas Messet Menghadirkan Konflik Baru di Papua

OCTHO- Konflik di Papua ada sejak tahun 1963, dan sejak itupula banyak orang Papua yang menjadi korban dari kepentingan penguasa. Otsus bukan akar konflik di Papua, melainkan salah satu akar konflik "yang sengaja di ciptakan." Jika ada orang yang berjuang seperti pahlawan dalam membela Otsus, patut di pertanyakan, punya kepentingan apa di Papua, dan punya kepentingan apa dengan Jakarta. Nick Messet salah satu orang Papua yang perlu di awasi, argumentasinya di berbagai media masa mengarah pada konflik internal sesama orang Papua.

Tidak begitu penting memberikan argumentasi di ruang yang begitu terbuka dan bebas begini, tapi saya rasa sangat-sangat penting, agar kita tidak memercayai, meyakini bahkan ikut termakan isu oleh salah satu manusia serakah (Nick Messet) yang menyamar jadi “malaikat” dengan argumentasinya terkait Otsus dan Papua.

Beberapa hari belakangan ini saya amati terus komentar-komentar singkat yang di lontarkan oleh Nickolas Meset, salah satu orang Papua yang selalu klaim diri sebagai mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tanggapan dan komentarnya selalu menghiasi media local maupun media nasional. Seharusnya pers berimbang, tidak memberitakan tanggapannya secara sepihak, tapi entahlah, itu tugas dan peran pengabdian mereka.

Dalam beberapa penjelasan singkat yng diberikan secara resmi oleh TPN/OPM baca http://finance.groups.yahoo.com/group/media-intim/message/704 maupun PDP (dulu nick gabung disini) baca http://papua.startpagina.nl/prikbord/read.php?1432,5865782 mengatakan dengan jelas bahwa beliau bukanlah Menlu, hanyalah "simpatisan" biasa. posisinya sama dengan masyarakat awam dalam perjuangan Papua merdeka.

Sebutan atau klaim menlu OPM bagi Nick adalah daya tawar yang beliau "pajangkan" untuk "dibeli" dan "dilahap" oleh pemerintah Pusat (bahkan wakil Presiden kala itu, JK menjadi korban dari pengakuan nick yang sangat-sangat tidak berdasar). Memang terbukti menjadi lahapan mereka, untuk menjawab kepentingan mereka dan kepentingan pribadi nick sendiri, bukan masyarakat Papua seperti yang Nick selalu klaim.

Sudah sangat-sangat jelas, Jakarta saat ini memasang dua orang Papua, yaitu Nick Messet dan Albert Joku untuk menimbulkan konflik baru di tanah Papua. Konflik ini di munculkan dan akan terjadi sesama orang asli Papua, konflik antara pejabat Papua dan masyarakat Papua, konflik antara pemuda Papua dan pejabat Papua. Dan mereka juga memang “dipasang” untuk mengacaukan segala bentuk perjuangan rakyat Papua untuk melihat Papua yang bermartabat dan damai. contoh kongkrit, mereka sangat-sangat tidak sepaham jika menjadikan dialog sebagai proses untuk mencapai solusi.

Mereka dengan jelas mengatakan dalam berbagai media masa, bahwa rakyat Papua tidak pernah menginginkan dialog, namun hanya musyarawah biasa saja antara orang Papua sendiri. Rakyat Papua mana yang pernah sampaikan argumentasi ini pada mereka? Ini yang di sebut dengan “penjilat” yang selalu mengaku diri mempunyai masa dan rakyat. Apa ada rakyat yang percaya dan taat pada omongannya, patut di selidiki jika memang ada.

Dalam seminar buku "Integrasi Telah Selesai, tanggapan kritis atas buku Papua Road Map (PR)" yang di selenggarakan beberapa bulan lalu di Jogja memang menjadi saksi bisu. Bahwa Nick betul-betul menjadi kaki tangan pemerintah Indonesia, dan aparat di Indonesia untuk menimbulkan konflik baru, yang terstruktur, dan lebih jahat lagi di bumi Papua.

Dalam seminar tersebut Nick selalu mengatakan bahwa "Bodohlah rakyat, penjabat, hingga orang asli Papua yang tidak mau berusaha untuk hidup damai, tentram, bahkan aman" pernyataan yang sungguh sangat bodoh, dan pernyataaan yang memang bermotif kepentingan perut pribadi semata. Nick tidak menyadari, jika konflik di Papua, karena kepentingan yang sedang dia jalankan juga.

Tolol juga orang ini pikirku saat itu, menyalahkan orang Papua, rakyat Papua dan tanah Papua seakan-akan beranggapan bahwa Papua adalah sebuah negara kecil (walau suatu saat keinginan ini pasti akan tercapai). Beliau saat tidak menyadari, bahwa Jakarta, Militer, dan pengusaha memilki KEPENTINGAN yang sangat amat besar di bumi Papua, hingga terus menerus konflik bisa ada. Orang Papua tidak pernah menginginkan konflik, namun pengusa sengaja menghadirkannya, agar kepentingan mereka tetap terus terjawab. Ini yang nick (seorang doktor tolol dari Swedia) tidak pahami. Dan Nick juga harus paham, bahwa keputusan dan kebijakan tertinggi ada pada pemerintah pusat, Jakarta. Papua dan pemerintahannya hanyalah perpajangan tangan yang menjalankan kebijakan mereka semata.

Saya tidak tahu, sengaja di buat tidak paham atau memang tidak paham betul. yang pasti pilihan pertama, dimana sengaja di buat tidak paham, semua untuk kepentingan pribadi (perut, ketenaran, dan nama baik, mungkin juga jabatan). Ironis, membunuh sesamanya untuk kepentingan pribadi semata. Jahat bukan????

Selain itu, nick selalu mengatakan bahwa “saya datang dari Swedia ke Papua untuk membuat rakyat sejahtera di era Otsus” pikirku saat itu lebih tolol lagi orang ini. Jakarta sengaja menghambur-hamburkan uang di Papua, agar konflik terus menerus terjadi. Jakarta ingin orang Papua tidak maju, tidak berkembang, berharap ke mereka saja, tidak bisa bekerja, dan tidak bisa bekerja.

Ingat, Firman Tuhan dengan jelas-jelas mengatakan bahwa “UANG ADALAH AKAR DARI SEGALA KEJAHATAN” berarti Jakarta sengaja kasi orang Papua uang banyak, berarti sama saja dengan mereka kasih KEJAHATAN terus ada di Papua. sekali lagi sa mau katakan, tolol benar, nick messet seorang dokter kanak-kanak dari Swedia, tidak bisa analisa persoalan secara baik dan mendalam. Ini memang betul-betul di buat “bodoh dan tolol” oleh Jakarta untuk kepentingan semua mereka.

Dan yang lebih aneh lagi, Nick mengatakan dengan jelas bahwa soal Integrasi telah selesai, dan tidak perlu di bicarakan lagi, bahkan katanya PEPERA 69 sah secara hukum. Saya bingung, harus memberi label apa lagi pada orang ini, ketika kebenaran di putarbalikan menjadi kesalahan. Awalanya beranggapan bahwa Indonesia setan sekarang menyatakan Indonesia adalah TUHAN. Menjual harga diri juga tidak sekejam dan sekeji orang ini. Jahat, terkutuk, dan memalukan kata batinku.

Persoalan integrasi adalah persoalan paling urgent yang belum di selesaikan sampai saat ini. PEPERA 69 sudah jelas-jelas melanggar hukum, baik hukum intenasional maupun nasional sendiri. Dan karena soal integrasi yang “di kebiri” itupula yang bisa membuat konflik ada di Papua, bukan persoalan Otsus, Uang, Korupsi dan lain sebagainya. Semua kita harus memahami itu.

Mengakhiri tulisan ini, saya hanya ingin menyampaikan sebuah pesan pendek, bahwa jangan pernah percaya dengan Nicholas Messet, Alberth Jocku dan mendiang Nicolas Jouwe, mereka hanya perpanjangan tangan dari Jakarta untuk mengamankan kepentingan Jakarta dan kepentinga mereka di tanah Papua.

Selain itu, buat teman-teman media yang sering meliput atau sering menuliskan komentar-komentar mereka terkait Otsus dan Papua, agar berlaku imbang, layaknya seorang wartawan yang memang betul-betul memahami kode etik jurnalistik. Konfrimasi dengan beberapa pihak yang bisa menjawab argumentasi yang mengarah kepada perpecahan rakyat Papua dan tanah Papua adalah hal yang paling penting. Tulisan ini tidak ada maksud lain, selain menjawab "tuntutan batin" untuk bicara yang benar bagi rakyat Papua. Salam.



Oktovianus Pogau adalah seorang Jurnalis Muda, saat ini tinggal dan menetap di pinggiran Kota Nabire. Dapat di hubungi melalui E-mail: oktovianus_pogau@yahoo.co.id

Baca Selengkapnya......